Blog

Transisi Pengelolaan Sampah dan Agenda ESG

Transisi Pengelolaan Sampah dan Agenda ESG

Blog, News, Uncategorized·

Selama bertahun-tahun, persoalan sampah di Indonesia sering kali dipandang sebagai persoalan sederhana. Masyarakat menghasilkan sampah, sampah dikumpulkan, kemudian dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Padahal, di balik alur tersebut terdapat sistem yang kompleks dan melibatkan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, sektor informal, serta berbagai fasilitas pengelolaan sampah. Ketika sampah akhirnya berakhir di tempat pemrosesan akhir tanpa pengelolaan yang memadai, persoalan tersebut sebenarnya tidak benar-benar selesai. Sampah hanya berpindah lokasi, sementara dampak lingkungan dan sosialnya tetap dapat muncul di kemudian hari.

Praktik open dumping, yaitu pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengelolaan yang memadai, memiliki berbagai risiko lingkungan dan keselamatan. Timbunan sampah dapat menghasilkan lindi, gas rumah kaca, bau, pencemaran lingkungan, hingga meningkatkan risiko kebakaran dan longsor. Karena itu, pemerintah Indonesia mendorong penghentian praktik open dumping dan mengarahkan perubahan menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumber sebagai bagian dari perubahan sistem tersebut.

Namun, penghentian open dumping bukan berarti persoalan sampah selesai. Jika sampah terus diproduksi dalam jumlah besar dan tidak dipilah sejak dari sumber, beban fasilitas pengolahan dan tempat pemrosesan akhir akan tetap tinggi. Karena itu, perubahan harus terjadi sepanjang rantai pengelolaan sampah, mulai dari bagaimana sampah dihasilkan, bagaimana sampah dipilah, bagaimana material bernilai dipulihkan, bagaimana sampah organik diolah, bagaimana residu diproses, hingga bagaimana material yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan ditempatkan secara aman. Pendekatan inilah yang membawa pengelolaan sampah dari sekadar waste disposal menuju waste management, dan pada tahap yang lebih maju menuju circular economy.

Mengapa Isu Ini Relevan bagi Perusahaan?

Bagi perusahaan, persoalan sampah sering kali masih ditempatkan sebagai bagian kecil dari kegiatan CSR. Perusahaan mengadakan kegiatan bersih-bersih lingkungan, membagikan tempat sampah, mengadakan edukasi, membangun bank sampah, atau melakukan kampanye pengurangan plastik. Berbagai kegiatan tersebut tentu dapat memberikan manfaat, tetapi perusahaan perlu melihat persoalan sampah secara lebih strategis. Pertanyaan yang lebih penting bukan hanya apakah perusahaan telah melakukan kegiatan pengelolaan sampah, melainkan apakah intervensi tersebut benar-benar membantu memperbaiki sistem pengelolaan sampah di wilayah yang menjadi bagian dari stakeholder perusahaan.

Perusahaan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem lingkungan tempat mereka beroperasi. Aktivitas operasional menghasilkan sampah, rantai pasok menggunakan berbagai material dan kemasan, sementara masyarakat di sekitar wilayah operasional juga memiliki kebutuhan terhadap lingkungan yang sehat dan layak. Ketika sistem pengelolaan sampah di suatu wilayah tidak berjalan dengan baik, perusahaan dapat menghadapi konsekuensi yang lebih luas, mulai dari meningkatnya risiko lingkungan, gangguan terhadap kenyamanan masyarakat, hingga risiko reputasi dan hubungan dengan stakeholder. Oleh karena itu, pengelolaan sampah dapat ditempatkan sebagai bagian dari environmental risk management sekaligus menjadi ruang kontribusi perusahaan melalui strategi CSR dan ESG.

Environmental: Mengurangi Beban terhadap Ekosistem

Dalam perspektif ESG, dimensi Environmental merupakan aspek yang paling mudah terlihat dari persoalan persampahan. Pengelolaan sampah yang lebih baik dapat membantu mengurangi pencemaran tanah dan air, mengendalikan emisi dari timbunan sampah, mengurangi risiko kebakaran dan longsor, serta meningkatkan pemanfaatan kembali material yang masih memiliki nilai ekonomi. Akan tetapi, pendekatan ESG seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai berapa banyak sampah yang berhasil dikumpulkan.

Perusahaan dapat mulai melihat indikator yang lebih bermakna, misalnya berapa persen sampah yang berhasil dikurangi dari sumber, berapa banyak material yang berhasil dialihkan dari tempat pemrosesan akhir, berapa banyak sampah organik yang berhasil diolah, dan berapa banyak material yang berhasil masuk kembali ke rantai ekonomi. Dengan indikator seperti ini, perusahaan tidak hanya dapat melaporkan aktivitas pengelolaan sampah, tetapi juga mulai memahami kontribusinya terhadap pengurangan dampak lingkungan.

Perspektif tersebut menjadi semakin penting ketika perusahaan mulai mengintegrasikan isu perubahan iklim dan efisiensi sumber daya ke dalam strategi keberlanjutannya. Sampah bukan hanya persoalan kebersihan, tetapi juga berkaitan dengan penggunaan sumber daya, emisi, pola konsumsi, serta efisiensi material dalam rantai nilai. Karena itu, pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi salah satu bagian dari strategi perusahaan untuk mengurangi jejak lingkungan secara lebih menyeluruh.

Social: Jangan Lupakan Manusia di Balik Sampah

Persoalan persampahan menjadi jauh lebih kompleks ketika dimasukkan ke dalam dimensi Social. Di berbagai wilayah Indonesia, terdapat masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas pengumpulan, pemilahan, dan perdagangan material yang masih memiliki nilai ekonomi. Pemulung, pengepul, pekerja pengelolaan sampah, pengelola bank sampah, hingga pelaku usaha daur ulang merupakan bagian dari ekosistem persampahan yang selama ini memiliki kontribusi penting, meskipun sering kali tidak terlihat dalam pembahasan mengenai kebijakan lingkungan.

Ketika sistem pengelolaan sampah berubah, kehidupan kelompok-kelompok tersebut juga dapat berubah. Transformasi pengelolaan sampah di Bantargebang, misalnya, menunjukkan bahwa perubahan sistem tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat dan pemulung yang selama ini beraktivitas di kawasan tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memasukkan aspek sosial dan keberadaan pemulung dalam proses transisi pengelolaan kawasan tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan sistem lingkungan perlu mempertimbangkan prinsip just transition. Sebuah kebijakan dapat memberikan manfaat lingkungan dalam jangka panjang, tetapi tetap perlu memastikan bahwa kelompok masyarakat yang selama ini bergantung pada sistem lama tidak kehilangan sumber penghidupan tanpa adanya alternatif yang memadai. Bagi perusahaan, perspektif ini dapat diterjemahkan ke dalam program CSR yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi dan posisi masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah yang baru.

Dari Pemulung Menjadi Bagian dari Ekonomi Sirkular

Pendekatan tersebut membuka peluang untuk mengubah cara pandang terhadap sektor informal. Pemulung tidak semata-mata perlu dilihat sebagai masyarakat yang bekerja di sekitar timbunan sampah, tetapi sebagai bagian dari rantai pemulihan material yang memiliki fungsi dalam ekonomi sirkular. Material yang mereka kumpulkan dapat menjadi bahan baku bagi industri daur ulang, sehingga terdapat nilai ekonomi yang sebenarnya dapat dikembangkan lebih lanjut.

Dalam konteks CSR, perusahaan dapat mengambil peran melalui peningkatan kapasitas kelompok, penyediaan alat kerja yang lebih aman, penguatan literasi keuangan, pengembangan kelembagaan, peningkatan akses pasar, serta pembangunan hubungan dengan industri daur ulang. Pendekatan tersebut memiliki dampak yang lebih panjang dibandingkan bantuan satu kali karena membantu masyarakat meningkatkan kapasitasnya untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi sirkular. Pada saat yang sama, perusahaan juga dapat berkontribusi terhadap pengurangan sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.

Governance: Memastikan Sistem Berjalan dan Dapat Dipertanggungjawabkan

Dimensi ketiga ESG, yaitu Governance, memastikan bahwa upaya pengelolaan lingkungan memiliki sistem, target, monitoring, dan akuntabilitas yang jelas. Dalam konteks persampahan, perusahaan perlu memahami dari mana sampah berasal, bagaimana sampah dipilah, siapa pihak yang mengelolanya, ke mana material tersebut dibawa, serta bagaimana perusahaan memastikan bahwa pengelolaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Aspek ini menjadi semakin penting ketika perusahaan memiliki target pengurangan sampah atau penggunaan material daur ulang. Klaim bahwa perusahaan telah mengurangi sampah tidak cukup hanya didasarkan pada jumlah material yang dikumpulkan. Perusahaan perlu memiliki mekanisme traceability untuk memastikan bahwa material tersebut benar-benar diproses sesuai dengan tujuan yang dilaporkan. Dengan demikian, pelaporan ESG tidak hanya mencatat aktivitas, tetapi juga dapat menunjukkan bagaimana proses dan dampak tersebut terjadi.

Governance juga berarti memastikan bahwa pengelolaan sampah menjadi bagian dari kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan. Target lingkungan perlu diterjemahkan menjadi indikator yang dapat dipantau, pihak yang bertanggung jawab perlu ditentukan, dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala. Dengan pendekatan ini, pengelolaan sampah tidak lagi menjadi program tambahan yang bergantung pada kegiatan tahunan, tetapi menjadi bagian dari tata kelola keberlanjutan perusahaan.

CSR Tidak Harus Berhenti di Bank Sampah

Bank sampah merupakan salah satu bentuk intervensi CSR yang cukup populer di Indonesia dan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memberikan nilai ekonomi terhadap material yang dapat didaur ulang. Namun, bank sampah bukanlah solusi tunggal terhadap persoalan persampahan. Jika volume sampah terus meningkat, pemilahan tidak dilakukan secara konsisten, pasar material daur ulang tidak tersedia, dan sampah residu tetap berakhir di tempat pemrosesan akhir, maka kontribusinya terhadap perubahan sistem secara keseluruhan masih terbatas.

Karena itu, perusahaan perlu melihat program CSR pengelolaan sampah sebagai bagian dari sebuah ekosistem. Program dapat dimulai dari edukasi dan pemilahan di tingkat rumah tangga, sekolah, pasar, komunitas, maupun fasilitas publik, kemudian dilanjutkan dengan penguatan kelompok pengelola sampah, pengembangan fasilitas pengolahan, penguatan pasar material daur ulang, dan pengelolaan residu. Dengan pendekatan tersebut, CSR tidak hanya menghasilkan kegiatan, tetapi membantu membangun kapasitas dan sistem yang dapat terus berjalan setelah dukungan perusahaan berakhir.

Apa yang Dapat Dilakukan Perusahaan?

Langkah pertama yang dapat dilakukan perusahaan adalah memahami persoalan sampah secara kontekstual melalui social and environmental mapping. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga program yang berhasil di satu tempat belum tentu relevan di tempat lain. Perusahaan perlu memahami volume dan jenis sampah, pola pengelolaan yang sudah berjalan, kapasitas fasilitas, stakeholder yang terlibat, kelompok masyarakat yang terdampak, serta peluang ekonomi yang dapat dikembangkan dari material yang masih bernilai.

Setelah pemetaan dilakukan, perusahaan dapat menentukan intervensi berdasarkan risiko dan kebutuhan yang paling relevan. Intervensi dapat berupa penguatan pemilahan dari sumber, pengembangan fasilitas pengolahan sampah organik, penguatan bank sampah, peningkatan kapasitas sektor informal, pengembangan usaha berbasis material daur ulang, hingga kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku industri. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan, perusahaan dapat menghindari program yang sekadar mengikuti tren dan mulai membangun intervensi yang memiliki hubungan jelas dengan persoalan lingkungan di wilayah operasionalnya.

Hal berikutnya yang tidak kalah penting adalah pengukuran dampak. Keberhasilan program tidak cukup dinilai dari jumlah tempat sampah yang dibagikan, jumlah peserta pelatihan, atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Perusahaan perlu melihat perubahan yang terjadi, seperti peningkatan jumlah rumah tangga yang memilah sampah, peningkatan volume material yang masuk ke rantai daur ulang, pengurangan sampah yang dikirim ke TPA, peningkatan pendapatan kelompok pengelola sampah, atau peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri.

Dari Waste Management Menuju Circular Economy

Perubahan sistem pengelolaan TPA seharusnya menjadi momentum untuk mengubah cara pandang terhadap sampah. Sampah tidak selalu harus dilihat sebagai sesuatu yang harus dibuang, karena sebagian material sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan kembali dalam rantai produksi. Material organik dapat diolah menjadi kompos, sementara jenis plastik tertentu, kertas, logam, dan kaca dapat masuk kembali ke proses daur ulang.

Konsep inilah yang menjadi salah satu dasar circular economy, yaitu pendekatan yang berupaya mempertahankan nilai dan kegunaan material selama mungkin serta mengurangi kebutuhan untuk mengambil sumber daya baru. Dalam konteks perusahaan, pendekatan ekonomi sirkular dapat diterapkan mulai dari desain produk, pemilihan bahan baku, penggunaan kemasan, sistem pengumpulan kembali, hingga pemanfaatan material pascakonsumsi. Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan tidak berhenti ketika produk terjual, tetapi dapat diperluas hingga bagaimana material tersebut dikelola setelah digunakan.

Pendekatan ini juga membuka ruang kolaborasi yang lebih besar antara perusahaan, pemerintah, masyarakat, sektor informal, dan pelaku industri daur ulang. Perusahaan dapat berperan sebagai penggerak yang membantu mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, sementara masyarakat dan pelaku lokal menjadi bagian penting dari implementasi di lapangan. Dengan ekosistem yang lebih terintegrasi, pengelolaan sampah dapat berkembang dari sekadar aktivitas kebersihan menjadi bagian dari pembangunan ekonomi lokal dan keberlanjutan lingkungan.

Perubahan Sistem Membutuhkan Kolaborasi

Transformasi pengelolaan sampah tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah memiliki peran dalam regulasi, infrastruktur, pengawasan, dan pelayanan publik. Masyarakat berperan dalam mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumber. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab dalam mengurangi dampak dari aktivitas dan produknya, sementara sektor informal telah menjadi bagian penting dari proses pemulihan material di banyak wilayah.

