ESG-Washing: Risiko Ketika Komitmen ESG Tidak Sesuai Praktik

ESG-Washing: Risiko Ketika Komitmen ESG Tidak Sesuai Praktik

ESG Tidak Cukup Hanya Dikomunikasikan

Komitmen terhadap keberlanjutan semakin banyak disampaikan oleh perusahaan. Informasi tentang Environmental, Social, and Governance (ESG) juga mulai menjadi bagian penting dalam komunikasi perusahaan.

Berbagai program lingkungan, sosial, dan tata kelola mulai dipublikasikan kepada stakeholder. Namun, ada satu pertanyaan yang tidak boleh diabaikan.

Apakah klaim ESG tersebut benar-benar sesuai dengan praktik perusahaan?

Pertanyaan ini penting karena ESG tidak hanya dinilai dari apa yang disampaikan. Selain itu, stakeholder juga melihat tindakan, data, dan perubahan yang dihasilkan.

Ketika terdapat kesenjangan antara klaim dan praktik, perusahaan dapat menghadapi risiko ESG-washing.

Apa Itu ESG-Washing?

ESG-washing adalah kondisi ketika perusahaan membangun citra seolah-olah telah menerapkan praktik ESG yang kuat. Namun, penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan klaim tersebut.

ESG-washing memiliki hubungan dengan greenwashing. Akan tetapi, cakupannya lebih luas.

Greenwashing biasanya berfokus pada klaim terkait lingkungan. Sementara itu, ESG-washing mencakup tiga aspek utama, yaitu:

  • Environmental, seperti pengelolaan lingkungan dan pengurangan emisi.
  • Social, seperti pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan pekerja.
  • Governance, seperti tata kelola, etika, dan transparansi perusahaan.

Dengan demikian, ESG-washing tidak hanya berkaitan dengan klaim tentang lingkungan. Klaim mengenai program sosial, keberagaman, tata kelola, dan keberlanjutan juga perlu didukung oleh bukti.

Mengapa ESG-Washing Menjadi Perhatian?

Perhatian terhadap ESG terus meningkat. Karena itu, perusahaan perlu memperhatikan kualitas informasi yang disampaikan kepada stakeholder.

Investor membutuhkan informasi keberlanjutan untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang jangka panjang. Di sisi lain, masyarakat juga semakin kritis terhadap klaim perusahaan.

Kondisi tersebut membuat kualitas informasi menjadi semakin penting. Jika klaim terlalu besar tanpa dukungan data, kepercayaan stakeholder dapat menurun.

Oleh karena itu, ESG perlu dibangun berdasarkan praktik nyata, bukan hanya narasi.

Contoh ESG-Washing dalam Praktik

ESG-washing tidak selalu terjadi karena perusahaan sengaja memberikan informasi yang menyesatkan. Dalam beberapa kasus, masalah dapat muncul karena perusahaan belum memiliki sistem data dan pengukuran yang kuat.

Misalnya, perusahaan menyatakan bahwa program CSR telah memberikan dampak besar bagi masyarakat.

Namun, data yang tersedia hanya menunjukkan jumlah peserta kegiatan. Jumlah peserta memang menunjukkan output, tetapi belum cukup untuk membuktikan outcome atau impact.

Contoh lainnya dapat terjadi ketika perusahaan menyatakan bahwa program lingkungan telah memberikan dampak positif. Akan tetapi, perusahaan tidak memiliki data yang menunjukkan perubahan kondisi lingkungan sebelum dan sesudah program.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan:

  • Apa dasar dari klaim tersebut?
  • Bagaimana perubahan diukur?
  • Apa indikator yang digunakan?
  • Apakah data dapat diverifikasi?

Dengan demikian, pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika informasi digunakan dalam laporan keberlanjutan.

ESG-Washing Tidak Hanya Berkaitan dengan Lingkungan

Greenwashing mungkin lebih dikenal oleh masyarakat. Namun, risiko ESG-washing juga dapat muncul pada aspek sosial dan tata kelola.

Sebagai contoh, perusahaan mengklaim bahwa program CSR telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, tidak ada data mengenai kondisi masyarakat sebelum program dilaksanakan.

Tanpa baseline, perusahaan akan kesulitan menunjukkan perubahan yang terjadi. Karena itu, kondisi awal perlu dicatat sebelum program dimulai.

Hal serupa dapat terjadi pada aspek governance. Perusahaan dapat menyampaikan komitmen terhadap tata kelola yang baik. Namun, implementasi internal belum tentu menunjukkan hal yang sama.

Oleh sebab itu, ketiga aspek ESG perlu dilihat secara menyeluruh.

Hubungan ESG-Washing dengan CSR dan TJSL

Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dapat menjadi bagian penting dalam kinerja sosial perusahaan.

Namun, banyaknya kegiatan CSR atau TJSL tidak otomatis menunjukkan kinerja ESG yang kuat.

Misalnya, perusahaan menjalankan 20 kegiatan CSR dalam satu tahun. Angka tersebut menunjukkan aktivitas perusahaan, tetapi belum menjelaskan hasil yang diperoleh.

Pertanyaan berikutnya adalah:

Apa perubahan yang dihasilkan dari program tersebut?

Untuk menjawabnya, perusahaan dapat melihat beberapa hal berikut:

  • Apakah pendapatan masyarakat meningkat?
  • Apakah kapasitas penerima manfaat bertambah?
  • Apakah kondisi lingkungan mengalami perubahan?
  • Apakah program dapat dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat?

Dengan cara tersebut, perusahaan dapat melihat hasil program secara lebih objektif.

Karena itu, CSR dan TJSL perlu didukung dengan tujuan, indikator, monitoring, evaluasi, serta pengukuran dampak yang jelas.

Output, Outcome, dan Impact Itu Berbeda

Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menyamakan aktivitas dengan dampak. Padahal, output, outcome, dan impact memiliki arti yang berbeda.

Output

Output menunjukkan hasil langsung dari sebuah kegiatan.

Contohnya:

  • 100 orang mengikuti pelatihan.
  • 500 bibit ditanam.
  • 50 UMKM mendapatkan pendampingan.

Outcome

Outcome menunjukkan perubahan yang terjadi setelah kegiatan.

Misalnya:

  • peserta mampu menerapkan keterampilan baru;
  • tingkat keberlangsungan tanaman meningkat;
  • kapasitas usaha UMKM bertambah.

Impact

Impact menunjukkan perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Sebagai contoh:

  • pendapatan masyarakat meningkat;
  • kondisi lingkungan membaik;
  • ekonomi lokal menjadi lebih kuat.

Dengan demikian, ketiga istilah tersebut perlu dibedakan dalam pengelolaan ESG.

Banyak kegiatan tidak selalu berarti dampaknya besar. Sebaliknya, perusahaan perlu membuktikan perubahan yang terjadi dengan data yang relevan.

Bagaimana Cara Menghindari ESG-Washing?

Perusahaan dapat melakukan beberapa langkah untuk mengurangi risiko ESG-washing. Berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan.

1. Gunakan Data yang Dapat Diverifikasi

Setiap klaim ESG perlu memiliki dasar data yang jelas. Sumber data juga perlu dapat ditelusuri.

Dengan begitu, informasi yang disampaikan memiliki dasar yang lebih kuat.

2. Hindari Klaim yang Berlebihan

Gunakan bahasa yang sesuai dengan bukti. Jika sebuah program masih berada pada tahap awal, jangan langsung menyebutnya berhasil memberikan dampak besar.

Klaim yang proporsional justru dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan.

3. Tetapkan Baseline

Baseline menunjukkan kondisi sebelum program dilaksanakan. Selanjutnya, data tersebut dapat dibandingkan dengan kondisi setelah intervensi.

Dengan cara ini, perubahan yang terjadi dapat terlihat lebih jelas.

4. Bedakan Output, Outcome, dan Impact

Jumlah kegiatan bukanlah ukuran yang sama dengan dampak. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan indikator untuk setiap tahapan.

Pendekatan ini dapat membantu penyusunan laporan ESG dan laporan program CSR atau TJSL.

5. Lakukan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring membantu perusahaan melihat perkembangan program secara berkala. Sementara itu, evaluasi membantu menilai apakah tujuan program telah tercapai.

Hasil monitoring dan evaluasi juga dapat digunakan untuk memperbaiki program berikutnya.

6. Gunakan Assurance Jika Diperlukan

Untuk informasi keberlanjutan yang material, assurance dapat membantu meningkatkan kredibilitas data.

Selain itu, proses assurance dapat memberikan keyakinan tambahan bahwa informasi yang dilaporkan telah melalui pemeriksaan sesuai ruang lingkup yang digunakan.

Jangan Menjadikan ESG Sekadar Pencitraan

ESG sebaiknya tidak dimulai dari pertanyaan:

“Apa yang bisa kita tampilkan dalam laporan?”

Pertanyaan yang lebih tepat adalah:

“Apa yang benar-benar kita lakukan dan perubahan apa yang dihasilkan?”

Perbedaan tersebut sangat penting. Jika perusahaan hanya mengejar narasi, ESG dapat berubah menjadi aktivitas komunikasi.

Sebaliknya, jika ESG dibangun berdasarkan praktik dan data, laporan dapat menjadi representasi dari kinerja yang sebenarnya.

Dengan demikian, laporan bukan tujuan akhir. Laporan menjadi sarana untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan dan perubahan yang telah dihasilkan.

ESG yang Kredibel Dimulai dari Internal

Kredibilitas ESG tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi eksternal. Sebaliknya, perusahaan membutuhkan sistem internal yang mendukung pengelolaan ESG.

Sistem tersebut dapat mencakup:

  • kebijakan;
  • tata kelola;
  • pengumpulan data;
  • indikator kinerja;
  • monitoring;
  • evaluasi;
  • dokumentasi;
  • pengukuran dampak;
  • pelaporan keberlanjutan.

Setiap bagian saling berhubungan. Karena itu, ESG sebaiknya tidak hanya menjadi tanggung jawab tim sustainability.

Berbagai fungsi di dalam perusahaan perlu terlibat sesuai dengan perannya. Dengan demikian, pengelolaan ESG dapat berjalan lebih terintegrasi.

Peran CSR dan TJSL dalam Membangun ESG yang Kredibel

CSR dan TJSL dapat menjadi sumber informasi penting untuk aspek sosial perusahaan. Namun, program tetap perlu dirancang berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang jelas.

Prosesnya dapat dimulai dengan social mapping dan need assessment. Selanjutnya, perusahaan dapat menentukan tujuan, indikator, serta metode pengukuran.

Setelah program berjalan, monitoring dilakukan untuk melihat perkembangannya. Kemudian, evaluasi digunakan untuk menilai hasil program.

Tahap berikutnya adalah pengukuran dampak. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat menghasilkan bukti yang lebih kuat.

Program CSR dan TJSL tidak hanya menghasilkan dokumentasi kegiatan. Selain itu, program dapat menghasilkan data mengenai perubahan yang terjadi.

Mengapa ESG-Washing Menjadi Risiko Bisnis?

ESG-washing bukan sekadar masalah komunikasi. Lebih jauh lagi, kondisi ini dapat menimbulkan beberapa risiko bagi perusahaan.

Risiko Reputasi

Stakeholder dapat kehilangan kepercayaan ketika menemukan ketidaksesuaian antara klaim dan praktik.

Risiko Investor

Investor dapat mempertanyakan kualitas dan keandalan informasi keberlanjutan yang disampaikan perusahaan.

Risiko Regulasi

Klaim yang tidak didukung data dapat meningkatkan perhatian terhadap kualitas pengungkapan perusahaan.

Risiko Sosial

Masyarakat dapat mempertanyakan program yang diklaim memberikan dampak tetapi tidak menunjukkan perubahan yang jelas.

Risiko Jangka Panjang

Ketika kepercayaan stakeholder menurun, perusahaan membutuhkan waktu dan upaya untuk membangunnya kembali.

Oleh karena itu, ESG perlu dikelola sebagai bagian dari strategi dan manajemen risiko perusahaan.

ESG-Washing dan Pelaporan Keberlanjutan

Perkembangan pelaporan keberlanjutan membuat isu ESG-washing semakin relevan. Karena itu, perusahaan perlu memperhatikan kualitas data yang digunakan dalam laporan.

Informasi yang disampaikan juga harus memiliki dasar yang jelas. Artinya, perusahaan tidak cukup hanya meningkatkan jumlah informasi yang dilaporkan.

Sebaliknya, kredibilitas informasi juga perlu diperhatikan.

Lebih banyak informasi tidak selalu berarti lebih kredibel. Dalam hal ini, data yang relevan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar penting untuk membangun kepercayaan stakeholder.

Dari Klaim Menuju Bukti

Perusahaan tidak harus memiliki program yang sempurna. Namun, perusahaan perlu menyampaikan kondisi program secara jujur dan proporsional.

Jika program baru dimulai, jelaskan bahwa program masih berada pada tahap awal.

Apabila dampak masih dalam proses pengukuran, jelaskan metode yang digunakan.

Jika data belum lengkap, perusahaan dapat memperbaiki sistem pengumpulan dan pengukurannya.

Dengan pendekatan tersebut, kredibilitas dapat dibangun secara bertahap.

Pada akhirnya, ESG yang baik bukan tentang terlihat paling hijau atau paling sosial.

ESG yang kredibel adalah kesesuaian antara komitmen, tindakan, data, dan hasil.

Membangun ESG yang Lebih Kredibel Bersama Sinergi Indonesia

ESG-washing dapat dicegah dengan membangun sistem yang lebih kuat. Untuk itu, perusahaan perlu memastikan setiap program memiliki tujuan dan indikator yang jelas.

Data juga perlu dikumpulkan secara konsisten agar hasil program dapat dievaluasi. Selanjutnya, hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki program.

Sinergi Indonesia dapat membantu perusahaan dalam proses tersebut. Pendampingan dapat mencakup social mapping, need assessment, penyusunan program CSR dan TJSL, monitoring dan evaluasi, impact measurement, hingga sustainability reporting.

Dengan pendekatan berbasis data, perusahaan dapat membangun program yang tidak hanya terlihat baik. Program juga dapat menunjukkan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, keberlanjutan bukan tentang seberapa baik perusahaan bercerita. Keberlanjutan adalah tentang seberapa kuat perusahaan membuktikan apa yang telah dilakukan.

PSPK 1 dan PSPK 2 2026: Perkembangan Terbaru Standar Pengungkapan Keberlanjutan di Indonesia

PSPK 1 dan PSPK 2 2026: Perkembangan Terbaru Standar Pengungkapan Keberlanjutan di Indonesia

Standar pengungkapan keberlanjutan di Indonesia terus mengalami perkembangan. Setelah Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 disahkan pada 2025, Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) kembali mengembangkan sejumlah ketentuan pada 2026.

Perkembangan tersebut mencakup amendemen PSPK 2, revisi PSPK 1 dan PSPK 2, serta pengembangan panduan berbasis industri.

Bagi perusahaan, perkembangan ini penting untuk diperhatikan karena standar pengungkapan keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan laporan keberlanjutan. Informasi mengenai keberlanjutan semakin diarahkan agar dapat memberikan gambaran mengenai risiko dan peluang yang dapat memengaruhi prospek perusahaan.

Apa Itu PSPK 1 dan PSPK 2?

PSPK 1 dan PSPK 2 merupakan dua standar awal dalam Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) Indonesia.

PSPK 1 mengatur Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan.

Sementara itu, PSPK 2 mengatur Pengungkapan Terkait Iklim.

