News

ESG-Washing: Risiko Ketika Komitmen ESG Tidak Sesuai Praktik

ESG-Washing: Risiko Ketika Komitmen ESG Tidak Sesuai Praktik

Blog, Insight, News·

ESG Tidak Cukup Hanya Dikomunikasikan

Komitmen terhadap keberlanjutan semakin banyak disampaikan oleh perusahaan. Informasi tentang Environmental, Social, and Governance (ESG) juga mulai menjadi bagian penting dalam komunikasi perusahaan.

Berbagai program lingkungan, sosial, dan tata kelola mulai dipublikasikan kepada stakeholder. Namun, ada satu pertanyaan yang tidak boleh diabaikan.

Apakah klaim ESG tersebut benar-benar sesuai dengan praktik perusahaan?

Pertanyaan ini penting karena ESG tidak hanya dinilai dari apa yang disampaikan. Selain itu, stakeholder juga melihat tindakan, data, dan perubahan yang dihasilkan.

Ketika terdapat kesenjangan antara klaim dan praktik, perusahaan dapat menghadapi risiko ESG-washing.

Apa Itu ESG-Washing?

ESG-washing adalah kondisi ketika perusahaan membangun citra seolah-olah telah menerapkan praktik ESG yang kuat. Namun, penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan klaim tersebut.

ESG-washing memiliki hubungan dengan greenwashing. Akan tetapi, cakupannya lebih luas.

Greenwashing biasanya berfokus pada klaim terkait lingkungan. Sementara itu, ESG-washing mencakup tiga aspek utama, yaitu:

  • Environmental, seperti pengelolaan lingkungan dan pengurangan emisi.
  • Social, seperti pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan pekerja.
  • Governance, seperti tata kelola, etika, dan transparansi perusahaan.

Dengan demikian, ESG-washing tidak hanya berkaitan dengan klaim tentang lingkungan. Klaim mengenai program sosial, keberagaman, tata kelola, dan keberlanjutan juga perlu didukung oleh bukti.

Mengapa ESG-Washing Menjadi Perhatian?

Perhatian terhadap ESG terus meningkat. Karena itu, perusahaan perlu memperhatikan kualitas informasi yang disampaikan kepada stakeholder.

Investor membutuhkan informasi keberlanjutan untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang jangka panjang. Di sisi lain, masyarakat juga semakin kritis terhadap klaim perusahaan.

Kondisi tersebut membuat kualitas informasi menjadi semakin penting. Jika klaim terlalu besar tanpa dukungan data, kepercayaan stakeholder dapat menurun.

Oleh karena itu, ESG perlu dibangun berdasarkan praktik nyata, bukan hanya narasi.

Contoh ESG-Washing dalam Praktik

ESG-washing tidak selalu terjadi karena perusahaan sengaja memberikan informasi yang menyesatkan. Dalam beberapa kasus, masalah dapat muncul karena perusahaan belum memiliki sistem data dan pengukuran yang kuat.

Misalnya, perusahaan menyatakan bahwa program CSR telah memberikan dampak besar bagi masyarakat.

Namun, data yang tersedia hanya menunjukkan jumlah peserta kegiatan. Jumlah peserta memang menunjukkan output, tetapi belum cukup untuk membuktikan outcome atau impact.

Contoh lainnya dapat terjadi ketika perusahaan menyatakan bahwa program lingkungan telah memberikan dampak positif. Akan tetapi, perusahaan tidak memiliki data yang menunjukkan perubahan kondisi lingkungan sebelum dan sesudah program.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan:

  • Apa dasar dari klaim tersebut?
  • Bagaimana perubahan diukur?
  • Apa indikator yang digunakan?
  • Apakah data dapat diverifikasi?

Dengan demikian, pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika informasi digunakan dalam laporan keberlanjutan.

ESG-Washing Tidak Hanya Berkaitan dengan Lingkungan

Greenwashing mungkin lebih dikenal oleh masyarakat. Namun, risiko ESG-washing juga dapat muncul pada aspek sosial dan tata kelola.

Sebagai contoh, perusahaan mengklaim bahwa program CSR telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, tidak ada data mengenai kondisi masyarakat sebelum program dilaksanakan.

Tanpa baseline, perusahaan akan kesulitan menunjukkan perubahan yang terjadi. Karena itu, kondisi awal perlu dicatat sebelum program dimulai.

Hal serupa dapat terjadi pada aspek governance. Perusahaan dapat menyampaikan komitmen terhadap tata kelola yang baik. Namun, implementasi internal belum tentu menunjukkan hal yang sama.

Oleh sebab itu, ketiga aspek ESG perlu dilihat secara menyeluruh.

Hubungan ESG-Washing dengan CSR dan TJSL

Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dapat menjadi bagian penting dalam kinerja sosial perusahaan.

Namun, banyaknya kegiatan CSR atau TJSL tidak otomatis menunjukkan kinerja ESG yang kuat.

Misalnya, perusahaan menjalankan 20 kegiatan CSR dalam satu tahun. Angka tersebut menunjukkan aktivitas perusahaan, tetapi belum menjelaskan hasil yang diperoleh.

Pertanyaan berikutnya adalah:

Apa perubahan yang dihasilkan dari program tersebut?

Untuk menjawabnya, perusahaan dapat melihat beberapa hal berikut:

  • Apakah pendapatan masyarakat meningkat?
  • Apakah kapasitas penerima manfaat bertambah?
  • Apakah kondisi lingkungan mengalami perubahan?
  • Apakah program dapat dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat?

Dengan cara tersebut, perusahaan dapat melihat hasil program secara lebih objektif.

Karena itu, CSR dan TJSL perlu didukung dengan tujuan, indikator, monitoring, evaluasi, serta pengukuran dampak yang jelas.

Output, Outcome, dan Impact Itu Berbeda

Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menyamakan aktivitas dengan dampak. Padahal, output, outcome, dan impact memiliki arti yang berbeda.

Output

Output menunjukkan hasil langsung dari sebuah kegiatan.

Contohnya:

  • 100 orang mengikuti pelatihan.
  • 500 bibit ditanam.
  • 50 UMKM mendapatkan pendampingan.

Outcome

Outcome menunjukkan perubahan yang terjadi setelah kegiatan.

Misalnya:

  • peserta mampu menerapkan keterampilan baru;
  • tingkat keberlangsungan tanaman meningkat;
  • kapasitas usaha UMKM bertambah.

Impact

Impact menunjukkan perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Sebagai contoh:

  • pendapatan masyarakat meningkat;
  • kondisi lingkungan membaik;
  • ekonomi lokal menjadi lebih kuat.

Dengan demikian, ketiga istilah tersebut perlu dibedakan dalam pengelolaan ESG.

Banyak kegiatan tidak selalu berarti dampaknya besar. Sebaliknya, perusahaan perlu membuktikan perubahan yang terjadi dengan data yang relevan.

Bagaimana Cara Menghindari ESG-Washing?

Perusahaan dapat melakukan beberapa langkah untuk mengurangi risiko ESG-washing. Berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan.

1. Gunakan Data yang Dapat Diverifikasi

Setiap klaim ESG perlu memiliki dasar data yang jelas. Sumber data juga perlu dapat ditelusuri.

Dengan begitu, informasi yang disampaikan memiliki dasar yang lebih kuat.

2. Hindari Klaim yang Berlebihan

Gunakan bahasa yang sesuai dengan bukti. Jika sebuah program masih berada pada tahap awal, jangan langsung menyebutnya berhasil memberikan dampak besar.

Klaim yang proporsional justru dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan.

3. Tetapkan Baseline

Baseline menunjukkan kondisi sebelum program dilaksanakan. Selanjutnya, data tersebut dapat dibandingkan dengan kondisi setelah intervensi.

Dengan cara ini, perubahan yang terjadi dapat terlihat lebih jelas.

4. Bedakan Output, Outcome, dan Impact

Jumlah kegiatan bukanlah ukuran yang sama dengan dampak. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan indikator untuk setiap tahapan.

Pendekatan ini dapat membantu penyusunan laporan ESG dan laporan program CSR atau TJSL.

5. Lakukan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring membantu perusahaan melihat perkembangan program secara berkala. Sementara itu, evaluasi membantu menilai apakah tujuan program telah tercapai.

Hasil monitoring dan evaluasi juga dapat digunakan untuk memperbaiki program berikutnya.

6. Gunakan Assurance Jika Diperlukan

Untuk informasi keberlanjutan yang material, assurance dapat membantu meningkatkan kredibilitas data.

Selain itu, proses assurance dapat memberikan keyakinan tambahan bahwa informasi yang dilaporkan telah melalui pemeriksaan sesuai ruang lingkup yang digunakan.

Jangan Menjadikan ESG Sekadar Pencitraan

ESG sebaiknya tidak dimulai dari pertanyaan:

“Apa yang bisa kita tampilkan dalam laporan?”

Pertanyaan yang lebih tepat adalah:

“Apa yang benar-benar kita lakukan dan perubahan apa yang dihasilkan?”

Perbedaan tersebut sangat penting. Jika perusahaan hanya mengejar narasi, ESG dapat berubah menjadi aktivitas komunikasi.

Sebaliknya, jika ESG dibangun berdasarkan praktik dan data, laporan dapat menjadi representasi dari kinerja yang sebenarnya.

Dengan demikian, laporan bukan tujuan akhir. Laporan menjadi sarana untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan dan perubahan yang telah dihasilkan.

ESG yang Kredibel Dimulai dari Internal

Kredibilitas ESG tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi eksternal. Sebaliknya, perusahaan membutuhkan sistem internal yang mendukung pengelolaan ESG.

Sistem tersebut dapat mencakup:

  • kebijakan;
  • tata kelola;
  • pengumpulan data;
  • indikator kinerja;
  • monitoring;
  • evaluasi;
  • dokumentasi;
  • pengukuran dampak;
  • pelaporan keberlanjutan.

Setiap bagian saling berhubungan. Karena itu, ESG sebaiknya tidak hanya menjadi tanggung jawab tim sustainability.

Berbagai fungsi di dalam perusahaan perlu terlibat sesuai dengan perannya. Dengan demikian, pengelolaan ESG dapat berjalan lebih terintegrasi.

Peran CSR dan TJSL dalam Membangun ESG yang Kredibel

CSR dan TJSL dapat menjadi sumber informasi penting untuk aspek sosial perusahaan. Namun, program tetap perlu dirancang berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang jelas.

Prosesnya dapat dimulai dengan social mapping dan need assessment. Selanjutnya, perusahaan dapat menentukan tujuan, indikator, serta metode pengukuran.

Setelah program berjalan, monitoring dilakukan untuk melihat perkembangannya. Kemudian, evaluasi digunakan untuk menilai hasil program.

Tahap berikutnya adalah pengukuran dampak. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat menghasilkan bukti yang lebih kuat.

Program CSR dan TJSL tidak hanya menghasilkan dokumentasi kegiatan. Selain itu, program dapat menghasilkan data mengenai perubahan yang terjadi.

Mengapa ESG-Washing Menjadi Risiko Bisnis?

ESG-washing bukan sekadar masalah komunikasi. Lebih jauh lagi, kondisi ini dapat menimbulkan beberapa risiko bagi perusahaan.

Risiko Reputasi

Stakeholder dapat kehilangan kepercayaan ketika menemukan ketidaksesuaian antara klaim dan praktik.

Risiko Investor

Investor dapat mempertanyakan kualitas dan keandalan informasi keberlanjutan yang disampaikan perusahaan.

Risiko Regulasi

Klaim yang tidak didukung data dapat meningkatkan perhatian terhadap kualitas pengungkapan perusahaan.

Risiko Sosial

Masyarakat dapat mempertanyakan program yang diklaim memberikan dampak tetapi tidak menunjukkan perubahan yang jelas.

Risiko Jangka Panjang

Ketika kepercayaan stakeholder menurun, perusahaan membutuhkan waktu dan upaya untuk membangunnya kembali.

Oleh karena itu, ESG perlu dikelola sebagai bagian dari strategi dan manajemen risiko perusahaan.

ESG-Washing dan Pelaporan Keberlanjutan

Perkembangan pelaporan keberlanjutan membuat isu ESG-washing semakin relevan. Karena itu, perusahaan perlu memperhatikan kualitas data yang digunakan dalam laporan.

Informasi yang disampaikan juga harus memiliki dasar yang jelas. Artinya, perusahaan tidak cukup hanya meningkatkan jumlah informasi yang dilaporkan.

Sebaliknya, kredibilitas informasi juga perlu diperhatikan.

Lebih banyak informasi tidak selalu berarti lebih kredibel. Dalam hal ini, data yang relevan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar penting untuk membangun kepercayaan stakeholder.

Dari Klaim Menuju Bukti

Perusahaan tidak harus memiliki program yang sempurna. Namun, perusahaan perlu menyampaikan kondisi program secara jujur dan proporsional.

Jika program baru dimulai, jelaskan bahwa program masih berada pada tahap awal.

Apabila dampak masih dalam proses pengukuran, jelaskan metode yang digunakan.

Jika data belum lengkap, perusahaan dapat memperbaiki sistem pengumpulan dan pengukurannya.

Dengan pendekatan tersebut, kredibilitas dapat dibangun secara bertahap.

Pada akhirnya, ESG yang baik bukan tentang terlihat paling hijau atau paling sosial.

ESG yang kredibel adalah kesesuaian antara komitmen, tindakan, data, dan hasil.

Membangun ESG yang Lebih Kredibel Bersama Sinergi Indonesia

ESG-washing dapat dicegah dengan membangun sistem yang lebih kuat. Untuk itu, perusahaan perlu memastikan setiap program memiliki tujuan dan indikator yang jelas.

Data juga perlu dikumpulkan secara konsisten agar hasil program dapat dievaluasi. Selanjutnya, hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki program.

Sinergi Indonesia dapat membantu perusahaan dalam proses tersebut. Pendampingan dapat mencakup social mapping, need assessment, penyusunan program CSR dan TJSL, monitoring dan evaluasi, impact measurement, hingga sustainability reporting.

Dengan pendekatan berbasis data, perusahaan dapat membangun program yang tidak hanya terlihat baik. Program juga dapat menunjukkan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, keberlanjutan bukan tentang seberapa baik perusahaan bercerita. Keberlanjutan adalah tentang seberapa kuat perusahaan membuktikan apa yang telah dilakukan.

PSPK 1 dan PSPK 2 2026: Perkembangan Terbaru Standar Pengungkapan Keberlanjutan di Indonesia

PSPK 1 dan PSPK 2 2026: Perkembangan Terbaru Standar Pengungkapan Keberlanjutan di Indonesia

Blog, Insight, News·

Standar pengungkapan keberlanjutan di Indonesia terus mengalami perkembangan. Setelah Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 disahkan pada 2025, Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) kembali mengembangkan sejumlah ketentuan pada 2026.

Perkembangan tersebut mencakup amendemen PSPK 2, revisi PSPK 1 dan PSPK 2, serta pengembangan panduan berbasis industri.

Bagi perusahaan, perkembangan ini penting untuk diperhatikan karena standar pengungkapan keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan laporan keberlanjutan. Informasi mengenai keberlanjutan semakin diarahkan agar dapat memberikan gambaran mengenai risiko dan peluang yang dapat memengaruhi prospek perusahaan.