Dalam konteks tersebut, perusahaan memiliki peluang untuk menjadi salah satu aktor yang memperkuat ekosistem melalui CSR. Perusahaan dapat membantu membangun kapasitas masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, membuka akses terhadap teknologi dan pasar, serta mendukung kolaborasi dengan pemerintah daerah. Pendekatan ini memungkinkan CSR menjadi jembatan antara kepentingan bisnis dengan kebutuhan lingkungan dan masyarakat.

Saatnya Mengubah Cara Melihat CSR Lingkungan

Perubahan sistem pengelolaan sampah memberikan pelajaran penting bahwa CSR lingkungan tidak seharusnya hanya dipahami sebagai kegiatan simbolik untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. CSR dapat menjadi instrumen untuk membantu menyelesaikan persoalan yang lebih struktural, terutama ketika program dirancang berdasarkan pemetaan kebutuhan, analisis stakeholder, pengelolaan risiko, dan pengukuran dampak yang jelas.

Dalam konteks persampahan, perusahaan dapat berkontribusi pada pengurangan sampah dari sumber, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan sektor informal, pengembangan ekonomi sirkular, peningkatan kualitas lingkungan, serta penguatan kolaborasi antar-stakeholder. Pendekatan tersebut sekaligus mempertemukan tiga dimensi ESG: Environmental melalui pengurangan pencemaran dan beban sampah, Social melalui peningkatan kapasitas dan perlindungan mata pencaharian masyarakat, serta Governance melalui sistem pengelolaan, monitoring, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik.

Bukan Sekadar Memindahkan Sampah

Penghentian open dumping merupakan langkah penting menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih aman dan berkelanjutan. Namun, perubahan tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan apabila kita hanya memindahkan sampah dari satu metode pembuangan ke metode lainnya. Perubahan yang lebih mendasar harus dimulai dari hulu, yaitu bagaimana sampah diproduksi, bagaimana masyarakat mengonsumsinya, bagaimana sampah dipilah, bagaimana material dipulihkan, bagaimana sektor informal diperkuat, bagaimana industri mengambil kembali materialnya, dan bagaimana residu yang tersisa benar-benar dikelola dengan aman.

Bagi perusahaan, momentum ini dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kembali pendekatan CSR lingkungan. Pertanyaannya bukan lagi sekadar “Berapa banyak kegiatan pengelolaan sampah yang sudah kita lakukan?”, tetapi “Seberapa besar kontribusi kita dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan?”

Pada akhirnya, keberhasilan CSR lingkungan bukan hanya tentang seberapa banyak sampah yang berhasil dikumpulkan. Keberhasilan yang lebih penting adalah seberapa sedikit sampah yang akhirnya harus dibuang, seberapa banyak nilai yang berhasil dipulihkan, seberapa kuat masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan sistem, dan seberapa besar kualitas lingkungan dapat diperbaiki secara berkelanjutan. Di titik inilah pengelolaan sampah tidak lagi sekadar menjadi persoalan kebersihan, tetapi menjadi bagian dari strategi CSR dan ESG yang menciptakan nilai bagi lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan bisnis.

Ingin Mengembangkan Program CSR yang Berdampak?

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu yang membutuhkan pendekatan kolaboratif, berbasis kebutuhan, dan terukur. Sinergi Indonesia membantu perusahaan merancang dan mengembangkan program CSR/TJSL yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, isu lingkungan, serta tujuan keberlanjutan perusahaan.

Mari bersama membangun program CSR yang tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.

Hubungi Sinergi Indonesia untuk mendiskusikan kebutuhan program CSR/TJSL perusahaan Anda.

TKBI Versi 3 2026: Apa Artinya bagi Strategi ESG dan Program Keberlanjutan Perusahaan?

TKBI Versi 3 2026: Apa Artinya bagi Strategi ESG dan Program Keberlanjutan Perusahaan?

Blog, CSR & TJSL, Insight·

Perkembangan praktik keberlanjutan di Indonesia terus mengalami perubahan. Perusahaan tidak lagi hanya dituntut menjalankan program sosial dan lingkungan, tetapi juga perlu memastikan aktivitas tersebut selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan.

Salah satu perkembangan penting pada 2026 adalah penerbitan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 3 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). TKBI menjadi salah satu acuan untuk mengklasifikasikan aktivitas ekonomi berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan keberlanjutan. (OJK)

Perkembangan ini menjadi penting bagi perusahaan yang sedang memperkuat strategi Environmental, Social, and Governance (ESG). Program CSR dan TJSL juga dapat diarahkan agar tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan.

Apa Itu TKBI Versi 3?

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia atau TKBI merupakan kerangka klasifikasi aktivitas ekonomi yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan dan investasi berkelanjutan di Indonesia.

OJK menerbitkan TKBI Versi 3 pada 2026 sebagai kelanjutan dari versi sebelumnya. Versi ini memperluas cakupan sektor yang dapat dinilai berdasarkan kriteria keberlanjutan.

TKBI dikembangkan untuk membantu meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan. Kerangka tersebut juga dirancang agar dapat digunakan oleh berbagai skala pengguna, termasuk korporasi dan UMKM.

Dengan perkembangan tersebut, perusahaan perlu mulai memahami bagaimana aktivitas bisnis dan program keberlanjutannya dapat dikaitkan dengan arah pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Apa yang Baru dalam TKBI Versi 3?

TKBI Versi 3 memperluas technical screening criteria atau kriteria teknis untuk sejumlah sektor.

Cakupan tersebut meliputi sektor Agriculture, Forestry, and Fishing, manufaktur, serta Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation. TKBI Versi 3 juga mencakup beberapa enabling sectors, seperti Information & Communication serta Professional, Scientific & Technical Activities. (OJK)

Perluasan tersebut menunjukkan bahwa isu keberlanjutan semakin berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi.

Artinya, perusahaan tidak hanya perlu memperhatikan program lingkungan secara terpisah. Perusahaan juga perlu melihat hubungan antara kegiatan operasional, dampak sosial, pengelolaan lingkungan, dan strategi bisnis.

Mengapa TKBI Relevan dengan ESG?

ESG membantu perusahaan melihat keberlanjutan melalui tiga aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola.

TKBI dapat menjadi salah satu referensi dalam memperkuat aspek lingkungan dan keberlanjutan dalam strategi perusahaan. Misalnya, perusahaan yang menjalankan program pengelolaan sampah dapat melihat bagaimana kegiatan tersebut berkaitan dengan sektor pengelolaan limbah dan tujuan lingkungan.

Begitu juga dengan program pemberdayaan masyarakat. Perusahaan dapat menghubungkan kegiatan pemberdayaan dengan penguatan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penciptaan manfaat jangka panjang.

Dengan pendekatan tersebut, program CSR dan TJSL tidak hanya menjadi kegiatan sosial. Program dapat menjadi bagian dari strategi keberlanjutan yang lebih terarah.

Dampaknya bagi Program CSR dan TJSL

Perkembangan TKBI memberikan sinyal bahwa perusahaan perlu semakin serius dalam merancang program yang memiliki hubungan dengan tujuan keberlanjutan.

Program CSR dan TJSL dapat diarahkan untuk mendukung beberapa kebutuhan strategis, seperti:

  • Pengelolaan lingkungan dan sumber daya.
  • Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
  • Pengembangan UMKM.
  • Pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular.
  • Peningkatan kapasitas masyarakat.
  • Penguatan ketahanan sosial dan ekonomi.
  • Dukungan terhadap transisi menuju kegiatan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Namun, perusahaan tetap perlu membedakan antara program CSR/TJSL dengan klasifikasi aktivitas ekonomi dalam TKBI. TKBI bukan pengganti kerangka perencanaan CSR atau TJSL. Sebaliknya, TKBI dapat menjadi salah satu referensi dalam melihat konteks keberlanjutan yang lebih luas.

Program CSR Tidak Cukup Hanya Berdasarkan Aktivitas

Perkembangan ESG juga membuat perusahaan perlu mengubah cara melihat keberhasilan program.

Program tidak cukup hanya dicatat berdasarkan jumlah kegiatan, jumlah peserta, atau jumlah bantuan yang diberikan. Perusahaan perlu mengetahui perubahan yang dihasilkan oleh program.

Misalnya, program pemberdayaan UMKM tidak hanya dilihat dari jumlah pelatihan yang dilakukan. Perusahaan dapat melihat perubahan kapasitas pelaku usaha, peningkatan akses pasar, pertumbuhan pendapatan, atau kemampuan kelompok usaha untuk menjalankan kegiatan secara mandiri.

Pendekatan berbasis dampak seperti ini sejalan dengan kebutuhan perusahaan untuk menghasilkan informasi keberlanjutan yang lebih terukur. Sinergi Indonesia juga sebelumnya membahas pentingnya indikator dampak sosial dalam mengukur perubahan yang dihasilkan program CSR dan TJSL. (Sinergi Indonesia)

Dari Program Sosial Menuju Strategi Keberlanjutan

Perkembangan TKBI Versi 3 menunjukkan bahwa agenda keberlanjutan semakin terintegrasi dengan aktivitas ekonomi.

Karena itu, perusahaan perlu mulai melihat program CSR dan TJSL dalam perspektif yang lebih luas. Program sosial tidak hanya menjadi bentuk kepedulian kepada masyarakat, tetapi juga dapat mendukung strategi perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang.

Proses tersebut dapat dimulai dengan memahami kondisi masyarakat dan potensi wilayah. Selanjutnya, perusahaan dapat menentukan prioritas program, menyusun indikator keberhasilan, melakukan monitoring, serta mengukur dampak yang dihasilkan.

Pendekatan tersebut membantu perusahaan membangun program yang lebih terarah dan memiliki hubungan yang jelas antara input, aktivitas, output, outcome, dan dampak.

Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan?

Menghadapi perkembangan agenda keberlanjutan pada 2026, perusahaan dapat mulai melakukan beberapa langkah.

Pertama, memahami arah keberlanjutan perusahaan.
Perusahaan perlu mengetahui isu ESG yang paling relevan dengan sektor bisnis dan wilayah operasionalnya.

Kedua, memetakan kebutuhan masyarakat.
Social mapping dan need assessment dapat digunakan untuk memahami masalah, potensi, serta kebutuhan penerima manfaat.

Ketiga, menentukan program prioritas.
Program perlu memiliki tujuan yang jelas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta strategi keberlanjutan perusahaan.

Keempat, menetapkan indikator dampak.
Indikator membantu perusahaan mengetahui perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan.

Kelima, melakukan monitoring dan evaluasi.
Data hasil monitoring dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan program sekaligus menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan.

Keenam, mengintegrasikan hasil program ke dalam strategi keberlanjutan.
Dengan cara ini, CSR dan TJSL tidak berjalan sebagai kegiatan yang terpisah dari agenda ESG perusahaan.

TKBI dan Arah Program Keberlanjutan ke Depan

TKBI Versi 3 merupakan salah satu perkembangan penting dalam ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia pada 2026. OJK menyebutkan bahwa versi ini memperluas kriteria teknis dan menyelesaikan pengembangan klasifikasi untuk sektor-sektor yang berkaitan dengan target Nationally Determined Contribution (NDC) serta beberapa sektor pendukung.

Bagi perusahaan, perkembangan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat integrasi antara strategi bisnis, ESG, CSR, dan TJSL.

Program yang dirancang berdasarkan data, kebutuhan masyarakat, potensi lokal, serta indikator dampak akan lebih mudah diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberlanjutan bukan hanya tentang menjalankan lebih banyak program. Yang lebih penting adalah memastikan setiap program memiliki tujuan yang jelas, memberikan perubahan bagi masyarakat, serta mendukung arah keberlanjutan perusahaan.

PT Sinergi Inta Waana dapat mendampingi perusahaan dalam mengembangkan program CSR dan TJSL melalui Social Mapping, Need Assessment, penyusunan Roadmap TJSL, perencanaan program, monitoring dan evaluasi, Sustainability Reporting, hingga pengukuran dampak sosial.

Ketika Alam Terancam, Apa Peran CSR? Pelajaran dari Kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Ketika Alam Terancam, Apa Peran CSR? Pelajaran dari Kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Blog, News·

Pada awal Agustus 2026, kebakaran melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Kebakaran mulai diberitakan pada 6 Agustus dan kemudian meluas hingga menyebabkan akses wisata ke kawasan Bromo ditutup untuk sementara demi keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman. Pada 10 Agustus, api utama dilaporkan telah berhasil dipadamkan setelah membakar sekitar 550 hektare kawasan, meskipun sejumlah titik panas baru masih ditemukan. Laporan berikutnya menunjukkan bahwa luasan area terdampak masih mengalami pembaruan dan terus dipantau oleh pihak berwenang.

Peristiwa tersebut tentu bukan hanya persoalan mengenai kawasan wisata yang terbakar. TNBTS merupakan kawasan konservasi yang memiliki ekosistem, flora, fauna, serta hubungan sosial dan ekonomi dengan masyarakat di sekitarnya. Ketika terjadi kerusakan pada kawasan tersebut, dampaknya dapat meluas dari hilangnya vegetasi dan habitat hingga terganggunya aktivitas wisata dan mata pencaharian masyarakat lokal. Kondisi ini kemudian membawa kita pada pertanyaan yang lebih luas: ketika alam menghadapi ancaman, apa sebenarnya peran perusahaan melalui CSR dan TJSL?

Alam Bukan Sekadar Latar Belakang Program CSR

Selama ini, program lingkungan dalam CSR perusahaan sering diwujudkan melalui kegiatan yang mudah terlihat, seperti penanaman pohon, pembersihan pantai, kampanye pengurangan sampah, rehabilitasi mangrove, atau kegiatan konservasi lainnya. Berbagai kegiatan tersebut tentu memiliki nilai positif, tetapi kompleksitas persoalan lingkungan saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih strategis. Perubahan iklim, degradasi ekosistem, kehilangan biodiversitas, pencemaran, kebakaran hutan dan lahan, serta tekanan terhadap sumber daya alam merupakan persoalan yang saling berkaitan dan dapat memberikan dampak terhadap masyarakat maupun dunia usaha.