Kedua standar tersebut disahkan DSK IAI pada 1 Juli 2025 dan merujuk pada standar keberlanjutan internasional yang diterbitkan International Sustainability Standards Board (ISSB), yaitu IFRS S1 dan IFRS S2.

Keduanya dirancang sebagai bagian dari pengembangan sistem pengungkapan keberlanjutan di Indonesia.

Dengan adanya standar tersebut, informasi keberlanjutan diharapkan dapat disajikan secara lebih konsisten dan relevan bagi pengguna laporan keuangan bertujuan umum.

Perkembangan Terbaru PSPK pada 2026

Perkembangan penting terjadi pada Juli dan Agustus 2026.

Pada 16 Juli dan 6 Agustus 2026, DSK IAI mengesahkan beberapa Draf Eksposur (DE) yang berkaitan dengan PSPK 1 dan PSPK 2.

Draf tersebut mencakup:

  1. DE Amendemen PSPK 2 tentang Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca.
  2. DE Revisi PSPK 1 dan PSPK 2.
  3. DE Panduan Berbasis Industri dalam Penerapan Standar Pengungkapan Keberlanjutan.

Ketiga perkembangan tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan standar sebelum penerapan lebih lanjut. Draf tersebut diusulkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, dengan opsi penerapan dini.

Artinya, perusahaan perlu melihat perkembangan PSPK sebagai proses yang terus berjalan, bukan sebagai standar yang berhenti setelah pengesahan pada 2025.

Amendemen PSPK 2: Fokus pada Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca

Salah satu perkembangan yang cukup penting adalah Draf Eksposur Amendemen PSPK 2.

Draf ini berkaitan dengan pengungkapan emisi gas rumah kaca dan merujuk pada Amendments to IFRS S2 Greenhouse Gas Emissions Disclosures yang diterbitkan ISSB pada Desember 2025.

Perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan upaya mengurangi kompleksitas dan duplikasi dalam pelaporan tanpa mengurangi kegunaan informasi bagi pengguna laporan.

Materinya juga mencakup pengaturan terkait emisi Cakupan 3 Kategori 15 serta pengecualian emisi tertentu yang berkaitan dengan transaksi derivatif.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengungkapan emisi tidak hanya menjadi persoalan menghitung jumlah emisi.

Perusahaan juga perlu memahami bagaimana data emisi diperoleh, apa batas pengukurannya, serta bagaimana informasi tersebut dapat digunakan secara konsisten dalam pengungkapan.

Revisi PSPK 1 dan PSPK 2 Mulai Mengakomodasi Panduan Berbasis Industri

Perubahan lainnya berkaitan dengan penggunaan panduan berbasis industri.

DSK IAI menerbitkan Draf Eksposur Revisi PSPK 1 dan PSPK 2 untuk mengakomodasi penggunaan panduan berbasis industri sebagai salah satu rujukan dalam mengidentifikasi risiko dan peluang serta menentukan topik dan metrik pengungkapan.

Pendekatan ini penting karena karakteristik risiko keberlanjutan setiap industri tidak selalu sama.

Risiko perusahaan pertambangan tentu berbeda dengan perusahaan perbankan.

Begitu juga dengan perusahaan kimia, batu bara, maupun pengembang perumahan.

Dengan adanya panduan berbasis industri, perusahaan dapat memiliki referensi yang lebih relevan ketika menentukan informasi keberlanjutan yang material bagi aktivitas bisnisnya.

Lima Industri Menjadi Tahap Awal Panduan Berbasis Industri

Pada tahap pertama, DSK IAI mengembangkan Draf Eksposur Panduan Berbasis Industri untuk lima sektor, yaitu:

  • Logam dan pertambangan;
  • Perbankan komersial;
  • Industri kimia;
  • Batu bara;
  • Pengembang perumahan.

Panduan tersebut diharapkan membantu entitas mengidentifikasi serta mengungkapkan informasi keberlanjutan yang material dan relevan dengan karakteristik industrinya.

Ke depan, panduan berbasis industri juga akan dikembangkan untuk sektor lainnya.

Pendekatan ini dapat membuat pengungkapan keberlanjutan menjadi lebih kontekstual.

Perusahaan tidak hanya melihat indikator keberlanjutan secara umum, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik aktivitas bisnis dan risiko yang melekat pada industrinya.

Bagaimana Jika Panduan Industri Belum Tersedia?

Pengembangan panduan berbasis industri tidak berarti semua perusahaan langsung memiliki panduan khusus.

Untuk industri atau aktivitas yang panduannya belum tersedia, Draf Revisi PSPK 1 dan PSPK 2 mengakomodasi penggunaan dan pertimbangan SASB Standards sebagai rujukan dalam proses identifikasi risiko, peluang, topik, dan metrik pengungkapan.

Hal ini memberikan pendekatan yang lebih fleksibel selama cakupan panduan industri di Indonesia masih dikembangkan.

Dengan demikian, perusahaan tetap dapat membangun dasar pengungkapan yang relevan meskipun panduan khusus untuk industrinya belum tersedia.

Mengapa Perkembangan Ini Penting bagi Perusahaan?

Perubahan dan pengembangan PSPK menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan di Indonesia semakin diarahkan untuk menjadi bagian dari informasi yang berkaitan dengan keputusan ekonomi.

Informasi keberlanjutan tidak hanya diposisikan sebagai informasi tambahan mengenai kegiatan sosial atau lingkungan perusahaan.

Fokusnya semakin mengarah pada hubungan antara risiko, peluang, strategi, tata kelola, dan kinerja perusahaan.

Karena itu, perusahaan perlu melihat isu keberlanjutan dari perspektif bisnis.

Misalnya, perubahan iklim dapat memengaruhi biaya operasional, rantai pasok, aset, akses pendanaan, maupun strategi jangka panjang.

Begitu juga dengan isu sosial dan tata kelola yang dapat memengaruhi reputasi, hubungan dengan stakeholder, serta kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan bisnis.

PSPK Bukan Sekadar Persoalan Sustainability Report

Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa PSPK tidak identik dengan sekadar membuat sustainability report.

PSPK berfokus pada pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan.

Artinya, perusahaan perlu melihat bagaimana isu keberlanjutan dapat berhubungan dengan prospek, kondisi keuangan, arus kas, akses pendanaan, maupun biaya modal.

Pendekatan tersebut berbeda dengan sekadar membuat daftar kegiatan CSR atau TJSL.

Program sosial perusahaan tetap penting, tetapi pelaporannya perlu ditempatkan dalam konteks yang sesuai dengan tujuan dan kerangka pengungkapan yang digunakan perusahaan.

Hubungan dengan CSR dan TJSL

Perkembangan PSPK juga menjadi pengingat bahwa perusahaan perlu memiliki informasi sosial dan lingkungan yang lebih terstruktur.

Namun, bukan berarti seluruh program CSR dan TJSL otomatis menjadi bagian dari pengungkapan PSPK.

Program CSR dan TJSL perlu memiliki tujuan, indikator, penerima manfaat, serta hasil yang terdokumentasi dengan baik.

Data tersebut dapat membantu perusahaan memahami kinerja dan dampak program.

Selain itu, informasi yang terstruktur dapat menjadi bagian dari sistem informasi keberlanjutan perusahaan yang lebih luas.

Dengan demikian, program sosial tidak hanya didokumentasikan berdasarkan jumlah kegiatan, tetapi juga berdasarkan hasil dan perubahan yang dihasilkan.

Apa yang Perlu Diperhatikan Perusahaan?

Perusahaan tidak perlu menunggu sampai seluruh perkembangan standar selesai untuk mulai memahami implikasinya.

Beberapa hal yang dapat diperhatikan sejak sekarang antara lain:

1. Pantau perkembangan standar

Perusahaan perlu mengikuti perkembangan Draf Eksposur dan ketentuan final yang diterbitkan IAI.

Hal ini penting karena beberapa ketentuan yang dibahas pada 2026 masih berada dalam proses pengembangan.

2. Pahami karakteristik industri

Perusahaan perlu memahami risiko dan peluang keberlanjutan yang paling relevan dengan industrinya.

Pendekatan ini akan semakin penting dengan berkembangnya panduan berbasis industri.

3. Identifikasi data yang relevan

Perusahaan perlu mengetahui informasi apa saja yang sudah tersedia dan informasi apa yang masih perlu dikembangkan.

Hal ini termasuk data lingkungan, sosial, maupun tata kelola yang relevan dengan aktivitas bisnis.

4. Perkuat tata kelola data

Data keberlanjutan perlu memiliki sumber yang jelas.

Penanggung jawab, metode pengumpulan, periode pengukuran, dan dokumentasi juga perlu diperhatikan.

5. Hubungkan keberlanjutan dengan strategi bisnis

Isu ESG sebaiknya tidak berdiri sendiri sebagai aktivitas komunikasi perusahaan.

Perusahaan perlu melihat hubungan antara isu keberlanjutan dengan risiko, peluang, strategi, dan pengambilan keputusan.

OJK Juga Mengembangkan Kerangka Keuangan Berkelanjutan

Perkembangan PSPK juga perlu dilihat bersama perkembangan regulasi keuangan berkelanjutan.

Pada 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan konsultasi publik terkait perubahan POJK 51/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi pelaku usaha sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

OJK menyebut penyusunan perubahan tersebut sebagai bagian dari penyesuaian terhadap PSPK 1 dan PSPK 2 yang sejalan dengan IFRS S1 dan IFRS S2.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan tidak berdiri sendiri.

Ekosistem regulasi keberlanjutan di Indonesia juga terus berkembang melalui IAI dan OJK.

Bagi perusahaan yang masuk dalam cakupan regulasi tertentu, perkembangan tersebut perlu dipantau secara bersamaan.

Bagaimana Status PSPK pada September 2026?

Perlu dibedakan antara standar yang sudah disahkan dan Draf Eksposur yang masih berada dalam proses pengembangan.

PSPK 1 dan PSPK 2 telah disahkan pada 2025. Sementara itu, amendemen, revisi, dan panduan berbasis industri yang diterbitkan pada 2026 masih berada dalam tahap Draf Eksposur.

Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menganggap seluruh perubahan tersebut sebagai ketentuan final.

Per 7 September 2026, IAI masih membuka kesempatan bagi publik untuk memberikan tanggapan dan masukan tertulis terhadap Draf Eksposur tersebut hingga 30 September 2026.

Perkembangan selanjutnya tetap perlu menunggu proses pengembangan dan pengesahan standar.

Menuju Pengungkapan Keberlanjutan yang Lebih Relevan

Perkembangan PSPK 1 dan PSPK 2 pada 2026 menunjukkan bahwa standar pengungkapan keberlanjutan di Indonesia terus bergerak.

Perubahan tidak hanya berkaitan dengan pengungkapan emisi gas rumah kaca.

Pengembangan panduan berbasis industri juga menunjukkan adanya upaya untuk membuat informasi keberlanjutan lebih relevan dengan karakteristik masing-masing sektor.

Bagi perusahaan, perkembangan ini merupakan momentum untuk memahami keberlanjutan secara lebih strategis.

Bukan hanya mengenai bagaimana perusahaan membuat laporan, tetapi juga bagaimana perusahaan memahami risiko, peluang, dampak, dan kinerja keberlanjutan dalam konteks bisnis.

Dengan memahami perkembangan PSPK sejak sekarang, perusahaan dapat mengikuti arah perubahan standar dengan lebih baik dan membangun sistem informasi keberlanjutan yang lebih terstruktur.

PT Sinergi Inta Waana membantu perusahaan dalam pengembangan strategi CSR, TJSL, ESG, social assessment, stakeholder mapping, monitoring dan evaluasi, hingga pengukuran dampak program. Pendekatan berbasis data dapat membantu perusahaan membangun program keberlanjutan yang lebih terarah, terukur, dan relevan dengan kebutuhan bisnis serta stakeholder.

Monitoring dan Evaluasi Program CSR: Cara Memastikan Program Berjalan dan Berdampak

Monitoring dan Evaluasi Program CSR: Cara Memastikan Program Berjalan dan Berdampak

Mengapa Monitoring dan Evaluasi Program CSR Penting?

Program CSR tidak berhenti setelah kegiatan selesai.

Perusahaan perlu mengetahui apakah program berjalan sesuai rencana.

Selain itu, perusahaan perlu melihat apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Karena itu, monitoring dan evaluasi program CSR menjadi bagian penting dalam pengelolaan program.

Monitoring membantu perusahaan melihat perkembangan program selama pelaksanaan.

Sementara itu, evaluasi membantu perusahaan menilai hasil dan efektivitas program.

Keduanya memiliki fungsi yang berbeda.

Namun, monitoring dan evaluasi saling melengkapi.

Apa Itu Monitoring Program CSR?

Monitoring adalah proses pemantauan program secara berkala.

Pemantauan dilakukan selama program berjalan.

Tujuannya adalah memastikan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Melalui monitoring, perusahaan dapat melihat beberapa hal.

Misalnya, perusahaan dapat memantau:

  • perkembangan kegiatan;
  • penggunaan sumber daya;
  • jumlah penerima manfaat;
  • kehadiran peserta;
  • capaian target;
  • kendala di lapangan; dan
  • perkembangan indikator program.

Dengan monitoring, masalah dapat diketahui lebih cepat.

Perusahaan juga dapat mengambil tindakan sebelum masalah menjadi lebih besar.

Apa Itu Evaluasi Program CSR?

Evaluasi bertujuan untuk menilai hasil dan kualitas program CSR. Proses ini dapat dilakukan di tengah program atau setelah program selesai.

Melalui evaluasi, perusahaan dapat melihat apakah program sudah mencapai tujuan. Selain itu, perusahaan dapat mengetahui apakah kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Evaluasi juga membantu perusahaan menemukan perubahan yang terjadi. Jika terdapat kendala, perusahaan dapat menentukan perbaikan yang diperlukan.

Monitoring dan Evaluasi Memiliki Fungsi yang Berbeda

Monitoring dan evaluasi sering dianggap sama.

Padahal, keduanya memiliki fokus yang berbeda.

Monitoring berfokus pada proses.

Monitoring melihat apakah program berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, evaluasi berfokus pada hasil.

Evaluasi melihat apakah program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sederhananya:

Monitoring bertanya, “Apakah program berjalan sesuai rencana?”

Evaluasi bertanya, “Apakah program menghasilkan perubahan yang diharapkan?”

Karena itu, perusahaan sebaiknya menjalankan keduanya secara beriringan.

Kapan Monitoring Program CSR Dilakukan?

Monitoring sebaiknya tidak hanya dilakukan satu kali.

Pemantauan perlu dilakukan secara berkala.

Frekuensinya dapat disesuaikan dengan jenis dan durasi program.

Program dengan aktivitas yang intensif dapat membutuhkan monitoring lebih sering.

Sementara itu, program jangka panjang dapat menggunakan jadwal monitoring tertentu.

Yang terpenting adalah perusahaan memiliki sistem yang jelas.

Dengan demikian, perkembangan program dapat dicatat dari waktu ke waktu.

Tahapan Monitoring dan Evaluasi Program CSR

Agar lebih efektif, Monev dapat dilakukan melalui beberapa tahapan.

1. Menentukan Tujuan Monitoring

Langkah pertama adalah menentukan apa yang ingin dipantau.

Perusahaan perlu melihat kembali tujuan program.

Setelah itu, tentukan aspek yang harus dipantau.

Misalnya, program bertujuan meningkatkan kemampuan UMKM.

Maka monitoring dapat melihat jumlah peserta, kehadiran, materi pendampingan, serta perkembangan usaha.