Apa Itu PSPK 1 dan PSPK 2?

PSPK 1 dan PSPK 2 merupakan dua standar awal dalam Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) Indonesia.

PSPK 1 mengatur Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan.

Sementara itu, PSPK 2 mengatur Pengungkapan Terkait Iklim.

Kedua standar tersebut disahkan DSK IAI pada 1 Juli 2025 dan merujuk pada standar keberlanjutan internasional yang diterbitkan International Sustainability Standards Board (ISSB), yaitu IFRS S1 dan IFRS S2.

Keduanya dirancang sebagai bagian dari pengembangan sistem pengungkapan keberlanjutan di Indonesia.

Dengan adanya standar tersebut, informasi keberlanjutan diharapkan dapat disajikan secara lebih konsisten dan relevan bagi pengguna laporan keuangan bertujuan umum.

Perkembangan Terbaru PSPK pada 2026

Perkembangan penting terjadi pada Juli dan Agustus 2026.

Pada 16 Juli dan 6 Agustus 2026, DSK IAI mengesahkan beberapa Draf Eksposur (DE) yang berkaitan dengan PSPK 1 dan PSPK 2.

Draf tersebut mencakup:

  1. DE Amendemen PSPK 2 tentang Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca.
  2. DE Revisi PSPK 1 dan PSPK 2.
  3. DE Panduan Berbasis Industri dalam Penerapan Standar Pengungkapan Keberlanjutan.

Ketiga perkembangan tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan standar sebelum penerapan lebih lanjut. Draf tersebut diusulkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, dengan opsi penerapan dini.

Artinya, perusahaan perlu melihat perkembangan PSPK sebagai proses yang terus berjalan, bukan sebagai standar yang berhenti setelah pengesahan pada 2025.

Amendemen PSPK 2: Fokus pada Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca

Salah satu perkembangan yang cukup penting adalah Draf Eksposur Amendemen PSPK 2.

Draf ini berkaitan dengan pengungkapan emisi gas rumah kaca dan merujuk pada Amendments to IFRS S2 Greenhouse Gas Emissions Disclosures yang diterbitkan ISSB pada Desember 2025.

Perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan upaya mengurangi kompleksitas dan duplikasi dalam pelaporan tanpa mengurangi kegunaan informasi bagi pengguna laporan.

Materinya juga mencakup pengaturan terkait emisi Cakupan 3 Kategori 15 serta pengecualian emisi tertentu yang berkaitan dengan transaksi derivatif.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengungkapan emisi tidak hanya menjadi persoalan menghitung jumlah emisi.

Perusahaan juga perlu memahami bagaimana data emisi diperoleh, apa batas pengukurannya, serta bagaimana informasi tersebut dapat digunakan secara konsisten dalam pengungkapan.

Revisi PSPK 1 dan PSPK 2 Mulai Mengakomodasi Panduan Berbasis Industri

Perubahan lainnya berkaitan dengan penggunaan panduan berbasis industri.

DSK IAI menerbitkan Draf Eksposur Revisi PSPK 1 dan PSPK 2 untuk mengakomodasi penggunaan panduan berbasis industri sebagai salah satu rujukan dalam mengidentifikasi risiko dan peluang serta menentukan topik dan metrik pengungkapan.

Pendekatan ini penting karena karakteristik risiko keberlanjutan setiap industri tidak selalu sama.

Risiko perusahaan pertambangan tentu berbeda dengan perusahaan perbankan.

Begitu juga dengan perusahaan kimia, batu bara, maupun pengembang perumahan.

Dengan adanya panduan berbasis industri, perusahaan dapat memiliki referensi yang lebih relevan ketika menentukan informasi keberlanjutan yang material bagi aktivitas bisnisnya.

Lima Industri Menjadi Tahap Awal Panduan Berbasis Industri

Pada tahap pertama, DSK IAI mengembangkan Draf Eksposur Panduan Berbasis Industri untuk lima sektor, yaitu:

  • Logam dan pertambangan;
  • Perbankan komersial;
  • Industri kimia;
  • Batu bara;
  • Pengembang perumahan.

Panduan tersebut diharapkan membantu entitas mengidentifikasi serta mengungkapkan informasi keberlanjutan yang material dan relevan dengan karakteristik industrinya.

Ke depan, panduan berbasis industri juga akan dikembangkan untuk sektor lainnya.

Pendekatan ini dapat membuat pengungkapan keberlanjutan menjadi lebih kontekstual.

Perusahaan tidak hanya melihat indikator keberlanjutan secara umum, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik aktivitas bisnis dan risiko yang melekat pada industrinya.

Bagaimana Jika Panduan Industri Belum Tersedia?

Pengembangan panduan berbasis industri tidak berarti semua perusahaan langsung memiliki panduan khusus.

Untuk industri atau aktivitas yang panduannya belum tersedia, Draf Revisi PSPK 1 dan PSPK 2 mengakomodasi penggunaan dan pertimbangan SASB Standards sebagai rujukan dalam proses identifikasi risiko, peluang, topik, dan metrik pengungkapan.

Hal ini memberikan pendekatan yang lebih fleksibel selama cakupan panduan industri di Indonesia masih dikembangkan.

Dengan demikian, perusahaan tetap dapat membangun dasar pengungkapan yang relevan meskipun panduan khusus untuk industrinya belum tersedia.

Mengapa Perkembangan Ini Penting bagi Perusahaan?

Perubahan dan pengembangan PSPK menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan di Indonesia semakin diarahkan untuk menjadi bagian dari informasi yang berkaitan dengan keputusan ekonomi.

Informasi keberlanjutan tidak hanya diposisikan sebagai informasi tambahan mengenai kegiatan sosial atau lingkungan perusahaan.

Fokusnya semakin mengarah pada hubungan antara risiko, peluang, strategi, tata kelola, dan kinerja perusahaan.

Karena itu, perusahaan perlu melihat isu keberlanjutan dari perspektif bisnis.

Misalnya, perubahan iklim dapat memengaruhi biaya operasional, rantai pasok, aset, akses pendanaan, maupun strategi jangka panjang.

Begitu juga dengan isu sosial dan tata kelola yang dapat memengaruhi reputasi, hubungan dengan stakeholder, serta kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan bisnis.

PSPK Bukan Sekadar Persoalan Sustainability Report

Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa PSPK tidak identik dengan sekadar membuat sustainability report.

PSPK berfokus pada pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan.

Artinya, perusahaan perlu melihat bagaimana isu keberlanjutan dapat berhubungan dengan prospek, kondisi keuangan, arus kas, akses pendanaan, maupun biaya modal.

Pendekatan tersebut berbeda dengan sekadar membuat daftar kegiatan CSR atau TJSL.

Program sosial perusahaan tetap penting, tetapi pelaporannya perlu ditempatkan dalam konteks yang sesuai dengan tujuan dan kerangka pengungkapan yang digunakan perusahaan.

Hubungan dengan CSR dan TJSL

Perkembangan PSPK juga menjadi pengingat bahwa perusahaan perlu memiliki informasi sosial dan lingkungan yang lebih terstruktur.

Namun, bukan berarti seluruh program CSR dan TJSL otomatis menjadi bagian dari pengungkapan PSPK.

Program CSR dan TJSL perlu memiliki tujuan, indikator, penerima manfaat, serta hasil yang terdokumentasi dengan baik.

Data tersebut dapat membantu perusahaan memahami kinerja dan dampak program.

Selain itu, informasi yang terstruktur dapat menjadi bagian dari sistem informasi keberlanjutan perusahaan yang lebih luas.

Dengan demikian, program sosial tidak hanya didokumentasikan berdasarkan jumlah kegiatan, tetapi juga berdasarkan hasil dan perubahan yang dihasilkan.

Apa yang Perlu Diperhatikan Perusahaan?

Perusahaan tidak perlu menunggu sampai seluruh perkembangan standar selesai untuk mulai memahami implikasinya.

Beberapa hal yang dapat diperhatikan sejak sekarang antara lain:

1. Pantau perkembangan standar

Perusahaan perlu mengikuti perkembangan Draf Eksposur dan ketentuan final yang diterbitkan IAI.

Hal ini penting karena beberapa ketentuan yang dibahas pada 2026 masih berada dalam proses pengembangan.

2. Pahami karakteristik industri

Perusahaan perlu memahami risiko dan peluang keberlanjutan yang paling relevan dengan industrinya.

Pendekatan ini akan semakin penting dengan berkembangnya panduan berbasis industri.

3. Identifikasi data yang relevan

Perusahaan perlu mengetahui informasi apa saja yang sudah tersedia dan informasi apa yang masih perlu dikembangkan.

Hal ini termasuk data lingkungan, sosial, maupun tata kelola yang relevan dengan aktivitas bisnis.

4. Perkuat tata kelola data

Data keberlanjutan perlu memiliki sumber yang jelas.

Penanggung jawab, metode pengumpulan, periode pengukuran, dan dokumentasi juga perlu diperhatikan.

5. Hubungkan keberlanjutan dengan strategi bisnis

Isu ESG sebaiknya tidak berdiri sendiri sebagai aktivitas komunikasi perusahaan.

Perusahaan perlu melihat hubungan antara isu keberlanjutan dengan risiko, peluang, strategi, dan pengambilan keputusan.

OJK Juga Mengembangkan Kerangka Keuangan Berkelanjutan

Perkembangan PSPK juga perlu dilihat bersama perkembangan regulasi keuangan berkelanjutan.

Pada 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan konsultasi publik terkait perubahan POJK 51/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi pelaku usaha sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

OJK menyebut penyusunan perubahan tersebut sebagai bagian dari penyesuaian terhadap PSPK 1 dan PSPK 2 yang sejalan dengan IFRS S1 dan IFRS S2.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan tidak berdiri sendiri.

Ekosistem regulasi keberlanjutan di Indonesia juga terus berkembang melalui IAI dan OJK.

Bagi perusahaan yang masuk dalam cakupan regulasi tertentu, perkembangan tersebut perlu dipantau secara bersamaan.

Bagaimana Status PSPK pada September 2026?

Perlu dibedakan antara standar yang sudah disahkan dan Draf Eksposur yang masih berada dalam proses pengembangan.

PSPK 1 dan PSPK 2 telah disahkan pada 2025. Sementara itu, amendemen, revisi, dan panduan berbasis industri yang diterbitkan pada 2026 masih berada dalam tahap Draf Eksposur.

Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menganggap seluruh perubahan tersebut sebagai ketentuan final.

Per 7 September 2026, IAI masih membuka kesempatan bagi publik untuk memberikan tanggapan dan masukan tertulis terhadap Draf Eksposur tersebut hingga 30 September 2026.

Perkembangan selanjutnya tetap perlu menunggu proses pengembangan dan pengesahan standar.

Menuju Pengungkapan Keberlanjutan yang Lebih Relevan

Perkembangan PSPK 1 dan PSPK 2 pada 2026 menunjukkan bahwa standar pengungkapan keberlanjutan di Indonesia terus bergerak.

Perubahan tidak hanya berkaitan dengan pengungkapan emisi gas rumah kaca.

Pengembangan panduan berbasis industri juga menunjukkan adanya upaya untuk membuat informasi keberlanjutan lebih relevan dengan karakteristik masing-masing sektor.

Bagi perusahaan, perkembangan ini merupakan momentum untuk memahami keberlanjutan secara lebih strategis.

Bukan hanya mengenai bagaimana perusahaan membuat laporan, tetapi juga bagaimana perusahaan memahami risiko, peluang, dampak, dan kinerja keberlanjutan dalam konteks bisnis.

Dengan memahami perkembangan PSPK sejak sekarang, perusahaan dapat mengikuti arah perubahan standar dengan lebih baik dan membangun sistem informasi keberlanjutan yang lebih terstruktur.

PT Sinergi Inta Waana membantu perusahaan dalam pengembangan strategi CSR, TJSL, ESG, social assessment, stakeholder mapping, monitoring dan evaluasi, hingga pengukuran dampak program. Pendekatan berbasis data dapat membantu perusahaan membangun program keberlanjutan yang lebih terarah, terukur, dan relevan dengan kebutuhan bisnis serta stakeholder.

IDX Green Equity Designation 2026: Dampaknya bagi ESG dan TJSL Perusahaan

IDX Green Equity Designation 2026: Dampaknya bagi ESG dan TJSL Perusahaan

Blog, Insight, News·

 

 

IDX Green Equity Designation 2026 Mulai Diterapkan

Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan IDX Green Equity Designation pada 28 Agustus 2026. Inisiatif ini menjadi bagian dari pengembangan pasar modal berkelanjutan di Indonesia.

Melalui penetapan ini, BEI mendorong pembiayaan ekonomi hijau sekaligus meningkatkan kualitas informasi bagi investor. Langkah tersebut juga menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan semakin penting dalam dunia usaha.

Pada tahap awal, terdapat tiga perusahaan yang memperoleh penetapan. PT Hero Global Investment Tbk (HGII) dan PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) masuk kategori Green Equity.

Sementara itu, PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) masuk kategori Green Equity Transition. Ketiga perusahaan tersebut sebelumnya mengikuti tahap uji coba atau piloting. (IDN Times)

Lalu, apa arti perkembangan ini bagi perusahaan?

Secara umum, perusahaan perlu memperkuat pengelolaan ESG. Hal tersebut mencakup data, tata kelola, pengukuran dampak, serta keterbukaan informasi.

Apa Itu IDX Green Equity Designation?

IDX Green Equity Designation merupakan penetapan saham berbasis hijau yang dikembangkan oleh BEI. Penetapan ini membantu investor mengenali perusahaan dengan aktivitas dan komitmen terhadap ekonomi berkelanjutan.

Karena itu, keberlanjutan tidak lagi hanya berkaitan dengan program sosial. Perusahaan juga perlu memperhatikan aspek lingkungan, investasi, tata kelola, asesmen, dan keterbukaan informasi.

Pendekatan tersebut membuat ESG menjadi bagian yang lebih terintegrasi dengan aktivitas bisnis. Dengan demikian, perusahaan perlu mengelola keberlanjutan secara lebih terstruktur. (IDN Times)

Tiga Emiten Mendapat Penetapan Awal

Pada tahap awal, BEI menetapkan tiga emiten dalam IDX Green Equity Designation. Ketiganya memiliki kategori yang berbeda.

  • HGII masuk kategori Green Equity.
  • KEEN masuk kategori Green Equity.
  • TOBA masuk kategori Green Equity Transition.

Sebelumnya, ketiga perusahaan tersebut mengikuti tahap piloting. Proses ini juga melibatkan penyedia reviu eksternal.

Selain itu, penetapan ini akan melalui evaluasi secara berkala. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menjaga kualitas data dan informasi keberlanjutan secara konsisten. (IDN Times)

Lima Pilar dalam IDX Green Equity Designation

IDX Green Equity Designation menggunakan lima pilar utama. Kelima pilar tersebut meliputi Revenue and Investment, Taxonomy, Governance, Assessment, dan Disclosure.

1. Revenue and Investment

Pilar ini berkaitan dengan pendapatan dan investasi yang mendukung aktivitas hijau. Karena itu, perusahaan perlu menunjukkan hubungan yang jelas antara aktivitas bisnis dan keberlanjutan.