Karena itu, pendekatan environmental CSR perlu bergerak dari sekadar pertanyaan mengenai kegiatan lingkungan apa yang dapat dilakukan perusahaan menuju pertanyaan yang lebih mendasar: masalah lingkungan apa yang paling relevan, siapa yang terdampak, apa hubungan aktivitas perusahaan dengan masalah tersebut, dan intervensi seperti apa yang benar-benar dibutuhkan? Perubahan cara berpikir ini membuat CSR lingkungan semakin dekat dengan konsep nature-related impact, nature-related risk, dan nature-positive approach.

Dengan perspektif tersebut, perusahaan tidak lagi melihat alam hanya sebagai objek yang perlu dilestarikan melalui kegiatan CSR, tetapi sebagai bagian dari sistem yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat dan kegiatan bisnis. Perusahaan pada dasarnya memiliki berbagai bentuk ketergantungan terhadap alam, mulai dari ketersediaan air, kualitas tanah, ekosistem pesisir dan laut, hingga keanekaragaman hayati. Ketika ekosistem mengalami kerusakan, dampaknya pada akhirnya dapat berkembang menjadi risiko sosial, ekonomi, operasional, maupun reputasi bagi perusahaan.

Apa Hubungan Kebakaran Bromo dengan CSR?

Mungkin muncul pertanyaan, bukankah kebakaran di kawasan taman nasional merupakan tanggung jawab pemerintah dan pengelola kawasan konservasi? Jawabannya tentu iya dalam konteks kewenangan dan pengelolaan kawasan. Perusahaan tidak dapat menggantikan fungsi pemerintah maupun pengelola taman nasional. Namun, perusahaan tetap dapat menjadi bagian dari ekosistem solusi melalui kolaborasi, terutama apabila memiliki aktivitas, rantai pasok, tenaga kerja, atau hubungan dengan masyarakat di sekitar kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Dalam konteks tersebut, CSR dapat mengambil peran pada berbagai tahapan, bukan hanya setelah bencana terjadi. Perusahaan dapat mendukung upaya pencegahan kebakaran, penguatan kapasitas masyarakat, pemulihan ekosistem, pengembangan mata pencaharian alternatif, hingga peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko lingkungan. Pendekatan ini membuat CSR tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berorientasi pada resilience.

Dengan demikian, kontribusi perusahaan terhadap isu lingkungan tidak harus selalu berupa bantuan ketika bencana sudah terjadi. Justru, salah satu bentuk kontribusi yang lebih strategis adalah membantu mengurangi risiko sebelum kerusakan terjadi serta memperkuat kapasitas masyarakat dan ekosistem agar lebih mampu menghadapi tekanan di masa depan.

CSR Lingkungan Tidak Harus Menunggu Bencana

Salah satu pelajaran penting dari kebakaran Bromo adalah pentingnya menggeser perspektif CSR dari respons terhadap kerusakan menuju pengelolaan risiko. Pada kawasan yang memiliki potensi kebakaran, misalnya, perusahaan dapat mendukung edukasi masyarakat mengenai pencegahan kebakaran, pemetaan kawasan rawan, penguatan sistem pelaporan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, penyediaan sarana pendukung, hingga pengembangan mekanisme deteksi dini bersama pihak yang berwenang.

Program semacam ini mungkin tidak menghasilkan dokumentasi yang semenarik kegiatan penanaman pohon atau aksi bersih-bersih. Namun, dari perspektif sustainability, nilai strategisnya justru dapat lebih besar karena program diarahkan untuk mengurangi risiko dan mencegah kerugian lingkungan serta sosial yang jauh lebih besar.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan prinsip bahwa CSR seharusnya dirancang berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Sebelum menentukan bentuk kegiatan, perusahaan perlu memahami karakteristik kawasan, risiko lingkungan, kondisi masyarakat, stakeholder yang terlibat, serta kapasitas lokal yang telah tersedia. Dari proses tersebut, intervensi dapat dirancang secara lebih tepat dan tidak berhenti pada kegiatan yang bersifat seremonial.

Restorasi Ekosistem Bukan Sekadar Menanam Pohon

Ketika kerusakan telah terjadi, perusahaan juga dapat berkontribusi dalam proses pemulihan. Namun, restorasi ekosistem tidak dapat disederhanakan menjadi kegiatan menanam sebanyak mungkin bibit. Pemulihan ekosistem perlu mempertimbangkan karakteristik lingkungan, jenis vegetasi lokal, kondisi tanah, hidrologi, habitat satwa, serta kemampuan ekosistem untuk melakukan regenerasi secara alami.

Karena itu, perusahaan yang ingin mendukung program restorasi perlu bekerja sama dengan pengelola kawasan, pemerintah, akademisi, organisasi lingkungan, maupun pihak lain yang memiliki kompetensi ekologis. Program dapat mencakup pemulihan vegetasi asli, rehabilitasi habitat, pengendalian spesies invasif, pemantauan biodiversitas, penguatan kawasan penyangga, serta kegiatan monitoring untuk melihat keberhasilan pemulihan dari waktu ke waktu.

Hal ini juga mengubah cara perusahaan mengukur keberhasilan program. Indikator seperti jumlah bibit yang ditanam tetap dapat digunakan sebagai output, tetapi belum cukup untuk menunjukkan keberhasilan ekologis. Perusahaan juga perlu melihat berapa banyak tanaman yang bertahan, bagaimana perubahan kondisi habitat, apakah biodiversitas menunjukkan perbaikan, dan apakah ekosistem menjadi lebih mampu menjalankan fungsi ekologisnya.

Dengan kata lain, keberhasilan tidak berhenti pada pertanyaan “berapa banyak yang ditanam?”, tetapi berkembang menjadi “apa yang berubah setelah intervensi dilakukan?”

Environmental CSR Juga Harus Memperhatikan Masyarakat

Persoalan lingkungan tidak pernah sepenuhnya terpisah dari persoalan sosial. Kawasan konservasi seperti TNBTS memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat di sekitarnya, baik melalui sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, jasa, maupun sumber penghidupan lainnya. Ketika kawasan wisata ditutup akibat kebakaran, misalnya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh ekosistem, tetapi juga oleh masyarakat dan pelaku usaha yang bergantung pada aktivitas wisata.

Karena itu, program environmental CSR perlu mempertimbangkan dimensi community resilience. Perusahaan dapat mendukung diversifikasi mata pencaharian, peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, pengembangan ecotourism yang lebih berkelanjutan, penguatan kelembagaan masyarakat, maupun edukasi konservasi. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa agenda perlindungan lingkungan tidak diposisikan berlawanan dengan kesejahteraan masyarakat.

Justru sebaliknya, masyarakat perlu menjadi bagian dari upaya konservasi. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan, kapasitas, insentif ekonomi, dan ruang untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan, upaya perlindungan ekosistem memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dalam jangka panjang.

Dari Environmental CSR Menuju Nature-Positive Approach

Perhatian terhadap alam dalam dunia usaha saat ini juga berkembang melampaui isu emisi karbon. Perusahaan semakin dituntut untuk memahami bagaimana aktivitas bisnisnya bergantung pada alam, memberikan dampak terhadap alam, serta menghadapi risiko yang muncul akibat perubahan kondisi ekosistem.

Salah satu kerangka yang berkembang dalam konteks tersebut adalah Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). TNFD menyediakan rekomendasi bagi perusahaan dan institusi keuangan untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengungkapkan nature-related dependencies, impacts, risks, dan opportunities. Kerangka tersebut mencakup empat pilar utama, yaitu governance, strategy, risk and impact management, serta metrics and targets.

Pendekatan ini memberikan perspektif baru bagi perusahaan. Alam tidak lagi hanya dipandang sebagai objek kegiatan CSR, tetapi sebagai bagian dari sistem yang dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis. Karena itu, perusahaan perlu mulai memahami pertanyaan seperti: di mana aktivitas perusahaan bergantung pada alam, di mana perusahaan memberikan dampak terhadap alam, dan risiko apa yang dapat muncul apabila kondisi ekosistem terus mengalami degradasi?

Pertanyaan tersebut kemudian dapat diterjemahkan ke dalam strategi CSR dan sustainability yang lebih terarah. Program lingkungan tidak lagi hanya dipilih karena terlihat baik secara reputasional, tetapi karena memiliki relevansi dengan isu lingkungan dan sosial yang material bagi perusahaan maupun stakeholder.

Biodiversity Semakin Penting dalam Sustainability

Perkembangan global juga menunjukkan bahwa biodiversitas semakin menjadi bagian penting dalam agenda sustainability dan pelaporan keberlanjutan. Mulai 1 Januari 2026, GRI 101: Biodiversity 2024 berlaku dan menggantikan GRI 304: Biodiversity 2016. Standar ini memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk mengungkapkan dampak organisasi terhadap biodiversitas, termasuk lokasi, rantai nilai, pengelolaan dampak, serta perubahan kondisi biodiversitas.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa biodiversitas tidak lagi sekadar menjadi topik tambahan dalam laporan keberlanjutan. Perusahaan semakin perlu memahami lokasi dan bentuk dampaknya terhadap alam serta bagaimana dampak tersebut dikelola. GRI 101 juga memberikan perhatian terhadap berbagai pendorong langsung kehilangan biodiversitas, seperti perubahan penggunaan lahan, perubahan iklim, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, polusi, dan spesies invasif.

Bagi perusahaan di Indonesia, perkembangan tersebut menjadi sinyal bahwa program lingkungan juga perlu dirancang dengan pemahaman yang lebih baik terhadap ekosistem. Kegiatan seperti rehabilitasi mangrove, konservasi hutan, perlindungan kawasan pesisir, restorasi habitat, maupun pengelolaan sampah dapat menjadi bagian dari strategi yang lebih luas, selama dirancang berdasarkan kebutuhan ekosistem dan memiliki indikator dampak yang jelas.

Mengukur Dampak: Dari Output ke Outcome

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan CSR lingkungan adalah kecenderungan untuk berhenti pada pengukuran aktivitas. Perusahaan mungkin dapat menyebutkan berapa jumlah bibit yang ditanam, berapa masyarakat yang mengikuti pelatihan, atau berapa kegiatan edukasi yang dilakukan. Data tersebut penting, tetapi belum menjawab apakah program benar-benar menghasilkan perubahan.

Karena itu, perusahaan perlu membedakan antara output, outcome, dan impact. Output menunjukkan apa yang dihasilkan secara langsung dari kegiatan, outcome menunjukkan perubahan yang terjadi setelah intervensi, sedangkan impact melihat perubahan yang lebih luas dan signifikan dalam jangka menengah atau panjang.

Dalam program konservasi, misalnya, output dapat berupa jumlah bibit yang ditanam atau jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi. Outcome dapat berupa meningkatnya pengetahuan masyarakat, meningkatnya tingkat kelangsungan hidup tanaman, atau meningkatnya kapasitas masyarakat dalam melakukan pencegahan kebakaran. Sementara itu, impact dapat berkaitan dengan pemulihan fungsi ekosistem, peningkatan ketahanan masyarakat, atau berkurangnya risiko lingkungan dalam jangka panjang.

Perbedaan ini penting karena perusahaan tidak cukup hanya menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan. Perusahaan perlu memiliki dasar yang lebih kuat untuk menjelaskan perubahan apa yang terjadi, seberapa besar perubahan tersebut, siapa yang merasakan manfaatnya, dan sejauh mana perubahan tersebut berkaitan dengan intervensi yang dilakukan.

Seperti Apa Environmental CSR yang Lebih Strategis?

Pendekatan environmental CSR yang lebih strategis dapat dimulai dari pemetaan masalah dan risiko, bukan dari pemilihan jenis kegiatan. Perusahaan perlu terlebih dahulu memahami kondisi lingkungan dan sosial di sekitar wilayah operasional atau lokasi program, mengidentifikasi stakeholder, memetakan ketergantungan dan dampak terhadap alam, serta menentukan isu yang paling material.

Setelah itu, perusahaan dapat menyusun tujuan dan Theory of Change yang menjelaskan hubungan antara intervensi, output, outcome, hingga perubahan yang ingin dicapai. Program kemudian dapat dirancang bersama stakeholder terkait, terutama masyarakat dan pihak yang memiliki kewenangan atau keahlian dalam pengelolaan kawasan. Selama implementasi, perusahaan perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai tujuan dan apakah diperlukan penyesuaian.

Pada tahap berikutnya, hasil program dapat diukur melalui indikator yang relevan. Untuk program tertentu, perusahaan juga dapat menggunakan pendekatan impact measurement atau Social Return on Investment (SROI) untuk memahami nilai sosial dan lingkungan yang dihasilkan. Dengan demikian, siklus CSR tidak berhenti pada perencanaan dan pelaksanaan, tetapi berlanjut hingga pembelajaran dan perbaikan program.

Pendekatan tersebut dapat dirangkum dalam sebuah siklus:

Identify → Assess → Prioritize → Design → Collaborate → Implement → Measure → Improve.

Siklus ini membantu perusahaan bergerak dari sekadar menjalankan aktivitas menuju pengelolaan program yang berbasis data dan berorientasi pada dampak.

Bromo Mengingatkan Kita untuk Tidak Menunggu Alam Rusak

Kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada akhirnya akan berhenti menjadi berita ketika proses pemadaman selesai dan aktivitas kawasan kembali berjalan. Namun, tantangan lingkungan yang lebih besar tidak berhenti ketika api padam. Pemulihan ekosistem membutuhkan waktu, masyarakat membutuhkan ketahanan, dan risiko serupa dapat kembali muncul apabila faktor penyebab dan kerentanan tidak ditangani secara sistematis.

Di sinilah perusahaan memiliki ruang untuk berkontribusi. CSR lingkungan dapat mengambil peran dalam pencegahan, peningkatan kapasitas masyarakat, restorasi ekosistem, penguatan mata pencaharian, maupun pengukuran dampak. Kontribusi tersebut tentu perlu dilakukan melalui kolaborasi dan tetap menghormati kewenangan pengelola kawasan, tetapi perusahaan dapat menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan lingkungan dan sosial.