2. Menentukan Indikator

Selanjutnya, perusahaan perlu menentukan indikator.

Indikator membantu proses monitoring menjadi lebih terarah.

Indikator dapat berupa indikator kegiatan maupun hasil.

Contohnya adalah jumlah peserta pelatihan.

Namun, perusahaan juga dapat memantau perubahan keterampilan peserta.

Dengan begitu, monitoring tidak hanya melihat kegiatan.

Monitoring juga dapat melihat perkembangan hasil program.

3. Mengumpulkan Data

Data menjadi bagian penting dalam proses Monev.

Data dapat dikumpulkan melalui beberapa metode.

Contohnya:

  • observasi lapangan;
  • wawancara;
  • survei;
  • Focus Group Discussion (FGD);
  • dokumentasi kegiatan;
  • daftar kehadiran;
  • laporan pelaksana; dan
  • data penerima manfaat.

Pemilihan metode perlu disesuaikan dengan kebutuhan program.

Tidak semua program membutuhkan metode yang sama.

4. Melakukan Monitoring Lapangan

Monitoring lapangan membantu perusahaan melihat kondisi sebenarnya.

Tim dapat melihat langsung pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, tim dapat berdiskusi dengan masyarakat.

Cara ini membantu menemukan masalah yang mungkin tidak terlihat dalam laporan.

Misalnya, sebuah pelatihan sudah terlaksana sesuai jadwal.

Namun, hasil monitoring menunjukkan bahwa peserta masih kesulitan menerapkan materi.

Temuan tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan pendampingan tambahan.

5. Membandingkan Target dan Capaian

Data yang terkumpul kemudian dibandingkan dengan target.

Tahap ini membantu perusahaan melihat tingkat pencapaian program.

Misalnya, program memiliki target 100 penerima manfaat.

Dalam pelaksanaan, baru 80 orang yang mengikuti kegiatan.

Perusahaan kemudian dapat mencari tahu penyebabnya.

Apakah jadwal kurang sesuai?

Apakah informasi belum tersebar dengan baik?

Atau apakah terdapat kendala lain?

Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan tindakan perbaikan.

6. Melakukan Evaluasi

Setelah data terkumpul, perusahaan dapat melakukan evaluasi.

Evaluasi tidak hanya melihat apakah target tercapai.

Perusahaan juga perlu melihat kualitas hasil program.

Misalnya, program berhasil mencapai target jumlah peserta.

Namun, apakah peserta benar-benar mendapatkan manfaat?

Apakah terjadi perubahan pengetahuan?

Apakah keterampilan peserta meningkat?

Pertanyaan tersebut membantu perusahaan melihat program secara lebih mendalam.

7. Menyusun Rekomendasi

Hasil evaluasi sebaiknya tidak berhenti dalam bentuk laporan.

Perusahaan perlu menyusun rekomendasi.

Rekomendasi dapat berupa:

  • perbaikan metode;
  • perubahan target;
  • penambahan pendampingan;
  • perubahan jadwal;
  • penguatan kapasitas masyarakat;
  • pengembangan program; atau
  • penghentian kegiatan yang tidak efektif.

Dengan begitu, hasil Monev dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Apa Saja yang Perlu Dipantau?

Setiap program memiliki kebutuhan yang berbeda.

Namun, terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi perhatian.

Capaian Kegiatan

Perusahaan dapat melihat apakah kegiatan terlaksana sesuai rencana.

Contohnya adalah jumlah pelatihan, jumlah peserta, atau jumlah kegiatan pendampingan.

Penggunaan Sumber Daya

Monitoring juga dapat melihat penggunaan anggaran dan sumber daya.

Hal ini membantu memastikan program berjalan sesuai perencanaan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga penting.

Perusahaan dapat melihat tingkat kehadiran dan keterlibatan penerima manfaat.

Kualitas Pelaksanaan

Jumlah kegiatan belum tentu menunjukkan kualitas program.

Karena itu, perusahaan juga perlu melihat bagaimana kegiatan dilaksanakan.

Perubahan pada Penerima Manfaat

Bagian ini menjadi penting dalam evaluasi.

Perusahaan perlu melihat perubahan yang terjadi setelah program berjalan.

Misalnya, perubahan pengetahuan, keterampilan, pendapatan, perilaku, atau kondisi lingkungan.

Metode Monitoring dan Evaluasi yang Bisa Digunakan

Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua program.

Perusahaan dapat menggabungkan beberapa metode.

Survei

Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak penerima manfaat.

Metode ini cocok untuk mengukur perubahan yang dapat dibuat dalam bentuk angka.

Wawancara

Wawancara dapat memberikan informasi yang lebih mendalam.

Perusahaan dapat menggali pengalaman penerima manfaat secara langsung.

Focus Group Discussion

FGD dapat digunakan untuk mendapatkan pandangan dari beberapa stakeholder.

Diskusi ini juga dapat membantu menemukan masalah dan kebutuhan baru.

Observasi Lapangan

Observasi membantu tim melihat kondisi secara langsung.

Metode ini dapat digunakan untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan dan kondisi penerima manfaat.

Dokumentasi

Dokumentasi dapat menjadi bukti pelaksanaan program.

Namun, dokumentasi sebaiknya tidak hanya berupa foto.

Data dan catatan kegiatan juga perlu disimpan dengan baik.

Mengapa Baseline Data Penting?

Monev akan lebih kuat jika perusahaan memiliki data awal.

Data awal disebut baseline.

Baseline menggambarkan kondisi sebelum program berjalan.

Data tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan kondisi setelah program dilaksanakan.

Misalnya, perusahaan menjalankan program pemberdayaan UMKM.

Sebelum program, rata-rata pendapatan peserta adalah Rp2 juta per bulan.

Setelah pendampingan, rata-rata pendapatan menjadi Rp3 juta.

Perbandingan tersebut membantu perusahaan melihat perubahan yang terjadi.

Tanpa baseline, perusahaan akan lebih sulit menentukan seberapa besar perubahan yang terjadi.

Hasil Monitoring Harus Ditindaklanjuti

Monev bukan hanya kegiatan administrasi.

Hasilnya harus digunakan untuk memperbaiki program.

Misalnya, monitoring menemukan tingkat partisipasi masyarakat menurun.

Perusahaan kemudian dapat mencari penyebabnya.

Jika masalahnya adalah jadwal kegiatan, jadwal dapat disesuaikan.

Jika masalahnya adalah materi, metode pendampingan dapat diperbaiki.

Dengan cara ini, Monev menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas program.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Monev CSR

Ada beberapa kesalahan yang masih sering terjadi.

Hanya Melihat Jumlah Kegiatan

Jumlah kegiatan memang penting.

Namun, jumlah kegiatan tidak menunjukkan perubahan yang terjadi.

Monitoring Hanya Dilakukan di Akhir

Jika monitoring hanya dilakukan setelah program selesai, perusahaan akan terlambat menemukan masalah.

Karena itu, monitoring perlu dilakukan selama program berjalan.

Tidak Memiliki Data Awal

Tanpa baseline, perubahan akan sulit dibandingkan.

Indikator Tidak Jelas

Indikator yang terlalu umum dapat menyulitkan proses pengukuran.

Karena itu, indikator perlu disusun sejak awal.

Hasil Evaluasi Tidak Digunakan

Evaluasi akan kurang bermanfaat jika hasilnya hanya disimpan dalam laporan.

Hasil evaluasi seharusnya menjadi dasar perbaikan program.

Hubungan Monev dengan ESG dan Sustainability Reporting

Monitoring dan evaluasi juga mendukung pengelolaan ESG perusahaan.

Data dari program CSR dan TJSL dapat membantu perusahaan menunjukkan perkembangan aspek sosial dan lingkungan.

Selain itu, data Monev dapat menjadi bagian dari dokumentasi keberlanjutan perusahaan.

Karena itu, proses pengumpulan data sebaiknya dilakukan sejak program dimulai.

Pendekatan ini juga sejalan dengan kebutuhan perusahaan untuk memiliki indikator dan data yang lebih terukur dalam program TJSL. (Sinergi Indonesia)

Monev Membantu Perusahaan Mengambil Keputusan

Hasil Monev dapat digunakan untuk menentukan masa depan sebuah program.

Program yang berhasil dapat dikembangkan.

Program yang belum optimal dapat diperbaiki.

Sementara itu, program yang tidak lagi relevan dapat ditinjau kembali.

Dengan demikian, keputusan perusahaan tidak hanya berdasarkan asumsi.

Keputusan dapat dibuat berdasarkan data dan temuan lapangan.

Peran Konsultan dalam Monitoring dan Evaluasi Program CSR

Pelaksanaan Monev membutuhkan metode yang jelas.

Perusahaan juga perlu memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan program.

Karena itu, konsultan CSR dapat membantu proses tersebut.

Pendampingan dapat mencakup penyusunan indikator.

Selanjutnya, tim dapat melakukan pengumpulan data dan monitoring lapangan.

Hasilnya kemudian dianalisis melalui proses evaluasi.

Perusahaan juga dapat memperoleh rekomendasi untuk pengembangan program berikutnya.

PT Sinergi Inta Waana sendiri memiliki layanan monitoring dan evaluasi dalam pendampingan program CSR dan TJSL. Layanannya mencakup monitoring capaian KPI, evaluasi efektivitas, pengukuran dampak, hingga penyusunan laporan program. (Sinergi Indonesia)

Monitoring dan Evaluasi Membuat CSR Lebih Terukur

Program CSR yang baik membutuhkan proses yang terarah.

Monitoring membantu perusahaan mengetahui perkembangan program.

Evaluasi membantu perusahaan memahami hasil dan perubahan yang terjadi.

Keduanya dapat menjadi dasar untuk memperbaiki program.

Karena itu, Monev sebaiknya dirancang sejak awal.

Perusahaan tidak perlu menunggu program selesai untuk melakukan pengukuran.

Dengan monitoring yang rutin dan evaluasi yang tepat, program CSR dapat menjadi lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, tujuan Monev bukan hanya mengetahui apakah kegiatan sudah terlaksana.

Yang lebih penting adalah mengetahui apa yang berubah, siapa yang mendapatkan manfaat, dan bagaimana program dapat memberikan hasil yang lebih baik ke depannya.

CSR/TJSL dan Prioritas Pembangunan Daerah: Bagaimana Perusahaan Menentukan Program yang Tepat?

CSR/TJSL dan Prioritas Pembangunan Daerah: Bagaimana Perusahaan Menentukan Program yang Tepat?

Program CSR/TJSL terus berkembang. Perusahaan tidak lagi hanya memberikan bantuan kepada masyarakat.

Saat ini, perusahaan perlu memastikan program memberikan manfaat yang jelas. Program juga perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.

Salah satu pendekatan yang semakin penting adalah menyelaraskan CSR/TJSL dengan prioritas pembangunan daerah.

Pendekatan ini membuat program lebih relevan. Selain itu, perusahaan dapat membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah dan masyarakat.

Mengapa CSR/TJSL Perlu Selaras dengan Pembangunan Daerah?

Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda.

Ada daerah yang membutuhkan penguatan ekonomi. Daerah lain mungkin membutuhkan dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau ketenagakerjaan.

Karena itu, perusahaan perlu memahami kondisi wilayah sebelum menentukan program.

Program yang baik bukan hanya mudah dilaksanakan. Program juga harus menjawab kebutuhan masyarakat.

Pada Juli 2026, workshop kemitraan CSR Bank Kalteng juga mendorong agar program CSR selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Program diharapkan memiliki dampak yang terukur dan berkelanjutan.

Mulai dari Kebutuhan Masyarakat

Perusahaan sebaiknya tidak langsung menentukan bentuk kegiatan.

Langkah pertama adalah memahami kebutuhan masyarakat.

Beberapa pertanyaan dapat menjadi dasar perencanaan, seperti:

  • Apa masalah utama masyarakat?
  • Apa potensi yang dimiliki masyarakat?
  • Apa prioritas pembangunan daerah?
  • Apa peran yang dapat dilakukan perusahaan?
  • Siapa saja pihak yang perlu dilibatkan?

Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan program.

Dengan cara ini, CSR/TJSL tidak hanya berorientasi pada kegiatan. Program juga memiliki tujuan yang lebih jelas.

Social Mapping Membantu Perusahaan Memahami Wilayah

Sebelum menjalankan program, perusahaan dapat melakukan social mapping.

Social mapping membantu perusahaan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di suatu wilayah.

Selain itu, perusahaan dapat melihat potensi yang sudah dimiliki masyarakat.

Hasil social mapping dapat membantu perusahaan menentukan:

  • penerima manfaat;
  • kebutuhan masyarakat;
  • potensi ekonomi lokal;
  • kelompok masyarakat;
  • risiko sosial;
  • peluang kolaborasi; dan
  • prioritas program.

Dengan demikian, perusahaan memiliki dasar yang lebih kuat saat menyusun program.

Pentingnya Stakeholder Engagement

Program CSR/TJSL melibatkan banyak pihak.

Karena itu, perusahaan perlu membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder.

Pihak yang dapat dilibatkan antara lain:

  • masyarakat;
  • pemerintah daerah;
  • pemerintah desa;
  • kelompok masyarakat;
  • komunitas;
  • akademisi;
  • lembaga sosial; dan
  • mitra pelaksana.

Melalui stakeholder engagement, perusahaan dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang.

Selain itu, masyarakat dapat ikut terlibat dalam proses perencanaan. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program.

Hubungkan Program dengan Potensi Lokal

Program CSR/TJSL tidak harus selalu dimulai dari masalah.

Perusahaan juga perlu melihat potensi lokal.

Potensi tersebut dapat berupa:

  • UMKM;
  • pertanian;
  • perikanan;
  • pariwisata;
  • kerajinan;
  • budaya;
  • ekonomi kreatif; atau
  • keterampilan masyarakat.

Sebagai contoh, sebuah daerah memiliki potensi kerajinan lokal.

Perusahaan dapat memberikan pelatihan produksi, pemasaran, pengemasan, dan pengelolaan usaha.

Program tersebut tidak hanya memberikan bantuan. Masyarakat juga memperoleh keterampilan yang dapat digunakan dalam jangka panjang.

CSR/TJSL Perlu Mendorong Kemandirian

Program CSR/TJSL yang baik tidak berhenti pada pemberian bantuan.

Perusahaan dapat mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan program secara mandiri.

Misalnya, program pemberdayaan UMKM dapat diarahkan pada peningkatan keterampilan dan akses pasar.

Kemudian, kelompok masyarakat dapat mengelola kegiatan dengan dukungan yang semakin berkurang dari perusahaan.

Dengan pendekatan tersebut, manfaat program dapat bertahan lebih lama.

Kolaborasi Membuat Program Lebih Kuat

Program CSR/TJSL juga tidak harus berjalan sendiri.

Perusahaan dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, komunitas, dan mitra pelaksana.

Setiap pihak dapat memiliki peran yang berbeda.

Perusahaan dapat memberikan dukungan program dan sumber daya.

Pemerintah daerah dapat membantu menghubungkan program dengan prioritas pembangunan.

Masyarakat menjadi pelaku utama di lapangan.

Mitra pelaksana membantu proses pendampingan dan pengelolaan program.

Dengan pembagian peran tersebut, program dapat berjalan lebih terarah.

Bagaimana Menentukan Program CSR/TJSL yang Tepat?

Perusahaan dapat menggunakan beberapa langkah berikut.

1. Pahami Kondisi Wilayah

Kumpulkan data mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Perusahaan dapat menggunakan social mapping, survei, wawancara, atau FGD.