2. Taxonomy

Taksonomi membantu menghubungkan aktivitas ekonomi dengan klasifikasi kegiatan berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan perlu memahami bagaimana aktivitas bisnisnya masuk dalam klasifikasi tersebut.

3. Governance

Tata kelola menjadi bagian penting dalam pengelolaan keberlanjutan. Perusahaan perlu memiliki proses, kebijakan, dan tanggung jawab yang jelas.

4. Assessment

Aspek keberlanjutan juga membutuhkan proses penilaian. Proses ini membantu memastikan bahwa informasi dan klaim keberlanjutan memiliki dasar yang dapat diperiksa.

5. Disclosure

Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam penilaian. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyampaikan informasi keberlanjutan secara jelas dan konsisten.

Kelima pilar tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan membutuhkan data dan bukti yang kuat. (IDN Times)

Dampaknya bagi Strategi ESG Perusahaan

Perkembangan IDX Green Equity Designation menunjukkan bahwa strategi ESG perlu terhubung dengan aktivitas bisnis. Perusahaan tidak cukup hanya menyusun kebijakan keberlanjutan.

Sebaliknya, perusahaan perlu memastikan bahwa strategi tersebut menghasilkan data yang jelas. Data itu kemudian dapat digunakan untuk menunjukkan perkembangan kinerja keberlanjutan.

Hal ini penting karena investor membutuhkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Oleh sebab itu, ESG sebaiknya tidak berhenti pada laporan tahunan.

ESG perlu masuk ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan perusahaan. Dengan begitu, keberlanjutan dapat menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

Apa Dampaknya bagi Program TJSL?

Perubahan dalam pengelolaan ESG juga memberikan arah baru bagi program TJSL dan CSR. Program sosial tidak cukup hanya dinilai berdasarkan jumlah kegiatan yang terlaksana.

Perusahaan perlu mengetahui hasil yang muncul setelah program berjalan. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami perubahan yang terjadi pada penerima manfaat.

Karena itu, perusahaan perlu menjawab beberapa pertanyaan penting:

  • Siapa penerima manfaat program?
  • Apa kebutuhan utama mereka?
  • Masalah apa yang ingin diselesaikan?
  • Apa hasil yang sudah dicapai?
  • Perubahan apa yang terjadi?
  • Bagaimana dampak program dapat diukur?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat membantu perusahaan membangun sistem pengelolaan TJSL yang lebih terukur. Selanjutnya, data tersebut dapat mendukung proses evaluasi dan pelaporan keberlanjutan.

Mengapa Dampak Program CSR Perlu Diukur?

Sebagai contoh, perusahaan menjalankan program pemberdayaan UMKM. Salah satu output program mungkin berupa jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.

Namun, jumlah peserta belum menunjukkan keberhasilan program secara menyeluruh. Perusahaan juga perlu melihat kondisi peserta setelah mengikuti pelatihan.

Misalnya, perusahaan dapat melihat perubahan pendapatan atau perkembangan usaha peserta. Perusahaan juga dapat melihat apakah peserta mampu menambah tenaga kerja.

Data tersebut membantu perusahaan memahami outcome program. Selanjutnya, perusahaan dapat melihat dampak yang muncul dalam jangka lebih panjang.

Dengan demikian, pengukuran dampak membantu perusahaan menilai efektivitas program TJSL. Hasil pengukuran juga dapat menjadi dasar untuk memperbaiki program berikutnya.

Data TJSL Semakin Penting bagi Perusahaan

Penguatan ESG membuat data program sosial semakin penting. Karena itu, perusahaan sebaiknya mulai mengumpulkan data sejak tahap awal program.

Data tersebut dapat membantu perusahaan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program. Selain itu, data dapat menjadi dasar dalam proses monitoring dan evaluasi.

Beberapa data yang dapat dikumpulkan meliputi:

  • Social mapping
  • Need assessment
  • Baseline survey
  • Data penerima manfaat
  • Indikator output
  • Indikator outcome
  • Monitoring program
  • Evaluasi dampak

Dengan data yang lengkap, perusahaan dapat menyusun laporan secara lebih kuat. Perusahaan juga dapat mengetahui program mana yang memberikan hasil dan dampak terbaik.

Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan?

Perusahaan dapat mulai memperkuat pengelolaan TJSL melalui beberapa langkah berikut.

1. Rapikan Data Program

Pertama, pastikan setiap program memiliki data dasar yang jelas. Data tersebut dapat mencakup lokasi, penerima manfaat, tujuan, kegiatan, dan hasil program.

2. Gunakan Indikator yang Jelas

Selanjutnya, tentukan indikator yang sesuai dengan tujuan program. Indikator tersebut akan membantu perusahaan memantau perkembangan program secara berkala.

3. Hubungkan TJSL dengan Strategi ESG

Selain itu, perusahaan perlu menghubungkan program TJSL dengan strategi ESG. Program sebaiknya memiliki kaitan dengan isu material dan kebutuhan masyarakat.

4. Lakukan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring membantu perusahaan mengetahui perkembangan program selama pelaksanaan. Sementara itu, evaluasi membantu perusahaan menilai hasil dan dampak program.

5. Siapkan Dokumentasi

Terakhir, perusahaan perlu menyiapkan dokumentasi yang lengkap. Dokumentasi tidak hanya berupa foto, tetapi juga mencakup data, hasil pengukuran, dan bukti perubahan.

Peran Konsultan CSR dan TJSL

Penguatan ESG juga membuat peran konsultan CSR dan TJSL semakin strategis. Perusahaan tidak hanya membutuhkan pihak yang menjalankan kegiatan di lapangan.

Perusahaan juga membutuhkan mitra yang mampu membantu proses dari awal hingga evaluasi. Proses tersebut dapat dimulai melalui social mapping dan need assessment.

Selanjutnya, hasil asesmen dapat menjadi dasar penyusunan program. Perusahaan juga dapat menentukan indikator sebelum program mulai berjalan.

Setelah program berjalan, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala. Hasilnya kemudian dapat digunakan untuk mendukung dokumentasi dan pelaporan keberlanjutan.

Sinergi Inta Waana Mendukung Penguatan Program TJSL

PT Sinergi Inta Waana membantu perusahaan mengembangkan program CSR dan TJSL secara lebih terarah. Pendekatan tersebut dapat dimulai dengan memahami kondisi masyarakat melalui pemetaan sosial.

Setelah itu, kebutuhan masyarakat dapat dianalisis berdasarkan data lapangan. Hasil analisis kemudian menjadi dasar untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan perusahaan.

Selain itu, indikator program dapat ditentukan sejak awal. Dengan demikian, perusahaan dapat memantau hasil program dan melihat perubahan pada penerima manfaat.

Pendekatan tersebut membantu perusahaan melihat TJSL secara lebih menyeluruh. Program tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada hasil dan dampaknya.

Saatnya Menghubungkan TJSL dengan Strategi Keberlanjutan

Peluncuran IDX Green Equity Designation 2026 menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan semakin mendapat perhatian dalam pasar modal Indonesia.

Bagi perusahaan, perkembangan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat strategi ESG. Program TJSL juga perlu mengikuti arah tersebut.

Program sebaiknya berangkat dari kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, perusahaan perlu menetapkan indikator dan mengumpulkan data secara konsisten.

Setelah program berjalan, perusahaan dapat melakukan monitoring dan evaluasi. Hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui outcome dan dampak program.

Dengan pendekatan tersebut, TJSL tidak hanya menjadi kegiatan sosial. Sebaliknya, TJSL dapat menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan yang lebih terukur dan berdampak.

Kesimpulan

IDX Green Equity Designation 2026 menunjukkan semakin pentingnya data dalam pengelolaan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan perlu memperhatikan ESG secara lebih terintegrasi dengan aktivitas bisnis.

Kondisi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat program TJSL. Program perlu dimulai dari kebutuhan yang jelas dan didukung indikator yang terukur.

Selanjutnya, perusahaan perlu mengumpulkan data selama program berjalan. Data tersebut dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi, serta pengukuran outcome dan dampak.

Dengan demikian, perusahaan dapat membangun program TJSL yang lebih terarah, terukur, dan relevan dengan strategi keberlanjutan.

CSR/TJSL dan Prioritas Pembangunan Daerah: Bagaimana Perusahaan Menentukan Program yang Tepat?

CSR/TJSL dan Prioritas Pembangunan Daerah: Bagaimana Perusahaan Menentukan Program yang Tepat?

Blog, CSR, CSR & TJSL, Insight, News, TJSL·

Program CSR/TJSL terus berkembang. Perusahaan tidak lagi hanya memberikan bantuan kepada masyarakat.

Saat ini, perusahaan perlu memastikan program memberikan manfaat yang jelas. Program juga perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.

Salah satu pendekatan yang semakin penting adalah menyelaraskan CSR/TJSL dengan prioritas pembangunan daerah.

Pendekatan ini membuat program lebih relevan. Selain itu, perusahaan dapat membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah dan masyarakat.

Mengapa CSR/TJSL Perlu Selaras dengan Pembangunan Daerah?

Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda.

Ada daerah yang membutuhkan penguatan ekonomi. Daerah lain mungkin membutuhkan dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau ketenagakerjaan.

Karena itu, perusahaan perlu memahami kondisi wilayah sebelum menentukan program.

Program yang baik bukan hanya mudah dilaksanakan. Program juga harus menjawab kebutuhan masyarakat.

Pada Juli 2026, workshop kemitraan CSR Bank Kalteng juga mendorong agar program CSR selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Program diharapkan memiliki dampak yang terukur dan berkelanjutan.

Mulai dari Kebutuhan Masyarakat

Perusahaan sebaiknya tidak langsung menentukan bentuk kegiatan.

Langkah pertama adalah memahami kebutuhan masyarakat.

Beberapa pertanyaan dapat menjadi dasar perencanaan, seperti:

  • Apa masalah utama masyarakat?
  • Apa potensi yang dimiliki masyarakat?
  • Apa prioritas pembangunan daerah?
  • Apa peran yang dapat dilakukan perusahaan?
  • Siapa saja pihak yang perlu dilibatkan?

Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan program.

Dengan cara ini, CSR/TJSL tidak hanya berorientasi pada kegiatan. Program juga memiliki tujuan yang lebih jelas.

Social Mapping Membantu Perusahaan Memahami Wilayah

Sebelum menjalankan program, perusahaan dapat melakukan social mapping.

Social mapping membantu perusahaan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di suatu wilayah.

Selain itu, perusahaan dapat melihat potensi yang sudah dimiliki masyarakat.

Hasil social mapping dapat membantu perusahaan menentukan:

  • penerima manfaat;
  • kebutuhan masyarakat;
  • potensi ekonomi lokal;
  • kelompok masyarakat;
  • risiko sosial;
  • peluang kolaborasi; dan
  • prioritas program.

Dengan demikian, perusahaan memiliki dasar yang lebih kuat saat menyusun program.

Pentingnya Stakeholder Engagement

Program CSR/TJSL melibatkan banyak pihak.

Karena itu, perusahaan perlu membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder.

Pihak yang dapat dilibatkan antara lain:

  • masyarakat;
  • pemerintah daerah;
  • pemerintah desa;
  • kelompok masyarakat;
  • komunitas;
  • akademisi;
  • lembaga sosial; dan
  • mitra pelaksana.

Melalui stakeholder engagement, perusahaan dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang.

Selain itu, masyarakat dapat ikut terlibat dalam proses perencanaan. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program.

Hubungkan Program dengan Potensi Lokal

Program CSR/TJSL tidak harus selalu dimulai dari masalah.

Perusahaan juga perlu melihat potensi lokal.

Potensi tersebut dapat berupa:

  • UMKM;
  • pertanian;
  • perikanan;
  • pariwisata;
  • kerajinan;
  • budaya;
  • ekonomi kreatif; atau
  • keterampilan masyarakat.

Sebagai contoh, sebuah daerah memiliki potensi kerajinan lokal.

Perusahaan dapat memberikan pelatihan produksi, pemasaran, pengemasan, dan pengelolaan usaha.

Program tersebut tidak hanya memberikan bantuan. Masyarakat juga memperoleh keterampilan yang dapat digunakan dalam jangka panjang.

CSR/TJSL Perlu Mendorong Kemandirian

Program CSR/TJSL yang baik tidak berhenti pada pemberian bantuan.

Perusahaan dapat mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan program secara mandiri.

Misalnya, program pemberdayaan UMKM dapat diarahkan pada peningkatan keterampilan dan akses pasar.

Kemudian, kelompok masyarakat dapat mengelola kegiatan dengan dukungan yang semakin berkurang dari perusahaan.

Dengan pendekatan tersebut, manfaat program dapat bertahan lebih lama.

Kolaborasi Membuat Program Lebih Kuat

Program CSR/TJSL juga tidak harus berjalan sendiri.

Perusahaan dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, komunitas, dan mitra pelaksana.

Setiap pihak dapat memiliki peran yang berbeda.

Perusahaan dapat memberikan dukungan program dan sumber daya.

Pemerintah daerah dapat membantu menghubungkan program dengan prioritas pembangunan.

Masyarakat menjadi pelaku utama di lapangan.

Mitra pelaksana membantu proses pendampingan dan pengelolaan program.

Dengan pembagian peran tersebut, program dapat berjalan lebih terarah.

Bagaimana Menentukan Program CSR/TJSL yang Tepat?

Perusahaan dapat menggunakan beberapa langkah berikut.

1. Pahami Kondisi Wilayah

Kumpulkan data mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Perusahaan dapat menggunakan social mapping, survei, wawancara, atau FGD.

2. Tentukan Masalah Prioritas

Tidak semua masalah dapat ditangani sekaligus.

Karena itu, perusahaan perlu memilih masalah yang paling relevan dengan kondisi masyarakat dan tujuan perusahaan.

3. Identifikasi Potensi Lokal

Selanjutnya, petakan potensi yang dimiliki masyarakat.

Potensi tersebut dapat menjadi dasar untuk membuat program pemberdayaan.

4. Libatkan Stakeholder

Ajak masyarakat dan pemangku kepentingan berdiskusi.

Langkah ini membantu perusahaan memahami kebutuhan serta mendapatkan masukan dari pihak yang terlibat langsung.

5. Tentukan Indikator Program

Setiap program perlu memiliki indikator yang jelas.

Indikator tidak hanya berbentuk jumlah kegiatan atau jumlah peserta.

Misalnya, perusahaan tidak hanya mencatat 100 orang mengikuti pelatihan.

Perusahaan juga dapat mengukur berapa peserta yang mampu menerapkan keterampilan setelah pelatihan.

Dari Output Menuju Outcome

Pengukuran program menjadi bagian penting dalam pengelolaan CSR/TJSL.

Output menunjukkan kegiatan yang telah dilakukan.

Outcome menunjukkan perubahan yang terjadi setelah program.

Sementara itu, impact menggambarkan dampak yang lebih luas dalam jangka panjang.

Contohnya:

Output:
50 UMKM mengikuti pelatihan.

Outcome:
Peserta mulai meningkatkan kualitas produk dan pemasaran.

Impact:
UMKM mampu meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usahanya secara mandiri.

Pendekatan ini membantu perusahaan melihat perubahan yang dihasilkan program.

Monitoring Membantu Menjaga Arah Program

Program CSR/TJSL membutuhkan monitoring secara berkala.

Monitoring membantu perusahaan melihat perkembangan kegiatan.