Karena itu, environmental CSR seharusnya tidak hanya hadir setelah bencana terjadi. CSR juga perlu hadir sebelum risiko berkembang menjadi bencana.

Menuju CSR yang Memberikan Nature-Positive Impact

Kebakaran Bromo memberikan pengingat bahwa alam memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang saling terhubung. Ketika sebuah ekosistem mengalami kerusakan, dampaknya dapat menjalar kepada masyarakat, ekonomi lokal, aktivitas wisata, dan pada kondisi tertentu juga kepada dunia usaha.

Karena itu, perusahaan perlu mulai melihat program lingkungan bukan hanya sebagai kegiatan tahunan atau bentuk kontribusi sosial, tetapi sebagai bagian dari strategi keberlanjutan yang lebih luas. Pendekatannya dapat diarahkan pada empat hal utama, yaitu melindungi ekosistem, memulihkan kawasan yang mengalami kerusakan, memperkuat masyarakat yang bergantung pada ekosistem, dan mengukur perubahan yang dihasilkan.

Pada akhirnya, keberhasilan environmental CSR tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa banyak pohon yang ditanam, seberapa besar anggaran yang dikeluarkan, atau seberapa banyak kegiatan yang dilakukan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah ekosistem menjadi lebih tangguh, apakah masyarakat menjadi lebih siap menghadapi risiko, apakah dampak negatif berhasil dikurangi, dan apakah perubahan tersebut dapat dibuktikan melalui data.

Menjaga alam bukan lagi sekadar aktivitas tambahan dalam CSR. Menjaga alam adalah bagian dari membangun masa depan yang berkelanjutan.

Bagaimana Perusahaan Dapat Memulainya?

Perusahaan dapat memulai dengan memahami hubungan antara aktivitas bisnis, masyarakat, dan lingkungan di sekitar wilayah operasional. Dari sana, perusahaan dapat mengidentifikasi isu lingkungan yang paling material, melakukan social and environmental assessment, memahami kebutuhan stakeholder, menyusun program berbasis Theory of Change, menetapkan indikator keberhasilan, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi.

Sinergi Indonesia dapat membantu perusahaan dalam merancang dan mengelola program CSR/TJSL berbasis lingkungan melalui pendekatan Environmental & Social Assessment, Social and Stakeholder Mapping, Biodiversity & Ecosystem Program Design, Community-Based Conservation, Climate Resilience Program, Theory of Change, Monitoring & Evaluation, Impact Measurement, SROI Analysis, serta CSR/TJSL Reporting.

Dengan pendekatan tersebut, program lingkungan dapat dirancang tidak hanya agar terlihat baik secara aktivitas, tetapi juga agar memiliki dasar yang kuat secara kebutuhan, relevansi stakeholder, pengukuran, dan keberlanjutan.

Karena program lingkungan yang baik bukan hanya tentang melakukan sesuatu untuk alam, tetapi tentang memastikan bahwa intervensi tersebut relevan, terukur, melibatkan masyarakat, dan menghasilkan perubahan yang bertahan dalam jangka panjang.

Penutup

Kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengingatkan kita bahwa kerusakan lingkungan dapat membawa konsekuensi yang jauh lebih luas daripada hilangnya tutupan vegetasi. Ketika sebuah ekosistem terganggu, masyarakat, aktivitas ekonomi, dan berbagai pihak yang bergantung pada kawasan tersebut juga dapat merasakan dampaknya.

Bagi perusahaan, situasi ini menjadi momentum untuk melihat kembali bagaimana CSR dan TJSL lingkungan dirancang. Perusahaan tidak harus menunggu bencana untuk mulai berkontribusi. Pencegahan, penguatan kapasitas masyarakat, konservasi, restorasi, dan pengukuran dampak dapat menjadi bagian dari strategi yang dibangun sejak awal.

Karena environmental CSR yang strategis bukan hanya tentang bagaimana perusahaan merespons kerusakan, tetapi bagaimana perusahaan ikut membangun ekosistem dan masyarakat yang lebih tangguh sebelum kerusakan terjadi.

CSR/TJSL Berbasis Potensi Lokal: Mengapa Penting bagi Masyarakat?

CSR/TJSL Berbasis Potensi Lokal: Mengapa Penting bagi Masyarakat?

Blog, CSR & TJSL, News·

Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perlu dirancang sesuai kondisi masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan melihat potensi lokal yang ada di setiap wilayah.

Setiap daerah memiliki keunggulan yang berbeda. Ada desa yang memiliki potensi wisata. Ada pula masyarakat yang memiliki keterampilan, produk lokal, lahan pertanian, atau sumber daya alam yang dapat dikembangkan.

Karena itu, perusahaan perlu memahami potensi tersebut sebelum menentukan program. Dengan begitu, CSR/TJSL dapat memberikan manfaat yang lebih sesuai dan berkelanjutan.

Apa Itu Potensi Lokal?

Potensi lokal adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dan wilayah di sekitarnya. Sumber daya tersebut dapat berupa alam, keterampilan, budaya, usaha, maupun sumber daya manusia.

Sebagai contoh, sebuah desa memiliki hasil pertanian yang melimpah. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi produk olahan.

Di wilayah lain, masyarakat mungkin memiliki potensi wisata. Dalam kondisi tersebut, program dapat diarahkan pada pengembangan destinasi dan peningkatan kemampuan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat membangun program berdasarkan kekuatan yang sudah dimiliki masyarakat.

Mengapa CSR/TJSL Perlu Berbasis Potensi Lokal?

Program yang sesuai dengan potensi lokal akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sebab, kegiatan tersebut berkaitan dengan kehidupan dan kondisi mereka sehari-hari.

Selain itu, masyarakat sudah memiliki sumber daya yang dapat dikembangkan. Perusahaan kemudian dapat memberikan dukungan sesuai kebutuhan.

Pendekatan ini juga membuat program tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan. Masyarakat mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.

Program Menjadi Lebih Tepat Sasaran

Setiap wilayah memiliki masalah dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, satu bentuk program belum tentu cocok untuk semua daerah.

Misalnya, masyarakat di desa wisata mungkin membutuhkan pelatihan pemandu wisata. Sementara itu, kelompok UMKM mungkin lebih membutuhkan pelatihan pemasaran dan pengemasan produk.

Dengan memahami potensi lokal, perusahaan dapat menentukan bentuk kegiatan yang lebih sesuai.

Hasilnya, sumber daya perusahaan dapat digunakan secara lebih efektif. Masyarakat pun mendapatkan manfaat yang lebih relevan.

Mendorong Kemandirian Masyarakat

CSR/TJSL sebaiknya tidak membuat masyarakat terus bergantung pada bantuan perusahaan.

Sebaliknya, program dapat membantu masyarakat membangun kemampuan dan mengelola sumber daya yang ada.

Misalnya, perusahaan memberikan pelatihan kepada kelompok usaha lokal. Setelah itu, kelompok tersebut dapat menggunakan keterampilan yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya.

Dengan cara tersebut, manfaat program dapat terus berkembang meskipun pendampingan perusahaan sudah selesai.

Membuka Peluang Ekonomi Lokal

Potensi lokal juga dapat menjadi sumber peluang ekonomi bagi masyarakat.

Produk pertanian dapat dikembangkan menjadi produk olahan. Kerajinan lokal dapat dipasarkan melalui media digital. Sementara itu, potensi wisata dapat dikembangkan melalui peningkatan layanan dan promosi.

Selain meningkatkan pendapatan, kegiatan tersebut juga dapat membuka peluang kerja baru.

Karena itu, pengembangan potensi lokal dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Tidak Hanya Berkaitan dengan Ekonomi

Potensi lokal tidak selalu harus dikembangkan menjadi kegiatan usaha.

Potensi masyarakat juga dapat berkaitan dengan pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan budaya.

Sebagai contoh, masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dapat menjadi penggerak program pengelolaan sampah.

Di sisi lain, budaya lokal dapat dikembangkan melalui kegiatan pelestarian tradisi dan pengenalan budaya kepada generasi muda.

Dengan demikian, perusahaan dapat menyesuaikan program dengan potensi yang tersedia.

Bagaimana Cara Mengetahui Potensi Lokal?

Perusahaan perlu melakukan kajian sebelum menentukan program. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah social mapping.

Social mapping membantu perusahaan memahami kondisi masyarakat dan wilayah sasaran. Melalui proses ini, perusahaan dapat melihat kelompok masyarakat, potensi, masalah, serta pihak yang memiliki peran di wilayah tersebut.

Selain itu, perusahaan dapat melakukan need assessment. Proses ini membantu mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih spesifik.

Kedua pendekatan tersebut dapat digunakan secara bersama. Hasilnya dapat menjadi dasar dalam menyusun program yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Masyarakat Perlu Terlibat Sejak Awal

Program CSR/TJSL akan lebih kuat jika masyarakat ikut terlibat sejak awal.

Masyarakat memahami kondisi wilayahnya secara langsung. Mereka juga mengetahui masalah dan potensi yang ada di lingkungan sekitar.

Karena itu, perusahaan dapat melibatkan masyarakat dalam diskusi dan penyusunan program.

Dengan adanya partisipasi tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat. Mereka juga dapat menjadi pelaku utama dalam menjalankan program.

Perusahaan Berperan sebagai Mitra

Dalam program berbasis potensi lokal, perusahaan tidak harus menjadi pihak yang melakukan semuanya.

Perusahaan dapat berperan sebagai mitra dan pendukung. Dukungan tersebut dapat berupa pelatihan, fasilitas, pendampingan, akses pasar, teknologi, atau penguatan kelembagaan.

Sementara itu, masyarakat tetap menjadi bagian utama dalam pengelolaan kegiatan.

Pola kerja seperti ini dapat membangun rasa memiliki terhadap program. Selain itu, masyarakat memiliki ruang untuk mengembangkan program sesuai dengan kondisi mereka.

Potensi Lokal Mendukung Keberlanjutan Program

Salah satu tantangan CSR/TJSL adalah menjaga agar program tetap berjalan dalam jangka panjang.

Program yang hanya bergantung pada bantuan perusahaan akan lebih sulit bertahan setelah pendampingan selesai.

Sebaliknya, program yang menggunakan potensi lokal memiliki sumber daya yang dapat terus dikembangkan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, potensi lokal dapat menjadi salah satu dasar untuk membangun program yang lebih berkelanjutan.

CSR/TJSL yang Berangkat dari Kekuatan Masyarakat

CSR/TJSL tidak harus selalu dimulai dari pertanyaan tentang bantuan apa yang dapat diberikan.

Perusahaan juga perlu melihat apa yang sudah dimiliki oleh masyarakat.

Potensi tersebut dapat menjadi titik awal untuk membangun program. Selanjutnya, perusahaan dapat membantu meningkatkan kemampuan, membuka akses, dan memperkuat pengelolaan program.

Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan. Mereka juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi yang sudah ada.

Pada akhirnya, program CSR/TJSL berbasis potensi lokal dapat menciptakan manfaat yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Pendekatan tersebut juga dapat membantu membangun kemandirian dan menjaga keberlanjutan program.

PT Sinergi Inta Waana

PT Sinergi Inta Waana membantu perusahaan merancang program CSR dan TJSL yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi masyarakat.

Pendampingan dapat mencakup social mapping, need assessment, penyusunan masterplan CSR/TJSL, perancangan program, implementasi, monitoring, evaluasi, hingga pengukuran dampak sosial.

Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan dapat membangun program yang lebih tepat sasaran. Selain itu, masyarakat dapat memperoleh ruang untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki.

CSR/TJSL yang baik bukan hanya memberikan bantuan. Program yang baik juga membantu masyarakat mengembangkan kekuatan yang sudah mereka miliki.

The Sustainable Development Goals Report 2026: Apa Artinya bagi Masa Depan CSR, TJSL, dan Sustainability di Indonesia?

The Sustainable Development Goals Report 2026: Apa Artinya bagi Masa Depan CSR, TJSL, dan Sustainability di Indonesia?

Blog, News·

The Sustainable Development Goals Report 2026 resmi diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 7 Juli 2026. Laporan tahunan ini menjadi salah satu rujukan utama untuk melihat sejauh mana dunia telah bergerak menuju pencapaian 17 Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditargetkan tercapai pada 2030.

Laporan tahun 2026 membawa pesan yang cukup jelas. SDGs telah menghasilkan kemajuan nyata, tetapi dunia belum bergerak cukup cepat.

Sejak SDGs diadopsi pada 2015, berbagai capaian telah berhasil dirasakan oleh miliaran orang. Namun, berbagai krisis global, mulai dari konflik, perubahan iklim, perlambatan ekonomi, meningkatnya beban utang, hingga penurunan pembiayaan pembangunan, membuat pencapaian target 2030 semakin menantang.

Bagi dunia usaha, laporan ini seharusnya tidak hanya dibaca sebagai laporan pembangunan global. Temuan di dalamnya juga memberikan pesan penting bagi perusahaan yang menjalankan CSR, TJSL, ESG, dan sustainability program.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar:

“Apakah perusahaan kita sudah berkontribusi terhadap SDGs?”

Melainkan:

“Seberapa besar kontribusi tersebut benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat diukur?”

Apa Itu The Sustainable Development Goals Report 2026?

The Sustainable Development Goals Report merupakan laporan resmi PBB yang memantau perkembangan global terhadap Agenda 2030 dan 17 SDGs.

Laporan 2026 disusun oleh UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) bersama sistem statistik PBB yang melibatkan lebih dari 50 lembaga internasional dan regional, dengan menggunakan data dari lebih dari 200 negara dan wilayah.

Dengan kata lain, laporan ini bukan sekadar opini mengenai kondisi pembangunan dunia. Laporan ini dibangun berdasarkan indikator, data statistik, dan perkembangan target SDGs yang tersedia.

Hal tersebut menjadikan laporan ini relevan bagi perusahaan. Sebab, salah satu pelajaran terbesar dari perjalanan SDGs selama satu dekade terakhir adalah semakin pentingnya data, indikator, dan pengukuran dampak dalam menentukan apakah sebuah intervensi benar-benar berhasil.

Apa Temuan Utama SDG Report 2026?