2. Tentukan Masalah Prioritas

Tidak semua masalah dapat ditangani sekaligus.

Karena itu, perusahaan perlu memilih masalah yang paling relevan dengan kondisi masyarakat dan tujuan perusahaan.

3. Identifikasi Potensi Lokal

Selanjutnya, petakan potensi yang dimiliki masyarakat.

Potensi tersebut dapat menjadi dasar untuk membuat program pemberdayaan.

4. Libatkan Stakeholder

Ajak masyarakat dan pemangku kepentingan berdiskusi.

Langkah ini membantu perusahaan memahami kebutuhan serta mendapatkan masukan dari pihak yang terlibat langsung.

5. Tentukan Indikator Program

Setiap program perlu memiliki indikator yang jelas.

Indikator tidak hanya berbentuk jumlah kegiatan atau jumlah peserta.

Misalnya, perusahaan tidak hanya mencatat 100 orang mengikuti pelatihan.

Perusahaan juga dapat mengukur berapa peserta yang mampu menerapkan keterampilan setelah pelatihan.

Dari Output Menuju Outcome

Pengukuran program menjadi bagian penting dalam pengelolaan CSR/TJSL.

Output menunjukkan kegiatan yang telah dilakukan.

Outcome menunjukkan perubahan yang terjadi setelah program.

Sementara itu, impact menggambarkan dampak yang lebih luas dalam jangka panjang.

Contohnya:

Output:
50 UMKM mengikuti pelatihan.

Outcome:
Peserta mulai meningkatkan kualitas produk dan pemasaran.

Impact:
UMKM mampu meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usahanya secara mandiri.

Pendekatan ini membantu perusahaan melihat perubahan yang dihasilkan program.

Monitoring Membantu Menjaga Arah Program

Program CSR/TJSL membutuhkan monitoring secara berkala.

Monitoring membantu perusahaan melihat perkembangan kegiatan.

Selain itu, perusahaan dapat mengetahui kendala yang muncul di lapangan.

Hasil monitoring dapat digunakan untuk melakukan perbaikan program.

Dengan begitu, perusahaan tidak perlu menunggu hingga program selesai untuk mengetahui hasilnya.

Peran Mitra Pelaksana dalam CSR/TJSL

Program CSR/TJSL yang berbasis kebutuhan membutuhkan proses yang terstruktur.

Mitra pelaksana dapat membantu perusahaan dalam berbagai tahap.

Proses tersebut dapat mencakup:

Social Mapping → Need Assessment → Perencanaan → Implementasi → Monitoring → Evaluasi → Pengukuran Dampak

Mitra juga dapat membantu perusahaan menjaga komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder.

Sebagai konsultan CSR, TJSL, dan community development, PT Sinergi Inta Waana membantu perusahaan merancang dan mengelola program berdasarkan kebutuhan masyarakat, potensi lokal, karakteristik wilayah, serta tujuan keberlanjutan perusahaan.

Pendekatan tersebut membantu perusahaan membangun program yang lebih tepat sasaran dan terukur.

CSR/TJSL yang Relevan Dimulai dari Masyarakat

Program CSR/TJSL tidak hanya berbicara tentang anggaran dan kegiatan.

Yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi setelah program berjalan.

Karena itu, perusahaan perlu memahami kondisi masyarakat sebelum menentukan program.

Selanjutnya, perusahaan dapat menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan potensi lokal dan prioritas pembangunan daerah.

Pelibatan stakeholder juga perlu dilakukan sejak tahap awal.

Dengan proses tersebut, CSR/TJSL dapat menjadi lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, program yang baik bukan hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek. Program juga dapat membantu masyarakat membangun kemampuan dan kemandirian dalam jangka panjang.

Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan 2026–2030: Apa Dampaknya bagi Strategi ESG dan TJSL Perusahaan?

Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan 2026–2030: Apa Dampaknya bagi Strategi ESG dan TJSL Perusahaan?

Perkembangan ESG di Indonesia terus bergerak dari sekadar komitmen menjadi bagian dari strategi bisnis. Perusahaan semakin dituntut untuk memahami risiko keberlanjutan, mengukur dampak, serta menunjukkan kinerja lingkungan dan sosial secara lebih terukur.

Perubahan tersebut semakin terlihat setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030.

Roadmap ini menjadi panduan untuk mendorong pengembangan pasar modal berkelanjutan. Fokusnya mencakup pendanaan dan investasi berkelanjutan, perlindungan investor, serta penguatan ekosistem pasar modal berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). (OJK Portal)

Lalu, apa kaitannya dengan strategi ESG dan program CSR/TJSL perusahaan?

Apa Itu Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan 2026–2030?

Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030 merupakan arah strategis OJK untuk memperkuat peran pasar modal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

OJK membaginya ke dalam empat pilar utama:

  1. Memperkuat fondasi pasar modal berkelanjutan
  2. Menumbuhkan aktivitas pasar modal berkelanjutan
  3. Mendorong partisipasi dalam pasar modal berkelanjutan
  4. Memperkuat kolaborasi untuk pengembangan pasar modal berkelanjutan

Keempat pilar tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem pasar modal yang lebih mendukung pendanaan dan investasi berkelanjutan. (OJK Portal)

Dengan demikian, ESG semakin berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola risiko, menciptakan nilai, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan.

Mengapa Perkembangan Ini Penting bagi Perusahaan?

Selama ini, pembahasan ESG sering kali identik dengan laporan keberlanjutan.

Namun, arah perkembangan pasar modal menunjukkan bahwa ESG memiliki cakupan yang lebih luas.

Perusahaan perlu memahami bagaimana isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis.

Misalnya, perusahaan dapat menghadapi risiko dari:

  • perubahan iklim;
  • hubungan dengan masyarakat;
  • kondisi tenaga kerja;
  • rantai pasok;
  • tata kelola;
  • kepatuhan;
  • reputasi; dan
  • perubahan ekspektasi investor.

Karena itu, pengelolaan ESG tidak cukup dilakukan melalui kegiatan sosial yang berdiri sendiri.

Perusahaan perlu menghubungkan program keberlanjutan dengan strategi dan risiko bisnis.

Lalu, Apa Hubungannya dengan Program TJSL?

Program TJSL merupakan salah satu bagian penting dalam aspek sosial perusahaan.

Namun, program TJSL akan semakin relevan jika memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat dan strategi keberlanjutan perusahaan.

Sebagai contoh, perusahaan menjalankan program pemberdayaan UMKM.

Program tersebut tidak cukup hanya mencatat jumlah peserta pelatihan.

Perusahaan juga dapat mengukur:

  • peningkatan kapasitas penerima manfaat;
  • peningkatan pendapatan;
  • perkembangan usaha;
  • akses terhadap pasar;
  • jumlah kelompok yang mandiri; dan
  • keberlanjutan manfaat setelah pendampingan selesai.

Dengan pendekatan tersebut, program TJSL menghasilkan data yang dapat digunakan untuk menunjukkan dampak sosial.

TJSL Perlu Bergerak dari Aktivitas ke Dampak

Salah satu perubahan penting dalam pengelolaan CSR/TJSL adalah pergeseran dari activity-based menuju impact-based.

Artinya, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apa perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan?

Misalnya:

Output
100 orang mengikuti pelatihan.

Outcome
70 peserta mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh.

Impact
Sebagian peserta mengalami peningkatan pendapatan dan mampu menjalankan usaha secara lebih mandiri.

Perbedaan tersebut penting karena membantu perusahaan memahami nilai yang dihasilkan oleh program.

Data TJSL Semakin Penting dalam ESG

Perkembangan ESG juga membuat data sosial menjadi semakin penting.

Perusahaan perlu memiliki data yang dapat menunjukkan bagaimana program memberikan manfaat kepada masyarakat.

Karena itu, sejak tahap perencanaan, program TJSL sebaiknya sudah memiliki:

  • baseline;
  • indikator keberhasilan;
  • target;
  • metode monitoring;
  • mekanisme evaluasi;
  • data penerima manfaat; dan
  • metode pengukuran dampak.

Data tersebut dapat menjadi dasar evaluasi program sekaligus memperkuat informasi sosial dalam ESG Reporting dan Sustainability Report.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pelaporan keberlanjutan di Indonesia yang semakin menekankan informasi yang terstruktur, terukur, dan relevan dengan strategi serta risiko perusahaan. (Sinergi Indonesia)

Bagaimana Perusahaan Sebaiknya Merespons?

Perusahaan tidak perlu menunggu perubahan regulasi atau tuntutan stakeholder semakin kuat.

Ada beberapa langkah yang dapat mulai dilakukan.

1. Petakan Isu ESG yang Material

Perusahaan perlu memahami isu keberlanjutan yang paling relevan dengan bisnisnya.

Tidak semua perusahaan memiliki risiko ESG yang sama.

Karena itu, pemetaan perlu mempertimbangkan karakteristik industri, lokasi operasi, rantai pasok, masyarakat sekitar, tenaga kerja, serta ekspektasi stakeholder.

2. Hubungkan ESG dengan Strategi TJSL

Program TJSL sebaiknya tidak dibuat hanya berdasarkan daftar kegiatan tahunan.

Perusahaan perlu melihat bagaimana program dapat menjawab isu sosial yang relevan sekaligus mendukung tujuan keberlanjutan perusahaan.

3. Gunakan Indikator yang Terukur

Setiap program perlu memiliki indikator yang jelas.

Indikator tersebut dapat digunakan untuk melihat perkembangan program dari waktu ke waktu.

4. Perkuat Monitoring dan Evaluasi

Monitoring membantu perusahaan mengetahui apakah program berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, evaluasi membantu melihat apakah program menghasilkan perubahan bagi penerima manfaat.

5. Dokumentasikan Dampak

Data, hasil survei, wawancara, dokumentasi kegiatan, serta hasil evaluasi perlu disimpan dengan baik.

Dokumentasi akan membantu perusahaan ketika melakukan evaluasi dan menyusun laporan keberlanjutan.

Peran Mitra dalam Memperkuat Strategi ESG dan TJSL

Pengelolaan program CSR/TJSL yang semakin kompleks membuat perusahaan membutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur.

Mitra pelaksana bukan hanya berperan dalam menjalankan kegiatan di lapangan.

Mitra juga dapat membantu perusahaan dalam proses:

Assessment → Perencanaan → Implementasi → Monitoring → Evaluasi → Pengukuran Dampak → Pelaporan

Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai perkembangan program.

Dalam konteks ini, PT Sinergi Inta Waana dapat berperan sebagai mitra perusahaan dalam pengelolaan CSR/TJSL dan community development, termasuk membantu perusahaan membangun program yang berbasis kebutuhan masyarakat, indikator keberhasilan, monitoring, evaluasi, serta pengukuran dampak.

Dengan proses yang terstruktur, program TJSL tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi dapat diarahkan untuk menghasilkan perubahan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Apa yang Perlu Dipersiapkan Perusahaan Mulai 2026?

Perkembangan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan 2026–2030 menunjukkan bahwa arah keberlanjutan perusahaan semakin terintegrasi dengan ekosistem bisnis dan pasar keuangan.

Karena itu, perusahaan dapat mulai memperkuat beberapa hal:

Strategi ESG
Memastikan isu keberlanjutan masuk dalam perencanaan bisnis.

Data ESG
Membangun sistem pengumpulan data yang konsisten.

Program TJSL
Mengembangkan program berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat.

Pengukuran Dampak
Mengukur perubahan yang dihasilkan, bukan hanya jumlah kegiatan.

Monitoring & Evaluasi
Memastikan program berjalan dan memberikan hasil sesuai target.

Sustainability Reporting
Mengolah data keberlanjutan menjadi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan persiapan tersebut, perusahaan akan lebih siap menghadapi perkembangan ESG yang semakin terintegrasi dengan strategi bisnis.

ESG Bukan Lagi Sekadar Pelaporan

Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030 memperlihatkan bahwa keberlanjutan semakin ditempatkan sebagai bagian dari pengembangan ekosistem pasar modal Indonesia. OJK menargetkan penguatan pendanaan dan investasi berkelanjutan melalui berbagai produk dan aktivitas pasar modal. (OJK Portal)

Bagi perusahaan, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa ESG tidak cukup hanya ditampilkan dalam laporan.

Perusahaan perlu membangun proses yang nyata di balik data tersebut.

Program CSR/TJSL menjadi salah satu ruang penting untuk mewujudkan aspek sosial ESG. Namun, program tersebut perlu dirancang dengan tujuan yang jelas, indikator yang terukur, monitoring yang konsisten, serta pengukuran dampak.

Dengan demikian, CSR/TJSL tidak hanya menjadi aktivitas sosial perusahaan, tetapi dapat menjadi bagian dari strategi keberlanjutan yang menciptakan nilai bagi masyarakat dan perusahaan.

Program CSR Berbasis Ketahanan Masyarakat: Mengapa Perusahaan Perlu Bersiap Menghadapi Risiko Masa Depan?

Program CSR Berbasis Ketahanan Masyarakat: Mengapa Perusahaan Perlu Bersiap Menghadapi Risiko Masa Depan?

Perubahan iklim, bencana, tekanan ekonomi, dan perubahan sosial dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut juga dapat berdampak pada perusahaan yang berada di sekitar wilayah tersebut.

Karena itu, program CSR dan TJSL perlu melihat kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

Perusahaan tidak hanya perlu membantu masyarakat ketika masalah terjadi. Lebih dari itu, perusahaan dapat membantu masyarakat membangun kemampuan untuk menghadapi perubahan.

Pendekatan tersebut dikenal sebagai community resilience atau ketahanan masyarakat.

Apa Itu Ketahanan Masyarakat?

Ketahanan masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk menghadapi tekanan, beradaptasi dengan perubahan, dan kembali pulih setelah mengalami gangguan.

Gangguan tersebut dapat berasal dari berbagai kondisi.

Misalnya:

  • bencana alam;
  • perubahan iklim;
  • krisis ekonomi;
  • gangguan mata pencaharian;
  • perubahan lingkungan;
  • keterbatasan akses pangan;
  • atau perubahan sosial.

Masyarakat yang memiliki kapasitas lebih kuat akan lebih siap menghadapi kondisi tersebut.

Karena itu, ketahanan masyarakat dapat menjadi salah satu perspektif dalam penyusunan program CSR dan TJSL.

Mengapa Ketahanan Masyarakat Penting bagi Perusahaan?

Perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasi memiliki hubungan yang saling berkaitan.

Ketika kondisi masyarakat stabil, hubungan sosial dengan perusahaan juga dapat menjadi lebih baik.

Sebaliknya, ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi atau lingkungan, perusahaan dapat ikut terdampak.

Misalnya, bencana dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut kemudian dapat memengaruhi tenaga kerja, rantai pasok lokal, maupun hubungan perusahaan dengan stakeholder.

Karena itu, program CSR dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat sebelum risiko tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

CSR Tidak Harus Menunggu Masalah Terjadi

Program CSR sering kali muncul sebagai respons terhadap masalah.

Ketika terjadi bencana, perusahaan memberikan bantuan.

Ketika masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, perusahaan memberikan dukungan.

Pendekatan tersebut tetap penting.

Namun, CSR juga dapat memiliki fungsi preventif.

Perusahaan dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri sebelum risiko terjadi.

Contohnya adalah:

  • pelatihan kesiapsiagaan bencana;
  • pengembangan mata pencaharian alternatif;
  • penguatan UMKM;
  • ketahanan pangan;
  • konservasi lingkungan;
  • pengelolaan sumber daya lokal;
  • serta peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, program tidak hanya memberikan bantuan.