Selain itu, perusahaan dapat mengetahui kendala yang muncul di lapangan.

Hasil monitoring dapat digunakan untuk melakukan perbaikan program.

Dengan begitu, perusahaan tidak perlu menunggu hingga program selesai untuk mengetahui hasilnya.

Peran Mitra Pelaksana dalam CSR/TJSL

Program CSR/TJSL yang berbasis kebutuhan membutuhkan proses yang terstruktur.

Mitra pelaksana dapat membantu perusahaan dalam berbagai tahap.

Proses tersebut dapat mencakup:

Social Mapping → Need Assessment → Perencanaan → Implementasi → Monitoring → Evaluasi → Pengukuran Dampak

Mitra juga dapat membantu perusahaan menjaga komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder.

Sebagai konsultan CSR, TJSL, dan community development, PT Sinergi Inta Waana membantu perusahaan merancang dan mengelola program berdasarkan kebutuhan masyarakat, potensi lokal, karakteristik wilayah, serta tujuan keberlanjutan perusahaan.

Pendekatan tersebut membantu perusahaan membangun program yang lebih tepat sasaran dan terukur.

CSR/TJSL yang Relevan Dimulai dari Masyarakat

Program CSR/TJSL tidak hanya berbicara tentang anggaran dan kegiatan.

Yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi setelah program berjalan.

Karena itu, perusahaan perlu memahami kondisi masyarakat sebelum menentukan program.

Selanjutnya, perusahaan dapat menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan potensi lokal dan prioritas pembangunan daerah.

Pelibatan stakeholder juga perlu dilakukan sejak tahap awal.

Dengan proses tersebut, CSR/TJSL dapat menjadi lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, program yang baik bukan hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek. Program juga dapat membantu masyarakat membangun kemampuan dan kemandirian dalam jangka panjang.

Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan 2026–2030: Apa Dampaknya bagi Strategi ESG dan TJSL Perusahaan?

Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan 2026–2030: Apa Dampaknya bagi Strategi ESG dan TJSL Perusahaan?

Blog, CSR, News, TJSL·

Perkembangan ESG di Indonesia terus bergerak dari sekadar komitmen menjadi bagian dari strategi bisnis. Perusahaan semakin dituntut untuk memahami risiko keberlanjutan, mengukur dampak, serta menunjukkan kinerja lingkungan dan sosial secara lebih terukur.

Perubahan tersebut semakin terlihat setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030.

Roadmap ini menjadi panduan untuk mendorong pengembangan pasar modal berkelanjutan. Fokusnya mencakup pendanaan dan investasi berkelanjutan, perlindungan investor, serta penguatan ekosistem pasar modal berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). (OJK Portal)

Lalu, apa kaitannya dengan strategi ESG dan program CSR/TJSL perusahaan?

Apa Itu Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan 2026–2030?

Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030 merupakan arah strategis OJK untuk memperkuat peran pasar modal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

OJK membaginya ke dalam empat pilar utama:

  1. Memperkuat fondasi pasar modal berkelanjutan
  2. Menumbuhkan aktivitas pasar modal berkelanjutan
  3. Mendorong partisipasi dalam pasar modal berkelanjutan
  4. Memperkuat kolaborasi untuk pengembangan pasar modal berkelanjutan

Keempat pilar tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem pasar modal yang lebih mendukung pendanaan dan investasi berkelanjutan. (OJK Portal)

Dengan demikian, ESG semakin berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola risiko, menciptakan nilai, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan.

Mengapa Perkembangan Ini Penting bagi Perusahaan?

Selama ini, pembahasan ESG sering kali identik dengan laporan keberlanjutan.

Namun, arah perkembangan pasar modal menunjukkan bahwa ESG memiliki cakupan yang lebih luas.

Perusahaan perlu memahami bagaimana isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis.

Misalnya, perusahaan dapat menghadapi risiko dari:

  • perubahan iklim;
  • hubungan dengan masyarakat;
  • kondisi tenaga kerja;
  • rantai pasok;
  • tata kelola;
  • kepatuhan;
  • reputasi; dan
  • perubahan ekspektasi investor.

Karena itu, pengelolaan ESG tidak cukup dilakukan melalui kegiatan sosial yang berdiri sendiri.

Perusahaan perlu menghubungkan program keberlanjutan dengan strategi dan risiko bisnis.

Lalu, Apa Hubungannya dengan Program TJSL?

Program TJSL merupakan salah satu bagian penting dalam aspek sosial perusahaan.

Namun, program TJSL akan semakin relevan jika memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat dan strategi keberlanjutan perusahaan.

Sebagai contoh, perusahaan menjalankan program pemberdayaan UMKM.

Program tersebut tidak cukup hanya mencatat jumlah peserta pelatihan.

Perusahaan juga dapat mengukur:

  • peningkatan kapasitas penerima manfaat;
  • peningkatan pendapatan;
  • perkembangan usaha;
  • akses terhadap pasar;
  • jumlah kelompok yang mandiri; dan
  • keberlanjutan manfaat setelah pendampingan selesai.

Dengan pendekatan tersebut, program TJSL menghasilkan data yang dapat digunakan untuk menunjukkan dampak sosial.

TJSL Perlu Bergerak dari Aktivitas ke Dampak

Salah satu perubahan penting dalam pengelolaan CSR/TJSL adalah pergeseran dari activity-based menuju impact-based.

Artinya, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apa perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan?

Misalnya:

Output
100 orang mengikuti pelatihan.

Outcome
70 peserta mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh.

Impact
Sebagian peserta mengalami peningkatan pendapatan dan mampu menjalankan usaha secara lebih mandiri.

Perbedaan tersebut penting karena membantu perusahaan memahami nilai yang dihasilkan oleh program.

Data TJSL Semakin Penting dalam ESG

Perkembangan ESG juga membuat data sosial menjadi semakin penting.

Perusahaan perlu memiliki data yang dapat menunjukkan bagaimana program memberikan manfaat kepada masyarakat.

Karena itu, sejak tahap perencanaan, program TJSL sebaiknya sudah memiliki:

  • baseline;
  • indikator keberhasilan;
  • target;
  • metode monitoring;
  • mekanisme evaluasi;
  • data penerima manfaat; dan
  • metode pengukuran dampak.

Data tersebut dapat menjadi dasar evaluasi program sekaligus memperkuat informasi sosial dalam ESG Reporting dan Sustainability Report.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pelaporan keberlanjutan di Indonesia yang semakin menekankan informasi yang terstruktur, terukur, dan relevan dengan strategi serta risiko perusahaan. (Sinergi Indonesia)

Bagaimana Perusahaan Sebaiknya Merespons?

Perusahaan tidak perlu menunggu perubahan regulasi atau tuntutan stakeholder semakin kuat.

Ada beberapa langkah yang dapat mulai dilakukan.

1. Petakan Isu ESG yang Material

Perusahaan perlu memahami isu keberlanjutan yang paling relevan dengan bisnisnya.

Tidak semua perusahaan memiliki risiko ESG yang sama.

Karena itu, pemetaan perlu mempertimbangkan karakteristik industri, lokasi operasi, rantai pasok, masyarakat sekitar, tenaga kerja, serta ekspektasi stakeholder.

2. Hubungkan ESG dengan Strategi TJSL

Program TJSL sebaiknya tidak dibuat hanya berdasarkan daftar kegiatan tahunan.

Perusahaan perlu melihat bagaimana program dapat menjawab isu sosial yang relevan sekaligus mendukung tujuan keberlanjutan perusahaan.

3. Gunakan Indikator yang Terukur

Setiap program perlu memiliki indikator yang jelas.

Indikator tersebut dapat digunakan untuk melihat perkembangan program dari waktu ke waktu.

4. Perkuat Monitoring dan Evaluasi

Monitoring membantu perusahaan mengetahui apakah program berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, evaluasi membantu melihat apakah program menghasilkan perubahan bagi penerima manfaat.

5. Dokumentasikan Dampak

Data, hasil survei, wawancara, dokumentasi kegiatan, serta hasil evaluasi perlu disimpan dengan baik.

Dokumentasi akan membantu perusahaan ketika melakukan evaluasi dan menyusun laporan keberlanjutan.

Peran Mitra dalam Memperkuat Strategi ESG dan TJSL

Pengelolaan program CSR/TJSL yang semakin kompleks membuat perusahaan membutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur.

Mitra pelaksana bukan hanya berperan dalam menjalankan kegiatan di lapangan.

Mitra juga dapat membantu perusahaan dalam proses:

Assessment → Perencanaan → Implementasi → Monitoring → Evaluasi → Pengukuran Dampak → Pelaporan

Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai perkembangan program.

Dalam konteks ini, PT Sinergi Inta Waana dapat berperan sebagai mitra perusahaan dalam pengelolaan CSR/TJSL dan community development, termasuk membantu perusahaan membangun program yang berbasis kebutuhan masyarakat, indikator keberhasilan, monitoring, evaluasi, serta pengukuran dampak.

Dengan proses yang terstruktur, program TJSL tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi dapat diarahkan untuk menghasilkan perubahan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Apa yang Perlu Dipersiapkan Perusahaan Mulai 2026?

Perkembangan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan 2026–2030 menunjukkan bahwa arah keberlanjutan perusahaan semakin terintegrasi dengan ekosistem bisnis dan pasar keuangan.

Karena itu, perusahaan dapat mulai memperkuat beberapa hal:

Strategi ESG
Memastikan isu keberlanjutan masuk dalam perencanaan bisnis.

Data ESG
Membangun sistem pengumpulan data yang konsisten.

Program TJSL
Mengembangkan program berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat.

Pengukuran Dampak
Mengukur perubahan yang dihasilkan, bukan hanya jumlah kegiatan.

Monitoring & Evaluasi
Memastikan program berjalan dan memberikan hasil sesuai target.

Sustainability Reporting
Mengolah data keberlanjutan menjadi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan persiapan tersebut, perusahaan akan lebih siap menghadapi perkembangan ESG yang semakin terintegrasi dengan strategi bisnis.

ESG Bukan Lagi Sekadar Pelaporan

Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030 memperlihatkan bahwa keberlanjutan semakin ditempatkan sebagai bagian dari pengembangan ekosistem pasar modal Indonesia. OJK menargetkan penguatan pendanaan dan investasi berkelanjutan melalui berbagai produk dan aktivitas pasar modal. (OJK Portal)

Bagi perusahaan, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa ESG tidak cukup hanya ditampilkan dalam laporan.

Perusahaan perlu membangun proses yang nyata di balik data tersebut.

Program CSR/TJSL menjadi salah satu ruang penting untuk mewujudkan aspek sosial ESG. Namun, program tersebut perlu dirancang dengan tujuan yang jelas, indikator yang terukur, monitoring yang konsisten, serta pengukuran dampak.

Dengan demikian, CSR/TJSL tidak hanya menjadi aktivitas sosial perusahaan, tetapi dapat menjadi bagian dari strategi keberlanjutan yang menciptakan nilai bagi masyarakat dan perusahaan.

Pelaporan ESG 2026: Saatnya Perusahaan Bersiap

Pelaporan ESG 2026: Saatnya Perusahaan Bersiap

Blog, News·

Pelaporan ESG di Indonesia Memasuki Fase Baru

Isu Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin bergeser dari sekadar komitmen perusahaan menjadi bagian penting dalam bagaimana perusahaan mengelola risiko, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

Perubahan ini juga terlihat di Indonesia. Perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk menjalankan program keberlanjutan, tetapi semakin perlu menunjukkan apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, bagaimana dampaknya diukur, dan bagaimana isu keberlanjutan dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis.

Perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan nasional menjadi salah satu momentum penting dalam perubahan tersebut. Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) telah mengesahkan PSPK 1 dan PSPK 2 pada 1 Juli 2025. Kedua standar tersebut mengacu pada IFRS S1 dan IFRS S2 yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB), dan efektif mulai 1 Januari 2027.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sedang mempersiapkan perubahan atas POJK 51/2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Perubahan tersebut antara lain diarahkan untuk menyesuaikan ketentuan dengan PSPK 1 dan PSPK 2 yang sejalan dengan IFRS S1 dan IFRS S2.

Dengan perkembangan tersebut, pelaporan ESG 2026 sebaiknya tidak dilihat hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai periode persiapan menuju sistem pelaporan keberlanjutan yang semakin terukur dan terintegrasi.

Apa yang Berubah dalam Pelaporan ESG?

Selama beberapa tahun terakhir, sustainability report banyak digunakan perusahaan untuk menyampaikan berbagai aktivitas lingkungan dan sosial yang telah dilakukan.

Mulai dari program pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan, efisiensi energi, pengurangan emisi, kegiatan sosial, hingga berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Namun, perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan membawa perspektif yang lebih luas.

PSPK 1 dan PSPK 2 menempatkan beberapa elemen inti dalam pengungkapan, yaitu:

  1. Governance
  2. Strategy
  3. Risk Management
  4. Metrics and Targets

PSPK 1 berfokus pada informasi keuangan terkait risiko dan peluang keberlanjutan secara umum, sedangkan PSPK 2 secara khusus membahas risiko dan peluang terkait iklim.

Artinya, perusahaan perlu mulai memahami keberlanjutan bukan hanya dari sisi “program apa yang telah dilakukan?”, tetapi juga:

“Bagaimana isu keberlanjutan memengaruhi bisnis, risiko, strategi, dan penciptaan nilai perusahaan?”

Perubahan cara pandang inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi perusahaan.

Dari Aktivitas CSR Menuju Data yang Terukur

Salah satu area yang perlu mendapatkan perhatian adalah hubungan antara CSR atau TJSL dengan ESG.

Program CSR yang baik tetap memiliki nilai strategis. Namun, keberadaan program saja belum cukup untuk menggambarkan kinerja sosial perusahaan.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat menjalankan program pemberdayaan UMKM.

Pelaporan konvensional mungkin berhenti pada:

  • jumlah penerima manfaat;
  • jumlah pelatihan;
  • jumlah UMKM yang mengikuti program;
  • jumlah dana yang disalurkan.

Namun, pendekatan yang lebih berorientasi pada dampak akan melihat lebih jauh:

  • apakah pendapatan penerima manfaat meningkat?
  • apakah kapasitas usaha berkembang?
  • apakah terdapat peningkatan akses pasar?
  • apakah penerima manfaat mampu mempertahankan perubahan tersebut?
  • bagaimana program tersebut berkontribusi terhadap tujuan keberlanjutan perusahaan?

Dengan demikian, output tidak sama dengan outcome, dan outcome tidak selalu sama dengan impact.

Perusahaan perlu membangun sistem pengukuran yang mampu menjelaskan perjalanan tersebut.

Mengapa Perusahaan Perlu Bersiap dari Sekarang?

PSPK 1 dan PSPK 2 memang baru efektif pada 1 Januari 2027. Namun, perusahaan yang baru mulai mempersiapkan data pada saat standar mulai berlaku berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar.

Pelaporan keberlanjutan membutuhkan data yang tidak selalu tersedia secara instan.

Perusahaan perlu mengetahui:

  • data apa yang tersedia;
  • siapa pemilik data;
  • bagaimana data dikumpulkan;
  • seberapa konsisten metode pengukurannya;
  • bagaimana kualitas data diverifikasi;
  • indikator apa yang relevan bagi perusahaan;
  • isu keberlanjutan mana yang material;
  • serta bagaimana informasi tersebut terhubung dengan strategi dan risiko bisnis.