1. SDGs Telah Menghasilkan Kemajuan Nyata

Meskipun banyak target belum berada pada jalur yang tepat, laporan 2026 menunjukkan bahwa SDGs bukanlah sebuah agenda yang gagal.

Sebaliknya, berbagai intervensi pembangunan telah menghasilkan perubahan nyata dalam skala global.

Sejak 2015, hampir 1 miliar orang memperoleh akses terhadap air minum yang dikelola secara aman, sementara sekitar 1,2 miliar orang memperoleh akses terhadap sanitasi yang dikelola secara aman.

Kemajuan juga terlihat pada kesehatan. Infeksi HIV baru turun sekitar 30% antara 2015 dan 2024, sementara kematian terkait AIDS turun sekitar 35%.

Di sektor energi, akses listrik kini telah menjangkau sekitar 92% populasi dunia. Sementara itu, akses terhadap internet meningkat dari sekitar 40% menjadi 74% populasi dunia.

Untuk perlindungan sosial, lebih dari separuh populasi dunia kini telah tercakup dalam sistem perlindungan sosial untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Data tersebut menunjukkan satu hal penting:

intervensi pembangunan dapat menghasilkan perubahan ketika didukung oleh kebijakan, investasi, inovasi, dan kolaborasi yang tepat.

Namun, capaian tersebut belum cukup.

2. Hanya 36% Target SDGs yang Berada di Jalur atau Menunjukkan Kemajuan Moderat

Di sinilah laporan 2026 memberikan peringatan yang jauh lebih serius.

Dari 139 target SDGs yang memiliki data tren yang cukup, hanya sekitar 15% yang berada pada jalur untuk tercapai, sementara 21% menunjukkan kemajuan moderat.

Artinya, secara keseluruhan hanya sekitar 36% target yang berada pada jalur atau menunjukkan kemajuan moderat.

Sementara itu, sekitar 49% target bergerak terlalu lambat atau mengalami stagnasi, dan 15% justru mengalami kemunduran dibandingkan baseline 2015.

Secara sederhana:

Progress ada, tetapi kecepatannya belum cukup.

Ini merupakan persoalan yang sangat relevan bagi dunia usaha.

Sebuah perusahaan mungkin telah menjalankan program pendidikan, pemberdayaan UMKM, kesehatan masyarakat, konservasi lingkungan, pengelolaan sampah, atau peningkatan kapasitas masyarakat.

Namun, keberadaan program saja belum menunjukkan bahwa perusahaan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Yang perlu dilihat adalah:

Apakah kondisi masyarakat benar-benar berubah setelah program dilaksanakan?

3. Dunia Masih Menghadapi Kesenjangan yang Besar

Laporan 2026 menunjukkan bahwa tantangan pembangunan masih sangat besar.

Sekitar 1 dari 10 orang di dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Sekitar 2,3 miliar orang menghadapi kerawanan pangan sedang hingga berat.

Lebih dari 150 juta anak masih mengalami stunting.

Sementara itu, tidak ada satu pun target kesetaraan gender yang dinilai berada pada jalur untuk tercapai.

Di bidang pendidikan, sekitar 273 juta anak dan anak muda masih berada di luar sekolah.

Dalam konteks ketenagakerjaan, sekitar 1 dari 5 anak muda berusia 15–24 tahun tidak sedang bekerja, mengikuti pendidikan, maupun pelatihan.

Pada aspek perkotaan, diperkirakan sekitar 1,16 miliar orang, atau sekitar satu dari empat penduduk perkotaan, hidup di kawasan kumuh atau permukiman informal.

Artinya, masih terdapat kesenjangan pembangunan yang sangat besar dan kompleks.

Dan kesenjangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu aktor.

4. Krisis Iklim dan Lingkungan Semakin Menekan Pencapaian SDGs

Tantangan lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pencapaian SDGs.

Laporan 2026 mencatat bahwa jumlah orang yang terdampak bencana terkait iklim telah lebih dari dua kali lipat sejak 2015.

Pada 2025, suhu global tercatat sekitar 1,43°C di atas tingkat praindustri, sementara konsentrasi karbon dioksida di atmosfer mencapai tingkat tertinggi dalam sekitar dua juta tahun.

Risiko terhadap biodiversitas juga terus meningkat. Perlindungan terhadap kawasan penting bagi biodiversitas secara global rata-rata baru mencapai sekitar 45% pada 2025, sementara risiko kepunahan terus memburuk di berbagai kelompok spesies.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan sosial dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari isu lingkungan.

Program pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi, ketahanan pangan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur pada akhirnya juga akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perubahan iklim.

5. Data Menjadi Salah Satu Pesan Terpenting dari SDG Report 2026

Menariknya, salah satu bagian penting dari laporan 2026 bukan hanya mengenai capaian SDGs, tetapi mengenai bagaimana dunia mengukur capaian tersebut.

Dalam satu dekade terakhir, sistem data SDGs berkembang secara signifikan.

Jumlah indikator dalam database SDGs meningkat dari sekitar 115 indikator pada 2016 menjadi 233 indikator pada 2026.

Jumlah data yang tersedia juga meningkat dari sekitar 330 ribu data records menjadi 3,2 juta.

Bahkan, jika pada awal penerapan SDGs hampir 40% indikator belum memiliki metodologi internasional yang disepakati, saat ini seluruh indikator telah memiliki metodologi statistik yang disepakati.

Namun, tantangan data masih besar.

Dari 139 target yang memiliki data tren yang cukup, hanya sebagian yang dapat dinilai secara memadai.

Data juga masih kurang tersedia untuk memahami secara mendalam isu seperti kesetaraan gender, kota berkelanjutan, aksi iklim, perdamaian, keadilan, serta kondisi kelompok masyarakat tertentu.

PBB menekankan bahwa data yang berkualitas bukan sekadar alat untuk membuat laporan.

Data merupakan fondasi untuk menentukan apakah sebuah kebijakan atau intervensi benar-benar bekerja.

Dan pesan tersebut sangat relevan dengan pelaksanaan CSR dan TJSL.

Apa Hubungannya dengan CSR dan TJSL Perusahaan?

Bagi perusahaan, SDGs sering kali digunakan sebagai kerangka untuk menghubungkan program CSR atau TJSL dengan agenda pembangunan yang lebih luas.

Misalnya:

  • Program beasiswa dikaitkan dengan SDG 4: Quality Education
  • Program pemberdayaan UMKM dikaitkan dengan SDG 8: Decent Work and Economic Growth
  • Program bank sampah dikaitkan dengan SDG 11: Sustainable Cities and Communities dan SDG 12: Responsible Consumption and Production
  • Program konservasi mangrove dikaitkan dengan SDG 13: Climate Action dan SDG 14: Life Below Water
  • Program kesehatan masyarakat dikaitkan dengan SDG 3: Good Health and Well-being

Pendekatan tersebut memang penting.

Namun, ada satu risiko yang perlu dihindari:

Jangan sampai SDGs hanya menjadi label program.

Sebuah program tidak otomatis memberikan kontribusi terhadap SDGs hanya karena menggunakan logo atau mencantumkan beberapa tujuan SDGs dalam proposal dan laporan.

Contohnya, perusahaan menjalankan program pelatihan UMKM untuk 100 peserta.

Secara sederhana, program tersebut dapat dikaitkan dengan SDG 8.

Tetapi pertanyaan pengukurannya jauh lebih penting:

  • Berapa peserta yang benar-benar menyelesaikan pelatihan?
  • Berapa yang menerapkan pengetahuan yang diperoleh?
  • Berapa yang mengalami peningkatan omzet?
  • Berapa yang berhasil menciptakan lapangan kerja?
  • Apakah peningkatan tersebut bertahan setelah program selesai?
  • Kelompok masyarakat mana yang paling mendapatkan manfaat?
  • Apakah ada kelompok yang justru tidak terjangkau?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengubah pendekatan dari:

“Kami sudah melakukan program.”

menjadi:

“Kami mengetahui perubahan yang dihasilkan oleh program.”

Dari Output ke Outcome: Perubahan Cara Pandang CSR

Salah satu implikasi penting dari SDG Report 2026 bagi perusahaan adalah perlunya memperkuat impact measurement.

Dalam pengelolaan program CSR/TJSL, terdapat perbedaan antara output, outcome, dan impact.

Output

Output adalah hasil langsung dari aktivitas.

Contohnya:

  • 100 orang mengikuti pelatihan
  • 500 bibit mangrove ditanam
  • 10 unit tempat sampah diberikan
  • 5 UMKM mendapatkan pendampingan

Output relatif mudah dihitung.

Namun, output belum menjawab apakah kondisi penerima manfaat mengalami perubahan.

Outcome

Outcome melihat perubahan yang terjadi setelah intervensi.

Misalnya:

  • peserta mengalami peningkatan pengetahuan;
  • UMKM mulai menggunakan pencatatan keuangan;
  • pendapatan pelaku usaha meningkat;
  • masyarakat mulai memilah sampah;
  • tingkat kelangsungan hidup tanaman meningkat.

Outcome mulai menjawab pertanyaan:

“Apa yang berubah?”

Impact

Impact melihat perubahan yang lebih luas dan bermakna dalam jangka menengah atau panjang.

Misalnya:

  • peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga;
  • peningkatan kualitas lingkungan;
  • berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA;
  • peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  • peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko iklim.

Dengan demikian, semakin kompleks sebuah program, semakin penting perusahaan membangun sistem pengukuran yang mampu melihat perubahan tersebut.

CSR yang Selaras dengan SDGs Harus Berangkat dari Masalah, Bukan Sekadar Tujuan

Kesalahan lain yang cukup umum adalah memulai program dengan memilih SDGs terlebih dahulu.

Misalnya:

“Perusahaan ingin membuat program SDG 4.”

Padahal, pendekatan yang lebih tepat adalah:

Masalah apa yang ingin diselesaikan?

Kemudian:

Siapa yang mengalami masalah tersebut?

Lalu:

Apa akar masalahnya?

Setelah itu:

Intervensi seperti apa yang paling relevan?

Barulah perusahaan dapat menentukan:

SDGs mana yang paling relevan dengan perubahan yang ingin dicapai?

Pendekatan tersebut membuat SDGs berfungsi sebagai framework, bukan sekadar label komunikasi.

Mengapa Social Mapping Menjadi Penting?

Program CSR/TJSL yang efektif membutuhkan pemahaman terhadap konteks sosial di lokasi program.

Karena itu, perusahaan perlu memahami:

  • kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
  • kebutuhan dan masalah utama;
  • karakteristik kelompok rentan;
  • stakeholder yang terlibat;
  • potensi lokal;
  • hubungan antaraktor;
  • sumber daya yang tersedia;
  • risiko sosial dan lingkungan;
  • serta baseline kondisi sebelum program.

Proses tersebut dapat dilakukan melalui social mapping, needs assessment, stakeholder mapping, dan baseline assessment.

Dengan baseline yang baik, perusahaan memiliki titik pembanding untuk mengetahui apakah perubahan benar-benar terjadi setelah intervensi.

Tanpa baseline, perusahaan sering kali hanya dapat mengatakan:

“Setelah program, kondisinya terlihat lebih baik.”

Tetapi tidak memiliki bukti yang cukup untuk menjawab:

“Seberapa besar perubahan tersebut terjadi dan sejauh mana perubahan tersebut berkaitan dengan intervensi perusahaan?”

Menghubungkan SDGs dengan ESG dan Sustainability

SDGs, CSR/TJSL, ESG, dan sustainability sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling terhubung.

Secara sederhana:

SDGs memberikan kerangka tujuan pembangunan global.

CSR/TJSL menjadi salah satu bentuk kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

ESG membantu perusahaan mengelola serta mengevaluasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang relevan dengan bisnis dan pemangku kepentingan.

Sementara sustainability menjadi pendekatan yang lebih luas untuk memastikan keberlanjutan perusahaan sekaligus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam konteks program sosial, hubungan tersebut dapat dibangun melalui alur:

Business & Social Issues → Social Mapping → Program Design → SDGs Alignment → Implementation → Monitoring → Outcome Measurement → Impact Measurement → Reporting

Dengan pendekatan tersebut, perusahaan tidak hanya memiliki program CSR, tetapi memiliki program yang dirancang berdasarkan masalah, memiliki tujuan yang jelas, indikator yang terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Bagaimana Kondisinya di Indonesia?

Temuan global dari SDG Report 2026 juga relevan dengan perjalanan Indonesia menuju 2030.

Dalam Voluntary National Review (VNR) 2025, Kementerian PPN/Bappenas melaporkan bahwa sekitar 61,4% indikator target SDGs Indonesia telah tercapai. VNR tersebut juga menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk mengevaluasi perkembangan SDGs dalam lima tahun terakhir menuju 2030.

Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemajuan yang signifikan, tetapi perjalanan menuju 2030 masih membutuhkan percepatan.

Di sisi lain, lingkungan regulasi Indonesia juga semakin mendorong perusahaan untuk memperhatikan aspek keberlanjutan.

Sebagai contoh, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 mengatur penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, termasuk kewajiban terkait laporan keberlanjutan dan pelaksanaan TJSL. OJK juga menekankan optimalisasi dana TJSL untuk mendukung program keuangan berkelanjutan.

Artinya, pembahasan mengenai CSR dan TJSL tidak lagi cukup jika hanya melihat aspek kegiatan dan penyerapan anggaran.

Perusahaan semakin membutuhkan pendekatan yang dapat menunjukkan:

apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, siapa yang menerima manfaat, apa yang berubah, dan bagaimana perubahan tersebut diukur.

Apa yang Perlu Dilakukan Perusahaan Setelah SDG Report 2026?

Laporan PBB ini dapat menjadi momentum bagi perusahaan untuk mengevaluasi kembali strategi CSR, TJSL, dan sustainability program.

Ada setidaknya lima langkah yang dapat dilakukan.

1. Evaluasi kembali relevansi program

Periksa apakah program yang selama ini dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan isu lingkungan yang relevan.

Jangan hanya bertanya:

“Berapa banyak program yang telah dilakukan?”

Tetapi tanyakan:

“Masalah apa yang berhasil dikurangi melalui program tersebut?”

2. Perkuat baseline

Sebelum menjalankan program, perusahaan perlu mengetahui kondisi awal penerima manfaat.