Program juga membangun kemampuan masyarakat.

1. Perkuat Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi menjadi salah satu bagian penting dalam community resilience.

Masyarakat yang hanya bergantung pada satu sumber pendapatan dapat lebih rentan ketika terjadi perubahan.

Karena itu, program CSR dapat membantu masyarakat mengembangkan sumber ekonomi alternatif.

Contohnya:

Pelatihan keterampilan → pengembangan produk → akses pasar → peningkatan pendapatan

Program juga dapat diarahkan pada penguatan UMKM, koperasi, kelompok usaha, atau ekonomi berbasis potensi lokal.

Tujuannya bukan sekadar memberikan modal.

Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengelola usaha secara mandiri.

2. Bangun Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan juga dapat menjadi bagian dari program CSR.

Perusahaan dapat mendukung masyarakat melalui:

  • pertanian berkelanjutan;
  • urban farming;
  • hidroponik;
  • pengembangan kebun masyarakat;
  • peternakan;
  • perikanan;
  • atau pengolahan pangan lokal.

Program tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan.

Pendekatan seperti ini sudah diterapkan dalam berbagai program pemberdayaan yang dikembangkan perusahaan di Indonesia.

Salah satu contohnya adalah pengembangan Integrated Farming dalam program TJSL AirNav Indonesia yang didampingi PT Sinergi Inta Waana. Program tersebut menggabungkan ketahanan pangan, penguatan ekonomi, dan praktik pertanian berkelanjutan. (Sinergi Indonesia)

3. Tingkatkan Kapasitas Masyarakat

Ketahanan tidak hanya membutuhkan fasilitas.

Masyarakat juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan.

Karena itu, pelatihan dapat menjadi bagian penting dari program.

Materinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.

Misalnya:

  • pelatihan kewirausahaan;
  • pengelolaan keuangan;
  • pertanian;
  • pengelolaan lingkungan;
  • kesiapsiagaan bencana;
  • digital marketing;
  • pengembangan pariwisata;
  • atau keterampilan kerja.

Namun, pelatihan sebaiknya tidak berhenti setelah kegiatan selesai.

Pendampingan tetap dibutuhkan agar pengetahuan tersebut dapat diterapkan.

4. Libatkan Masyarakat Sejak Awal

Program ketahanan masyarakat tidak dapat dibuat hanya dari perspektif perusahaan.

Masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan.

Perusahaan perlu mengetahui:

  • risiko yang dihadapi masyarakat;
  • sumber daya yang tersedia;
  • kelompok yang paling rentan;
  • potensi ekonomi lokal;
  • serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan.

Dengan demikian, program dapat disusun berdasarkan kondisi nyata.

Pendekatan ini juga membuat masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap program.

5. Hubungkan Program dengan Kondisi Lokal

Setiap wilayah memiliki risiko yang berbeda.

Wilayah pesisir dapat menghadapi persoalan abrasi, perubahan iklim, atau perubahan mata pencaharian.

Wilayah pertanian dapat menghadapi perubahan cuaca, keterbatasan air, atau perubahan harga komoditas.

Sementara itu, masyarakat perkotaan dapat menghadapi persoalan sampah, kepadatan penduduk, dan tekanan ekonomi.

Karena itu, program CSR perlu disesuaikan dengan karakter wilayah.

Satu model program tidak selalu dapat diterapkan di semua tempat.

6. Siapkan Program yang Berkelanjutan

Ketahanan masyarakat tidak dapat dibangun melalui program jangka pendek.

Perusahaan perlu memikirkan apa yang terjadi setelah pendampingan selesai.

Misalnya:

Siapa yang mengelola program?

Dari mana biaya operasional berasal?

Apakah masyarakat sudah memiliki keterampilan?

Apakah ada pasar atau jaringan pendukung?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab sejak awal.

Dengan begitu, program memiliki peluang lebih besar untuk terus berjalan.

7. Ukur Perubahan yang Terjadi

Program ketahanan masyarakat juga membutuhkan indikator.

Perusahaan dapat mengukur beberapa perubahan, seperti:

  • peningkatan pendapatan;
  • jumlah usaha yang bertahan;
  • peningkatan keterampilan;
  • peningkatan akses pangan;
  • peningkatan partisipasi masyarakat;
  • kemampuan menghadapi risiko;
  • atau terbentuknya kelompok masyarakat yang mandiri.

Indikator tersebut membantu perusahaan melihat perkembangan program.

Program pun tidak hanya dinilai dari jumlah kegiatan yang terlaksana.

Peran CSR dalam Membangun Masyarakat yang Lebih Tangguh

Pendekatan berbasis ketahanan masyarakat memberikan perspektif baru dalam pelaksanaan CSR dan TJSL.

Program tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan masalah saat ini.

Program juga perlu membantu masyarakat menghadapi kemungkinan perubahan di masa depan.

Karena itu, perusahaan dapat menghubungkan CSR dengan beberapa agenda sekaligus.

Pemberdayaan masyarakat + ketahanan ekonomi + lingkungan + peningkatan kapasitas = masyarakat yang lebih tangguh.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan perkembangan CSR yang semakin menekankan dampak jangka panjang dan keberlanjutan.

Bagaimana PT Sinergi Inta Waana Mendukung Program Berbasis Ketahanan?

Membangun ketahanan masyarakat membutuhkan proses yang terstruktur.

Perusahaan perlu memahami kondisi wilayah sebelum menentukan program.

PT Sinergi Inta Waana dapat membantu perusahaan melalui pendekatan yang mencakup pemetaan sosial, identifikasi kebutuhan, penyusunan program, pemberdayaan masyarakat, monitoring, evaluasi, hingga pengukuran dampak.

Pendekatan tersebut memungkinkan program disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat.

Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memberikan bantuan.

Perusahaan juga dapat membangun kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi perubahan.

Saatnya CSR Melihat Masa Depan

CSR dan TJSL memiliki peluang yang lebih besar ketika program tidak hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini.

Perusahaan dapat melihat risiko yang mungkin muncul di masa depan.

Kemudian, perusahaan dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri.

Ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, kapasitas masyarakat, dan perlindungan lingkungan dapat menjadi bagian dari strategi tersebut.

Pada akhirnya, program CSR yang baik bukan hanya membantu masyarakat melewati masalah.

Program yang baik juga membantu masyarakat memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Mengelola Risiko Sosial Perusahaan melalui Program CSR dan TJSL

Mengelola Risiko Sosial Perusahaan melalui Program CSR dan TJSL

Perusahaan tidak hanya menghadapi risiko bisnis dan operasional. Dalam praktiknya, ada pula risiko sosial perusahaan yang dapat muncul dari hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Risiko tersebut dapat berupa ketidakpuasan masyarakat, konflik kepentingan, penolakan terhadap kegiatan perusahaan, atau komunikasi yang tidak berjalan dengan baik.

Jika tidak dikelola sejak awal, persoalan kecil dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami kondisi sosial di wilayah operasionalnya.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui program CSR dan TJSL yang dirancang secara tepat. Program yang relevan tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga dapat membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih baik dengan stakeholder.

Apa Itu Risiko Sosial Perusahaan?

Risiko sosial perusahaan adalah potensi masalah yang muncul dari interaksi antara perusahaan dengan masyarakat, kelompok tertentu, atau stakeholder lainnya.

Setiap wilayah memiliki kondisi sosial yang berbeda. Karena itu, risiko yang dihadapi perusahaan juga dapat berbeda dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Beberapa faktor yang dapat memicu risiko sosial antara lain:

  • ketimpangan manfaat ekonomi;
  • komunikasi yang kurang efektif;
  • perubahan kondisi sosial masyarakat;
  • konflik antar kelompok;
  • harapan masyarakat yang tidak terpenuhi;
  • persoalan lingkungan;
  • kurangnya keterlibatan masyarakat; dan
  • program perusahaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.

Karena kondisi setiap wilayah berbeda, perusahaan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama di semua lokasi. Pemahaman terhadap karakteristik masyarakat menjadi langkah awal yang penting dalam pengelolaan risiko sosial.

Mengapa Risiko Sosial Perlu Dikelola Sejak Awal?

Risiko sosial sering kali tidak muncul secara langsung dalam bentuk konflik besar.

Pada awalnya, masalah mungkin hanya berupa keluhan dari beberapa warga. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, keluhan tersebut dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan.

Dalam kondisi tertentu, persoalan sosial juga dapat memengaruhi hubungan perusahaan dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kelompok lokal, dan stakeholder lainnya.

Karena itu, perusahaan perlu melakukan mitigasi risiko sosial sejak tahap perencanaan.

Dengan pendekatan tersebut, perusahaan tidak hanya bereaksi ketika masalah sudah terjadi. Sebaliknya, perusahaan dapat mengenali potensi persoalan lebih awal dan menyiapkan langkah yang sesuai.

CSR dan TJSL Bukan Sekadar Bentuk Bantuan

Program CSR dan TJSL sering kali dipahami sebagai kegiatan sosial atau pemberian bantuan kepada masyarakat.

Padahal, program yang dirancang dengan baik dapat memiliki fungsi yang lebih luas.

CSR dan TJSL dapat menjadi sarana untuk:

  • membangun hubungan dengan masyarakat;
  • membuka ruang komunikasi;
  • meningkatkan kapasitas masyarakat;
  • memperkuat partisipasi stakeholder;
  • mengembangkan potensi ekonomi lokal; dan
  • menciptakan manfaat yang lebih merata.

Dengan kata lain, CSR dan TJSL dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan berkelanjutan.

Namun, program tersebut tidak cukup jika hanya didasarkan pada asumsi perusahaan. Perencanaan tetap perlu dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.

Mulai dengan Memahami Kondisi Masyarakat

Pengelolaan risiko sosial perusahaan tidak dapat dilakukan tanpa memahami kondisi masyarakat.

Perusahaan perlu mengetahui siapa saja pihak yang terlibat. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami kebutuhan, kepentingan, potensi, serta persoalan yang berkembang di wilayah tersebut.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah social mapping.

Social mapping membantu perusahaan memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, potensi wilayah, stakeholder, serta isu yang berkembang.

Melalui proses tersebut, perusahaan juga dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan risiko sosial.

Dengan informasi yang lebih lengkap, perusahaan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan strategi dan bentuk intervensi yang sesuai.

Pemetaan Stakeholder Menjadi Bagian Penting

Masyarakat bukan satu-satunya stakeholder dalam program CSR dan TJSL.

Perusahaan juga dapat berhubungan dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, kelompok perempuan, pelaku UMKM, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan berbagai pihak lainnya.

Setiap kelompok dapat memiliki kepentingan, pengaruh, dan tingkat keterlibatan yang berbeda.

Karena itu, perusahaan perlu memahami beberapa hal berikut:

  • Siapa yang memiliki pengaruh?
  • Siapa yang terdampak oleh kegiatan perusahaan?
  • Siapa yang perlu dilibatkan?
  • Siapa yang dapat menjadi mitra?
  • Siapa yang berpotensi memiliki kepentingan berbeda?

Pemetaan stakeholder membantu perusahaan menentukan bentuk komunikasi dan strategi keterlibatan yang lebih tepat.

Selain itu, proses ini juga dapat membantu perusahaan memahami potensi risiko sebelum masalah berkembang.

Jangan Langsung Menentukan Program

Salah satu kesalahan yang dapat meningkatkan risiko sosial dalam CSR adalah menentukan program sebelum memahami kondisi masyarakat.

Sebagai contoh, perusahaan dapat langsung memberikan bantuan peralatan kepada kelompok masyarakat.

Sekilas, program tersebut terlihat positif. Namun, beberapa pertanyaan tetap perlu dijawab.

Apakah peralatan tersebut benar-benar dibutuhkan?

Apakah masyarakat memiliki kemampuan untuk menggunakannya?

Apakah ada pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaannya?

Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa penerima manfaat memang sesuai dengan kelompok yang membutuhkan.

Jika hal-hal tersebut tidak dipertimbangkan, program berisiko tidak berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan need assessment sebelum menentukan bentuk intervensi.

Pendekatan berbasis kebutuhan membantu perusahaan merancang program yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan strategi penyusunan program TJSL berbasis kebutuhan masyarakat.

Libatkan Masyarakat dalam Proses Program

Program CSR dan TJSL akan memiliki dasar yang lebih kuat ketika masyarakat ikut terlibat dalam prosesnya.

Keterlibatan tersebut dapat dimulai sejak tahap perencanaan.

Misalnya, masyarakat dapat diajak untuk:

  1. mengidentifikasi masalah;
  2. menentukan kebutuhan prioritas;
  3. memberikan masukan terhadap bentuk program;
  4. terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  5. memantau perkembangan program; dan
  6. mengevaluasi hasil yang telah dicapai.

Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat.

Masyarakat juga dapat menjadi bagian dari proses perubahan.

Selain meningkatkan rasa memiliki terhadap program, keterlibatan yang baik juga dapat membantu perusahaan memahami berbagai persoalan yang mungkin tidak terlihat dari awal.

Komunikasi Menjadi Kunci dalam Mengelola Risiko Sosial

Tidak semua risiko sosial muncul karena program yang buruk.

Dalam beberapa kondisi, masalah justru muncul karena komunikasi yang kurang efektif.

Masyarakat mungkin belum memahami tujuan program perusahaan. Di sisi lain, perusahaan juga mungkin belum memahami harapan dan kekhawatiran masyarakat.

Karena itu, komunikasi perlu dilakukan secara terbuka dan konsisten.

Perusahaan dapat menyediakan ruang dialog melalui:

  • diskusi kelompok;
  • pertemuan masyarakat;
  • forum stakeholder;
  • konsultasi dengan tokoh lokal; atau
  • mekanisme penyampaian keluhan.

Komunikasi yang berjalan dengan baik dapat membantu membangun kepercayaan.

Selain itu, perusahaan juga memiliki kesempatan untuk mengenali perubahan kondisi sosial sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Mengukur Apakah Program Benar-Benar Mengurangi Risiko

Program CSR dan TJSL perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

Namun, indikator tidak harus selalu berupa jumlah peserta atau jumlah kegiatan.

Perusahaan juga dapat mengukur perubahan yang terjadi di masyarakat.

Beberapa contoh indikator yang dapat digunakan antara lain:

  • meningkatnya partisipasi masyarakat;
  • meningkatnya kepuasan penerima manfaat;
  • membaiknya komunikasi dengan stakeholder;
  • meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat;
  • menurunnya jumlah keluhan;
  • meningkatnya kolaborasi antar kelompok; dan
  • berkurangnya potensi konflik.

Melalui indikator tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi apakah program yang dijalankan benar-benar memberikan perubahan.

Pembahasan mengenai pengukuran program juga dapat dikaitkan dengan indikator keberhasilan program TJSL.

Risiko Sosial dan Keberlanjutan Perusahaan

Pengelolaan risiko sosial semakin penting dalam strategi keberlanjutan perusahaan.

Perusahaan tidak hanya perlu memperhatikan dampak ekonomi dan operasional. Aspek sosial juga perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Program CSR dan TJSL dapat membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Namun, program tersebut perlu dirancang berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Karena itu, proses pengelolaan dapat dilakukan secara lebih sistematis melalui tahapan berikut:

Social Mapping → Need Assessment → Stakeholder Engagement → Program Design → Implementation → Monitoring → Evaluation

Setiap tahap memiliki peran penting.

Social mapping membantu perusahaan memahami kondisi awal. Need assessment membantu mengidentifikasi kebutuhan. Sementara itu, stakeholder engagement membuka ruang komunikasi dan keterlibatan.