Karena itu, kesiapan ESG bukan hanya persoalan menyusun laporan.

Kesiapan ESG dimulai dari membangun sistem pengelolaan informasi dan kinerja keberlanjutan sejak awal.

Tantangan ESG Bukan Sekadar Membuat Sustainability Report

Sustainability report sering kali dianggap sebagai produk akhir dari aktivitas keberlanjutan perusahaan.

Padahal, laporan seharusnya menjadi representasi dari proses yang sudah berjalan di dalam perusahaan.

Ada setidaknya lima tantangan yang perlu diperhatikan.

1. Ketersediaan Data

Data ESG dapat tersebar di berbagai divisi, mulai dari HR, HSE, procurement, operation, CSR, finance, hingga corporate secretary.

Tanpa koordinasi yang baik, perusahaan dapat mengalami kesulitan mengonsolidasikan data.

2. Konsistensi Pengukuran

Data yang dikumpulkan setiap tahun perlu memiliki metode pengukuran yang konsisten agar dapat dibandingkan.

Tanpa konsistensi, perusahaan akan kesulitan menunjukkan perkembangan kinerja keberlanjutannya.

3. Keterhubungan dengan Strategi Bisnis

ESG tidak seharusnya berdiri sebagai aktivitas terpisah dari bisnis.

Perusahaan perlu memahami bagaimana isu lingkungan, sosial, dan tata kelola berkaitan dengan strategi, risiko, peluang, dan penciptaan nilai.

4. Pengukuran Dampak Sosial

Program sosial sering kali memiliki data aktivitas yang cukup lengkap, tetapi belum memiliki sistem pengukuran outcome dan impact yang kuat.

Padahal, informasi tersebut penting untuk menunjukkan efektivitas investasi sosial perusahaan.

5. Kesiapan Organisasi

ESG bukan hanya tanggung jawab satu divisi.

Pengumpulan dan pengelolaan data keberlanjutan membutuhkan koordinasi lintas fungsi serta pemahaman yang sama mengenai indikator, target, dan mekanisme pelaporan.

Apa yang Bisa Dilakukan Perusahaan pada 2026?

Tahun 2026 dapat dimanfaatkan sebagai periode persiapan sebelum penerapan standar pengungkapan keberlanjutan yang efektif pada 2027.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan perusahaan antara lain:

1. Melakukan ESG Assessment

Perusahaan dapat memulai dengan memetakan kondisi ESG saat ini.

Assessment dapat mencakup aspek:

Environmental

  • emisi;
  • energi;
  • air;
  • limbah;
  • biodiversitas;
  • penggunaan sumber daya.

Social

  • tenaga kerja;
  • kesehatan dan keselamatan;
  • masyarakat;
  • hak asasi manusia;
  • pengembangan komunitas;
  • keberagaman dan inklusi.

Governance

  • tata kelola;
  • etika bisnis;
  • anti-korupsi;
  • manajemen risiko;
  • kepatuhan;
  • mekanisme pengawasan.

Hasil assessment dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi perusahaan saat ini dengan kebutuhan pelaporan dan strategi keberlanjutan ke depan.

2. Memetakan Stakeholder dan Isu Material

Tidak semua isu ESG memiliki tingkat kepentingan yang sama bagi setiap perusahaan.

Perusahaan perlu memahami siapa saja stakeholder utama dan isu keberlanjutan apa yang paling relevan terhadap perusahaan maupun stakeholder tersebut.

Proses ini membantu perusahaan menentukan prioritas.

Dengan begitu, ESG tidak menjadi daftar panjang indikator yang harus dilaporkan, tetapi menjadi informasi yang benar-benar relevan bagi pengambilan keputusan.

3. Membangun Baseline

Perusahaan perlu mengetahui posisi awal sebelum menetapkan target.

Misalnya, sebelum menetapkan target pengurangan emisi, perusahaan perlu memiliki baseline emisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Begitu pula dalam aspek sosial.

Sebelum menetapkan target peningkatan kesejahteraan masyarakat, perusahaan perlu memahami kondisi awal masyarakat yang menjadi sasaran program.

Baseline membuat target menjadi lebih bermakna karena perusahaan dapat mengukur perubahan dari kondisi awal.

4. Memperkuat Sistem Monitoring dan Evaluation

Program CSR dan sustainability perlu dilengkapi dengan indikator yang jelas.

Kerangka sederhana dapat dimulai dari:

Input → Activity → Output → Outcome → Impact

Contohnya dalam program pemberdayaan masyarakat:

Input
Investasi sosial dan sumber daya program.

↓

Activity
Pelatihan dan pendampingan UMKM.

↓

Output
100 UMKM mendapatkan pelatihan.

↓

Outcome
Sebagian peserta mengalami peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar.

↓

Impact
Terjadi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dengan kerangka tersebut, perusahaan dapat bergerak dari sekadar melaporkan berapa banyak kegiatan yang dilakukan menuju perubahan apa yang dihasilkan.

CSR dan ESG Perlu Berjalan Bersama

Perkembangan pelaporan ESG bukan berarti CSR menjadi tidak relevan.

Sebaliknya, CSR atau TJSL dapat menjadi salah satu sumber penting bagi perusahaan untuk membangun kinerja pada aspek sosial.

Namun, CSR perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih strategis.

Program sosial perlu memiliki:

Needs Assessment → Program Design → Implementation → Monitoring → Evaluation → Impact Measurement → Reporting

Dengan pendekatan tersebut, program TJSL tidak berhenti pada penyerapan anggaran atau jumlah kegiatan.

Program dapat menghasilkan data yang membantu perusahaan menjawab pertanyaan yang lebih penting:

Apa perubahan yang terjadi karena investasi sosial perusahaan?

Pertanyaan tersebut semakin penting ketika perusahaan ingin menghubungkan aktivitas CSR dengan ESG dan sustainability strategy.

ESG Bukan Sekadar Kepatuhan

Salah satu kesalahan yang masih sering terjadi adalah melihat ESG hanya sebagai kebutuhan compliance.

Padahal, informasi keberlanjutan dapat memberikan manfaat strategis bagi perusahaan.

Data ESG yang baik dapat membantu perusahaan:

  • mengidentifikasi risiko;
  • menemukan peluang bisnis;
  • meningkatkan efisiensi;
  • memperkuat hubungan dengan stakeholder;
  • meningkatkan kredibilitas perusahaan;
  • mendukung akses terhadap pembiayaan;
  • serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

OJK sendiri menempatkan keuangan berkelanjutan sebagai kerangka yang mencakup penerapan prinsip keberlanjutan, manajemen risiko sosial dan lingkungan, tata kelola, komunikasi yang informatif, inklusivitas, serta kolaborasi. POJK 51/2017 juga telah mengatur kewajiban sustainability report bagi LJK, emiten, dan perusahaan publik serta pelaksanaan TJSL.

Dengan demikian, ESG seharusnya dipandang sebagai bagian dari business resilience, bukan hanya sebagai kebutuhan komunikasi perusahaan.

2026 Adalah Waktu yang Tepat untuk Mulai Bersiap

Perubahan menuju pelaporan keberlanjutan yang lebih terstruktur tidak terjadi dalam satu malam.

Perusahaan membutuhkan waktu untuk membangun data, sistem, kapasitas SDM, tata kelola, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Terlebih lagi, IAI pada Agustus 2026 masih terus mengembangkan panduan berbasis industri untuk mendukung kesiapan entitas dan ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia. DSK IAI juga telah mengesahkan beberapa draf eksposur pada Juli dan Agustus 2026 untuk melengkapi dan mengubah persyaratan PSPK 1 dan PSPK 2.

Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem sustainability disclosure di Indonesia masih terus berkembang.

Karena itu, perusahaan tidak perlu menunggu seluruh regulasi selesai untuk mulai berbenah.

Mulai dari data yang sudah tersedia. Identifikasi kesenjangan. Bangun baseline. Perkuat pengukuran dampak. Kemudian integrasikan semuanya ke dalam strategi keberlanjutan perusahaan.

Saatnya Membangun ESG yang Terukur

Pelaporan ESG yang kredibel tidak dimulai ketika laporan ditulis.

Ia dimulai jauh sebelumnya, ketika perusahaan menentukan isu material, mengumpulkan data, menjalankan program, mengukur kinerja, mengevaluasi dampak, dan memastikan setiap informasi memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah perusahaan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi antara CSR, ESG, sustainability strategy, monitoring & evaluation, dan impact measurement.

Sinergi Indonesia membantu perusahaan merancang dan mengelola inisiatif keberlanjutan secara lebih terstruktur, mulai dari social assessment, stakeholder mapping, perencanaan program CSR/TJSL, monitoring & evaluation, pengukuran dampak sosial, hingga penyusunan strategi dan pelaporan keberlanjutan.

Jangan menunggu kewajiban pelaporan menjadi semakin kompleks.

Bangun sistem ESG perusahaan Anda sejak sekarang.

Hubungi Sinergi Indonesia untuk mendiskusikan kebutuhan CSR, ESG, dan sustainability perusahaan Anda.

Sinergi Indonesia
Turning Sustainability Initiatives into Measurable Impact.

Sumber

  • Otoritas Jasa Keuangan, Konsultasi Publik atas Perubahan POJK 51/2017, 12 Februari 2026.
  • Otoritas Jasa Keuangan, POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
  • Ikatan Akuntan Indonesia, DSK IAI Sahkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan: PSPK 1 dan PSPK 2, 2 Juli 2025.
  • Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Pengungkapan Keberlanjutan Efektif Per 1 Januari 2027, 26 Juni 2025.
  • Ikatan Akuntan Indonesia, SPK Update, perkembangan Standar Pengungkapan Keberlanjutan, Agustus 2026.
87% Emiten BEI Telah Rilis Laporan Keberlanjutan ESG

87% Emiten BEI Telah Rilis Laporan Keberlanjutan ESG

Blog, News·

Transparansi dan tanggung jawab terhadap isu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG – Environmental, Social, and Governance) kini telah mengalami evolusi fundamental. Praktik ESG bukan lagi sekadar pelengkap kosmetik perusahaan, jargon pemasaran, atau inisiatif filantropi periferal. Saat ini, kerangka kerja ESG telah menjadi tulang punggung strategi keberlanjutan bisnis, manajemen risiko tingkat tinggi, dan indikator utama daya saing di kancah pasar modal nasional maupun global.

Pada pertengahan Agustus 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis data yang memperlihatkan pergeseran paradigma yang sangat masif di ekosistem bisnis dan investasi nasional. Tercatat, sebanyak 87% dari total 962 perusahaan terbuka (emiten) yang melantai di BEI kini telah memiliki dan merilis Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) secara rutin. Angka ini merepresentasikan lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melainkan sebuah kesadaran kolektif dari dunia korporasi bahwa pelaporan ESG adalah medium komunikasi paling strategis untuk menunjukkan ketahanan dan nilai jangka panjang perusahaan kepada investor, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas.

Membedah Data BEI: Mengapa Transparansi Menjadi Harga Mati?

Lonjakan partisipasi emiten dalam menyusun Laporan Keberlanjutan tidak terjadi di ruang hampa. Ada beberapa dorongan sistemik yang memaksa perusahaan untuk bertransformasi. Pertama, regulasi yang semakin ketat, terutama melalui mandat POJK 51/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Kedua, tuntutan dari rantai pasok global. Perusahaan multinasional kini mewajibkan mitra lokal mereka untuk mematuhi standar emisi karbon dan standar ketenagakerjaan yang ketat.

Ketiga, dan yang paling signifikan, adalah tekanan dari komunitas investor. Investor institusional saat ini menggunakan lensa ESG untuk menyaring portofolio investasi mereka. Perusahaan yang mengabaikan dampak kerusakan lingkungan hidup, abai terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar operasional, atau memiliki tata kelola dewan direksi yang buruk, dinilai memiliki risiko tinggi (high-risk). Akibatnya, mereka akan kesulitan mengakses pendanaan modal, tertutup dari peluang green financing, dan rentan terhadap boikot konsumen.

Kredibilitas Pelaporan dan Perang Melawan Greenwashing

Meskipun secara kuantitas tingkat pelaporan meningkat drastis hingga menyentuh angka 87%, tantangan sesungguhnya terletak pada kualitas, kedalaman, dan akurasi data yang disajikan di dalam laporan tersebut. Menariknya, dari ratusan emiten yang telah mempublikasikan laporannya, BEI mencatat ada 120 perusahaan yang mengambil langkah progresif dengan melakukan verifikasi atau assurance atas laporan keberlanjutan mereka melalui pihak ketiga yang independen.

Proses assurance ini menjadi pilar kredibilitas yang sangat krusial di tengah meningkatnya skeptisisme publik dan regulator terhadap praktik greenwashing. Greenwashing adalah taktik manipulatif di mana perusahaan mengklaim diri mereka ramah lingkungan atau bertanggung jawab secara sosial melalui kampanye pemasaran, padahal realitas operasional mereka jauh dari prinsip keberlanjutan.

Validasi dari auditor independen memberikan jaminan mutlak bahwa kerangka kerja ESG yang dinarasikan perusahaan benar-benar diimplementasikan. Angka penurunan emisi yang dilaporkan, jumlah kelompok rentan yang diberdayakan, hingga struktur kepatuhan antikorupsi yang dijalankan terbukti memiliki rekam jejak data yang dapat dipertanggungjawabkan (traceable and verifiable).

Menghubungkan Niat Baik dengan Metrik Terukur di Lapangan

Bagi sebagian besar perusahaan, merangkum inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ke dalam satu Laporan Keberlanjutan standar ESG sering kali menjadi titik buta (blind spot). Kesalahan paling umum yang sering ditemukan dalam laporan keberlanjutan perusahaan adalah kecenderungan untuk terjebak pada penghitungan output semata.

Perusahaan sering kali dengan bangga melaporkan “Berapa banyak bibit pohon yang didonasikan” atau “Berapa ratus sembako yang dibagikan”. Padahal, laporan keberlanjutan yang sesungguhnya menuntut pengukuran outcome (hasil jangka menengah) dan impact (dampak jangka panjang). Misalnya, dalam program konservasi lingkungan di pesisir, investor tidak hanya ingin tahu berapa bibit mangrove yang ditanam. Mereka ingin melihat laporan komprehensif mengenai tingkat kelangsungan hidup (survival rate) mangrove tersebut, dampaknya terhadap pencegahan abrasi pesisir secara spesifik, hingga bagaimana restorasi ekosistem tersebut menciptakan mata pencaharian alternatif bagi kelompok nelayan lokal melalui ekowisata.