Baseline dapat berupa:

  • kondisi pendapatan;
  • tingkat pengetahuan;
  • perilaku;
  • akses terhadap layanan;
  • kondisi lingkungan;
  • kapasitas kelembagaan;
  • atau indikator lain yang relevan dengan tujuan program.

Baseline menjadi dasar untuk mengukur perubahan secara lebih objektif.

3. Bangun indikator yang mengukur perubahan

Jangan berhenti pada indikator aktivitas.

Bandingkan:

“Jumlah peserta pelatihan”

dengan:

“Persentase peserta yang menerapkan keterampilan setelah pelatihan.”

Bandingkan:

“Jumlah bibit yang ditanam”

dengan:

“Persentase bibit yang bertahan dan kontribusinya terhadap pemulihan ekosistem.”

Bandingkan:

“Jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan”

dengan:

“Persentase UMKM yang mengalami peningkatan kapasitas atau performa usaha.”

Indikator kedua dalam setiap contoh memberikan informasi yang jauh lebih bermakna mengenai outcome.

4. Gunakan data untuk pengambilan keputusan

Data seharusnya tidak hanya dikumpulkan pada akhir program untuk kebutuhan laporan.

Data perlu digunakan selama siklus program:

Planning → Implementation → Monitoring → Evaluation → Improvement

Jika sebuah intervensi tidak menghasilkan perubahan yang diharapkan, perusahaan dapat melakukan penyesuaian.

Dengan demikian, monitoring dan evaluation bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi alat untuk meningkatkan kualitas program.

5. Ukur dampak secara lebih komprehensif

Untuk program tertentu, perusahaan dapat mempertimbangkan pendekatan pengukuran dampak yang lebih komprehensif, seperti Social Return on Investment (SROI).

SROI dapat membantu menerjemahkan perubahan sosial dan lingkungan ke dalam nilai sosial yang dapat dianalisis secara sistematis.

Namun, yang paling penting bukan sekadar menghasilkan sebuah angka SROI.

Prosesnya justru membantu perusahaan memahami:

  • siapa yang mengalami perubahan;
  • perubahan apa yang terjadi;
  • seberapa besar perubahan tersebut;
  • apa kontribusi program terhadap perubahan;
  • faktor apa yang mungkin memengaruhi hasil;
  • dan apakah manfaat yang dihasilkan sebanding dengan sumber daya yang digunakan.

Saatnya Mengubah CSR dari “Program” Menjadi “Impact”

The Sustainable Development Goals Report 2026 memberikan satu pesan besar:

kemajuan itu mungkin terjadi, tetapi tidak terjadi dengan sendirinya.

Berbagai keberhasilan yang tercatat dalam laporan PBB lahir dari kombinasi kebijakan yang tepat, investasi, inovasi, kerja sama, serta kemampuan untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak.

Hal yang sama berlaku pada CSR dan TJSL perusahaan.

Perusahaan tidak cukup hanya memiliki banyak program.

Perusahaan perlu memiliki program yang relevan dengan kebutuhan, terarah pada perubahan, terukur, dan berkelanjutan.

SDGs dapat menjadi kerangka untuk memastikan bahwa kontribusi perusahaan memiliki hubungan dengan agenda pembangunan yang lebih luas.

Namun, alignment dengan SDGs bukanlah tujuan akhir.

Impact-lah yang seharusnya menjadi tujuan akhirnya.

Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah program bukan ditentukan oleh seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, seberapa besar anggaran yang diserap, atau seberapa banyak dokumentasi yang dihasilkan.

Keberhasilan program ditentukan oleh:

seberapa besar perubahan positif yang benar-benar terjadi bagi masyarakat dan lingkungan.

Dan dengan hanya sekitar empat tahun tersisa menuju 2030, semakin penting bagi setiap aktor pembangunan, termasuk dunia usaha, untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan perubahan yang berarti.

Bagaimana Sinergi Indonesia Membantu Perusahaan Membangun Program CSR/TJSL yang Berdampak?

Sinergi Indonesia membantu perusahaan merancang dan mengelola program CSR/TJSL secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Pendekatan kami tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi melihat keseluruhan siklus program, mulai dari memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat, menyusun strategi, merancang intervensi, mengelola implementasi, hingga melakukan monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak.

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain:

  • Social Mapping & Needs Assessment
  • Stakeholder Mapping
  • CSR/TJSL Program Design
  • Theory of Change
  • SDGs Alignment
  • Program Monitoring & Evaluation
  • Impact Measurement
  • SROI Analysis
  • CSR/TJSL Reporting
  • Sustainability & ESG Strategy

Dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan lokal, perusahaan dapat membangun program yang tidak hanya “terlihat berdampak”, tetapi memiliki dasar yang lebih kuat untuk menunjukkan perubahan yang benar-benar terjadi.

Karena menuju 2030, pertanyaannya bukan lagi sekadar:

“Apa yang sudah kita lakukan?”

Tetapi:

“Apa yang berubah karena kita melakukan sesuatu?”

Penutup

The Sustainable Development Goals Report 2026 menunjukkan bahwa dunia telah mengalami banyak kemajuan sejak SDGs diadopsi pada 2015. Namun, kemajuan tersebut masih belum cukup cepat untuk memastikan seluruh target tercapai pada 2030.

Bagi perusahaan, kondisi ini merupakan pengingat bahwa kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan secara lebih strategis.

CSR dan TJSL tidak seharusnya hanya menjadi aktivitas tahunan.

Program perlu dibangun berdasarkan masalah yang nyata, memiliki tujuan yang jelas, menggunakan indikator yang relevan, serta mampu menunjukkan perubahan yang dihasilkan.

Karena CSR yang baik bukan hanya tentang melakukan lebih banyak program. CSR yang baik adalah tentang menghasilkan lebih banyak dampak.

Sumber Utama

  • United Nations Department of Economic and Social Affairs, The Sustainable Development Goals Report 2026.
  • United Nations, SDG Report 2026 Press Release, 7 July 2026.
  • United Nations Statistics Division, SDG Monitoring in the AI Era.
  • Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia Voluntary National Review 2025.
  • Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Cara Menentukan Penerima Manfaat yang Tepat dalam Program CSR

Cara Menentukan Penerima Manfaat yang Tepat dalam Program CSR

Blog, Insight·

Program CSR dan TJSL tidak hanya membutuhkan perencanaan kegiatan yang baik. Perusahaan juga perlu menentukan siapa yang paling tepat menjadi penerima manfaat.

Sasaran yang tepat membantu program menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Sebaliknya, penerima manfaat yang ditentukan tanpa melihat kondisi lapangan dapat membuat bantuan kurang sesuai dan sulit menghasilkan perubahan jangka panjang.

Karena itu, proses menentukan penerima manfaat perlu dilakukan berdasarkan data, kebutuhan, potensi, serta tujuan program.

Apa Itu Penerima Manfaat Program CSR?

Penerima manfaat atau beneficiaries adalah individu, kelompok, atau komunitas yang mendapatkan manfaat dari pelaksanaan program CSR atau TJSL.

Kelompok tersebut dapat berbeda pada setiap program. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi dapat menyasar pelaku UMKM. Sementara itu, program pendidikan dapat ditujukan kepada siswa, guru, atau kelompok masyarakat tertentu.

Dengan demikian, penerima manfaat tidak selalu berarti seluruh masyarakat di suatu wilayah. Sasaran perlu disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan program.

Mengapa Penentuan Penerima Manfaat Penting?

Setiap program CSR memiliki sumber daya yang perlu dikelola secara efektif. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa intervensi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan dan memiliki keterkaitan dengan tujuan program.

Penentuan sasaran yang tepat juga membantu perusahaan menyusun kegiatan yang lebih relevan. Karakteristik masyarakat dapat menjadi dasar dalam menentukan bentuk pelatihan, bantuan, pendampingan, maupun fasilitas yang diberikan.

Selain itu, proses ini dapat membantu perusahaan menghindari program yang hanya berfokus pada jumlah penerima manfaat. Jumlah yang besar tidak selalu berarti dampak yang lebih besar.

Mulai dengan Memahami Kondisi Masyarakat

Langkah pertama adalah memahami kondisi wilayah dan masyarakat yang menjadi sasaran program.

Informasi yang dapat dikaji meliputi kondisi sosial ekonomi, mata pencaharian, kelompok masyarakat, fasilitas yang tersedia, potensi lokal, serta berbagai persoalan yang dihadapi.

Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai kelompok yang paling relevan untuk menjadi sasaran program.

Di tahap ini, perusahaan juga dapat melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok lokal, dan pihak lain yang memahami kondisi wilayah.

Identifikasi Kebutuhan yang Paling Prioritas

Setelah memahami kondisi masyarakat, perusahaan perlu mengetahui kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh calon penerima manfaat.

Proses tersebut dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, diskusi kelompok, survei, maupun metode lainnya.

Hasilnya kemudian dapat digunakan untuk menentukan prioritas. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya memberikan program berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Pendekatan ini juga membantu membedakan antara kebutuhan yang bersifat mendesak dengan kebutuhan yang dapat dikembangkan dalam jangka panjang.

Tentukan Kriteria Penerima Manfaat

Setiap program membutuhkan kriteria penerima manfaat yang berbeda.

Sebagai contoh, program pengembangan UMKM dapat memprioritaskan pelaku usaha yang sudah menjalankan kegiatan ekonomi tetapi masih menghadapi kendala dalam pemasaran, produksi, atau pengelolaan usaha.

Sementara itu, program pendidikan dapat menggunakan kriteria seperti usia, jenjang pendidikan, kondisi sekolah, atau kebutuhan peserta didik.

Kriteria yang jelas membuat proses seleksi menjadi lebih objektif. Perusahaan juga lebih mudah menentukan siapa yang benar-benar sesuai dengan tujuan program.

Pertimbangkan Potensi yang Dimiliki Masyarakat

Penerima manfaat tidak hanya dipilih berdasarkan persoalan yang mereka hadapi. Potensi yang sudah dimiliki masyarakat juga perlu diperhatikan.

Pendekatan tersebut dapat membuat program lebih mudah berkembang karena masyarakat sudah memiliki modal awal untuk dikembangkan.

Misalnya, suatu desa memiliki potensi wisata dan masyarakat yang sudah terlibat dalam kegiatan pariwisata. Program CSR dapat diarahkan pada peningkatan kemampuan pemandu wisata, pengelolaan destinasi, pemasaran digital, atau pengembangan produk lokal.

Dengan cara tersebut, program tidak sekadar memberikan bantuan. Perusahaan turut membantu masyarakat mengembangkan kekuatan yang sudah mereka miliki.

Libatkan Masyarakat dalam Menentukan Sasaran

Masyarakat sebaiknya dilibatkan dalam proses perencanaan program. Mereka memiliki pengalaman langsung mengenai kondisi dan persoalan di wilayahnya.

Melalui diskusi dan partisipasi masyarakat, perusahaan dapat memperoleh informasi yang mungkin tidak terlihat dari data sekunder.

Keterlibatan tersebut juga membantu membangun rasa memiliki. Ketika masyarakat ikut menentukan arah program, mereka cenderung lebih siap terlibat dalam pelaksanaan dan keberlanjutannya.

Gunakan Social Mapping untuk Memahami Kelompok Sasaran

Social mapping dapat menjadi salah satu pendekatan penting dalam menentukan penerima manfaat.

Melalui social mapping, perusahaan dapat memetakan kondisi sosial masyarakat, kelompok yang ada di wilayah sasaran, potensi lokal, permasalahan, serta berbagai stakeholder yang berkaitan dengan program.

Hasil pemetaan tersebut membantu perusahaan memahami siapa yang perlu dilibatkan dan bagaimana karakteristik masing-masing kelompok.

Dengan demikian, social mapping tidak hanya membantu menentukan lokasi program. Proses ini juga membantu perusahaan memahami siapa yang menjadi sasaran dan bagaimana pendekatan yang sesuai untuk mereka.

Baca juga: Social Mapping sebagai Fondasi Keberhasilan Program CSR dan TJSL

https://share.google/1jgd7ulVYqJET2zwA

Lengkapi dengan Need Assessment

Selain social mapping, need assessment dapat digunakan untuk menggali kebutuhan calon penerima manfaat secara lebih spesifik.

Need assessment membantu perusahaan melihat kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai.

Sebagai contoh, masyarakat mungkin sudah memiliki usaha. Namun, mereka masih mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran. Kondisi tersebut tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dari masyarakat yang belum memiliki aktivitas ekonomi sama sekali.

Karena itu, hasil need assessment dapat menjadi dasar untuk menentukan sasaran sekaligus bentuk intervensi yang paling sesuai.

Baca juga: Need Assessment dalam Program CSR

https://share.google/S4JB3hdByTgfz6Dyv

Bedakan Penerima Manfaat Langsung dan Tidak Langsung

Satu program dapat memberikan manfaat kepada lebih dari satu kelompok.

Penerima manfaat langsung merupakan kelompok yang mengikuti kegiatan atau menerima intervensi secara langsung. Sementara itu, penerima manfaat tidak langsung memperoleh manfaat sebagai dampak dari program.

Sebagai contoh, program peningkatan kapasitas UMKM dapat memberikan pelatihan kepada 30 pelaku usaha. Namun, peningkatan aktivitas usaha tersebut juga berpotensi memberikan manfaat kepada anggota keluarga dan pihak lain yang terlibat dalam rantai usaha.

Pembedaan ini penting agar perusahaan dapat menghitung cakupan manfaat program secara lebih akurat.

Jangan Hanya Mengukur Jumlah Penerima Manfaat

Jumlah penerima manfaat memang dapat menjadi salah satu indikator. Namun, angka tersebut tidak cukup untuk menunjukkan keberhasilan program.

Bayangkan dua program. Program pertama menjangkau 1.000 orang melalui satu kali kegiatan. Program kedua hanya menjangkau 100 orang, tetapi memberikan pendampingan selama satu tahun hingga masyarakat mampu menjalankan kegiatan secara mandiri.

Jumlah penerima program pertama memang lebih besar. Akan tetapi, program kedua dapat menghasilkan perubahan yang lebih mendalam.