Setelah program dijalankan, proses monitoring dan evaluation membantu perusahaan melihat perkembangan serta melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dengan pendekatan tersebut, risiko sosial perusahaan dapat dikelola secara lebih terstruktur.

Peran Konsultan dalam Mengelola Risiko Sosial

Mengelola risiko sosial membutuhkan pemahaman terhadap kondisi masyarakat sekaligus kemampuan dalam merancang dan mengelola program.

Di sinilah peran konsultan CSR dan TJSL dapat membantu perusahaan.

PT Sinergi Inta Waana mendampingi perusahaan dalam berbagai tahapan pengembangan program CSR, TJSL, dan Community Development.

Pendampingan dapat mencakup:

  • Social Mapping;
  • Stakeholder Mapping;
  • Need Assessment;
  • Baseline Survey;
  • penyusunan program;
  • pendampingan masyarakat;
  • Monitoring dan Evaluation;
  • Impact Measurement; hingga
  • Sustainability Reporting.

Pendekatan tersebut membantu perusahaan memahami kondisi sosial sebelum menentukan intervensi.

Informasi lebih lanjut mengenai layanan tersebut dapat dilihat melalui layanan konsultan program CSR.

Dari Mitigasi Risiko Menuju Hubungan yang Lebih Strategis

Pengelolaan risiko sosial sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika masalah sudah muncul.

Sebaliknya, perusahaan dapat menjadikannya sebagai bagian dari perencanaan CSR dan TJSL sejak awal.

Dengan memahami masyarakat, memetakan stakeholder, dan merancang program berdasarkan kebutuhan nyata, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih sehat dengan lingkungan sosialnya.

Pada akhirnya, tujuan CSR dan TJSL bukan hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek.

Program yang dirancang secara strategis juga dapat membuka ruang kolaborasi, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan menciptakan manfaat jangka panjang.

CSR dan TJSL yang strategis bukan hanya tentang memberikan manfaat kepada masyarakat. Program juga dapat membantu perusahaan memahami risiko sosial, membangun hubungan yang lebih kuat, dan menciptakan keberlanjutan bersama.

Pelaporan ESG 2026: Saatnya Perusahaan Bersiap

Pelaporan ESG 2026: Saatnya Perusahaan Bersiap

Pelaporan ESG di Indonesia Memasuki Fase Baru

Isu Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin bergeser dari sekadar komitmen perusahaan menjadi bagian penting dalam bagaimana perusahaan mengelola risiko, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

Perubahan ini juga terlihat di Indonesia. Perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk menjalankan program keberlanjutan, tetapi semakin perlu menunjukkan apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, bagaimana dampaknya diukur, dan bagaimana isu keberlanjutan dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis.

Perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan nasional menjadi salah satu momentum penting dalam perubahan tersebut. Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) telah mengesahkan PSPK 1 dan PSPK 2 pada 1 Juli 2025. Kedua standar tersebut mengacu pada IFRS S1 dan IFRS S2 yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB), dan efektif mulai 1 Januari 2027.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sedang mempersiapkan perubahan atas POJK 51/2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Perubahan tersebut antara lain diarahkan untuk menyesuaikan ketentuan dengan PSPK 1 dan PSPK 2 yang sejalan dengan IFRS S1 dan IFRS S2.

Dengan perkembangan tersebut, pelaporan ESG 2026 sebaiknya tidak dilihat hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai periode persiapan menuju sistem pelaporan keberlanjutan yang semakin terukur dan terintegrasi.


Apa yang Berubah dalam Pelaporan ESG?

Selama beberapa tahun terakhir, sustainability report banyak digunakan perusahaan untuk menyampaikan berbagai aktivitas lingkungan dan sosial yang telah dilakukan.

Mulai dari program pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan, efisiensi energi, pengurangan emisi, kegiatan sosial, hingga berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Namun, perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan membawa perspektif yang lebih luas.

PSPK 1 dan PSPK 2 menempatkan beberapa elemen inti dalam pengungkapan, yaitu:

  1. Governance
  2. Strategy
  3. Risk Management
  4. Metrics and Targets

PSPK 1 berfokus pada informasi keuangan terkait risiko dan peluang keberlanjutan secara umum, sedangkan PSPK 2 secara khusus membahas risiko dan peluang terkait iklim.

Artinya, perusahaan perlu mulai memahami keberlanjutan bukan hanya dari sisi “program apa yang telah dilakukan?”, tetapi juga:

“Bagaimana isu keberlanjutan memengaruhi bisnis, risiko, strategi, dan penciptaan nilai perusahaan?”

Perubahan cara pandang inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi perusahaan.


Dari Aktivitas CSR Menuju Data yang Terukur

Salah satu area yang perlu mendapatkan perhatian adalah hubungan antara CSR atau TJSL dengan ESG.

Program CSR yang baik tetap memiliki nilai strategis. Namun, keberadaan program saja belum cukup untuk menggambarkan kinerja sosial perusahaan.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat menjalankan program pemberdayaan UMKM.

Pelaporan konvensional mungkin berhenti pada:

  • jumlah penerima manfaat;
  • jumlah pelatihan;
  • jumlah UMKM yang mengikuti program;
  • jumlah dana yang disalurkan.

Namun, pendekatan yang lebih berorientasi pada dampak akan melihat lebih jauh:

  • apakah pendapatan penerima manfaat meningkat?
  • apakah kapasitas usaha berkembang?
  • apakah terdapat peningkatan akses pasar?
  • apakah penerima manfaat mampu mempertahankan perubahan tersebut?
  • bagaimana program tersebut berkontribusi terhadap tujuan keberlanjutan perusahaan?

Dengan demikian, output tidak sama dengan outcome, dan outcome tidak selalu sama dengan impact.

Perusahaan perlu membangun sistem pengukuran yang mampu menjelaskan perjalanan tersebut.


Mengapa Perusahaan Perlu Bersiap dari Sekarang?

PSPK 1 dan PSPK 2 memang baru efektif pada 1 Januari 2027. Namun, perusahaan yang baru mulai mempersiapkan data pada saat standar mulai berlaku berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar.

Pelaporan keberlanjutan membutuhkan data yang tidak selalu tersedia secara instan.

Perusahaan perlu mengetahui:

  • data apa yang tersedia;
  • siapa pemilik data;
  • bagaimana data dikumpulkan;
  • seberapa konsisten metode pengukurannya;
  • bagaimana kualitas data diverifikasi;
  • indikator apa yang relevan bagi perusahaan;
  • isu keberlanjutan mana yang material;
  • serta bagaimana informasi tersebut terhubung dengan strategi dan risiko bisnis.

Karena itu, kesiapan ESG bukan hanya persoalan menyusun laporan.

Kesiapan ESG dimulai dari membangun sistem pengelolaan informasi dan kinerja keberlanjutan sejak awal.


Tantangan ESG Bukan Sekadar Membuat Sustainability Report

Sustainability report sering kali dianggap sebagai produk akhir dari aktivitas keberlanjutan perusahaan.

Padahal, laporan seharusnya menjadi representasi dari proses yang sudah berjalan di dalam perusahaan.

Ada setidaknya lima tantangan yang perlu diperhatikan.

1. Ketersediaan Data

Data ESG dapat tersebar di berbagai divisi, mulai dari HR, HSE, procurement, operation, CSR, finance, hingga corporate secretary.

Tanpa koordinasi yang baik, perusahaan dapat mengalami kesulitan mengonsolidasikan data.

2. Konsistensi Pengukuran

Data yang dikumpulkan setiap tahun perlu memiliki metode pengukuran yang konsisten agar dapat dibandingkan.

Tanpa konsistensi, perusahaan akan kesulitan menunjukkan perkembangan kinerja keberlanjutannya.

3. Keterhubungan dengan Strategi Bisnis

ESG tidak seharusnya berdiri sebagai aktivitas terpisah dari bisnis.

Perusahaan perlu memahami bagaimana isu lingkungan, sosial, dan tata kelola berkaitan dengan strategi, risiko, peluang, dan penciptaan nilai.

4. Pengukuran Dampak Sosial

Program sosial sering kali memiliki data aktivitas yang cukup lengkap, tetapi belum memiliki sistem pengukuran outcome dan impact yang kuat.

Padahal, informasi tersebut penting untuk menunjukkan efektivitas investasi sosial perusahaan.

5. Kesiapan Organisasi

ESG bukan hanya tanggung jawab satu divisi.

Pengumpulan dan pengelolaan data keberlanjutan membutuhkan koordinasi lintas fungsi serta pemahaman yang sama mengenai indikator, target, dan mekanisme pelaporan.


Apa yang Bisa Dilakukan Perusahaan pada 2026?

Tahun 2026 dapat dimanfaatkan sebagai periode persiapan sebelum penerapan standar pengungkapan keberlanjutan yang efektif pada 2027.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan perusahaan antara lain:

1. Melakukan ESG Assessment

Perusahaan dapat memulai dengan memetakan kondisi ESG saat ini.

Assessment dapat mencakup aspek:

Environmental

  • emisi;
  • energi;
  • air;
  • limbah;
  • biodiversitas;
  • penggunaan sumber daya.

Social

  • tenaga kerja;
  • kesehatan dan keselamatan;
  • masyarakat;
  • hak asasi manusia;
  • pengembangan komunitas;
  • keberagaman dan inklusi.

Governance

  • tata kelola;
  • etika bisnis;
  • anti-korupsi;
  • manajemen risiko;
  • kepatuhan;
  • mekanisme pengawasan.

Hasil assessment dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi perusahaan saat ini dengan kebutuhan pelaporan dan strategi keberlanjutan ke depan.


2. Memetakan Stakeholder dan Isu Material

Tidak semua isu ESG memiliki tingkat kepentingan yang sama bagi setiap perusahaan.

Perusahaan perlu memahami siapa saja stakeholder utama dan isu keberlanjutan apa yang paling relevan terhadap perusahaan maupun stakeholder tersebut.

Proses ini membantu perusahaan menentukan prioritas.

Dengan begitu, ESG tidak menjadi daftar panjang indikator yang harus dilaporkan, tetapi menjadi informasi yang benar-benar relevan bagi pengambilan keputusan.


3. Membangun Baseline

Perusahaan perlu mengetahui posisi awal sebelum menetapkan target.

Misalnya, sebelum menetapkan target pengurangan emisi, perusahaan perlu memiliki baseline emisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Begitu pula dalam aspek sosial.

Sebelum menetapkan target peningkatan kesejahteraan masyarakat, perusahaan perlu memahami kondisi awal masyarakat yang menjadi sasaran program.

Baseline membuat target menjadi lebih bermakna karena perusahaan dapat mengukur perubahan dari kondisi awal.


4. Memperkuat Sistem Monitoring dan Evaluation

Program CSR dan sustainability perlu dilengkapi dengan indikator yang jelas.

Kerangka sederhana dapat dimulai dari:

Input → Activity → Output → Outcome → Impact

Contohnya dalam program pemberdayaan masyarakat:

Input
Investasi sosial dan sumber daya program.

↓

Activity
Pelatihan dan pendampingan UMKM.

↓

Output
100 UMKM mendapatkan pelatihan.

↓

Outcome
Sebagian peserta mengalami peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar.

↓

Impact
Terjadi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dengan kerangka tersebut, perusahaan dapat bergerak dari sekadar melaporkan berapa banyak kegiatan yang dilakukan menuju perubahan apa yang dihasilkan.


CSR dan ESG Perlu Berjalan Bersama

Perkembangan pelaporan ESG bukan berarti CSR menjadi tidak relevan.

Sebaliknya, CSR atau TJSL dapat menjadi salah satu sumber penting bagi perusahaan untuk membangun kinerja pada aspek sosial.

Namun, CSR perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih strategis.

Program sosial perlu memiliki:

Needs Assessment → Program Design → Implementation → Monitoring → Evaluation → Impact Measurement → Reporting

Dengan pendekatan tersebut, program TJSL tidak berhenti pada penyerapan anggaran atau jumlah kegiatan.

Program dapat menghasilkan data yang membantu perusahaan menjawab pertanyaan yang lebih penting:

Apa perubahan yang terjadi karena investasi sosial perusahaan?

Pertanyaan tersebut semakin penting ketika perusahaan ingin menghubungkan aktivitas CSR dengan ESG dan sustainability strategy.


ESG Bukan Sekadar Kepatuhan

Salah satu kesalahan yang masih sering terjadi adalah melihat ESG hanya sebagai kebutuhan compliance.

Padahal, informasi keberlanjutan dapat memberikan manfaat strategis bagi perusahaan.

Data ESG yang baik dapat membantu perusahaan:

  • mengidentifikasi risiko;
  • menemukan peluang bisnis;
  • meningkatkan efisiensi;
  • memperkuat hubungan dengan stakeholder;
  • meningkatkan kredibilitas perusahaan;
  • mendukung akses terhadap pembiayaan;
  • serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

OJK sendiri menempatkan keuangan berkelanjutan sebagai kerangka yang mencakup penerapan prinsip keberlanjutan, manajemen risiko sosial dan lingkungan, tata kelola, komunikasi yang informatif, inklusivitas, serta kolaborasi. POJK 51/2017 juga telah mengatur kewajiban sustainability report bagi LJK, emiten, dan perusahaan publik serta pelaksanaan TJSL.

Dengan demikian, ESG seharusnya dipandang sebagai bagian dari business resilience, bukan hanya sebagai kebutuhan komunikasi perusahaan.


2026 Adalah Waktu yang Tepat untuk Mulai Bersiap

Perubahan menuju pelaporan keberlanjutan yang lebih terstruktur tidak terjadi dalam satu malam.

Perusahaan membutuhkan waktu untuk membangun data, sistem, kapasitas SDM, tata kelola, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Terlebih lagi, IAI pada Agustus 2026 masih terus mengembangkan panduan berbasis industri untuk mendukung kesiapan entitas dan ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia. DSK IAI juga telah mengesahkan beberapa draf eksposur pada Juli dan Agustus 2026 untuk melengkapi dan mengubah persyaratan PSPK 1 dan PSPK 2.

Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem sustainability disclosure di Indonesia masih terus berkembang.

Karena itu, perusahaan tidak perlu menunggu seluruh regulasi selesai untuk mulai berbenah.

Mulai dari data yang sudah tersedia. Identifikasi kesenjangan. Bangun baseline. Perkuat pengukuran dampak. Kemudian integrasikan semuanya ke dalam strategi keberlanjutan perusahaan.


Saatnya Membangun ESG yang Terukur

Pelaporan ESG yang kredibel tidak dimulai ketika laporan ditulis.

Ia dimulai jauh sebelumnya, ketika perusahaan menentukan isu material, mengumpulkan data, menjalankan program, mengukur kinerja, mengevaluasi dampak, dan memastikan setiap informasi memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah perusahaan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi antara CSR, ESG, sustainability strategy, monitoring & evaluation, dan impact measurement.

Sinergi Indonesia membantu perusahaan merancang dan mengelola inisiatif keberlanjutan secara lebih terstruktur, mulai dari social assessment, stakeholder mapping, perencanaan program CSR/TJSL, monitoring & evaluation, pengukuran dampak sosial, hingga penyusunan strategi dan pelaporan keberlanjutan.

Jangan menunggu kewajiban pelaporan menjadi semakin kompleks.

Bangun sistem ESG perusahaan Anda sejak sekarang.

Hubungi Sinergi Indonesia untuk mendiskusikan kebutuhan CSR, ESG, dan sustainability perusahaan Anda.

Sinergi Indonesia
Turning Sustainability Initiatives into Measurable Impact.