Metodologi Presisi: Kerangka Kerja Pengelolaan Program Keberlanjutan

Untuk menghasilkan Laporan Keberlanjutan yang berbobot dan terhindar dari bias, perusahaan—termasuk entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki mandat kuat dalam pengembangan masyarakat—harus mulai mengadopsi metodologi yang secara ketat digerakkan oleh data (data-driven methodologies). Ada serangkaian tahapan saintifik dan terstruktur yang harus dilalui perusahaan sebelum pada akhirnya data tersebut layak masuk ke dalam halaman Laporan Keberlanjutan:

1. Pemetaan Sosial (Social Mapping) yang Komprehensif

Fondasi dari segala program CSR dan keberlanjutan yang sukses adalah pemahaman yang mendalam tentang bentang sosial masyarakat. Sebelum sebuah program dirancang, perusahaan wajib melakukan riset lapangan untuk mendapatkan baseline data. Ini mencakup analisis demografi, pemetaan aktor dan pemangku kepentingan kunci, identifikasi kelompok rentan, hingga analisis potensi konflik dan sumber daya lokal. Social mapping memastikan bahwa intervensi perusahaan dirancang berdasarkan kebutuhan nyata (needs-based) untuk menyelesaikan akar permasalahan, bukan berdasarkan asumsi atau kehendak sepihak dari manajemen pusat.

2. Desain Intervensi dan Pembuatan Dashboard KPI CSR

Setelah data lapangan terkumpul, tahapan selanjutnya adalah merancang arsitektur program yang memiliki Indikator Kinerja Utama (KPI) yang spesifik, terukur, dan relevan dengan bisnis inti perusahaan. Dalam praktiknya, desain program ini harus terintegrasi ke dalam dashboard pemantauan yang memungkinkan tracking secara real-time. Keberadaan dashboard ini vital agar pengelola program, baik di tingkat tapak maupun manajerial, dapat meninjau capaian target bulanan dan melakukan manuver strategi jika sebuah intervensi meleset dari proyeksi awal.

3. Kuantifikasi Dampak melalui Social Return on Investment (SROI)

Bagaimana cara perusahaan membuktikan kepada para pemegang saham bahwa dana CSR yang disalurkan bukanlah beban pengeluaran (cost center), melainkan sebuah investasi? Bahasa universal yang paling dipahami oleh jajaran direksi dan investor adalah angka dan rasio finansial. Di sinilah pendekatan metodologi Social Return on Investment (SROI) memainkan peranan kunci.

SROI memungkinkan perusahaan untuk memonetisasi nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi yang tercipta dari sebuah program. Pendekatan valuasi ini sangat fleksibel dan dapat diadaptasi sesuai dengan kompleksitas program perusahaan.

  • Paket SROI Basic: Sangat cocok untuk proyek CSR jangka pendek atau kepatuhan dasar, memberikan gambaran rasio dampak awal.

  • Paket SROI Standard: Ideal untuk evaluasi program tahunan, memberikan insight mendalam tentang perubahan yang dialami penerima manfaat secara reguler.

  • Paket SROI Advance: Dirancang khusus untuk intervensi strategis multi-tahun yang kompleks (seperti pemberdayaan sentra UMKM terpadu, transformasi desa wisata, atau restorasi ekosistem skala besar). Evaluasi tingkat lanjut ini memberikan analisis komprehensif mengenai deadweight, displacement, dan drop-off sehingga nilai rasio investasi yang dihasilkan benar-benar murni dan akurat.

Melalui metodologi SROI, Laporan Keberlanjutan perusahaan akan mampu menyatakan secara tegas: “Untuk setiap Rp 1 yang diinvestasikan pada program pemberdayaan masyarakat ini, perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah sosial dan ekonomi sebesar Rp 4,5 bagi komunitas.” Kalimat inilah yang dicari oleh pemeringkat ESG global.

Sinergi Lintas Sektor: Menggerakkan BUMN dan Ekosistem Korporasi

Di Indonesia, diskursus mengenai ESG dan Laporan Keberlanjutan tidak bisa dilepaskan dari peran krusial BUMN. Sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional, BUMN tidak hanya dituntut untuk mencetak profit (dividen), tetapi juga menjalankan fungsi agent of development. Transformasi program TJSL BUMN yang kini semakin diarahkan pada penciptaan Creating Shared Value (CSV) sangat sejalan dengan prinsip ESG.

Ketika BUMN dan perusahaan swasta bersinergi—merangkul masyarakat lokal, menggandeng akademisi, dan berkolaborasi dengan pakar lingkungan spesifik (misalnya ahli terumbu karang atau konservasi mangrove)—maka dampak yang dihasilkan akan jauh lebih masif. Program-program yang dikerjakan secara kolaboratif inilah yang pada akhirnya menjadi materi narasi paling kuat dan bernilai tinggi saat dituangkan ke dalam Laporan Keberlanjutan tahunan, membuktikan bahwa perusahaan tidak beroperasi secara terisolasi.

Siapkah Perusahaan Anda Naik Kelas di Ekosistem Pasar Modal?

Memasuki era keterbukaan informasi yang semakin ketat, perusahaan yang gagal merumuskan, mengeksekusi, dan melaporkan strategi keberlanjutan mereka secara transparan akan tertinggal. Memiliki Laporan Keberlanjutan yang disusun dengan riset yang solid, pemetaan yang presisi, intervensi yang inovatif, dan penghitungan dampak yang terkuantifikasi bukanlah sekadar buku laporan akhir tahun. Itu adalah aset tak berwujud (intangible asset) yang akan melipatgandakan reputasi, memitigasi risiko penolakan sosial, dan mendongkrak valuasi perusahaan di mata publik internasional.

Tingkatkan Kualitas Program dan Laporan Keberlanjutan Anda Bersama Sinergi Indonesia

Menyusun strategi keberlanjutan dan melaporkannya sesuai dengan standar global (seperti GRI, SASB, atau TCFD) bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan secara instan atau sekadar menyerahkan tugas ini kepada departemen komunikasi semata. Diperlukan keahlian teknis spesifik, instrumen analitik, dan kerangka metodologi yang ketat untuk menerjemahkan setiap aktivitas di lapangan menjadi nilai keberlanjutan yang terukur secara korporat.

Sinergi Indonesia hadir sebagai mitra strategis dan konsultan ahli yang secara khusus mendedikasikan diri pada tata kelola CSR dan Sustainability terintegrasi. Kami memiliki rekam jejak panjang dalam mendampingi berbagai entitas korporasi berskala nasional, termasuk mendampingi berbagai institusi BUMN terkemuka, dalam merumuskan program TJSL yang berdampak tinggi.

Kami menyediakan layanan konsultasi ujung-ke-ujung (end-to-end) yang dirancang secara khusus (tailor-made) untuk memastikan perjalanan keberlanjutan perusahaan Anda berada di standar tertinggi:

  • Penyusunan Social Mapping & Analisis Pemangku Kepentingan: Menggali insight langsung dari lapangan untuk memastikan setiap intervensi CSR Anda tepat sasaran, berbasis kebutuhan nyata, dan bebas dari asumsi.

  • Pengembangan & Desain Dashboard KPI Program CSR: Membantu tim Anda dalam menyusun struktur pelaporan performa program yang objektif, visual, dan mudah dipantau secara berkala.

  • Asesmen Social Return on Investment (SROI): Tim kami menyediakan paket layanan SROI (Basic, Standard, Advance) yang siap disesuaikan dengan skala prioritas dan kompleksitas investasi sosial perusahaan Anda, mengubah narasi naratif menjadi rasio ekonomi yang solid.

  • Desain Komunikasi & Pendampingan Laporan Keberlanjutan: Kami mengawal proses penyusunan laporan keberlanjutan Anda, memastikan data lapangan tersaji dengan visualisasi presentasi (pitch deck maupun laporan publik) yang profesional, memukau, dan yang terpenting: menjauhkan perusahaan Anda dari segala risiko greenwashing.

Jangan biarkan rekam jejak kebaikan, investasi sosial, dan inisiatif konservasi lingkungan perusahaan Anda luput dari pandangan investor dan publik hanya karena kendala dalam manajemen data dan pelaporan. Saatnya beralih dari niat baik menuju dampak yang terukur secara presisi.

Mari rancang program sosial yang berdampak nyata, susun Laporan Keberlanjutan yang tak terbantahkan kredibilitasnya, dan bangun warisan keberlanjutan (sustainability legacy) perusahaan Anda bersama tim kami.

Konsultan CSR: Peran Strategis untuk Keberlanjutan Perusahaan

Konsultan CSR: Peran Strategis untuk Keberlanjutan Perusahaan

Blog, News·

Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks. Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah, persoalan sampah terus menjadi tantangan di berbagai daerah, sementara masyarakat di banyak wilayah juga menghadapi persoalan ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, dan ketahanan terhadap bencana.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat. Perusahaan juga memiliki peran penting untuk mengambil bagian dalam penyelesaian persoalan sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.

Di sinilah Konsultan CSR memiliki peran strategis.

Perusahaan membutuhkan lebih dari sekadar kegiatan sosial yang bersifat seremonial. Dibutuhkan strategi yang mampu menghubungkan kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungan, tujuan perusahaan, serta target keberlanjutan ke dalam sebuah program yang terencana dan terukur.

Dengan pendekatan yang tepat, CSR bukan hanya tentang memberikan bantuan. CSR dapat menjadi instrumen untuk menciptakan perubahan sosial, memperkuat hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan, mengelola risiko sosial dan lingkungan, serta menciptakan dampak jangka panjang.

Indonesia Sedang Menghadapi Tantangan Sosial dan Lingkungan yang Semakin Kompleks

Beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa persoalan sosial dan lingkungan di Indonesia semakin saling berkaitan.

Karhutla, misalnya, tidak hanya menjadi persoalan kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, produktivitas ekonomi, hingga sumber penghidupan masyarakat.

Pada Agustus 2026, BNPB masih melaporkan kejadian karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Laporan BNPB pada 15 dan 16 Agustus 2026, misalnya, mencatat bahwa kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di beberapa daerah. Bahkan salah satu kejadian di Kabupaten Sragen dilaporkan dipicu oleh pembakaran sampah yang tidak terkendali.

Kondisi tersebut memperlihatkan satu hal penting: persoalan lingkungan hampir selalu memiliki dimensi sosial.

Ketika lingkungan mengalami kerusakan, masyarakat yang berada di sekitarnya sering menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya.

Hal yang sama berlaku pada persoalan sampah, degradasi lingkungan, keterbatasan akses ekonomi, hingga ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Karena itu, perusahaan perlu mulai melihat CSR dengan perspektif yang lebih luas.

CSR Tidak Lagi Cukup Sekadar Memberikan Bantuan

CSR pada masa lalu sering kali identik dengan kegiatan seperti pemberian bantuan sosial, santunan, pembangunan fasilitas, atau kegiatan seremonial bersama masyarakat.

Kegiatan tersebut tetap memiliki nilai. Namun, tantangan pembangunan saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih strategis.

Perusahaan perlu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar:

Apa masalah utama masyarakat di sekitar perusahaan?

Mengapa masalah tersebut terjadi?

Apa bentuk intervensi yang paling relevan?

Siapa saja pihak yang perlu dilibatkan?

Perubahan apa yang ingin dicapai?

Bagaimana dampaknya dapat diukur?

Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, perusahaan berisiko menjalankan program yang terlihat baik secara aktivitas, tetapi belum tentu memberikan dampak yang berarti.

Di sinilah kebutuhan terhadap Konsultan CSR menjadi semakin relevan.

Seorang konsultan tidak hanya membantu perusahaan menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan, tetapi membantu melihat persoalan dari perspektif yang lebih komprehensif, mulai dari kondisi masyarakat, stakeholder, risiko sosial, potensi wilayah, hingga peluang keberlanjutan program.

Mengapa Perusahaan Membutuhkan Konsultan CSR?

Tidak semua perusahaan memiliki sumber daya internal yang cukup untuk melakukan seluruh proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program CSR.

Tim CSR mungkin memiliki pemahaman terhadap bisnis perusahaan, tetapi belum tentu memiliki kapasitas yang sama dalam melakukan social mapping, community development, participatory assessment, impact measurement, atau stakeholder engagement.

Sebaliknya, organisasi yang memiliki pengalaman di bidang sosial belum tentu memahami kebutuhan perusahaan dan bagaimana menerjemahkannya ke dalam strategi CSR yang selaras dengan bisnis.

Konsultan CSR hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut.

Konsultan dapat membantu perusahaan melihat program CSR bukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, peran tersebut juga semakin penting karena kerangka tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah memiliki landasan regulasi.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Artinya, perusahaan tidak hanya membutuhkan komitmen untuk menjalankan CSR, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk mengelolanya secara bertanggung jawab.

Konsultan CSR Membantu Perusahaan Memahami Masyarakat

Salah satu fondasi terpenting dalam CSR adalah pemahaman terhadap masyarakat.

Program yang dirancang tanpa memahami kondisi masyarakat berisiko menjadi program yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Misalnya, perusahaan ingin menjalankan program pemberdayaan ekonomi di sebuah desa. Tanpa pemetaan sosial, perusahaan mungkin langsung memberikan pelatihan UMKM.

Namun, setelah dilakukan assessment, bisa saja ditemukan bahwa persoalan utama masyarakat bukan kurangnya pelatihan, melainkan akses pasar, keterbatasan modal, kualitas produk, infrastruktur, atau kelembagaan kelompok yang belum kuat.

Intervensinya tentu akan berbeda.

Karena itu, proses seperti social mapping, needs assessment, stakeholder mapping, dan baseline study menjadi penting sebelum perusahaan menentukan bentuk program.

Melalui pendekatan tersebut, perusahaan dapat memahami:

  • kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
  • kelompok rentan dan kelompok prioritas;
  • potensi serta aset masyarakat;
  • permasalahan utama di wilayah;
  • stakeholder yang memiliki pengaruh;
  • potensi konflik atau risiko sosial;
  • peluang kolaborasi;
  • serta kebutuhan intervensi jangka pendek dan jangka panjang.

Dengan data tersebut, keputusan CSR tidak lagi hanya berdasarkan asumsi.

Konsultan CSR Membantu Merancang Program yang Tepat Sasaran

Setelah memahami kondisi masyarakat, tahap berikutnya adalah menerjemahkan temuan lapangan menjadi desain program.

Program CSR yang baik seharusnya memiliki hubungan yang jelas antara:

Masalah → Intervensi → Output → Outcome → Impact

Sebagai contoh, jika masalah yang ditemukan adalah rendahnya pendapatan masyarakat dan ketergantungan terhadap aktivitas ekonomi yang berisiko terhadap lingkungan, perusahaan dapat merancang program pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan.

Intervensinya dapat berupa pengembangan UMKM, agroforestri, pengelolaan sampah, ekowisata, pertanian berkelanjutan, atau usaha berbasis potensi lokal.

Namun, bentuk program harus disesuaikan dengan konteks wilayah.

Tidak ada satu model CSR yang dapat diterapkan secara sama di seluruh Indonesia.

Program yang berhasil di Jawa belum tentu sesuai diterapkan di Kalimantan. Program yang berhasil di wilayah perkotaan belum tentu relevan untuk desa pesisir.

Karena itu, context matters.

Konsultan CSR yang baik seharusnya mampu menerjemahkan data sosial menjadi desain program yang relevan dengan karakteristik masyarakat dan kebutuhan perusahaan.

Dari Program Sosial Menjadi Strategi Keberlanjutan

CSR juga semakin erat kaitannya dengan konsep keberlanjutan dan ESG.

Perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk menunjukkan bahwa mereka melakukan kegiatan sosial, tetapi juga semakin perlu memahami bagaimana aktivitas bisnis mereka berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan.

Program CSR dapat menjadi bagian dari strategi tersebut.