Karena itu, perusahaan perlu melihat kualitas manfaat dan perubahan yang terjadi, bukan hanya jumlah penerima.

Sesuaikan Penerima Manfaat dengan Tujuan Program

Tidak ada satu kriteria yang dapat digunakan untuk semua program CSR.

Program lingkungan membutuhkan sasaran yang berbeda dari program pemberdayaan ekonomi. Begitu pula dengan program pendidikan, kesehatan, pengembangan desa wisata, atau penguatan UMKM.

Oleh sebab itu, tujuan program harus menjadi dasar dalam menentukan penerima manfaat.

Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, semakin mudah perusahaan menentukan kelompok yang relevan untuk dilibatkan.

Penentuan Sasaran Menjadi Dasar Program yang Berkelanjutan

Pemilihan penerima manfaat juga berkaitan dengan keberlanjutan program. Kelompok sasaran perlu memiliki ruang untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pengelolaan program.

Karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa aspek seperti kapasitas masyarakat, kelembagaan lokal, tingkat partisipasi, potensi pengembangan, dan kesiapan untuk melanjutkan kegiatan.

Pendekatan tersebut membantu CSR bergerak dari pemberian bantuan menuju pemberdayaan. Masyarakat tidak hanya menerima manfaat, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Dari Sasaran yang Tepat Menuju Dampak yang Lebih Besar

Menentukan penerima manfaat merupakan bagian penting dari keseluruhan proses perencanaan CSR dan TJSL. Proses ini membutuhkan pemahaman terhadap kondisi masyarakat, identifikasi kebutuhan, penetapan kriteria, serta pelibatan masyarakat sejak awal.

Melalui pendekatan berbasis data dan kebutuhan, perusahaan dapat mengarahkan sumber daya kepada kelompok yang paling relevan. Hasilnya, program menjadi lebih tepat sasaran dan memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, penerima manfaat bukan sekadar kelompok yang menerima program, tetapi bagian penting dari proses membangun perubahan sosial yang nyata.

PT Sinergi Inta Waana

PT Sinergi Inta Waana mendukung perusahaan dalam merancang program CSR dan TJSL yang tepat sasaran melalui pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat.

Pendampingan dapat mencakup social mapping, need assessment, penyusunan masterplan, implementasi program, monitoring dan evaluasi, hingga pengukuran dampak sosial.

Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga mendorong kemandirian dan keberlanjutan masyarakat.

Strategi Exit Program CSR: Mengapa Banyak Program Berhenti Setelah Pendampingan Selesai?

Strategi Exit Program CSR: Mengapa Banyak Program Berhenti Setelah Pendampingan Selesai?

Blog, CSR & TJSL, Insight·

Bayangkan sebuah kelompok UMKM yang selama tiga tahun mendapat pendampingan dari perusahaan. Mereka memperoleh pelatihan, bantuan peralatan, hingga akses pemasaran. Namun, beberapa bulan setelah program selesai, aktivitas kelompok mulai berkurang. Produksi menurun, pengurus tidak lagi aktif, bahkan sebagian fasilitas yang diberikan tidak dimanfaatkan.

Situasi seperti ini masih sering terjadi dalam berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penyebabnya bukan selalu karena program gagal, melainkan karena masyarakat belum siap melanjutkan program secara mandiri.

Oleh karena itu, perusahaan perlu menyusun strategi exit program CSR sejak tahap perencanaan. Tujuannya bukan untuk menghentikan program, tetapi memastikan manfaatnya tetap berjalan setelah pendampingan selesai.

Exit Strategy Bukan Akhir Program

Banyak orang menganggap exit strategy sebagai tahap terakhir dalam program CSR. Padahal, konsep tersebut justru dimulai sejak awal implementasi.

Ketika perusahaan merancang program pemberdayaan, mereka juga perlu merancang bagaimana masyarakat akan mengambil alih pengelolaan program di masa depan. Dengan cara tersebut, proses transisi berlangsung secara bertahap dan tidak menimbulkan ketergantungan.

Pendekatan ini membuat perusahaan berperan sebagai fasilitator, sementara masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan.

Mengapa Program CSR Sering Berhenti?

Tidak sedikit program yang mengalami penurunan setelah dukungan perusahaan berakhir. Kondisi tersebut biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Pertama, masyarakat belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola kegiatan secara mandiri.

Kedua, kelembagaan lokal belum terbentuk dengan baik sehingga tidak ada pihak yang bertanggung jawab melanjutkan program.

Selain itu, sebagian kelompok masih bergantung pada bantuan perusahaan karena belum memiliki sumber pendanaan yang berkelanjutan.

Akibatnya, berbagai fasilitas yang telah dibangun tidak dimanfaatkan secara optimal.

Tanda-Tanda Masyarakat Belum Siap Mandiri

Sebelum mengakhiri program, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap kesiapan masyarakat.

Beberapa indikator berikut dapat menjadi perhatian:

  • Kelompok masih menunggu arahan perusahaan untuk menjalankan kegiatan.
  • Administrasi organisasi belum berjalan dengan baik.
  • Pengurus sering berganti tanpa proses regenerasi.
  • Belum tersedia sumber pendapatan untuk mendukung operasional kelompok.
  • Tingkat partisipasi masyarakat mulai menurun.
  • Belum ada kerja sama dengan pemerintah desa atau mitra lainnya.

Apabila kondisi tersebut masih ditemukan, proses pendampingan sebaiknya tetap dilakukan hingga masyarakat benar-benar siap.

Lima Strategi Exit Program CSR yang Efektif

1. Bangun Rasa Memiliki Sejak Awal

Program akan lebih mudah berkelanjutan apabila masyarakat merasa memiliki. Oleh sebab itu, libatkan masyarakat dalam setiap proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Dengan keterlibatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengambil keputusan.

2. Perkuat Kapasitas, Bukan Hanya Infrastruktur

Bantuan fisik memang penting. Namun, manfaatnya tidak akan bertahan lama apabila masyarakat belum memiliki kemampuan untuk mengelolanya.

Karena itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan mengenai kepemimpinan, administrasi, pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga manajemen organisasi.

3. Pastikan Ada Kelembagaan yang Berfungsi

Program yang baik memerlukan organisasi lokal yang aktif.

Kelompok masyarakat, koperasi, BUMDes, maupun komunitas dapat menjadi motor penggerak setelah perusahaan menyelesaikan pendampingan.

Dengan adanya kelembagaan yang jelas, proses regenerasi dan pengambilan keputusan dapat berjalan lebih baik.

4. Dorong Kemandirian Ekonomi

Ketergantungan terhadap dana perusahaan merupakan salah satu penyebab utama berhentinya program.

Sebaliknya, kelompok masyarakat perlu memiliki sumber pendapatan yang mampu membiayai kegiatan secara mandiri.

Misalnya melalui unit usaha, iuran anggota, kerja sama dengan pemerintah daerah, atau kemitraan dengan sektor swasta.

5. Kurangi Pendampingan Secara Bertahap

Pendampingan sebaiknya tidak dihentikan secara mendadak.

Sebaliknya, perusahaan dapat mengurangi intensitas keterlibatan secara bertahap sambil memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengambil keputusan sendiri.

Pendekatan tersebut membantu meningkatkan rasa percaya diri sekaligus mengurangi ketergantungan.

Exit Strategy Mendukung Program yang Berkelanjutan

Strategi exit yang baik bukan hanya menguntungkan masyarakat. Perusahaan juga memperoleh manfaat karena investasi sosial yang telah dilakukan memberikan dampak dalam jangka panjang.

Selain itu, pendekatan ini mendukung implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG), terutama pada aspek sosial melalui penguatan kapasitas masyarakat dan tata kelola kelembagaan.

Di sisi lain, exit strategy juga berkontribusi terhadap beberapa target Sustainable Development Goals (SDGs), seperti SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Sebelum Menyusun Exit Strategy, Pastikan Fondasinya Sudah Kuat

Strategi keluar yang efektif tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan program. Perusahaan perlu memahami kebutuhan masyarakat, memetakan potensi yang dimiliki, serta menetapkan indikator keberhasilan sejak awal implementasi.

CSR yang Berhasil Tidak Berakhir Saat Program Selesai

Program CSR yang baik bukan sekadar menghasilkan laporan kegiatan atau menyelesaikan target implementasi. Keberhasilan sesungguhnya terlihat ketika masyarakat mampu melanjutkan program secara mandiri, mengembangkan potensi lokal, dan menciptakan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

PT Sinergi Inta Waana mendampingi perusahaan dalam merancang program CSR, TJSL, dan ESG yang berorientasi pada keberlanjutan. Mulai dari social mapping, need assessment, penyusunan masterplan CSR, implementasi program, monitoring dan evaluasi, hingga penyusunan exit strategy, setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa investasi sosial perusahaan menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan.

Pengelolaan Sampah dalam Program CSR: Mewujudkan Lingkungan Bersih dan Masyarakat Berdaya

Pengelolaan Sampah dalam Program CSR: Mewujudkan Lingkungan Bersih dan Masyarakat Berdaya

Blog, CSR & TJSL, Insight·

Pengelolaan sampah merupakan salah satu program yang banyak diterapkan dalam Corporate Social Responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Melalui pendekatan tersebut, perusahaan tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membantu masyarakat menciptakan nilai ekonomi dari sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi strategi yang mampu menghasilkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.

Saat ini, semakin banyak perusahaan mengembangkan program lingkungan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Selain itu, pemerintah juga mendorong berbagai inisiatif pengurangan sampah melalui kolaborasi dengan dunia usaha. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai kegiatan kebersihan semata, melainkan bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Mengapa Pengelolaan Sampah Sangat Penting?

Jumlah sampah terus meningkat setiap tahun seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Akibatnya, banyak daerah menghadapi persoalan penumpukan sampah di tempat pemrosesan akhir.

Jika kondisi tersebut tidak segera diatasi, pencemaran tanah, air, dan udara akan semakin besar. Di sisi lain, sampah organik yang menumpuk menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Karena alasan itulah, banyak perusahaan mulai menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari strategi CSR yang berkelanjutan.

Apa Itu Pengelolaan Sampah?

Secara sederhana, pengelolaan sampah merupakan proses mengurangi, memilah, mengolah, serta memanfaatkan kembali sampah agar tidak mencemari lingkungan.

Umumnya, proses tersebut meliputi:

  • Pemilahan sampah dari sumber.
  • Pengumpulan sampah.
  • Pengangkutan menuju tempat pengolahan.
  • Pengolahan sampah organik.
  • Daur ulang sampah anorganik.
  • Pengolahan residu menuju TPA.

Melalui tahapan tersebut, volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir dapat dikurangi secara signifikan.

Peran Program CSR dalam Pengelolaan Sampah

Program CSR memiliki peran penting dalam membangun budaya peduli lingkungan. Tidak hanya itu, perusahaan juga meningkatkan kapasitas masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi.

Sebagai contoh, perusahaan dapat membentuk bank sampah, menyediakan fasilitas pengolahan sampah, serta memberikan pelatihan daur ulang. Selanjutnya, masyarakat memperoleh pendampingan agar mampu mengelola program secara mandiri. Hasilnya, manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Bentuk Program Pengelolaan Sampah

Setiap perusahaan dapat menyesuaikan program sesuai kebutuhan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang umum dilaksanakan.

Contoh kegiatan tersebut antara lain:

  • Pembentukan Bank Sampah.
  • Pembangunan TPS 3R.
  • Edukasi pemilahan sampah.
  • Pelatihan pembuatan kompos.
  • Budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF).
  • Pengolahan sampah organik.
  • Daur ulang sampah plastik.
  • Kampanye pengurangan plastik sekali pakai.
  • Penyediaan tempat sampah terpilah.
  • Pelatihan ekonomi sirkular.

Selain mengurangi pencemaran, kegiatan tersebut juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

Manfaat Pengelolaan Sampah bagi Masyarakat

Pengelolaan sampah memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Pertama, lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Kedua, masyarakat memperoleh tambahan pendapatan dari hasil pengolahan sampah. Ketiga, kesadaran terhadap lingkungan meningkat secara bertahap.

Tidak hanya itu, program juga mampu memperkuat kerja sama antarwarga. Bahkan, beberapa kelompok masyarakat berhasil mengembangkan usaha berbasis ekonomi sirkular dari kegiatan tersebut.

Hubungan Pengelolaan Sampah dengan ESG

Program pengelolaan sampah sangat erat kaitannya dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Pada aspek Environmental, program membantu mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan tingkat daur ulang, serta menekan emisi karbon.

Sementara itu, aspek Social diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelompok pengelola, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Di samping itu, aspek Governance diperkuat melalui kolaborasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala.

Kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)

Selain mendukung ESG, pengelolaan sampah juga berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Program ini mendukung beberapa tujuan berikut:

  • SDG 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera.
  • SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
  • SDG 11 – Kota dan Permukiman Berkelanjutan.
  • SDG 12 – Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.
  • SDG 13 – Penanganan Perubahan Iklim.
  • SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dengan demikian, satu program mampu memberikan manfaat pada berbagai aspek pembangunan berkelanjutan.

Perencanaan Menentukan Keberhasilan Program

Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Sebaliknya, perencanaan yang matang menjadi faktor utama keberhasilan.

Sebelum program dilaksanakan, perusahaan perlu memahami kondisi masyarakat terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kegiatan social mapping dan need assessment menjadi tahapan yang sangat penting.

Berkat hasil pemetaan tersebut, perusahaan dapat menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memiliki dampak jangka panjang.

Baca juga:

PT Sinergi Inta Waana Siap Mendampingi Program CSR

PT Sinergi Inta Waana mendukung perusahaan dalam merancang dan melaksanakan Program CSR yang terukur. Layanan yang tersedia mencakup social mapping, need assessment, penyusunan masterplan CSR, implementasi program, monitoring, evaluasi, hingga pengukuran dampak sosial.

Melalui pendampingan tersebut, perusahaan dapat menjalankan program yang lebih tepat sasaran sekaligus mendukung target ESG dan SDGs.

Kesimpulan

Pengelolaan sampah merupakan investasi sosial yang memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan perusahaan. Selain menjaga kebersihan, program ini juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat dan dampak yang terus dirasakan dalam jangka panjang.

 

Cara Menentukan Indikator Dampak Sosial CSR dan TJSL yang Terukur

Cara Menentukan Indikator Dampak Sosial CSR dan TJSL yang Terukur

CSR, Insight·

 

Indikator dampak sosial CSR dan TJSL menjadi alat utama untuk mengukur keberhasilan sebuah program. Saat ini, perusahaan tidak lagi dinilai hanya dari besarnya anggaran yang dikeluarkan. Sebaliknya, perusahaan dinilai berdasarkan perubahan positif yang berhasil diciptakan bagi masyarakat.

Program CSR dan TJSL telah diterapkan pada berbagai sektor, seperti UMKM, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ketahanan pangan. Namun, tanpa indikator dampak sosial CSR dan TJSL yang jelas, perusahaan akan kesulitan mengukur manfaat program secara objektif.

Oleh karena itu, setiap program perlu memiliki indikator yang disusun sejak tahap perencanaan. Selanjutnya, indikator tersebut digunakan dalam proses pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi agar hasil program dapat dibuktikan dengan data.

Apa Itu Indikator Dampak Sosial CSR dan TJSL?

Indikator dampak sosial CSR dan TJSL merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui perubahan sosial, ekonomi, lingkungan, maupun kualitas hidup masyarakat setelah suatu program dilaksanakan.

Melalui indikator tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas program secara lebih objektif dan berbasis data. Selain itu, hasil pengukuran juga membantu penyusunan strategi program berikutnya.

Sebagai contoh, keberhasilan program pemberdayaan UMKM tidak cukup diukur dari jumlah peserta pelatihan. Sebaliknya, perusahaan perlu melihat apakah pendapatan meningkat, usaha berkembang, atau lapangan kerja baru berhasil tercipta.

Memahami Perbedaan Output, Outcome, dan Impact

Masih banyak perusahaan yang menganggap output sebagai hasil akhir program. Padahal, output, outcome, dan impact memiliki arti yang berbeda.

  • Output menunjukkan hasil langsung dari kegiatan.
  • Outcome menggambarkan perubahan perilaku atau kapasitas masyarakat.
  • Impact menunjukkan dampak jangka panjang yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, indikator dampak sosial CSR dan TJSL sebaiknya lebih banyak mengukur outcome dan impact dibandingkan hanya output.

Cara Menentukan Indikator Dampak Sosial CSR dan TJSL

1. Tentukan Tujuan Program

Langkah pertama adalah menetapkan tujuan program secara jelas dan terukur.

Sebagai contoh, program pemberdayaan UMKM dapat bertujuan meningkatkan pendapatan, memperkuat kapasitas usaha, serta menciptakan lapangan kerja baru. Tujuan yang jelas akan memudahkan penyusunan indikator yang relevan.

2. Identifikasi Perubahan yang Ingin Dicapai

Selanjutnya, tentukan perubahan yang diharapkan setelah program selesai.

Perusahaan dapat mengajukan pertanyaan sederhana, yaitu:

“Perubahan apa yang ingin dicapai setelah program berjalan?”

Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi dasar penyusunan indikator dampak sosial CSR dan TJSL.

3. Gunakan Prinsip SMART

Indikator yang baik harus memenuhi prinsip SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound.

Contohnya:

Pendapatan UMKM binaan meningkat minimal 20% dalam waktu 12 bulan.

Dengan prinsip SMART, proses evaluasi menjadi lebih mudah dilakukan.

4. Kombinasikan Indikator Kuantitatif dan Kualitatif

Pengukuran akan lebih komprehensif apabila menggunakan dua jenis indikator.

Indikator kuantitatif menunjukkan perubahan dalam bentuk angka. Sementara itu, indikator kualitatif menjelaskan perubahan perilaku, kepuasan, maupun kualitas hidup masyarakat.

Kombinasi keduanya menghasilkan gambaran dampak yang lebih lengkap.

5. Selaraskan dengan SDGs dan ESG

Saat ini, perusahaan semakin banyak mengintegrasikan program CSR dan TJSL dengan target SDGs dan prinsip ESG.

Oleh sebab itu, indikator dampak sosial CSR dan TJSL sebaiknya mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat strategi keberlanjutan perusahaan.

Kesalahan dalam Menentukan Indikator Dampak Sosial CSR dan TJSL

Masih banyak perusahaan yang hanya menghitung jumlah kegiatan sebagai ukuran keberhasilan program. Padahal, banyaknya kegiatan belum tentu menunjukkan adanya perubahan yang nyata.

Selain itu, beberapa kesalahan lain yang sering ditemukan meliputi:

  • Tidak memiliki data baseline.
  • Menggunakan terlalu banyak indikator.
  • Memilih indikator yang sulit diukur.
  • Tidak melakukan monitoring secara berkala.

Akibatnya, perusahaan sulit membuktikan dampak sosial yang dihasilkan.

Pentingnya Baseline Study

Baseline study merupakan pengukuran kondisi masyarakat sebelum program dimulai.

Data tersebut menjadi titik awal untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program. Dengan demikian, perubahan yang terjadi dapat dibuktikan secara objektif.

Tanpa baseline study, indikator dampak sosial CSR dan TJSL akan sulit menunjukkan keberhasilan program secara akurat.

Peran Theory of Change dalam Pengukuran Dampak Sosial

Theory of Change membantu perusahaan memahami hubungan antara aktivitas, output, outcome, dan impact.

Pendekatan ini membuat penyusunan indikator dampak sosial CSR dan TJSL menjadi lebih sistematis. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi juga menjadi lebih mudah dilakukan karena setiap perubahan telah dipetakan sejak awal.

PT Sinergi Inta Waana: Konsultan Pengukuran Dampak Sosial CSR dan TJSL

Menyusun indikator dampak sosial CSR dan TJSL membutuhkan metode yang tepat, data yang akurat, serta pemahaman terhadap kondisi masyarakat.

Sebagai konsultan CSR, TJSL, Community Development, Social Mapping, ESG, Sustainability, Monitoring & Evaluation, dan Social Impact Assessment, PT Sinergi Inta Waana membantu perusahaan BUMN maupun swasta dalam merancang indikator, menyusun baseline study, melakukan pengukuran dampak, hingga mengevaluasi keberhasilan program secara objektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Indikator dampak sosial CSR dan TJSL merupakan fondasi penting dalam mengukur keberhasilan sebuah program. Indikator yang tepat membantu perusahaan membuktikan perubahan yang terjadi di masyarakat secara objektif, terukur, dan berbasis data.

Selain meningkatkan efektivitas program, indikator dampak sosial CSR dan TJSL juga memperkuat akuntabilitas perusahaan, mendukung implementasi ESG, serta berkontribusi pada pencapaian SDGs. Dengan demikian, program CSR dan TJSL tidak hanya terlaksana dengan baik, tetapi juga menghasilkan manfaat yang nyata dan berkelanjutan.

 

Relawan Bakti BUMN Nias Selatan Batch VI: Mendorong Desa Wisata Hilisimaetanö yang Berkelanjutan

Relawan Bakti BUMN Nias Selatan Batch VI: Mendorong Desa Wisata Hilisimaetanö yang Berkelanjutan

Blog, News, Program CSR TJSL, TJSL BUMN·

Relawan Bakti BUMN Nias Selatan menjadi salah satu contoh pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang melibatkan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat. Program ini tidak hanya menghadirkan kegiatan sosial, tetapi juga mendorong pengembangan Desa Wisata Hilisimaetanö melalui peningkatan kualitas lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pengembangan pendidikan. Dengan demikian, program mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Program mengusung tema “Relawan Bakti BUMN untuk Kebangkitan Wisata Budaya Hilisimaetanö”. Melalui kolaborasi berbagai BUMN, masyarakat diajak untuk mengembangkan potensi desa sekaligus menjaga kekayaan budaya yang dimiliki. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan desa dapat dilakukan melalui kerja sama yang melibatkan banyak pihak.

Desa Wisata Hilisimaetanö Memiliki Potensi Besar

Desa Hilisimaetanö dikenal sebagai salah satu desa adat di Kabupaten Nias Selatan yang memiliki rumah tradisional, budaya yang masih terjaga, serta potensi wisata yang menarik. Namun demikian, potensi tersebut perlu didukung dengan lingkungan yang tertata, sumber daya manusia yang siap, dan promosi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, Program Relawan Bakti BUMN menghadirkan berbagai kegiatan yang saling melengkapi. Kegiatan tersebut tidak hanya memperbaiki fasilitas desa, tetapi juga membantu masyarakat mengembangkan kemampuan dan peluang ekonomi.

Program Dilaksanakan secara Terpadu

Salah satu keunggulan Relawan Bakti BUMN Nias Selatan adalah pelaksanaan program yang dilakukan secara terpadu. Selain memberikan bantuan fisik, kegiatan ini juga mencakup pelatihan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan masyarakat.

Sebagai ukuran keberhasilan, program memiliki 15 Key Performance Indicator (KPI) yang meliputi survei awal, pendampingan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan, dukungan pendidikan, pengembangan UMKM, promosi desa wisata, hingga penguatan BUMDes. Program tersebut dirancang agar setiap kegiatan saling mendukung dan menghasilkan manfaat jangka panjang.

Menjaga Lingkungan sebagai Daya Tarik Wisata

Lingkungan yang bersih dan nyaman menjadi salah satu syarat penting bagi pengembangan desa wisata. Karena itu, program memberikan perhatian khusus pada aspek lingkungan.

Berbagai kegiatan dilakukan, seperti penanaman 1.000 bibit tanaman produktif, pengelolaan sampah terpadu, penyediaan penerangan ramah lingkungan, serta pengecatan rumah warga. Selain memperindah kawasan, kegiatan tersebut juga meningkatkan kenyamanan masyarakat dan wisatawan yang berkunjung.

Pada akhirnya, lingkungan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Desa Hilisimaetanö sebagai destinasi wisata budaya.

Mendukung Pendidikan dan Generasi Muda

Program ini juga memberikan perhatian pada dunia pendidikan. Melalui revitalisasi taman tematik sekolah, bantuan sarana pendidikan, dan edukasi lingkungan, para pelajar memperoleh ruang belajar yang lebih nyaman.

Selain itu, berbagai kegiatan bersama siswa bertujuan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Memperkuat UMKM Masyarakat

Sektor ekonomi menjadi bagian penting dalam Program Relawan Bakti BUMN Nias Selatan. Oleh sebab itu, berbagai bantuan diberikan kepada pelaku UMKM agar usaha mereka semakin berkembang.

Program menyediakan kemasan produk beras, peralatan kopi, dan perlengkapan sablon. Selanjutnya, bantuan tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas peluang pemasaran. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan memperoleh nilai tambah dari usaha yang mereka jalankan.

Memperkenalkan Desa Wisata kepada Masyarakat Luas

Promosi menjadi langkah penting dalam pengembangan desa wisata. Karena itu, program membangun papan branding Desa Wisata Hilisimaetanö sebagai identitas kawasan.

Selain membantu wisatawan mengenali lokasi, papan informasi tersebut juga memperkuat citra desa sebagai destinasi wisata budaya. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Pelatihan Konten Kreator untuk Promosi Digital

Perkembangan teknologi membuat promosi wisata semakin mudah dilakukan melalui media digital. Oleh karena itu, masyarakat memperoleh pelatihan sebagai konten kreator desa wisata.

Peserta belajar mengenai fotografi, videografi, dan pemanfaatan media sosial. Selanjutnya, kemampuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mempromosikan Desa Hilisimaetanö secara lebih luas sehingga semakin banyak wisatawan yang mengenal potensi daerah tersebut.

Penguatan BUMDes melalui Digitalisasi

Selain mendukung promosi wisata, program juga memperkuat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui pelatihan manajemen dan bantuan perangkat digital, pengurus BUMDes memperoleh dukungan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Peralatan seperti website, laptop, proyektor, dan layar presentasi menjadi sarana pendukung dalam pengembangan organisasi desa. Dengan begitu, BUMDes memiliki peluang untuk berkembang menjadi penggerak ekonomi lokal.

Mendukung ESG dan Tujuan SDGs

Program ini juga mendukung penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG).

  • Dari sisi Environmental, kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah membantu menjaga kualitas lingkungan.
  • Dari sisi Social, program meningkatkan kemampuan masyarakat, memperkuat UMKM, dan mendukung pendidikan.
  • Dari sisi Governance, penguatan BUMDes mendorong tata kelola organisasi desa yang lebih baik.

Selain itu, program ini berkontribusi terhadap beberapa Sustainable Development Goals (SDGs), antara lain:

  • SDG 4 – Pendidikan Berkualitas
  • SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
  • SDG 11 – Kota dan Permukiman Berkelanjutan
  • SDG 12 – Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
  • SDG 13 – Penanganan Perubahan Iklim
  • SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Referensi:

Perencanaan Menjadi Kunci Keberhasilan Program

Keberhasilan Relawan Bakti BUMN Nias Selatan menunjukkan bahwa Program CSR tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran. Sebaliknya, program yang berhasil selalu diawali dengan perencanaan yang matang dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebelum program dijalankan, perusahaan perlu melakukan social mapping dan need assessment agar setiap kegiatan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

Baca juga: Outcome vs Output dalam Program CSR dan TJSL
https://sinergiindonesia.co.id/outcome-vs-output-program-csr/

Baca juga: Social Mapping sebagai Fondasi Keberhasilan Program CSR dan TJSL
https://sinergiindonesia.co.id/social-mapping-csr-tjsl/

Baca juga: Need Assessment dalam Program CSR
https://sinergiindonesia.co.id/need-assessment-program-csr/

PT Sinergi Inta Waana Siap Mendukung Program CSR Berkelanjutan

Program CSR akan memberikan hasil yang lebih baik apabila dirancang berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, PT Sinergi Inta Waana hadir sebagai mitra strategis bagi perusahaan dalam menyusun dan melaksanakan Program CSR maupun TJSL.

Layanan yang diberikan meliputi social mapping, need assessment, penyusunan masterplan CSR, implementasi program, monitoring, evaluasi, hingga pengukuran dampak sosial. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat menjalankan program yang lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.