Sumber

  • Otoritas Jasa Keuangan, Konsultasi Publik atas Perubahan POJK 51/2017, 12 Februari 2026.
  • Otoritas Jasa Keuangan, POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
  • Ikatan Akuntan Indonesia, DSK IAI Sahkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan: PSPK 1 dan PSPK 2, 2 Juli 2025.
  • Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Pengungkapan Keberlanjutan Efektif Per 1 Januari 2027, 26 Juni 2025.
  • Ikatan Akuntan Indonesia, SPK Update, perkembangan Standar Pengungkapan Keberlanjutan, Agustus 2026.
ESG Reporting 2026: Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan Indonesia?

ESG Reporting 2026: Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan Indonesia?

Pelaporan keberlanjutan atau ESG Reporting semakin menjadi bagian penting dalam strategi perusahaan. Perubahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya perhatian terhadap lingkungan dan sosial. Kebutuhan investor, regulator, dan pemangku kepentingan juga semakin mendorong perusahaan untuk menyediakan informasi keberlanjutan yang lebih terukur.

Di Indonesia, perkembangan tersebut semakin jelas pada 2026.

Indonesia telah memiliki Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) melalui PSPK 1 dan PSPK 2. Kedua standar tersebut mengacu pada IFRS Sustainability Disclosure Standards yang diterbitkan International Sustainability Standards Board (ISSB). Standar tersebut akan efektif mulai 1 Januari 2027. (Ikatan Akuntan Indonesia)

Artinya, 2026 menjadi waktu yang penting bagi perusahaan untuk mulai mempersiapkan sistem pelaporan keberlanjutan.

Perusahaan tidak perlu menunggu sampai standar mulai berlaku.

Sebaliknya, persiapan dapat dilakukan sejak sekarang agar proses pengumpulan data, pengelolaan ESG, dan penyusunan laporan berjalan lebih siap.

Apa yang Berubah dalam ESG Reporting?

Pelaporan keberlanjutan semakin bergerak menuju informasi yang lebih terstruktur dan relevan dengan pengambilan keputusan.

PSPK 1 mencakup pengungkapan mengenai tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target terkait risiko dan peluang keberlanjutan.

Sementara itu, PSPK 2 berfokus pada pengungkapan terkait iklim. (Ikatan Akuntan Indonesia)

Perubahan ini menunjukkan bahwa ESG Reporting bukan hanya tentang menampilkan kegiatan sosial perusahaan.

Perusahaan perlu menjelaskan bagaimana isu keberlanjutan dapat memengaruhi strategi, risiko, dan kinerja perusahaan.

Dengan demikian, data ESG perlu dikelola secara lebih serius.

Mengapa Perusahaan Perlu Bersiap Sejak 2026?

Standar baru akan efektif pada 2027.

Namun, penyusunan laporan membutuhkan proses yang panjang.

Perusahaan perlu menentukan data apa yang dibutuhkan. Setelah itu, data harus dikumpulkan, diperiksa, dianalisis, dan disusun dalam format yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, persiapan tidak sebaiknya dilakukan menjelang batas waktu pelaporan.

Tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk membangun sistem internal.

Perusahaan dapat mulai mengidentifikasi kesenjangan data dan memperbaiki proses pengumpulan informasi.

1. Pahami Isu ESG yang Material

Langkah pertama adalah memahami isu ESG yang paling relevan bagi perusahaan.

Tidak semua isu memiliki tingkat kepentingan yang sama.

Perusahaan perlu melihat bagaimana aktivitas bisnisnya berhubungan dengan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Contohnya dapat meliputi:

  • penggunaan energi;
  • emisi;
  • pengelolaan limbah;
  • keselamatan kerja;
  • hubungan dengan masyarakat;
  • hak pekerja;
  • tata kelola;
  • perlindungan konsumen; dan
  • dampak sosial dari kegiatan perusahaan.

Identifikasi ini membantu perusahaan menentukan informasi yang perlu diprioritaskan dalam pelaporan.

2. Identifikasi Kebutuhan Data ESG

Setelah isu material ditentukan, perusahaan perlu mengetahui data apa yang tersedia.

Data ESG dapat berasal dari berbagai unit kerja.

Misalnya, data lingkungan dapat berasal dari bagian operasional. Data ketenagakerjaan dapat berasal dari HR. Sementara itu, data program sosial dapat berasal dari unit CSR atau TJSL.

Masalahnya, data tersebut sering kali tersebar.

Karena itu, perusahaan perlu membuat ESG data inventory.

Inventarisasi tersebut dapat membantu perusahaan mengetahui:

  • data yang sudah tersedia;
  • sumber data;
  • periode pengumpulan;
  • penanggung jawab data;
  • metode pengukuran; dan
  • data yang masih belum tersedia.

Langkah ini akan mempermudah proses pelaporan.

3. Perkuat Data Program CSR dan TJSL

Aspek sosial menjadi bagian penting dalam ESG.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan data program CSR dan TJSL terdokumentasi dengan baik.

Data tidak cukup hanya berupa jumlah kegiatan.

Perusahaan juga perlu mencatat penerima manfaat dan perubahan yang dihasilkan.

Contohnya dapat berupa:

Output:
jumlah peserta pelatihan.

Outcome:
peningkatan keterampilan peserta.

Impact:
perubahan ekonomi atau sosial yang bertahan dalam jangka panjang.

Pendekatan berbasis dampak seperti ini juga sudah menjadi bagian dari pendekatan yang dikembangkan PT Sinergi Inta Waana dalam membantu perusahaan mengukur keberhasilan program TJSL. (Sinergi Indonesia)

Dengan data yang lebih lengkap, informasi sosial dalam ESG Reporting menjadi lebih kuat.

4. Bangun Indikator yang Terukur

ESG Reporting membutuhkan data yang dapat ditelusuri.

Karena itu, perusahaan perlu memiliki indikator yang jelas.

Untuk program sosial, misalnya, indikator dapat mencakup:

  • jumlah penerima manfaat;
  • peningkatan pendapatan;
  • peningkatan kapasitas;
  • jumlah kelompok yang mandiri;
  • tingkat partisipasi masyarakat;
  • perubahan kondisi sosial; dan
  • keberlanjutan manfaat program.

Indikator tersebut sebaiknya ditentukan sejak tahap perencanaan.

Dengan begitu, pengumpulan data dapat dilakukan secara konsisten.

5. Perkuat Monitoring dan Evaluasi

Data ESG tidak dapat dibangun hanya dari laporan akhir.

Perusahaan perlu melakukan monitoring secara berkala.

Monitoring membantu perusahaan mengetahui perkembangan program. Sementara itu, evaluasi membantu melihat efektivitas dan hasil program.

Dalam konteks CSR dan TJSL, proses ini juga dapat digunakan untuk melihat apakah kegiatan benar-benar menghasilkan perubahan.

PT Sinergi Inta Waana menempatkan monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak sebagai bagian dari pendampingan program CSR dan TJSL. Pendekatan tersebut juga mendukung kebutuhan perusahaan dalam menyusun Sustainability Report. (Sinergi Indonesia)

6. Hubungkan ESG dengan Strategi Perusahaan

ESG Reporting sebaiknya tidak dibuat sebagai pekerjaan administratif semata.

Informasi yang dikumpulkan perlu berhubungan dengan strategi perusahaan.

Misalnya, perusahaan yang memiliki risiko terkait perubahan iklim perlu memahami bagaimana risiko tersebut memengaruhi kegiatan bisnis.

Begitu pula dengan isu sosial.

Perusahaan perlu mengetahui bagaimana hubungan dengan masyarakat, tenaga kerja, dan stakeholder dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis.

Dengan pendekatan tersebut, ESG Reporting dapat menjadi alat untuk mendukung pengambilan keputusan.

7. Pastikan Data Memiliki Dokumentasi

Data ESG perlu memiliki bukti pendukung.

Perusahaan dapat menyimpan:

  • dokumen sumber;
  • hasil pengukuran;
  • laporan kegiatan;
  • data penerima manfaat;
  • hasil survei;
  • dokumentasi monitoring;
  • hasil evaluasi; dan
  • catatan perubahan data.

Dokumentasi akan membantu proses verifikasi.

Selain itu, perusahaan juga lebih mudah melakukan evaluasi dari tahun ke tahun.

8. Jangan Pisahkan ESG Reporting dari Sustainability Report

ESG Reporting dan Sustainability Report memiliki hubungan yang erat.

Sustainability Report menjadi salah satu media perusahaan untuk mengomunikasikan kinerja keberlanjutan kepada stakeholder.

Karena itu, data ESG perlu disiapkan sejak awal.

PT Sinergi Inta Waana sendiri menyediakan pendampingan penyusunan Sustainability Report berbasis ESG dan GRI, mulai dari identifikasi isu material, pengumpulan data, analisis dampak, hingga penyusunan laporan. (Sinergi Indonesia)

Dengan proses yang terstruktur, perusahaan dapat menghasilkan laporan yang lebih konsisten dan kredibel.

9. Mulai Membangun Sistem ESG Data

Perusahaan tidak harus langsung memiliki sistem yang kompleks.

Langkah awal dapat dimulai dengan membuat struktur data yang sederhana.

Misalnya:

Indikator → Sumber Data → PIC → Periode → Bukti → Hasil

Struktur tersebut dapat membantu perusahaan mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap data.

Selanjutnya, sistem dapat dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan.

Yang terpenting adalah konsistensi.

Data ESG perlu dikumpulkan dengan metode yang sama dari waktu ke waktu agar perusahaan dapat melihat perkembangan kinerja.

10. Siapkan SDM yang Memahami ESG

ESG Reporting bukan hanya tanggung jawab satu departemen.

Data keberlanjutan berasal dari berbagai bagian perusahaan.

Karena itu, koordinasi antarunit menjadi penting.

Perusahaan dapat membentuk tim atau PIC ESG yang melibatkan beberapa fungsi, seperti:

  • sustainability;
  • CSR/TJSL;
  • operasional;
  • keuangan;
  • HR;
  • legal;
  • risk management; dan
  • corporate communication.

Kolaborasi tersebut membantu memastikan informasi ESG tidak berjalan sendiri-sendiri.

Apa Hubungan ESG Reporting dengan TJSL?

Bagi perusahaan, TJSL merupakan salah satu sumber informasi penting pada aspek sosial.

Namun, program TJSL perlu dirancang dengan indikator yang jelas agar kontribusinya dapat ditunjukkan.

Contohnya adalah program pemberdayaan UMKM.

Perusahaan tidak cukup melaporkan jumlah pelatihan yang dilakukan.

Perusahaan juga dapat mengukur jumlah UMKM yang berkembang, peningkatan kapasitas, perubahan pendapatan, akses pasar, atau tingkat kemandirian penerima manfaat.

Dengan demikian, program TJSL menghasilkan data yang lebih bermakna.

Pendekatan ini sejalan dengan arah pengelolaan program TJSL yang semakin menekankan dampak dan pengukuran. PT Sinergi Inta Waana juga menempatkan indikator keberhasilan, monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak sebagai bagian dari pendampingan TJSL. (Sinergi Indonesia)

ESG Reporting 2026 dan Perkembangan Regulasi Indonesia

Persiapan ESG Reporting juga perlu melihat perkembangan kebijakan di Indonesia.

Pada April 2026, OJK menerbitkan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030. Roadmap tersebut menjadi panduan untuk mendorong pengembangan pasar modal berkelanjutan serta mendukung mitigasi perubahan iklim, kelestarian lingkungan, dan keseimbangan sosial. (OJK Portal)

Sebelumnya, OJK juga melakukan konsultasi publik terkait perubahan POJK 51/2017. Proses tersebut mencakup penyesuaian dengan PSPK 1 dan PSPK 2 yang sejalan dengan IFRS S1 dan IFRS S2. (Sustainable Finance OJK)

Di sisi standar akuntansi keberlanjutan, PSPK 1 dan PSPK 2 telah ditetapkan dan akan efektif pada 1 Januari 2027. (Ikatan Akuntan Indonesia)

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perlu mulai memperkuat kesiapan ESG.

Tahun 2026 menjadi periode yang strategis untuk melakukan persiapan sebelum standar mulai efektif.

Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan Mulai Sekarang?

Secara sederhana, perusahaan dapat memulai dari lima langkah utama:

Pertama, identifikasi isu ESG yang material.

Perusahaan perlu mengetahui isu keberlanjutan yang paling relevan dengan kegiatan bisnis.

Kedua, lakukan pemetaan data.

Identifikasi data yang sudah tersedia dan data yang masih perlu dikembangkan.

Ketiga, perkuat indikator.

Setiap program dan aktivitas perlu memiliki indikator yang dapat diukur.

Keempat, bangun sistem monitoring.

Data perlu dikumpulkan secara berkala dan memiliki dokumentasi.

Kelima, siapkan Sustainability Report.

Data yang terkumpul kemudian dapat diolah menjadi informasi keberlanjutan yang sistematis.

Peran PT Sinergi Inta Waana dalam ESG Reporting

Persiapan ESG Reporting membutuhkan koordinasi antara data, program, strategi, dan pelaporan.

PT Sinergi Inta Waana hadir sebagai konsultan CSR, TJSL, ESG, dan Sustainability Reporting untuk membantu perusahaan membangun proses tersebut secara terintegrasi.

Pendampingan dapat mencakup:

  • Social Mapping;
  • Stakeholder Mapping;
  • Need Assessment;
  • penyusunan roadmap CSR dan TJSL;
  • penyusunan indikator ESG;
  • monitoring dan evaluasi;
  • pengukuran dampak sosial;
  • pengumpulan dan pengelolaan data ESG;
  • penyusunan Sustainability Report; dan
  • integrasi program dengan ESG, GRI, SDGs, serta ISO 26000.

Pendekatan tersebut telah menjadi bagian dari layanan PT Sinergi Inta Waana dalam mendampingi perusahaan dan BUMN pada pengembangan program CSR, TJSL, ESG, dan Sustainability Report. (Sinergi Indonesia)

Dengan pendampingan yang terstruktur, perusahaan dapat membangun sistem pelaporan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dokumentasi.

Lebih dari itu, data ESG dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan mendukung strategi keberlanjutan perusahaan.

2026 adalah Waktu untuk Bersiap

Perubahan standar pelaporan keberlanjutan membuat perusahaan perlu melihat ESG Reporting sebagai bagian dari strategi, bukan sekadar kewajiban pelaporan.

PSPK 1 dan PSPK 2 akan efektif pada 1 Januari 2027. Karena itu, perusahaan memiliki waktu untuk memperbaiki sistem data, indikator, proses monitoring, dan tata kelola ESG. (Ikatan Akuntan Indonesia)

Persiapan yang dilakukan sejak 2026 akan membuat perusahaan lebih siap menghadapi perubahan tersebut.

Pada akhirnya, ESG Reporting yang berkualitas membutuhkan data yang berkualitas.

Data tersebut harus berasal dari aktivitas perusahaan yang benar-benar dikelola dengan baik.

Karena itu, penguatan ESG Reporting perlu dimulai dari proses bisnis, program CSR/TJSL, pengelolaan risiko, hingga sistem monitoring dan evaluasi.

PT Sinergi Inta Waana siap mendampingi perusahaan membangun proses tersebut agar program keberlanjutan tidak hanya terlihat baik dalam laporan, tetapi juga menghasilkan dampak yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Konsultan CSR: Peran Strategis untuk Keberlanjutan Perusahaan

Konsultan CSR: Peran Strategis untuk Keberlanjutan Perusahaan

Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks. Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah, persoalan sampah terus menjadi tantangan di berbagai daerah, sementara masyarakat di banyak wilayah juga menghadapi persoalan ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, dan ketahanan terhadap bencana.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat. Perusahaan juga memiliki peran penting untuk mengambil bagian dalam penyelesaian persoalan sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.

Di sinilah Konsultan CSR memiliki peran strategis.

Perusahaan membutuhkan lebih dari sekadar kegiatan sosial yang bersifat seremonial. Dibutuhkan strategi yang mampu menghubungkan kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungan, tujuan perusahaan, serta target keberlanjutan ke dalam sebuah program yang terencana dan terukur.

Dengan pendekatan yang tepat, CSR bukan hanya tentang memberikan bantuan. CSR dapat menjadi instrumen untuk menciptakan perubahan sosial, memperkuat hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan, mengelola risiko sosial dan lingkungan, serta menciptakan dampak jangka panjang.

Indonesia Sedang Menghadapi Tantangan Sosial dan Lingkungan yang Semakin Kompleks

Beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa persoalan sosial dan lingkungan di Indonesia semakin saling berkaitan.

Karhutla, misalnya, tidak hanya menjadi persoalan kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, produktivitas ekonomi, hingga sumber penghidupan masyarakat.

Pada Agustus 2026, BNPB masih melaporkan kejadian karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Laporan BNPB pada 15 dan 16 Agustus 2026, misalnya, mencatat bahwa kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di beberapa daerah. Bahkan salah satu kejadian di Kabupaten Sragen dilaporkan dipicu oleh pembakaran sampah yang tidak terkendali.

Kondisi tersebut memperlihatkan satu hal penting: persoalan lingkungan hampir selalu memiliki dimensi sosial.

Ketika lingkungan mengalami kerusakan, masyarakat yang berada di sekitarnya sering menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya.

Hal yang sama berlaku pada persoalan sampah, degradasi lingkungan, keterbatasan akses ekonomi, hingga ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Karena itu, perusahaan perlu mulai melihat CSR dengan perspektif yang lebih luas.

CSR Tidak Lagi Cukup Sekadar Memberikan Bantuan

CSR pada masa lalu sering kali identik dengan kegiatan seperti pemberian bantuan sosial, santunan, pembangunan fasilitas, atau kegiatan seremonial bersama masyarakat.

Kegiatan tersebut tetap memiliki nilai. Namun, tantangan pembangunan saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih strategis.

Perusahaan perlu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar:

Apa masalah utama masyarakat di sekitar perusahaan?

Mengapa masalah tersebut terjadi?

Apa bentuk intervensi yang paling relevan?

Siapa saja pihak yang perlu dilibatkan?

Perubahan apa yang ingin dicapai?

Bagaimana dampaknya dapat diukur?

Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, perusahaan berisiko menjalankan program yang terlihat baik secara aktivitas, tetapi belum tentu memberikan dampak yang berarti.

Di sinilah kebutuhan terhadap Konsultan CSR menjadi semakin relevan.

Seorang konsultan tidak hanya membantu perusahaan menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan, tetapi membantu melihat persoalan dari perspektif yang lebih komprehensif, mulai dari kondisi masyarakat, stakeholder, risiko sosial, potensi wilayah, hingga peluang keberlanjutan program.

Mengapa Perusahaan Membutuhkan Konsultan CSR?

Tidak semua perusahaan memiliki sumber daya internal yang cukup untuk melakukan seluruh proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program CSR.

Tim CSR mungkin memiliki pemahaman terhadap bisnis perusahaan, tetapi belum tentu memiliki kapasitas yang sama dalam melakukan social mapping, community development, participatory assessment, impact measurement, atau stakeholder engagement.

Sebaliknya, organisasi yang memiliki pengalaman di bidang sosial belum tentu memahami kebutuhan perusahaan dan bagaimana menerjemahkannya ke dalam strategi CSR yang selaras dengan bisnis.

Konsultan CSR hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut.

Konsultan dapat membantu perusahaan melihat program CSR bukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, peran tersebut juga semakin penting karena kerangka tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah memiliki landasan regulasi.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Artinya, perusahaan tidak hanya membutuhkan komitmen untuk menjalankan CSR, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk mengelolanya secara bertanggung jawab.

Konsultan CSR Membantu Perusahaan Memahami Masyarakat

Salah satu fondasi terpenting dalam CSR adalah pemahaman terhadap masyarakat.

Program yang dirancang tanpa memahami kondisi masyarakat berisiko menjadi program yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Misalnya, perusahaan ingin menjalankan program pemberdayaan ekonomi di sebuah desa. Tanpa pemetaan sosial, perusahaan mungkin langsung memberikan pelatihan UMKM.

Namun, setelah dilakukan assessment, bisa saja ditemukan bahwa persoalan utama masyarakat bukan kurangnya pelatihan, melainkan akses pasar, keterbatasan modal, kualitas produk, infrastruktur, atau kelembagaan kelompok yang belum kuat.

Intervensinya tentu akan berbeda.

Karena itu, proses seperti social mapping, needs assessment, stakeholder mapping, dan baseline study menjadi penting sebelum perusahaan menentukan bentuk program.

Melalui pendekatan tersebut, perusahaan dapat memahami:

  • kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
  • kelompok rentan dan kelompok prioritas;
  • potensi serta aset masyarakat;
  • permasalahan utama di wilayah;
  • stakeholder yang memiliki pengaruh;
  • potensi konflik atau risiko sosial;
  • peluang kolaborasi;
  • serta kebutuhan intervensi jangka pendek dan jangka panjang.

Dengan data tersebut, keputusan CSR tidak lagi hanya berdasarkan asumsi.

Konsultan CSR Membantu Merancang Program yang Tepat Sasaran

Setelah memahami kondisi masyarakat, tahap berikutnya adalah menerjemahkan temuan lapangan menjadi desain program.

Program CSR yang baik seharusnya memiliki hubungan yang jelas antara:

Masalah → Intervensi → Output → Outcome → Impact

Sebagai contoh, jika masalah yang ditemukan adalah rendahnya pendapatan masyarakat dan ketergantungan terhadap aktivitas ekonomi yang berisiko terhadap lingkungan, perusahaan dapat merancang program pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan.

Intervensinya dapat berupa pengembangan UMKM, agroforestri, pengelolaan sampah, ekowisata, pertanian berkelanjutan, atau usaha berbasis potensi lokal.

Namun, bentuk program harus disesuaikan dengan konteks wilayah.

Tidak ada satu model CSR yang dapat diterapkan secara sama di seluruh Indonesia.

Program yang berhasil di Jawa belum tentu sesuai diterapkan di Kalimantan. Program yang berhasil di wilayah perkotaan belum tentu relevan untuk desa pesisir.

Karena itu, context matters.

Konsultan CSR yang baik seharusnya mampu menerjemahkan data sosial menjadi desain program yang relevan dengan karakteristik masyarakat dan kebutuhan perusahaan.

Dari Program Sosial Menjadi Strategi Keberlanjutan

CSR juga semakin erat kaitannya dengan konsep keberlanjutan dan ESG.

Perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk menunjukkan bahwa mereka melakukan kegiatan sosial, tetapi juga semakin perlu memahami bagaimana aktivitas bisnis mereka berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan.

Program CSR dapat menjadi bagian dari strategi tersebut.

Environmental

Perusahaan dapat mendukung program seperti konservasi lingkungan, rehabilitasi ekosistem, pengelolaan sampah, penanaman mangrove, perlindungan keanekaragaman hayati, efisiensi sumber daya, hingga peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat.

Social

Program dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM, peningkatan kapasitas masyarakat, perlindungan kelompok rentan, dan pengembangan komunitas.

Governance

Perusahaan perlu memastikan bahwa program memiliki tata kelola yang jelas, indikator keberhasilan, dokumentasi, monitoring, evaluasi, serta mekanisme pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, CSR tidak lagi berdiri di luar strategi perusahaan.

CSR dapat menjadi bagian dari bagaimana perusahaan membangun hubungan dengan stakeholder dan menciptakan nilai jangka panjang.

Tantangan CSR yang Sering Dihadapi Perusahaan

Meskipun banyak perusahaan telah memiliki program CSR, pelaksanaannya tidak selalu mudah.

Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain:

1. Program Tidak Berbasis Data

Program dirancang berdasarkan asumsi internal perusahaan tanpa melakukan pemetaan kondisi masyarakat secara memadai.

2. Terlalu Berorientasi pada Aktivitas

Keberhasilan hanya diukur dari jumlah kegiatan, peserta, bantuan yang disalurkan, atau dokumentasi kegiatan.

Padahal, indikator tersebut lebih banyak menggambarkan output, bukan perubahan yang terjadi.

3. Program Tidak Berkelanjutan

Program berjalan selama satu tahun anggaran dan berhenti ketika anggaran selesai.

Padahal, perubahan sosial membutuhkan proses yang lebih panjang.

4. Minim Monitoring dan Evaluasi

Perusahaan tidak memiliki sistem untuk mengetahui apakah program benar-benar memberikan perubahan bagi masyarakat.

5. Kurangnya Integrasi dengan Strategi Perusahaan

CSR berjalan sebagai unit yang terpisah dari strategi bisnis, sustainability, stakeholder management, dan risk management perusahaan.

6. Kesulitan Mengukur Dampak

Perusahaan dapat mengetahui berapa banyak uang yang dikeluarkan dan berapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi tidak selalu dapat menjelaskan perubahan yang dihasilkan.

Persoalan-persoalan tersebut merupakan alasan mengapa perusahaan perlu mempertimbangkan penggunaan jasa Konsultan CSR profesional.

Bagaimana Memilih Konsultan CSR yang Tepat?

Memilih konsultan CSR tidak seharusnya hanya berdasarkan harga penawaran.

Perusahaan perlu melihat beberapa aspek penting.

1. Memiliki Pemahaman Sosial yang Kuat

Konsultan harus mampu memahami masyarakat, bukan hanya memahami konsep CSR.

Kemampuan melakukan social assessment, community development, stakeholder engagement, dan analisis sosial merupakan fondasi penting.

2. Memiliki Pengalaman Lapangan

CSR pada akhirnya dijalankan di lapangan.

Karena itu, pengalaman mengelola program di berbagai karakteristik wilayah dan masyarakat menjadi nilai penting.

3. Mampu Mengintegrasikan CSR dan ESG

Konsultan yang baik tidak hanya menawarkan kegiatan sosial, tetapi mampu menghubungkan program dengan sustainability dan tujuan strategis perusahaan.

4. Memiliki Pendekatan Berbasis Data

Setiap program idealnya memiliki dasar yang jelas, mulai dari baseline, indikator, target, hingga mekanisme evaluasi.

5. Mampu Mengukur Dampak

Program CSR perlu bergerak dari sekadar mengukur output menuju outcome dan impact.

Jika diperlukan, perusahaan juga dapat menggunakan pendekatan seperti Social Return on Investment atau SROI untuk memahami nilai sosial yang dihasilkan dari sebuah program.

6. Memiliki Kemampuan Implementasi

Konsultan yang hanya mampu membuat dokumen belum tentu mampu mengelola kompleksitas implementasi di lapangan.

Karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan konsultan yang memiliki kemampuan end-to-end, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Sinergi Indonesia: Konsultan CSR Berbasis Data dan Dampak

Di tengah kebutuhan tersebut, Sinergi Indonesia hadir sebagai mitra bagi perusahaan yang ingin mengembangkan CSR, TJSL, dan program pemberdayaan masyarakat secara lebih strategis.

Sinergi Indonesia memposisikan CSR bukan sekadar sebagai kegiatan filantropi, tetapi sebagai proses untuk menciptakan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pendekatan Sinergi Indonesia mencakup proses dari hulu hingga hilir, mulai dari social mapping, stakeholder mapping, needs assessment, perancangan program, implementasi, pendampingan masyarakat, monitoring dan evaluation, hingga impact measurement.

Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan memiliki fondasi yang lebih kuat sebelum mengambil keputusan mengenai program CSR.

Sinergi Indonesia juga telah mengembangkan pengalaman dalam berbagai program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, lingkungan, UMKM, pendidikan, serta pengembangan komunitas. Portofolio dan layanan yang ditampilkan Sinergi Indonesia mencakup kerja sama dengan BUMN maupun perusahaan dalam pengembangan program sosial dan lingkungan.

Mengapa Sinergi Indonesia?

Memilih Konsultan CSR berarti memilih partner yang akan ikut menentukan bagaimana sebuah perusahaan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Karena itu, Sinergi Indonesia membawa beberapa pendekatan utama:

Berbasis Data

Program dimulai dari pemahaman terhadap kondisi masyarakat dan wilayah, bukan sekadar asumsi.

Berbasis Kebutuhan

Intervensi dirancang berdasarkan permasalahan dan potensi masyarakat agar program memiliki relevansi yang lebih tinggi.

Berorientasi Dampak

Keberhasilan tidak hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan, tetapi dari perubahan yang dihasilkan.

Kolaboratif

Program dikembangkan dengan melibatkan perusahaan, masyarakat, pemerintah, komunitas, dan stakeholder terkait.

Berkelanjutan

Program diarahkan agar manfaatnya dapat terus berkembang dan tidak berhenti ketika kegiatan selesai.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip Sinergi Indonesia bahwa CSR perlu relevan, terukur, dan berkelanjutan.

Saatnya Perusahaan Take Action

Berbagai persoalan sosial dan lingkungan di Indonesia tidak akan selesai hanya dengan menunggu pemerintah bekerja.

Perusahaan memiliki sumber daya, jaringan, teknologi, pengetahuan, serta kapasitas untuk menjadi bagian dari solusi.

Namun, kontribusi tersebut perlu diarahkan dengan strategi yang tepat.

Memberikan bantuan ketika bencana terjadi memang penting.

Tetapi mencegah risiko, memperkuat kapasitas masyarakat, membangun sumber penghidupan yang berkelanjutan, dan menjaga lingkungan dalam jangka panjang memiliki nilai yang jauh lebih besar.

CSR yang baik bukan tentang seberapa besar perusahaan mengeluarkan dana. CSR yang baik adalah tentang seberapa besar perubahan yang dapat diciptakan dari sumber daya tersebut.

Karena itu, perusahaan membutuhkan lebih dari sekadar pelaksana kegiatan.

Perusahaan membutuhkan Konsultan CSR yang mampu memahami persoalan, membaca data, merancang strategi, mengelola implementasi, dan mengukur dampak.

Wujudkan CSR yang Lebih Strategis Bersama Sinergi Indonesia

Tantangan sosial dan lingkungan Indonesia akan terus berkembang.

Perusahaan yang ingin bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan perlu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta memastikan bahwa aktivitas bisnisnya memberikan nilai yang lebih luas bagi lingkungan dan stakeholder.

Sinergi Indonesia siap menjadi partner perusahaan dalam merancang dan mengimplementasikan program CSR dan TJSL yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Mulai dari social mapping hingga impact measurement, kami membantu perusahaan mengubah CSR dari sekadar kegiatan menjadi strategi yang menghasilkan dampak.

Saatnya take action. Saatnya menciptakan dampak yang lebih berarti.

Konsultasikan Program CSR Anda Bersama Sinergi Indonesia

Apakah perusahaan Anda sedang mencari Konsultan CSR untuk merancang program sosial, lingkungan, pemberdayaan masyarakat, atau TJSL?

Hubungi Sinergi Indonesia dan diskusikan kebutuhan program Anda bersama tim kami.

Konsultasikan program CSR bersama Sinergi Indonesia