Environmental

Perusahaan dapat mendukung program seperti konservasi lingkungan, rehabilitasi ekosistem, pengelolaan sampah, penanaman mangrove, perlindungan keanekaragaman hayati, efisiensi sumber daya, hingga peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat.

Social

Program dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM, peningkatan kapasitas masyarakat, perlindungan kelompok rentan, dan pengembangan komunitas.

Governance

Perusahaan perlu memastikan bahwa program memiliki tata kelola yang jelas, indikator keberhasilan, dokumentasi, monitoring, evaluasi, serta mekanisme pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, CSR tidak lagi berdiri di luar strategi perusahaan.

CSR dapat menjadi bagian dari bagaimana perusahaan membangun hubungan dengan stakeholder dan menciptakan nilai jangka panjang.

Tantangan CSR yang Sering Dihadapi Perusahaan

Meskipun banyak perusahaan telah memiliki program CSR, pelaksanaannya tidak selalu mudah.

Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain:

1. Program Tidak Berbasis Data

Program dirancang berdasarkan asumsi internal perusahaan tanpa melakukan pemetaan kondisi masyarakat secara memadai.

2. Terlalu Berorientasi pada Aktivitas

Keberhasilan hanya diukur dari jumlah kegiatan, peserta, bantuan yang disalurkan, atau dokumentasi kegiatan.

Padahal, indikator tersebut lebih banyak menggambarkan output, bukan perubahan yang terjadi.

3. Program Tidak Berkelanjutan

Program berjalan selama satu tahun anggaran dan berhenti ketika anggaran selesai.

Padahal, perubahan sosial membutuhkan proses yang lebih panjang.

4. Minim Monitoring dan Evaluasi

Perusahaan tidak memiliki sistem untuk mengetahui apakah program benar-benar memberikan perubahan bagi masyarakat.

5. Kurangnya Integrasi dengan Strategi Perusahaan

CSR berjalan sebagai unit yang terpisah dari strategi bisnis, sustainability, stakeholder management, dan risk management perusahaan.

6. Kesulitan Mengukur Dampak

Perusahaan dapat mengetahui berapa banyak uang yang dikeluarkan dan berapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi tidak selalu dapat menjelaskan perubahan yang dihasilkan.

Persoalan-persoalan tersebut merupakan alasan mengapa perusahaan perlu mempertimbangkan penggunaan jasa Konsultan CSR profesional.

Bagaimana Memilih Konsultan CSR yang Tepat?

Memilih konsultan CSR tidak seharusnya hanya berdasarkan harga penawaran.

Perusahaan perlu melihat beberapa aspek penting.

1. Memiliki Pemahaman Sosial yang Kuat

Konsultan harus mampu memahami masyarakat, bukan hanya memahami konsep CSR.

Kemampuan melakukan social assessment, community development, stakeholder engagement, dan analisis sosial merupakan fondasi penting.

2. Memiliki Pengalaman Lapangan

CSR pada akhirnya dijalankan di lapangan.

Karena itu, pengalaman mengelola program di berbagai karakteristik wilayah dan masyarakat menjadi nilai penting.

3. Mampu Mengintegrasikan CSR dan ESG

Konsultan yang baik tidak hanya menawarkan kegiatan sosial, tetapi mampu menghubungkan program dengan sustainability dan tujuan strategis perusahaan.

4. Memiliki Pendekatan Berbasis Data

Setiap program idealnya memiliki dasar yang jelas, mulai dari baseline, indikator, target, hingga mekanisme evaluasi.

5. Mampu Mengukur Dampak

Program CSR perlu bergerak dari sekadar mengukur output menuju outcome dan impact.

Jika diperlukan, perusahaan juga dapat menggunakan pendekatan seperti Social Return on Investment atau SROI untuk memahami nilai sosial yang dihasilkan dari sebuah program.

6. Memiliki Kemampuan Implementasi

Konsultan yang hanya mampu membuat dokumen belum tentu mampu mengelola kompleksitas implementasi di lapangan.

Karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan konsultan yang memiliki kemampuan end-to-end, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Sinergi Indonesia: Konsultan CSR Berbasis Data dan Dampak

Di tengah kebutuhan tersebut, Sinergi Indonesia hadir sebagai mitra bagi perusahaan yang ingin mengembangkan CSR, TJSL, dan program pemberdayaan masyarakat secara lebih strategis.

Sinergi Indonesia memposisikan CSR bukan sekadar sebagai kegiatan filantropi, tetapi sebagai proses untuk menciptakan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pendekatan Sinergi Indonesia mencakup proses dari hulu hingga hilir, mulai dari social mapping, stakeholder mapping, needs assessment, perancangan program, implementasi, pendampingan masyarakat, monitoring dan evaluation, hingga impact measurement.

Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan memiliki fondasi yang lebih kuat sebelum mengambil keputusan mengenai program CSR.

Sinergi Indonesia juga telah mengembangkan pengalaman dalam berbagai program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, lingkungan, UMKM, pendidikan, serta pengembangan komunitas. Portofolio dan layanan yang ditampilkan Sinergi Indonesia mencakup kerja sama dengan BUMN maupun perusahaan dalam pengembangan program sosial dan lingkungan.

Mengapa Sinergi Indonesia?

Memilih Konsultan CSR berarti memilih partner yang akan ikut menentukan bagaimana sebuah perusahaan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Karena itu, Sinergi Indonesia membawa beberapa pendekatan utama:

Berbasis Data

Program dimulai dari pemahaman terhadap kondisi masyarakat dan wilayah, bukan sekadar asumsi.

Berbasis Kebutuhan

Intervensi dirancang berdasarkan permasalahan dan potensi masyarakat agar program memiliki relevansi yang lebih tinggi.

Berorientasi Dampak

Keberhasilan tidak hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan, tetapi dari perubahan yang dihasilkan.

Kolaboratif

Program dikembangkan dengan melibatkan perusahaan, masyarakat, pemerintah, komunitas, dan stakeholder terkait.

Berkelanjutan

Program diarahkan agar manfaatnya dapat terus berkembang dan tidak berhenti ketika kegiatan selesai.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip Sinergi Indonesia bahwa CSR perlu relevan, terukur, dan berkelanjutan.

Saatnya Perusahaan Take Action

Berbagai persoalan sosial dan lingkungan di Indonesia tidak akan selesai hanya dengan menunggu pemerintah bekerja.

Perusahaan memiliki sumber daya, jaringan, teknologi, pengetahuan, serta kapasitas untuk menjadi bagian dari solusi.

Namun, kontribusi tersebut perlu diarahkan dengan strategi yang tepat.

Memberikan bantuan ketika bencana terjadi memang penting.

Tetapi mencegah risiko, memperkuat kapasitas masyarakat, membangun sumber penghidupan yang berkelanjutan, dan menjaga lingkungan dalam jangka panjang memiliki nilai yang jauh lebih besar.

CSR yang baik bukan tentang seberapa besar perusahaan mengeluarkan dana. CSR yang baik adalah tentang seberapa besar perubahan yang dapat diciptakan dari sumber daya tersebut.

Karena itu, perusahaan membutuhkan lebih dari sekadar pelaksana kegiatan.

Perusahaan membutuhkan Konsultan CSR yang mampu memahami persoalan, membaca data, merancang strategi, mengelola implementasi, dan mengukur dampak.

Wujudkan CSR yang Lebih Strategis Bersama Sinergi Indonesia

Tantangan sosial dan lingkungan Indonesia akan terus berkembang.

Perusahaan yang ingin bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan perlu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta memastikan bahwa aktivitas bisnisnya memberikan nilai yang lebih luas bagi lingkungan dan stakeholder.

Sinergi Indonesia siap menjadi partner perusahaan dalam merancang dan mengimplementasikan program CSR dan TJSL yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Mulai dari social mapping hingga impact measurement, kami membantu perusahaan mengubah CSR dari sekadar kegiatan menjadi strategi yang menghasilkan dampak.

Saatnya take action. Saatnya menciptakan dampak yang lebih berarti.

Konsultasikan Program CSR Anda Bersama Sinergi Indonesia

Apakah perusahaan Anda sedang mencari Konsultan CSR untuk merancang program sosial, lingkungan, pemberdayaan masyarakat, atau TJSL?

Hubungi Sinergi Indonesia dan diskusikan kebutuhan program Anda bersama tim kami.

Konsultasikan program CSR bersama Sinergi Indonesia

Kebakaran Hutan Kalimantan 2026 dan Peran CSR Perusahaan

Kebakaran Hutan Kalimantan 2026 dan Peran CSR Perusahaan

Blog, News·

Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius di Kalimantan pada 2026. Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kalimantan menghadapi peningkatan risiko kebakaran yang tidak hanya mengancam ekosistem hutan dan lahan gambut, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah terdampak.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla diperkirakan mencapai puncaknya pada periode Agustus hingga September 2026. Wilayah dengan risiko tinggi mencakup sejumlah provinsi di Sumatra dan Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai sekitar 48.889,69 hektare. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan luasan terbesar, yaitu sekitar 28.680,47 hektare.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan Kalimantan bukan persoalan yang dapat diselesaikan hanya melalui pemadaman api. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh melalui pencegahan, penguatan kapasitas masyarakat, perlindungan ekosistem, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.

Kondisi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan

Kebakaran di Kalimantan terjadi dalam konteks musim kemarau yang relatif kering. BMKG pada awal Agustus 2026 melaporkan bahwa sejumlah wilayah mengalami Hari Tanpa Hujan dalam durasi yang panjang. Kondisi tersebut terutama terjadi di beberapa bagian Kalimantan dan meningkatkan kerentanan vegetasi serta lahan terhadap kebakaran.

Pada saat yang sama, pemantauan citra satelit menunjukkan adanya sebaran asap di beberapa wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Asap dari kebakaran bahkan berpotensi bergerak melintasi batas wilayah hingga menuju Sarawak, Malaysia.

Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian besar. Pada 7 Agustus 2026, BNPB melaporkan penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya melalui kombinasi pemadaman darat dan water bombing menggunakan helikopter. Salah satu tantangan utama adalah karakteristik lahan gambut yang membuat proses pemadaman jauh lebih kompleks.

Karakteristik gambut menjadi persoalan tersendiri karena api dapat membakar lapisan organik di bawah permukaan tanah. Dengan demikian, kebakaran tidak selalu terlihat sebagai kobaran api besar di permukaan, tetapi dapat terus membara di dalam tanah dan kembali muncul ketika kondisi memungkinkan.

Situasi serupa juga menjadi perhatian di Kalimantan Tengah. BNPB meningkatkan penanganan karhutla melalui pemadaman darat dan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca, termasuk peningkatan armada serta fleksibilitas pelaksanaan operasi.

Mengapa Kebakaran Hutan Kalimantan Perlu Menjadi Perhatian Perusahaan?

Kebakaran hutan sering kali dipandang sebagai isu lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga konservasi. Padahal, dampaknya jauh lebih luas.

Ketika hutan dan lahan terbakar, masyarakat di sekitar wilayah terdampak dapat menghadapi berbagai konsekuensi, mulai dari gangguan kesehatan, terganggunya aktivitas pendidikan, menurunnya produktivitas ekonomi, hingga kerusakan sumber penghidupan yang bergantung pada lingkungan.

Pemerintah sendiri telah menempatkan dampak karhutla sebagai persoalan lintas sektor. Dalam rapat koordinasi pada Agustus 2026, pemerintah membahas dampak karhutla terhadap kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. Kementerian Kehutanan juga menyampaikan bahwa kondisi karhutla 2026 perlu mendapat perhatian serius. Hingga Juli 2026, luas kebakaran yang tercatat mencapai sekitar 202.004 hektare, dengan sekitar 57 persen berada di kawasan hutan dan 43 persen di area penggunaan lain.

Kondisi tersebut membuat perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki wilayah operasional atau rantai pasok di kawasan rawan karhutla, perlu melihat isu ini sebagai bagian dari pengelolaan risiko sosial dan lingkungan.

Bagi perusahaan, keterlibatan dalam penanganan karhutla juga dapat menjadi bagian dari strategi CSR, TJSL, dan ESG yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

CSR Tidak Harus Menunggu Bencana Terjadi

Salah satu kesalahan dalam merancang program CSR lingkungan adalah terlalu berfokus pada respons setelah bencana terjadi.

Ketika kebakaran sudah meluas, ruang intervensi perusahaan menjadi lebih terbatas. Bantuan air bersih, masker, logistik, atau dukungan pemadaman memang penting, tetapi sifatnya cenderung responsif dan jangka pendek.

Pendekatan CSR yang lebih strategis seharusnya dimulai jauh sebelum kebakaran terjadi.

Perusahaan dapat berkontribusi melalui program pencegahan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Misalnya dengan membangun sistem kesiapsiagaan berbasis masyarakat, meningkatkan pengetahuan mengenai pencegahan kebakaran, mendukung patroli lingkungan, menyediakan sarana pemantauan titik api, hingga memperkuat sumber penghidupan alternatif masyarakat agar tidak bergantung pada praktik yang berisiko terhadap lingkungan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip program CSR dan TJSL berbasis kebutuhan masyarakat. Program yang tepat sasaran perlu diawali dengan identifikasi masalah, pemetaan sosial, serta pemahaman terhadap kondisi dan potensi masyarakat setempat.

Bentuk Program CSR untuk Mitigasi Kebakaran Hutan

Perusahaan memiliki berbagai pilihan intervensi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat, dan sektor bisnis.

1. Edukasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat

Program dapat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mencegah dan merespons kebakaran.

Kegiatannya dapat berupa pelatihan pencegahan karhutla, simulasi keadaan darurat, edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan, pembentukan kelompok masyarakat peduli api, hingga penyusunan sistem pelaporan dini.

Program seperti ini tidak hanya memberikan bantuan, tetapi membangun kemampuan masyarakat agar mampu melakukan mitigasi secara mandiri.

2. Penguatan Sistem Deteksi Dini

Deteksi dini menjadi salah satu elemen penting dalam pencegahan kebakaran agar titik api dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Perusahaan dapat mendukung penyediaan peralatan pemantauan, sistem komunikasi, fasilitas patroli, maupun pengembangan mekanisme pelaporan berbasis masyarakat.

Intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan kapasitas lokal sehingga tidak berhenti pada pemberian perangkat, tetapi juga memastikan adanya sumber daya manusia yang mampu menggunakannya.

3. Restorasi dan Perlindungan Ekosistem Gambut

Wilayah gambut membutuhkan pendekatan khusus karena memiliki karakteristik hidrologis dan ekologis yang berbeda dengan lahan mineral.

Program CSR dapat diarahkan pada pemulihan ekosistem, pengelolaan tata air, revegetasi, perlindungan kawasan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan.

Namun, program restorasi tidak cukup dilakukan melalui penanaman pohon semata. Perusahaan perlu memahami kondisi ekosistem dan faktor penyebab degradasinya terlebih dahulu agar intervensi yang dilakukan benar-benar relevan.

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Aspek ekonomi juga penting dalam mitigasi kebakaran.

Masyarakat yang memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan akan memiliki lebih banyak pilihan dalam mengelola sumber daya alam. Karena itu, program pemberdayaan UMKM, pertanian berkelanjutan, agroforestri, pengembangan produk lokal, maupun usaha berbasis hasil hutan bukan kayu dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Dengan demikian, program lingkungan tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Program Desa Tangguh Bencana

Perusahaan juga dapat mengembangkan program berbasis desa yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan kesiapsiagaan bencana.

Program dapat mencakup pemetaan risiko, pembentukan kelompok relawan, penyusunan rencana kontinjensi desa, pelatihan tanggap darurat, penguatan fasilitas dasar, hingga pengembangan sistem komunikasi kebencanaan.

Pendekatan berbasis desa penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan wilayah dan dapat menjadi aktor pertama dalam melakukan pencegahan serta respons awal.

CSR dan ESG: Dari Bantuan Menjadi Strategi Keberlanjutan

Kebakaran hutan Kalimantan juga relevan dalam konteks ESG.

Dari sisi Environmental, perusahaan dapat berkontribusi terhadap perlindungan ekosistem, pengurangan risiko kebakaran, konservasi keanekaragaman hayati, serta pemulihan lingkungan.

Dari sisi Social, perusahaan dapat memperkuat kapasitas masyarakat, melindungi sumber penghidupan, meningkatkan kesiapsiagaan, dan membantu mengurangi dampak sosial akibat bencana.

Sementara dari sisi Governance, perusahaan perlu memastikan bahwa program lingkungan memiliki perencanaan, indikator keberhasilan, mekanisme monitoring, dokumentasi, dan evaluasi yang jelas.

Dengan pendekatan tersebut, CSR tidak lagi sekadar kegiatan penyaluran bantuan, tetapi menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan.

Hal ini penting karena keberhasilan program TJSL tidak seharusnya hanya dinilai dari jumlah kegiatan atau anggaran yang terserap. Perusahaan perlu melihat perubahan yang dihasilkan, baik dalam bentuk output, outcome, maupun impact.

Kolaborasi Menjadi Kunci

Skala kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menunjukkan bahwa tidak ada satu pihak yang dapat menyelesaikan persoalan ini sendirian.

Pemerintah memiliki peran penting dalam kebijakan, penegakan hukum, mitigasi bencana, dan penanganan darurat. Masyarakat menjadi aktor utama dalam pencegahan di tingkat lokal. Lembaga swadaya masyarakat dan komunitas memiliki pengetahuan serta pengalaman lapangan. Sementara itu, perusahaan memiliki sumber daya, jaringan, teknologi, dan kapasitas pendanaan yang dapat memperkuat intervensi.

BNPB sendiri mendorong keterlibatan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, relawan, TNI, Polri, dan berbagai unsur lainnya dalam memperkuat pencegahan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutla.

Karena itu, program CSR perusahaan sebaiknya tidak berjalan secara terpisah. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, desa, komunitas, perguruan tinggi, organisasi lingkungan, maupun kelompok masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

Saatnya Perusahaan Mengambil Peran Lebih Strategis

Kebakaran hutan Kalimantan pada 2026 menjadi pengingat bahwa isu lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat dan keberlanjutan bisnis.

Perusahaan tidak harus menunggu sampai bencana terjadi untuk mengambil peran.

Melalui program CSR dan TJSL yang dirancang berdasarkan data dan kebutuhan lokal, perusahaan dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh, lingkungan yang lebih terjaga, dan sistem pencegahan yang lebih kuat.

Kuncinya adalah memastikan bahwa setiap intervensi memiliki tujuan yang jelas, melibatkan masyarakat, memiliki indikator keberhasilan, dan dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang.

Wujudkan Program CSR yang Berdampak Bersama Sinergi Indonesia

Sinergi Indonesia membantu perusahaan merancang dan mengimplementasikan program CSR dan TJSL yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan berbasis data, Sinergi Indonesia dapat membantu perusahaan mulai dari social mapping, need assessment, perancangan program, implementasi, monitoring dan evaluasi, hingga pengukuran dampak. Pendekatan end-to-end ini memungkinkan program CSR tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi dapat menghasilkan perubahan yang terukur bagi masyarakat dan lingkungan.

Untuk perusahaan yang ingin mengembangkan program lingkungan di wilayah rawan karhutla, Sinergi Indonesia dapat membantu menyusun intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat, serta tujuan keberlanjutan perusahaan.

Jangan biarkan CSR berhenti sebagai kegiatan seremonial. Jadikan kontribusi perusahaan sebagai bagian dari solusi untuk membangun masyarakat dan lingkungan yang lebih tangguh.

Konsultasikan program CSR dan TJSL bersama Sinergi Indonesia

TJSL 2026: Dari Charity Menuju Creating Shared Value

TJSL 2026: Dari Charity Menuju Creating Shared Value

Blog, CSR & TJSL, Insight, News·

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terus mengalami perubahan. Jika sebelumnya kegiatan sosial perusahaan banyak dilakukan dalam bentuk bantuan atau charity, kini pendekatannya mulai bergeser.

Perusahaan mulai mengembangkan program yang dapat menciptakan manfaat jangka panjang. Pendekatan ini juga semakin terlihat dalam praktik keberlanjutan perusahaan di Indonesia.

TJSL tidak lagi berdiri sendiri sebagai kegiatan sosial. Program TJSL mulai dihubungkan dengan strategi bisnis, ESG, kebutuhan masyarakat, dan penciptaan nilai bersama.

Pendekatan tersebut dikenal sebagai Creating Shared Value (CSV).

Apa Itu Creating Shared Value dalam TJSL?

Creating Shared Value atau CSV merupakan pendekatan yang berupaya menciptakan manfaat bagi perusahaan sekaligus masyarakat.

Artinya, program sosial tidak hanya dilihat dari jumlah bantuan yang diberikan. Perusahaan juga perlu melihat bagaimana program tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Pada saat yang sama, program perlu memiliki keterkaitan dengan keberlanjutan bisnis.

Dalam konteks TJSL perusahaan, pendekatan CSV dapat diterapkan dengan menghubungkan tiga hal:

  • kebutuhan masyarakat;
  • potensi dan kondisi wilayah; serta
  • strategi dan kepentingan jangka panjang perusahaan.

Dengan pendekatan tersebut, program TJSL dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Program juga memiliki peluang untuk terus berkembang dalam jangka panjang.

Mengapa Pendekatan Charity Mulai Bergeser?

Charity tetap memiliki tempat dalam kondisi tertentu. Bantuan sosial dan bantuan kebencanaan, misalnya, tetap penting bagi masyarakat yang membutuhkan.

Namun, charity memiliki keterbatasan jika menjadi satu-satunya pendekatan dalam program TJSL.

Bantuan yang diberikan satu kali dapat membantu menyelesaikan kebutuhan jangka pendek. Akan tetapi, bantuan tersebut belum tentu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi persoalan yang sama di masa depan.

Karena itu, perusahaan mulai membutuhkan pendekatan yang lebih strategis.

Program TJSL dapat diarahkan untuk membangun keterampilan dan memperkuat kelembagaan masyarakat. Program juga dapat mengembangkan usaha lokal, meningkatkan akses terhadap sumber daya, dan menciptakan peluang ekonomi.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat. Mereka juga dapat menjadi pelaku utama dalam proses perubahan.

TJSL dan Creating Shared Value: Apa Perbedaannya?

Perbedaan antara charity dan Creating Shared Value dapat dilihat dari orientasinya.

Pendekatan CharityPendekatan Creating Shared Value
Berorientasi pada bantuanBerorientasi pada penciptaan nilai
Dampak cenderung jangka pendekDampak diarahkan untuk jangka panjang
Masyarakat sebagai penerima manfaatMasyarakat sebagai mitra
Fokus pada pemberianFokus pada pemberdayaan
Tidak selalu berkaitan dengan bisnisDapat terhubung dengan strategi bisnis
Keberlanjutan menjadi tantanganKeberlanjutan menjadi bagian dari desain program

Perbedaan tersebut bukan berarti charity harus ditinggalkan sepenuhnya.

Charity tetap dapat menjadi bagian dari rangkaian program TJSL. Namun, perusahaan perlu menentukan kapan bantuan diperlukan dan kapan program perlu dikembangkan menjadi pemberdayaan.

Bagaimana Menerapkan CSV dalam Program TJSL?

Penerapan Creating Shared Value membutuhkan proses perencanaan yang matang. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan perusahaan.

1. Mulai dari kebutuhan masyarakat

Program sebaiknya tidak dimulai dari pertanyaan, “Bantuan apa yang ingin diberikan perusahaan?”

Pertanyaan yang lebih tepat adalah:

“Persoalan apa yang dihadapi masyarakat dan bagaimana perusahaan dapat berkontribusi untuk menyelesaikannya?”

Proses ini dapat dilakukan melalui social mapping atau need assessment. Perusahaan juga dapat melakukan diskusi dengan masyarakat dan pemetaan pemangku kepentingan.

Dengan memahami kondisi masyarakat sejak awal, perusahaan dapat menghindari program yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

2. Identifikasi potensi lokal

Setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda.

Ada masyarakat yang memiliki potensi di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Potensi lain dapat ditemukan pada UMKM, kerajinan, ekonomi kreatif, dan pengelolaan lingkungan.

Potensi tersebut dapat menjadi dasar pengembangan program TJSL.

Program yang memanfaatkan potensi lokal biasanya lebih mudah dikembangkan. Masyarakat sudah memiliki pengetahuan, pengalaman, atau sumber daya yang dapat diperkuat.

3. Hubungkan dengan kompetensi perusahaan

Program TJSL juga perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

Sebagai contoh, perusahaan di sektor perbankan dapat berkontribusi melalui literasi dan inklusi keuangan.

Perusahaan teknologi dapat mendukung digitalisasi UMKM. Sementara itu, perusahaan di sektor energi dapat mengembangkan program yang berkaitan dengan energi bersih dan efisiensi energi.

Dengan cara ini, kontribusi perusahaan tidak berhenti pada pemberian dana.

Perusahaan juga dapat memberikan pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perusahaan dapat membuka akses pasar, jaringan, dan keahlian yang dimilikinya.

4. Bangun kapasitas masyarakat

Program yang berkelanjutan membutuhkan masyarakat yang memiliki kapasitas untuk menjalankannya.

Karena itu, pelatihan sebaiknya tidak menjadi kegiatan yang berdiri sendiri.

Pelatihan perlu diikuti dengan pendampingan dan penguatan kelembagaan. Program juga dapat dilengkapi dengan akses pasar serta mekanisme evaluasi.

Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat mengelola program secara lebih mandiri.

5. Ukur dampaknya

Pendekatan CSV juga membutuhkan pengukuran dampak.

Perusahaan dapat menggunakan berbagai indikator untuk melihat perubahan yang terjadi. Pengukuran dapat mencakup aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain peningkatan pendapatan dan jumlah masyarakat yang memperoleh manfaat.

Perusahaan juga dapat mengukur peningkatan kapasitas, penciptaan lapangan kerja, dan kualitas lingkungan.

Jika sesuai dengan karakter program, perusahaan dapat menggunakan indikator Social Return on Investment (SROI).

Dengan pengukuran tersebut, perusahaan dapat mengetahui apakah program benar-benar menghasilkan perubahan. Pengukuran juga membantu membedakan antara dampak dan sekadar aktivitas.

TJSL dan Creating Shared Value Semakin Dekat dengan Strategi ESG

Perubahan pendekatan TJSL tidak dapat dilepaskan dari semakin pentingnya ESG dalam strategi perusahaan.

Pada 2026, perkembangan kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia juga semakin memperkuat kebutuhan perusahaan untuk memahami hubungan antara aktivitas bisnis dan keberlanjutan.

Salah satu perkembangan penting adalah Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 3 yang diterbitkan OJK pada 2026.

TKBI Versi 3 memperluas kriteria teknis ke sejumlah sektor. Beberapa di antaranya adalah pertanian dan perkebunan, manufaktur, serta pengelolaan air dan limbah.

TKBI juga mencakup sektor pendukung seperti informasi dan komunikasi. (OJK)

TKBI bukan pedoman khusus untuk menyusun program TJSL. Namun, perkembangan tersebut menunjukkan arah yang semakin jelas.

Aspek keberlanjutan semakin terintegrasi dengan aktivitas ekonomi dan strategi perusahaan.

Dalam konteks tersebut, TJSL juga perlu ditempatkan secara lebih strategis.

Program sosial perusahaan tidak cukup hanya memiliki kegiatan yang terlihat baik. Program perlu memiliki tujuan yang jelas dan indikator dampak yang terukur.

Selain itu, program harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program juga perlu memiliki keterkaitan dengan agenda keberlanjutan perusahaan.

Contoh Sederhana Perubahan dari Charity ke CSV

Misalnya, sebuah perusahaan memberikan bantuan modal kepada kelompok UMKM.

Dalam pendekatan charity, program dapat berhenti setelah modal diberikan.

Sementara itu, pendekatan CSV dapat mengembangkan program secara lebih menyeluruh.

Alurnya dapat berupa:

Modal → Pelatihan → Pendampingan → Penguatan produk → Akses pasar → Peningkatan pendapatan → Kemandirian usaha

Pada saat yang sama, perusahaan juga dapat memperoleh manfaat dari program tersebut.

Manfaatnya dapat berupa penguatan hubungan dengan masyarakat dan pengembangan rantai nilai. Program juga dapat mendukung reputasi perusahaan serta target keberlanjutan.

Di sinilah konsep Creating Shared Value menjadi relevan.

Masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dan peningkatan kapasitas. Perusahaan juga memperoleh nilai yang dapat mendukung keberlanjutan bisnis.

Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan?

Perusahaan yang ingin mengembangkan TJSL berbasis CSV perlu mempersiapkan beberapa hal.

Pertama, perusahaan perlu memiliki pemetaan kebutuhan masyarakat yang akurat.

Kedua, program perlu memiliki tujuan dan indikator keberhasilan yang jelas.

Ketiga, perusahaan perlu menentukan hubungan antara program dengan strategi bisnis dan keberlanjutan.

Keempat, masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan.

Kelima, perusahaan perlu menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi.

Terakhir, strategi exit juga perlu dipikirkan sejak awal.

Program yang baik bukan program yang membuat masyarakat terus bergantung pada perusahaan.

Sebaliknya, program yang baik adalah program yang meningkatkan kapasitas masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat diharapkan mampu melanjutkan manfaat program secara mandiri.

Saatnya Mengubah Cara Pandang terhadap TJSL

Perkembangan TJSL menunjukkan bahwa program sosial perusahaan semakin membutuhkan pendekatan yang strategis.

Charity tetap penting sebagai bentuk kepedulian dan respons terhadap kondisi tertentu. Namun, perusahaan membutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif untuk menghasilkan dampak jangka panjang.

Creating Shared Value dapat menjadi salah satu pendekatan untuk menjembatani kepentingan perusahaan dengan kebutuhan masyarakat.

Penerapannya dapat dimulai dari pemetaan kebutuhan dan pengembangan potensi lokal. Selanjutnya, perusahaan dapat memanfaatkan kompetensinya untuk memperkuat kapasitas masyarakat.

Pengukuran dampak juga perlu dilakukan secara berkala. Dengan cara ini, perusahaan dapat melihat perubahan yang dihasilkan oleh program.

Pada akhirnya, keberhasilan TJSL bukan hanya tentang berapa banyak dana yang disalurkan.

Yang lebih penting adalah seberapa besar perubahan yang dapat diciptakan. Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa manfaat tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang.