Blog

The Sustainable Development Goals Report 2026: Apa Artinya bagi Masa Depan CSR, TJSL, dan Sustainability di Indonesia?

The Sustainable Development Goals Report 2026: Apa Artinya bagi Masa Depan CSR, TJSL, dan Sustainability di Indonesia?

Blog, News·

The Sustainable Development Goals Report 2026 resmi diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 7 Juli 2026. Laporan tahunan ini menjadi salah satu rujukan utama untuk melihat sejauh mana dunia telah bergerak menuju pencapaian 17 Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditargetkan tercapai pada 2030.

Laporan tahun 2026 membawa pesan yang cukup jelas. SDGs telah menghasilkan kemajuan nyata, tetapi dunia belum bergerak cukup cepat.

Sejak SDGs diadopsi pada 2015, berbagai capaian telah berhasil dirasakan oleh miliaran orang. Namun, berbagai krisis global, mulai dari konflik, perubahan iklim, perlambatan ekonomi, meningkatnya beban utang, hingga penurunan pembiayaan pembangunan, membuat pencapaian target 2030 semakin menantang.

Bagi dunia usaha, laporan ini seharusnya tidak hanya dibaca sebagai laporan pembangunan global. Temuan di dalamnya juga memberikan pesan penting bagi perusahaan yang menjalankan CSR, TJSL, ESG, dan sustainability program.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar:

“Apakah perusahaan kita sudah berkontribusi terhadap SDGs?”

Melainkan:

“Seberapa besar kontribusi tersebut benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat diukur?”

Apa Itu The Sustainable Development Goals Report 2026?

The Sustainable Development Goals Report merupakan laporan resmi PBB yang memantau perkembangan global terhadap Agenda 2030 dan 17 SDGs.

Laporan 2026 disusun oleh UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) bersama sistem statistik PBB yang melibatkan lebih dari 50 lembaga internasional dan regional, dengan menggunakan data dari lebih dari 200 negara dan wilayah.

Dengan kata lain, laporan ini bukan sekadar opini mengenai kondisi pembangunan dunia. Laporan ini dibangun berdasarkan indikator, data statistik, dan perkembangan target SDGs yang tersedia.

Hal tersebut menjadikan laporan ini relevan bagi perusahaan. Sebab, salah satu pelajaran terbesar dari perjalanan SDGs selama satu dekade terakhir adalah semakin pentingnya data, indikator, dan pengukuran dampak dalam menentukan apakah sebuah intervensi benar-benar berhasil.

Apa Temuan Utama SDG Report 2026?

1. SDGs Telah Menghasilkan Kemajuan Nyata

Meskipun banyak target belum berada pada jalur yang tepat, laporan 2026 menunjukkan bahwa SDGs bukanlah sebuah agenda yang gagal.

Sebaliknya, berbagai intervensi pembangunan telah menghasilkan perubahan nyata dalam skala global.

Sejak 2015, hampir 1 miliar orang memperoleh akses terhadap air minum yang dikelola secara aman, sementara sekitar 1,2 miliar orang memperoleh akses terhadap sanitasi yang dikelola secara aman.

Kemajuan juga terlihat pada kesehatan. Infeksi HIV baru turun sekitar 30% antara 2015 dan 2024, sementara kematian terkait AIDS turun sekitar 35%.

Di sektor energi, akses listrik kini telah menjangkau sekitar 92% populasi dunia. Sementara itu, akses terhadap internet meningkat dari sekitar 40% menjadi 74% populasi dunia.

Untuk perlindungan sosial, lebih dari separuh populasi dunia kini telah tercakup dalam sistem perlindungan sosial untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Data tersebut menunjukkan satu hal penting:

intervensi pembangunan dapat menghasilkan perubahan ketika didukung oleh kebijakan, investasi, inovasi, dan kolaborasi yang tepat.

Namun, capaian tersebut belum cukup.

2. Hanya 36% Target SDGs yang Berada di Jalur atau Menunjukkan Kemajuan Moderat

Di sinilah laporan 2026 memberikan peringatan yang jauh lebih serius.

Dari 139 target SDGs yang memiliki data tren yang cukup, hanya sekitar 15% yang berada pada jalur untuk tercapai, sementara 21% menunjukkan kemajuan moderat.

Artinya, secara keseluruhan hanya sekitar 36% target yang berada pada jalur atau menunjukkan kemajuan moderat.

Sementara itu, sekitar 49% target bergerak terlalu lambat atau mengalami stagnasi, dan 15% justru mengalami kemunduran dibandingkan baseline 2015.

Secara sederhana:

Progress ada, tetapi kecepatannya belum cukup.

Ini merupakan persoalan yang sangat relevan bagi dunia usaha.

Sebuah perusahaan mungkin telah menjalankan program pendidikan, pemberdayaan UMKM, kesehatan masyarakat, konservasi lingkungan, pengelolaan sampah, atau peningkatan kapasitas masyarakat.

Namun, keberadaan program saja belum menunjukkan bahwa perusahaan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Yang perlu dilihat adalah:

Apakah kondisi masyarakat benar-benar berubah setelah program dilaksanakan?

3. Dunia Masih Menghadapi Kesenjangan yang Besar

Laporan 2026 menunjukkan bahwa tantangan pembangunan masih sangat besar.

Sekitar 1 dari 10 orang di dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Sekitar 2,3 miliar orang menghadapi kerawanan pangan sedang hingga berat.

Lebih dari 150 juta anak masih mengalami stunting.

Sementara itu, tidak ada satu pun target kesetaraan gender yang dinilai berada pada jalur untuk tercapai.

Di bidang pendidikan, sekitar 273 juta anak dan anak muda masih berada di luar sekolah.

Dalam konteks ketenagakerjaan, sekitar 1 dari 5 anak muda berusia 15–24 tahun tidak sedang bekerja, mengikuti pendidikan, maupun pelatihan.

Pada aspek perkotaan, diperkirakan sekitar 1,16 miliar orang, atau sekitar satu dari empat penduduk perkotaan, hidup di kawasan kumuh atau permukiman informal.

Artinya, masih terdapat kesenjangan pembangunan yang sangat besar dan kompleks.

Dan kesenjangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu aktor.

4. Krisis Iklim dan Lingkungan Semakin Menekan Pencapaian SDGs

Tantangan lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pencapaian SDGs.

Laporan 2026 mencatat bahwa jumlah orang yang terdampak bencana terkait iklim telah lebih dari dua kali lipat sejak 2015.

Pada 2025, suhu global tercatat sekitar 1,43°C di atas tingkat praindustri, sementara konsentrasi karbon dioksida di atmosfer mencapai tingkat tertinggi dalam sekitar dua juta tahun.

Risiko terhadap biodiversitas juga terus meningkat. Perlindungan terhadap kawasan penting bagi biodiversitas secara global rata-rata baru mencapai sekitar 45% pada 2025, sementara risiko kepunahan terus memburuk di berbagai kelompok spesies.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan sosial dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari isu lingkungan.

Program pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi, ketahanan pangan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur pada akhirnya juga akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perubahan iklim.

5. Data Menjadi Salah Satu Pesan Terpenting dari SDG Report 2026

Menariknya, salah satu bagian penting dari laporan 2026 bukan hanya mengenai capaian SDGs, tetapi mengenai bagaimana dunia mengukur capaian tersebut.

Dalam satu dekade terakhir, sistem data SDGs berkembang secara signifikan.

Jumlah indikator dalam database SDGs meningkat dari sekitar 115 indikator pada 2016 menjadi 233 indikator pada 2026.

Jumlah data yang tersedia juga meningkat dari sekitar 330 ribu data records menjadi 3,2 juta.

Bahkan, jika pada awal penerapan SDGs hampir 40% indikator belum memiliki metodologi internasional yang disepakati, saat ini seluruh indikator telah memiliki metodologi statistik yang disepakati.

Namun, tantangan data masih besar.

Dari 139 target yang memiliki data tren yang cukup, hanya sebagian yang dapat dinilai secara memadai.

Data juga masih kurang tersedia untuk memahami secara mendalam isu seperti kesetaraan gender, kota berkelanjutan, aksi iklim, perdamaian, keadilan, serta kondisi kelompok masyarakat tertentu.

PBB menekankan bahwa data yang berkualitas bukan sekadar alat untuk membuat laporan.

Data merupakan fondasi untuk menentukan apakah sebuah kebijakan atau intervensi benar-benar bekerja.

Dan pesan tersebut sangat relevan dengan pelaksanaan CSR dan TJSL.

Apa Hubungannya dengan CSR dan TJSL Perusahaan?

Bagi perusahaan, SDGs sering kali digunakan sebagai kerangka untuk menghubungkan program CSR atau TJSL dengan agenda pembangunan yang lebih luas.

Misalnya:

  • Program beasiswa dikaitkan dengan SDG 4: Quality Education
  • Program pemberdayaan UMKM dikaitkan dengan SDG 8: Decent Work and Economic Growth
  • Program bank sampah dikaitkan dengan SDG 11: Sustainable Cities and Communities dan SDG 12: Responsible Consumption and Production
  • Program konservasi mangrove dikaitkan dengan SDG 13: Climate Action dan SDG 14: Life Below Water
  • Program kesehatan masyarakat dikaitkan dengan SDG 3: Good Health and Well-being

Pendekatan tersebut memang penting.

Namun, ada satu risiko yang perlu dihindari:

Jangan sampai SDGs hanya menjadi label program.

Sebuah program tidak otomatis memberikan kontribusi terhadap SDGs hanya karena menggunakan logo atau mencantumkan beberapa tujuan SDGs dalam proposal dan laporan.

Contohnya, perusahaan menjalankan program pelatihan UMKM untuk 100 peserta.

Secara sederhana, program tersebut dapat dikaitkan dengan SDG 8.

Tetapi pertanyaan pengukurannya jauh lebih penting:

  • Berapa peserta yang benar-benar menyelesaikan pelatihan?
  • Berapa yang menerapkan pengetahuan yang diperoleh?
  • Berapa yang mengalami peningkatan omzet?
  • Berapa yang berhasil menciptakan lapangan kerja?
  • Apakah peningkatan tersebut bertahan setelah program selesai?
  • Kelompok masyarakat mana yang paling mendapatkan manfaat?
  • Apakah ada kelompok yang justru tidak terjangkau?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengubah pendekatan dari:

“Kami sudah melakukan program.”

menjadi:

“Kami mengetahui perubahan yang dihasilkan oleh program.”

Dari Output ke Outcome: Perubahan Cara Pandang CSR

Salah satu implikasi penting dari SDG Report 2026 bagi perusahaan adalah perlunya memperkuat impact measurement.

Dalam pengelolaan program CSR/TJSL, terdapat perbedaan antara output, outcome, dan impact.

Output

Output adalah hasil langsung dari aktivitas.

Contohnya:

  • 100 orang mengikuti pelatihan
  • 500 bibit mangrove ditanam
  • 10 unit tempat sampah diberikan
  • 5 UMKM mendapatkan pendampingan

Output relatif mudah dihitung.

Namun, output belum menjawab apakah kondisi penerima manfaat mengalami perubahan.

Outcome

Outcome melihat perubahan yang terjadi setelah intervensi.

Misalnya:

  • peserta mengalami peningkatan pengetahuan;
  • UMKM mulai menggunakan pencatatan keuangan;
  • pendapatan pelaku usaha meningkat;
  • masyarakat mulai memilah sampah;
  • tingkat kelangsungan hidup tanaman meningkat.

Outcome mulai menjawab pertanyaan:

“Apa yang berubah?”

Impact

Impact melihat perubahan yang lebih luas dan bermakna dalam jangka menengah atau panjang.

Misalnya:

  • peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga;
  • peningkatan kualitas lingkungan;
  • berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA;
  • peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  • peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko iklim.

Dengan demikian, semakin kompleks sebuah program, semakin penting perusahaan membangun sistem pengukuran yang mampu melihat perubahan tersebut.

CSR yang Selaras dengan SDGs Harus Berangkat dari Masalah, Bukan Sekadar Tujuan

Kesalahan lain yang cukup umum adalah memulai program dengan memilih SDGs terlebih dahulu.

Misalnya:

“Perusahaan ingin membuat program SDG 4.”

Padahal, pendekatan yang lebih tepat adalah:

Masalah apa yang ingin diselesaikan?

Kemudian:

Siapa yang mengalami masalah tersebut?

Lalu:

Apa akar masalahnya?

Setelah itu:

Intervensi seperti apa yang paling relevan?

Barulah perusahaan dapat menentukan:

SDGs mana yang paling relevan dengan perubahan yang ingin dicapai?

Pendekatan tersebut membuat SDGs berfungsi sebagai framework, bukan sekadar label komunikasi.

Mengapa Social Mapping Menjadi Penting?

Program CSR/TJSL yang efektif membutuhkan pemahaman terhadap konteks sosial di lokasi program.

Karena itu, perusahaan perlu memahami:

  • kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
  • kebutuhan dan masalah utama;
  • karakteristik kelompok rentan;
  • stakeholder yang terlibat;
  • potensi lokal;
  • hubungan antaraktor;
  • sumber daya yang tersedia;
  • risiko sosial dan lingkungan;
  • serta baseline kondisi sebelum program.

Proses tersebut dapat dilakukan melalui social mapping, needs assessment, stakeholder mapping, dan baseline assessment.

Dengan baseline yang baik, perusahaan memiliki titik pembanding untuk mengetahui apakah perubahan benar-benar terjadi setelah intervensi.

Tanpa baseline, perusahaan sering kali hanya dapat mengatakan:

“Setelah program, kondisinya terlihat lebih baik.”

Tetapi tidak memiliki bukti yang cukup untuk menjawab:

“Seberapa besar perubahan tersebut terjadi dan sejauh mana perubahan tersebut berkaitan dengan intervensi perusahaan?”

Menghubungkan SDGs dengan ESG dan Sustainability

SDGs, CSR/TJSL, ESG, dan sustainability sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling terhubung.

Secara sederhana:

SDGs memberikan kerangka tujuan pembangunan global.

CSR/TJSL menjadi salah satu bentuk kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

ESG membantu perusahaan mengelola serta mengevaluasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang relevan dengan bisnis dan pemangku kepentingan.

Sementara sustainability menjadi pendekatan yang lebih luas untuk memastikan keberlanjutan perusahaan sekaligus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam konteks program sosial, hubungan tersebut dapat dibangun melalui alur:

Business & Social Issues → Social Mapping → Program Design → SDGs Alignment → Implementation → Monitoring → Outcome Measurement → Impact Measurement → Reporting

Dengan pendekatan tersebut, perusahaan tidak hanya memiliki program CSR, tetapi memiliki program yang dirancang berdasarkan masalah, memiliki tujuan yang jelas, indikator yang terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Bagaimana Kondisinya di Indonesia?

Temuan global dari SDG Report 2026 juga relevan dengan perjalanan Indonesia menuju 2030.

Dalam Voluntary National Review (VNR) 2025, Kementerian PPN/Bappenas melaporkan bahwa sekitar 61,4% indikator target SDGs Indonesia telah tercapai. VNR tersebut juga menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk mengevaluasi perkembangan SDGs dalam lima tahun terakhir menuju 2030.

Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemajuan yang signifikan, tetapi perjalanan menuju 2030 masih membutuhkan percepatan.

Di sisi lain, lingkungan regulasi Indonesia juga semakin mendorong perusahaan untuk memperhatikan aspek keberlanjutan.

Sebagai contoh, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 mengatur penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, termasuk kewajiban terkait laporan keberlanjutan dan pelaksanaan TJSL. OJK juga menekankan optimalisasi dana TJSL untuk mendukung program keuangan berkelanjutan.

Artinya, pembahasan mengenai CSR dan TJSL tidak lagi cukup jika hanya melihat aspek kegiatan dan penyerapan anggaran.

Perusahaan semakin membutuhkan pendekatan yang dapat menunjukkan:

apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, siapa yang menerima manfaat, apa yang berubah, dan bagaimana perubahan tersebut diukur.

Apa yang Perlu Dilakukan Perusahaan Setelah SDG Report 2026?

Laporan PBB ini dapat menjadi momentum bagi perusahaan untuk mengevaluasi kembali strategi CSR, TJSL, dan sustainability program.

Ada setidaknya lima langkah yang dapat dilakukan.

1. Evaluasi kembali relevansi program

Periksa apakah program yang selama ini dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan isu lingkungan yang relevan.

Jangan hanya bertanya:

“Berapa banyak program yang telah dilakukan?”

Tetapi tanyakan:

“Masalah apa yang berhasil dikurangi melalui program tersebut?”

2. Perkuat baseline

Sebelum menjalankan program, perusahaan perlu mengetahui kondisi awal penerima manfaat.

Baseline dapat berupa:

  • kondisi pendapatan;
  • tingkat pengetahuan;
  • perilaku;
  • akses terhadap layanan;
  • kondisi lingkungan;
  • kapasitas kelembagaan;
  • atau indikator lain yang relevan dengan tujuan program.

Baseline menjadi dasar untuk mengukur perubahan secara lebih objektif.

3. Bangun indikator yang mengukur perubahan

Jangan berhenti pada indikator aktivitas.

Bandingkan:

“Jumlah peserta pelatihan”

dengan:

“Persentase peserta yang menerapkan keterampilan setelah pelatihan.”

Bandingkan:

“Jumlah bibit yang ditanam”

dengan:

“Persentase bibit yang bertahan dan kontribusinya terhadap pemulihan ekosistem.”

Bandingkan:

“Jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan”

dengan:

“Persentase UMKM yang mengalami peningkatan kapasitas atau performa usaha.”

Indikator kedua dalam setiap contoh memberikan informasi yang jauh lebih bermakna mengenai outcome.

4. Gunakan data untuk pengambilan keputusan

Data seharusnya tidak hanya dikumpulkan pada akhir program untuk kebutuhan laporan.

Data perlu digunakan selama siklus program:

Planning → Implementation → Monitoring → Evaluation → Improvement

Jika sebuah intervensi tidak menghasilkan perubahan yang diharapkan, perusahaan dapat melakukan penyesuaian.

Dengan demikian, monitoring dan evaluation bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi alat untuk meningkatkan kualitas program.

5. Ukur dampak secara lebih komprehensif

Untuk program tertentu, perusahaan dapat mempertimbangkan pendekatan pengukuran dampak yang lebih komprehensif, seperti Social Return on Investment (SROI).

SROI dapat membantu menerjemahkan perubahan sosial dan lingkungan ke dalam nilai sosial yang dapat dianalisis secara sistematis.

Namun, yang paling penting bukan sekadar menghasilkan sebuah angka SROI.

Prosesnya justru membantu perusahaan memahami:

  • siapa yang mengalami perubahan;
  • perubahan apa yang terjadi;
  • seberapa besar perubahan tersebut;
  • apa kontribusi program terhadap perubahan;
  • faktor apa yang mungkin memengaruhi hasil;
  • dan apakah manfaat yang dihasilkan sebanding dengan sumber daya yang digunakan.

Saatnya Mengubah CSR dari “Program” Menjadi “Impact”

The Sustainable Development Goals Report 2026 memberikan satu pesan besar:

kemajuan itu mungkin terjadi, tetapi tidak terjadi dengan sendirinya.

Berbagai keberhasilan yang tercatat dalam laporan PBB lahir dari kombinasi kebijakan yang tepat, investasi, inovasi, kerja sama, serta kemampuan untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak.

Hal yang sama berlaku pada CSR dan TJSL perusahaan.

Perusahaan tidak cukup hanya memiliki banyak program.

Perusahaan perlu memiliki program yang relevan dengan kebutuhan, terarah pada perubahan, terukur, dan berkelanjutan.

SDGs dapat menjadi kerangka untuk memastikan bahwa kontribusi perusahaan memiliki hubungan dengan agenda pembangunan yang lebih luas.

Namun, alignment dengan SDGs bukanlah tujuan akhir.

Impact-lah yang seharusnya menjadi tujuan akhirnya.

Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah program bukan ditentukan oleh seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, seberapa besar anggaran yang diserap, atau seberapa banyak dokumentasi yang dihasilkan.

Keberhasilan program ditentukan oleh:

seberapa besar perubahan positif yang benar-benar terjadi bagi masyarakat dan lingkungan.

Dan dengan hanya sekitar empat tahun tersisa menuju 2030, semakin penting bagi setiap aktor pembangunan, termasuk dunia usaha, untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan perubahan yang berarti.

Bagaimana Sinergi Indonesia Membantu Perusahaan Membangun Program CSR/TJSL yang Berdampak?

Sinergi Indonesia membantu perusahaan merancang dan mengelola program CSR/TJSL secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Pendekatan kami tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi melihat keseluruhan siklus program, mulai dari memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat, menyusun strategi, merancang intervensi, mengelola implementasi, hingga melakukan monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak.

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain:

  • Social Mapping & Needs Assessment
  • Stakeholder Mapping
  • CSR/TJSL Program Design
  • Theory of Change
  • SDGs Alignment
  • Program Monitoring & Evaluation
  • Impact Measurement
  • SROI Analysis
  • CSR/TJSL Reporting
  • Sustainability & ESG Strategy

Dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan lokal, perusahaan dapat membangun program yang tidak hanya “terlihat berdampak”, tetapi memiliki dasar yang lebih kuat untuk menunjukkan perubahan yang benar-benar terjadi.

Karena menuju 2030, pertanyaannya bukan lagi sekadar:

“Apa yang sudah kita lakukan?”

Tetapi:

“Apa yang berubah karena kita melakukan sesuatu?”

Penutup

The Sustainable Development Goals Report 2026 menunjukkan bahwa dunia telah mengalami banyak kemajuan sejak SDGs diadopsi pada 2015. Namun, kemajuan tersebut masih belum cukup cepat untuk memastikan seluruh target tercapai pada 2030.

Bagi perusahaan, kondisi ini merupakan pengingat bahwa kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan secara lebih strategis.

CSR dan TJSL tidak seharusnya hanya menjadi aktivitas tahunan.

Program perlu dibangun berdasarkan masalah yang nyata, memiliki tujuan yang jelas, menggunakan indikator yang relevan, serta mampu menunjukkan perubahan yang dihasilkan.

Karena CSR yang baik bukan hanya tentang melakukan lebih banyak program. CSR yang baik adalah tentang menghasilkan lebih banyak dampak.

Sumber Utama

  • United Nations Department of Economic and Social Affairs, The Sustainable Development Goals Report 2026.
  • United Nations, SDG Report 2026 Press Release, 7 July 2026.
  • United Nations Statistics Division, SDG Monitoring in the AI Era.
  • Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia Voluntary National Review 2025.
  • Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Cara Menentukan Penerima Manfaat yang Tepat dalam Program CSR

Cara Menentukan Penerima Manfaat yang Tepat dalam Program CSR

Blog, Insight·

Program CSR dan TJSL tidak hanya membutuhkan perencanaan kegiatan yang baik. Perusahaan juga perlu menentukan siapa yang paling tepat menjadi penerima manfaat.

Sasaran yang tepat membantu program menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Sebaliknya, penerima manfaat yang ditentukan tanpa melihat kondisi lapangan dapat membuat bantuan kurang sesuai dan sulit menghasilkan perubahan jangka panjang.

Karena itu, proses menentukan penerima manfaat perlu dilakukan berdasarkan data, kebutuhan, potensi, serta tujuan program.

Apa Itu Penerima Manfaat Program CSR?

Penerima manfaat atau beneficiaries adalah individu, kelompok, atau komunitas yang mendapatkan manfaat dari pelaksanaan program CSR atau TJSL.

Kelompok tersebut dapat berbeda pada setiap program. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi dapat menyasar pelaku UMKM. Sementara itu, program pendidikan dapat ditujukan kepada siswa, guru, atau kelompok masyarakat tertentu.

Dengan demikian, penerima manfaat tidak selalu berarti seluruh masyarakat di suatu wilayah. Sasaran perlu disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan program.

Mengapa Penentuan Penerima Manfaat Penting?

Setiap program CSR memiliki sumber daya yang perlu dikelola secara efektif. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa intervensi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan dan memiliki keterkaitan dengan tujuan program.

Penentuan sasaran yang tepat juga membantu perusahaan menyusun kegiatan yang lebih relevan. Karakteristik masyarakat dapat menjadi dasar dalam menentukan bentuk pelatihan, bantuan, pendampingan, maupun fasilitas yang diberikan.

Selain itu, proses ini dapat membantu perusahaan menghindari program yang hanya berfokus pada jumlah penerima manfaat. Jumlah yang besar tidak selalu berarti dampak yang lebih besar.

Mulai dengan Memahami Kondisi Masyarakat

Langkah pertama adalah memahami kondisi wilayah dan masyarakat yang menjadi sasaran program.

Informasi yang dapat dikaji meliputi kondisi sosial ekonomi, mata pencaharian, kelompok masyarakat, fasilitas yang tersedia, potensi lokal, serta berbagai persoalan yang dihadapi.

Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai kelompok yang paling relevan untuk menjadi sasaran program.

Di tahap ini, perusahaan juga dapat melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok lokal, dan pihak lain yang memahami kondisi wilayah.

Identifikasi Kebutuhan yang Paling Prioritas

Setelah memahami kondisi masyarakat, perusahaan perlu mengetahui kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh calon penerima manfaat.

Proses tersebut dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, diskusi kelompok, survei, maupun metode lainnya.

Hasilnya kemudian dapat digunakan untuk menentukan prioritas. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya memberikan program berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Pendekatan ini juga membantu membedakan antara kebutuhan yang bersifat mendesak dengan kebutuhan yang dapat dikembangkan dalam jangka panjang.

Tentukan Kriteria Penerima Manfaat

Setiap program membutuhkan kriteria penerima manfaat yang berbeda.

Sebagai contoh, program pengembangan UMKM dapat memprioritaskan pelaku usaha yang sudah menjalankan kegiatan ekonomi tetapi masih menghadapi kendala dalam pemasaran, produksi, atau pengelolaan usaha.

Sementara itu, program pendidikan dapat menggunakan kriteria seperti usia, jenjang pendidikan, kondisi sekolah, atau kebutuhan peserta didik.

Kriteria yang jelas membuat proses seleksi menjadi lebih objektif. Perusahaan juga lebih mudah menentukan siapa yang benar-benar sesuai dengan tujuan program.

Pertimbangkan Potensi yang Dimiliki Masyarakat

Penerima manfaat tidak hanya dipilih berdasarkan persoalan yang mereka hadapi. Potensi yang sudah dimiliki masyarakat juga perlu diperhatikan.

Pendekatan tersebut dapat membuat program lebih mudah berkembang karena masyarakat sudah memiliki modal awal untuk dikembangkan.

Misalnya, suatu desa memiliki potensi wisata dan masyarakat yang sudah terlibat dalam kegiatan pariwisata. Program CSR dapat diarahkan pada peningkatan kemampuan pemandu wisata, pengelolaan destinasi, pemasaran digital, atau pengembangan produk lokal.

Dengan cara tersebut, program tidak sekadar memberikan bantuan. Perusahaan turut membantu masyarakat mengembangkan kekuatan yang sudah mereka miliki.

Libatkan Masyarakat dalam Menentukan Sasaran

Masyarakat sebaiknya dilibatkan dalam proses perencanaan program. Mereka memiliki pengalaman langsung mengenai kondisi dan persoalan di wilayahnya.

Melalui diskusi dan partisipasi masyarakat, perusahaan dapat memperoleh informasi yang mungkin tidak terlihat dari data sekunder.

Keterlibatan tersebut juga membantu membangun rasa memiliki. Ketika masyarakat ikut menentukan arah program, mereka cenderung lebih siap terlibat dalam pelaksanaan dan keberlanjutannya.

Gunakan Social Mapping untuk Memahami Kelompok Sasaran

Social mapping dapat menjadi salah satu pendekatan penting dalam menentukan penerima manfaat.

Melalui social mapping, perusahaan dapat memetakan kondisi sosial masyarakat, kelompok yang ada di wilayah sasaran, potensi lokal, permasalahan, serta berbagai stakeholder yang berkaitan dengan program.

Hasil pemetaan tersebut membantu perusahaan memahami siapa yang perlu dilibatkan dan bagaimana karakteristik masing-masing kelompok.

Dengan demikian, social mapping tidak hanya membantu menentukan lokasi program. Proses ini juga membantu perusahaan memahami siapa yang menjadi sasaran dan bagaimana pendekatan yang sesuai untuk mereka.

Baca juga: Social Mapping sebagai Fondasi Keberhasilan Program CSR dan TJSL

https://share.google/1jgd7ulVYqJET2zwA

Lengkapi dengan Need Assessment

Selain social mapping, need assessment dapat digunakan untuk menggali kebutuhan calon penerima manfaat secara lebih spesifik.

Need assessment membantu perusahaan melihat kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai.

Sebagai contoh, masyarakat mungkin sudah memiliki usaha. Namun, mereka masih mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran. Kondisi tersebut tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dari masyarakat yang belum memiliki aktivitas ekonomi sama sekali.

Karena itu, hasil need assessment dapat menjadi dasar untuk menentukan sasaran sekaligus bentuk intervensi yang paling sesuai.

Baca juga: Need Assessment dalam Program CSR

https://share.google/S4JB3hdByTgfz6Dyv

Bedakan Penerima Manfaat Langsung dan Tidak Langsung

Satu program dapat memberikan manfaat kepada lebih dari satu kelompok.

Penerima manfaat langsung merupakan kelompok yang mengikuti kegiatan atau menerima intervensi secara langsung. Sementara itu, penerima manfaat tidak langsung memperoleh manfaat sebagai dampak dari program.

Sebagai contoh, program peningkatan kapasitas UMKM dapat memberikan pelatihan kepada 30 pelaku usaha. Namun, peningkatan aktivitas usaha tersebut juga berpotensi memberikan manfaat kepada anggota keluarga dan pihak lain yang terlibat dalam rantai usaha.

Pembedaan ini penting agar perusahaan dapat menghitung cakupan manfaat program secara lebih akurat.

Jangan Hanya Mengukur Jumlah Penerima Manfaat

Jumlah penerima manfaat memang dapat menjadi salah satu indikator. Namun, angka tersebut tidak cukup untuk menunjukkan keberhasilan program.

Bayangkan dua program. Program pertama menjangkau 1.000 orang melalui satu kali kegiatan. Program kedua hanya menjangkau 100 orang, tetapi memberikan pendampingan selama satu tahun hingga masyarakat mampu menjalankan kegiatan secara mandiri.

Jumlah penerima program pertama memang lebih besar. Akan tetapi, program kedua dapat menghasilkan perubahan yang lebih mendalam.

Karena itu, perusahaan perlu melihat kualitas manfaat dan perubahan yang terjadi, bukan hanya jumlah penerima.

Sesuaikan Penerima Manfaat dengan Tujuan Program

Tidak ada satu kriteria yang dapat digunakan untuk semua program CSR.

Program lingkungan membutuhkan sasaran yang berbeda dari program pemberdayaan ekonomi. Begitu pula dengan program pendidikan, kesehatan, pengembangan desa wisata, atau penguatan UMKM.

Oleh sebab itu, tujuan program harus menjadi dasar dalam menentukan penerima manfaat.

Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, semakin mudah perusahaan menentukan kelompok yang relevan untuk dilibatkan.

Penentuan Sasaran Menjadi Dasar Program yang Berkelanjutan

Pemilihan penerima manfaat juga berkaitan dengan keberlanjutan program. Kelompok sasaran perlu memiliki ruang untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pengelolaan program.

Karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa aspek seperti kapasitas masyarakat, kelembagaan lokal, tingkat partisipasi, potensi pengembangan, dan kesiapan untuk melanjutkan kegiatan.

Pendekatan tersebut membantu CSR bergerak dari pemberian bantuan menuju pemberdayaan. Masyarakat tidak hanya menerima manfaat, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Dari Sasaran yang Tepat Menuju Dampak yang Lebih Besar

Menentukan penerima manfaat merupakan bagian penting dari keseluruhan proses perencanaan CSR dan TJSL. Proses ini membutuhkan pemahaman terhadap kondisi masyarakat, identifikasi kebutuhan, penetapan kriteria, serta pelibatan masyarakat sejak awal.

Melalui pendekatan berbasis data dan kebutuhan, perusahaan dapat mengarahkan sumber daya kepada kelompok yang paling relevan. Hasilnya, program menjadi lebih tepat sasaran dan memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, penerima manfaat bukan sekadar kelompok yang menerima program, tetapi bagian penting dari proses membangun perubahan sosial yang nyata.

PT Sinergi Inta Waana

PT Sinergi Inta Waana mendukung perusahaan dalam merancang program CSR dan TJSL yang tepat sasaran melalui pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat.

Pendampingan dapat mencakup social mapping, need assessment, penyusunan masterplan, implementasi program, monitoring dan evaluasi, hingga pengukuran dampak sosial.

Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga mendorong kemandirian dan keberlanjutan masyarakat.

Strategi Exit Program CSR: Mengapa Banyak Program Berhenti Setelah Pendampingan Selesai?

Strategi Exit Program CSR: Mengapa Banyak Program Berhenti Setelah Pendampingan Selesai?

Blog, CSR & TJSL, Insight·

Bayangkan sebuah kelompok UMKM yang selama tiga tahun mendapat pendampingan dari perusahaan. Mereka memperoleh pelatihan, bantuan peralatan, hingga akses pemasaran. Namun, beberapa bulan setelah program selesai, aktivitas kelompok mulai berkurang. Produksi menurun, pengurus tidak lagi aktif, bahkan sebagian fasilitas yang diberikan tidak dimanfaatkan.

Situasi seperti ini masih sering terjadi dalam berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penyebabnya bukan selalu karena program gagal, melainkan karena masyarakat belum siap melanjutkan program secara mandiri.

Oleh karena itu, perusahaan perlu menyusun strategi exit program CSR sejak tahap perencanaan. Tujuannya bukan untuk menghentikan program, tetapi memastikan manfaatnya tetap berjalan setelah pendampingan selesai.

Exit Strategy Bukan Akhir Program

Banyak orang menganggap exit strategy sebagai tahap terakhir dalam program CSR. Padahal, konsep tersebut justru dimulai sejak awal implementasi.

Ketika perusahaan merancang program pemberdayaan, mereka juga perlu merancang bagaimana masyarakat akan mengambil alih pengelolaan program di masa depan. Dengan cara tersebut, proses transisi berlangsung secara bertahap dan tidak menimbulkan ketergantungan.

Pendekatan ini membuat perusahaan berperan sebagai fasilitator, sementara masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan.

Mengapa Program CSR Sering Berhenti?

Tidak sedikit program yang mengalami penurunan setelah dukungan perusahaan berakhir. Kondisi tersebut biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Pertama, masyarakat belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola kegiatan secara mandiri.

Kedua, kelembagaan lokal belum terbentuk dengan baik sehingga tidak ada pihak yang bertanggung jawab melanjutkan program.

Selain itu, sebagian kelompok masih bergantung pada bantuan perusahaan karena belum memiliki sumber pendanaan yang berkelanjutan.

Akibatnya, berbagai fasilitas yang telah dibangun tidak dimanfaatkan secara optimal.

Tanda-Tanda Masyarakat Belum Siap Mandiri

Sebelum mengakhiri program, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap kesiapan masyarakat.

Beberapa indikator berikut dapat menjadi perhatian:

  • Kelompok masih menunggu arahan perusahaan untuk menjalankan kegiatan.
  • Administrasi organisasi belum berjalan dengan baik.
  • Pengurus sering berganti tanpa proses regenerasi.
  • Belum tersedia sumber pendapatan untuk mendukung operasional kelompok.
  • Tingkat partisipasi masyarakat mulai menurun.
  • Belum ada kerja sama dengan pemerintah desa atau mitra lainnya.

Apabila kondisi tersebut masih ditemukan, proses pendampingan sebaiknya tetap dilakukan hingga masyarakat benar-benar siap.

Lima Strategi Exit Program CSR yang Efektif

1. Bangun Rasa Memiliki Sejak Awal

Program akan lebih mudah berkelanjutan apabila masyarakat merasa memiliki. Oleh sebab itu, libatkan masyarakat dalam setiap proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Dengan keterlibatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengambil keputusan.

2. Perkuat Kapasitas, Bukan Hanya Infrastruktur

Bantuan fisik memang penting. Namun, manfaatnya tidak akan bertahan lama apabila masyarakat belum memiliki kemampuan untuk mengelolanya.

Karena itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan mengenai kepemimpinan, administrasi, pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga manajemen organisasi.

3. Pastikan Ada Kelembagaan yang Berfungsi

Program yang baik memerlukan organisasi lokal yang aktif.

Kelompok masyarakat, koperasi, BUMDes, maupun komunitas dapat menjadi motor penggerak setelah perusahaan menyelesaikan pendampingan.

Dengan adanya kelembagaan yang jelas, proses regenerasi dan pengambilan keputusan dapat berjalan lebih baik.

4. Dorong Kemandirian Ekonomi

Ketergantungan terhadap dana perusahaan merupakan salah satu penyebab utama berhentinya program.

Sebaliknya, kelompok masyarakat perlu memiliki sumber pendapatan yang mampu membiayai kegiatan secara mandiri.

Misalnya melalui unit usaha, iuran anggota, kerja sama dengan pemerintah daerah, atau kemitraan dengan sektor swasta.

5. Kurangi Pendampingan Secara Bertahap

Pendampingan sebaiknya tidak dihentikan secara mendadak.

Sebaliknya, perusahaan dapat mengurangi intensitas keterlibatan secara bertahap sambil memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengambil keputusan sendiri.

Pendekatan tersebut membantu meningkatkan rasa percaya diri sekaligus mengurangi ketergantungan.

Exit Strategy Mendukung Program yang Berkelanjutan

Strategi exit yang baik bukan hanya menguntungkan masyarakat. Perusahaan juga memperoleh manfaat karena investasi sosial yang telah dilakukan memberikan dampak dalam jangka panjang.

Selain itu, pendekatan ini mendukung implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG), terutama pada aspek sosial melalui penguatan kapasitas masyarakat dan tata kelola kelembagaan.

Di sisi lain, exit strategy juga berkontribusi terhadap beberapa target Sustainable Development Goals (SDGs), seperti SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Sebelum Menyusun Exit Strategy, Pastikan Fondasinya Sudah Kuat

Strategi keluar yang efektif tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan program. Perusahaan perlu memahami kebutuhan masyarakat, memetakan potensi yang dimiliki, serta menetapkan indikator keberhasilan sejak awal implementasi.

CSR yang Berhasil Tidak Berakhir Saat Program Selesai

Program CSR yang baik bukan sekadar menghasilkan laporan kegiatan atau menyelesaikan target implementasi. Keberhasilan sesungguhnya terlihat ketika masyarakat mampu melanjutkan program secara mandiri, mengembangkan potensi lokal, dan menciptakan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

PT Sinergi Inta Waana mendampingi perusahaan dalam merancang program CSR, TJSL, dan ESG yang berorientasi pada keberlanjutan. Mulai dari social mapping, need assessment, penyusunan masterplan CSR, implementasi program, monitoring dan evaluasi, hingga penyusunan exit strategy, setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa investasi sosial perusahaan menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan.

Pengelolaan Sampah dalam Program CSR: Mewujudkan Lingkungan Bersih dan Masyarakat Berdaya

Pengelolaan Sampah dalam Program CSR: Mewujudkan Lingkungan Bersih dan Masyarakat Berdaya

Blog, CSR & TJSL, Insight·

Pengelolaan sampah merupakan salah satu program yang banyak diterapkan dalam Corporate Social Responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Melalui pendekatan tersebut, perusahaan tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membantu masyarakat menciptakan nilai ekonomi dari sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi strategi yang mampu menghasilkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.

Saat ini, semakin banyak perusahaan mengembangkan program lingkungan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Selain itu, pemerintah juga mendorong berbagai inisiatif pengurangan sampah melalui kolaborasi dengan dunia usaha. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai kegiatan kebersihan semata, melainkan bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Mengapa Pengelolaan Sampah Sangat Penting?

Jumlah sampah terus meningkat setiap tahun seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Akibatnya, banyak daerah menghadapi persoalan penumpukan sampah di tempat pemrosesan akhir.

Jika kondisi tersebut tidak segera diatasi, pencemaran tanah, air, dan udara akan semakin besar. Di sisi lain, sampah organik yang menumpuk menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Karena alasan itulah, banyak perusahaan mulai menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari strategi CSR yang berkelanjutan.

Apa Itu Pengelolaan Sampah?

Secara sederhana, pengelolaan sampah merupakan proses mengurangi, memilah, mengolah, serta memanfaatkan kembali sampah agar tidak mencemari lingkungan.

Umumnya, proses tersebut meliputi:

  • Pemilahan sampah dari sumber.
  • Pengumpulan sampah.
  • Pengangkutan menuju tempat pengolahan.
  • Pengolahan sampah organik.
  • Daur ulang sampah anorganik.
  • Pengolahan residu menuju TPA.

Melalui tahapan tersebut, volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir dapat dikurangi secara signifikan.

Peran Program CSR dalam Pengelolaan Sampah

Program CSR memiliki peran penting dalam membangun budaya peduli lingkungan. Tidak hanya itu, perusahaan juga meningkatkan kapasitas masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi.

Sebagai contoh, perusahaan dapat membentuk bank sampah, menyediakan fasilitas pengolahan sampah, serta memberikan pelatihan daur ulang. Selanjutnya, masyarakat memperoleh pendampingan agar mampu mengelola program secara mandiri. Hasilnya, manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Bentuk Program Pengelolaan Sampah

Setiap perusahaan dapat menyesuaikan program sesuai kebutuhan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang umum dilaksanakan.

Contoh kegiatan tersebut antara lain:

  • Pembentukan Bank Sampah.
  • Pembangunan TPS 3R.
  • Edukasi pemilahan sampah.
  • Pelatihan pembuatan kompos.
  • Budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF).
  • Pengolahan sampah organik.
  • Daur ulang sampah plastik.
  • Kampanye pengurangan plastik sekali pakai.
  • Penyediaan tempat sampah terpilah.
  • Pelatihan ekonomi sirkular.

Selain mengurangi pencemaran, kegiatan tersebut juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

Manfaat Pengelolaan Sampah bagi Masyarakat

Pengelolaan sampah memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Pertama, lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Kedua, masyarakat memperoleh tambahan pendapatan dari hasil pengolahan sampah. Ketiga, kesadaran terhadap lingkungan meningkat secara bertahap.

Tidak hanya itu, program juga mampu memperkuat kerja sama antarwarga. Bahkan, beberapa kelompok masyarakat berhasil mengembangkan usaha berbasis ekonomi sirkular dari kegiatan tersebut.

Hubungan Pengelolaan Sampah dengan ESG

Program pengelolaan sampah sangat erat kaitannya dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Pada aspek Environmental, program membantu mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan tingkat daur ulang, serta menekan emisi karbon.

Sementara itu, aspek Social diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelompok pengelola, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Di samping itu, aspek Governance diperkuat melalui kolaborasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala.

Kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)

Selain mendukung ESG, pengelolaan sampah juga berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Program ini mendukung beberapa tujuan berikut:

  • SDG 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera.
  • SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
  • SDG 11 – Kota dan Permukiman Berkelanjutan.
  • SDG 12 – Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.
  • SDG 13 – Penanganan Perubahan Iklim.
  • SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dengan demikian, satu program mampu memberikan manfaat pada berbagai aspek pembangunan berkelanjutan.

Perencanaan Menentukan Keberhasilan Program

Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Sebaliknya, perencanaan yang matang menjadi faktor utama keberhasilan.

Sebelum program dilaksanakan, perusahaan perlu memahami kondisi masyarakat terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kegiatan social mapping dan need assessment menjadi tahapan yang sangat penting.

Berkat hasil pemetaan tersebut, perusahaan dapat menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memiliki dampak jangka panjang.

Baca juga:

PT Sinergi Inta Waana Siap Mendampingi Program CSR

PT Sinergi Inta Waana mendukung perusahaan dalam merancang dan melaksanakan Program CSR yang terukur. Layanan yang tersedia mencakup social mapping, need assessment, penyusunan masterplan CSR, implementasi program, monitoring, evaluasi, hingga pengukuran dampak sosial.

Melalui pendampingan tersebut, perusahaan dapat menjalankan program yang lebih tepat sasaran sekaligus mendukung target ESG dan SDGs.

Kesimpulan

Pengelolaan sampah merupakan investasi sosial yang memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan perusahaan. Selain menjaga kebersihan, program ini juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat dan dampak yang terus dirasakan dalam jangka panjang.

 

Cara Menentukan Indikator Dampak Sosial CSR dan TJSL yang Terukur

Cara Menentukan Indikator Dampak Sosial CSR dan TJSL yang Terukur

CSR, Insight·

 

Indikator dampak sosial CSR dan TJSL menjadi alat utama untuk mengukur keberhasilan sebuah program. Saat ini, perusahaan tidak lagi dinilai hanya dari besarnya anggaran yang dikeluarkan. Sebaliknya, perusahaan dinilai berdasarkan perubahan positif yang berhasil diciptakan bagi masyarakat.

Program CSR dan TJSL telah diterapkan pada berbagai sektor, seperti UMKM, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ketahanan pangan. Namun, tanpa indikator dampak sosial CSR dan TJSL yang jelas, perusahaan akan kesulitan mengukur manfaat program secara objektif.

Oleh karena itu, setiap program perlu memiliki indikator yang disusun sejak tahap perencanaan. Selanjutnya, indikator tersebut digunakan dalam proses pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi agar hasil program dapat dibuktikan dengan data.

Apa Itu Indikator Dampak Sosial CSR dan TJSL?

Indikator dampak sosial CSR dan TJSL merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui perubahan sosial, ekonomi, lingkungan, maupun kualitas hidup masyarakat setelah suatu program dilaksanakan.

Melalui indikator tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas program secara lebih objektif dan berbasis data. Selain itu, hasil pengukuran juga membantu penyusunan strategi program berikutnya.

Sebagai contoh, keberhasilan program pemberdayaan UMKM tidak cukup diukur dari jumlah peserta pelatihan. Sebaliknya, perusahaan perlu melihat apakah pendapatan meningkat, usaha berkembang, atau lapangan kerja baru berhasil tercipta.

Memahami Perbedaan Output, Outcome, dan Impact

Masih banyak perusahaan yang menganggap output sebagai hasil akhir program. Padahal, output, outcome, dan impact memiliki arti yang berbeda.

  • Output menunjukkan hasil langsung dari kegiatan.
  • Outcome menggambarkan perubahan perilaku atau kapasitas masyarakat.
  • Impact menunjukkan dampak jangka panjang yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, indikator dampak sosial CSR dan TJSL sebaiknya lebih banyak mengukur outcome dan impact dibandingkan hanya output.

Cara Menentukan Indikator Dampak Sosial CSR dan TJSL

1. Tentukan Tujuan Program

Langkah pertama adalah menetapkan tujuan program secara jelas dan terukur.

Sebagai contoh, program pemberdayaan UMKM dapat bertujuan meningkatkan pendapatan, memperkuat kapasitas usaha, serta menciptakan lapangan kerja baru. Tujuan yang jelas akan memudahkan penyusunan indikator yang relevan.

2. Identifikasi Perubahan yang Ingin Dicapai

Selanjutnya, tentukan perubahan yang diharapkan setelah program selesai.

Perusahaan dapat mengajukan pertanyaan sederhana, yaitu:

“Perubahan apa yang ingin dicapai setelah program berjalan?”

Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi dasar penyusunan indikator dampak sosial CSR dan TJSL.

3. Gunakan Prinsip SMART

Indikator yang baik harus memenuhi prinsip SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound.

Contohnya:

Pendapatan UMKM binaan meningkat minimal 20% dalam waktu 12 bulan.

Dengan prinsip SMART, proses evaluasi menjadi lebih mudah dilakukan.

4. Kombinasikan Indikator Kuantitatif dan Kualitatif

Pengukuran akan lebih komprehensif apabila menggunakan dua jenis indikator.

Indikator kuantitatif menunjukkan perubahan dalam bentuk angka. Sementara itu, indikator kualitatif menjelaskan perubahan perilaku, kepuasan, maupun kualitas hidup masyarakat.

Kombinasi keduanya menghasilkan gambaran dampak yang lebih lengkap.

5. Selaraskan dengan SDGs dan ESG

Saat ini, perusahaan semakin banyak mengintegrasikan program CSR dan TJSL dengan target SDGs dan prinsip ESG.

Oleh sebab itu, indikator dampak sosial CSR dan TJSL sebaiknya mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat strategi keberlanjutan perusahaan.

Kesalahan dalam Menentukan Indikator Dampak Sosial CSR dan TJSL

Masih banyak perusahaan yang hanya menghitung jumlah kegiatan sebagai ukuran keberhasilan program. Padahal, banyaknya kegiatan belum tentu menunjukkan adanya perubahan yang nyata.

Selain itu, beberapa kesalahan lain yang sering ditemukan meliputi:

  • Tidak memiliki data baseline.
  • Menggunakan terlalu banyak indikator.
  • Memilih indikator yang sulit diukur.
  • Tidak melakukan monitoring secara berkala.

Akibatnya, perusahaan sulit membuktikan dampak sosial yang dihasilkan.

Pentingnya Baseline Study

Baseline study merupakan pengukuran kondisi masyarakat sebelum program dimulai.

Data tersebut menjadi titik awal untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program. Dengan demikian, perubahan yang terjadi dapat dibuktikan secara objektif.

Tanpa baseline study, indikator dampak sosial CSR dan TJSL akan sulit menunjukkan keberhasilan program secara akurat.

Peran Theory of Change dalam Pengukuran Dampak Sosial

Theory of Change membantu perusahaan memahami hubungan antara aktivitas, output, outcome, dan impact.

Pendekatan ini membuat penyusunan indikator dampak sosial CSR dan TJSL menjadi lebih sistematis. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi juga menjadi lebih mudah dilakukan karena setiap perubahan telah dipetakan sejak awal.

PT Sinergi Inta Waana: Konsultan Pengukuran Dampak Sosial CSR dan TJSL

Menyusun indikator dampak sosial CSR dan TJSL membutuhkan metode yang tepat, data yang akurat, serta pemahaman terhadap kondisi masyarakat.

Sebagai konsultan CSR, TJSL, Community Development, Social Mapping, ESG, Sustainability, Monitoring & Evaluation, dan Social Impact Assessment, PT Sinergi Inta Waana membantu perusahaan BUMN maupun swasta dalam merancang indikator, menyusun baseline study, melakukan pengukuran dampak, hingga mengevaluasi keberhasilan program secara objektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Indikator dampak sosial CSR dan TJSL merupakan fondasi penting dalam mengukur keberhasilan sebuah program. Indikator yang tepat membantu perusahaan membuktikan perubahan yang terjadi di masyarakat secara objektif, terukur, dan berbasis data.

Selain meningkatkan efektivitas program, indikator dampak sosial CSR dan TJSL juga memperkuat akuntabilitas perusahaan, mendukung implementasi ESG, serta berkontribusi pada pencapaian SDGs. Dengan demikian, program CSR dan TJSL tidak hanya terlaksana dengan baik, tetapi juga menghasilkan manfaat yang nyata dan berkelanjutan.

 

Relawan Bakti BUMN Nias Selatan Batch VI: Mendorong Desa Wisata Hilisimaetanö yang Berkelanjutan

Relawan Bakti BUMN Nias Selatan Batch VI: Mendorong Desa Wisata Hilisimaetanö yang Berkelanjutan

Blog, News, Program CSR TJSL, TJSL BUMN·

Relawan Bakti BUMN Nias Selatan menjadi salah satu contoh pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang melibatkan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat. Program ini tidak hanya menghadirkan kegiatan sosial, tetapi juga mendorong pengembangan Desa Wisata Hilisimaetanö melalui peningkatan kualitas lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pengembangan pendidikan. Dengan demikian, program mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Program mengusung tema “Relawan Bakti BUMN untuk Kebangkitan Wisata Budaya Hilisimaetanö”. Melalui kolaborasi berbagai BUMN, masyarakat diajak untuk mengembangkan potensi desa sekaligus menjaga kekayaan budaya yang dimiliki. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan desa dapat dilakukan melalui kerja sama yang melibatkan banyak pihak.

Desa Wisata Hilisimaetanö Memiliki Potensi Besar

Desa Hilisimaetanö dikenal sebagai salah satu desa adat di Kabupaten Nias Selatan yang memiliki rumah tradisional, budaya yang masih terjaga, serta potensi wisata yang menarik. Namun demikian, potensi tersebut perlu didukung dengan lingkungan yang tertata, sumber daya manusia yang siap, dan promosi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, Program Relawan Bakti BUMN menghadirkan berbagai kegiatan yang saling melengkapi. Kegiatan tersebut tidak hanya memperbaiki fasilitas desa, tetapi juga membantu masyarakat mengembangkan kemampuan dan peluang ekonomi.

Program Dilaksanakan secara Terpadu

Salah satu keunggulan Relawan Bakti BUMN Nias Selatan adalah pelaksanaan program yang dilakukan secara terpadu. Selain memberikan bantuan fisik, kegiatan ini juga mencakup pelatihan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan masyarakat.

Sebagai ukuran keberhasilan, program memiliki 15 Key Performance Indicator (KPI) yang meliputi survei awal, pendampingan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan, dukungan pendidikan, pengembangan UMKM, promosi desa wisata, hingga penguatan BUMDes. Program tersebut dirancang agar setiap kegiatan saling mendukung dan menghasilkan manfaat jangka panjang.

Menjaga Lingkungan sebagai Daya Tarik Wisata

Lingkungan yang bersih dan nyaman menjadi salah satu syarat penting bagi pengembangan desa wisata. Karena itu, program memberikan perhatian khusus pada aspek lingkungan.

Berbagai kegiatan dilakukan, seperti penanaman 1.000 bibit tanaman produktif, pengelolaan sampah terpadu, penyediaan penerangan ramah lingkungan, serta pengecatan rumah warga. Selain memperindah kawasan, kegiatan tersebut juga meningkatkan kenyamanan masyarakat dan wisatawan yang berkunjung.

Pada akhirnya, lingkungan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Desa Hilisimaetanö sebagai destinasi wisata budaya.

Mendukung Pendidikan dan Generasi Muda

Program ini juga memberikan perhatian pada dunia pendidikan. Melalui revitalisasi taman tematik sekolah, bantuan sarana pendidikan, dan edukasi lingkungan, para pelajar memperoleh ruang belajar yang lebih nyaman.

Selain itu, berbagai kegiatan bersama siswa bertujuan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Memperkuat UMKM Masyarakat

Sektor ekonomi menjadi bagian penting dalam Program Relawan Bakti BUMN Nias Selatan. Oleh sebab itu, berbagai bantuan diberikan kepada pelaku UMKM agar usaha mereka semakin berkembang.

Program menyediakan kemasan produk beras, peralatan kopi, dan perlengkapan sablon. Selanjutnya, bantuan tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas peluang pemasaran. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan memperoleh nilai tambah dari usaha yang mereka jalankan.

Memperkenalkan Desa Wisata kepada Masyarakat Luas

Promosi menjadi langkah penting dalam pengembangan desa wisata. Karena itu, program membangun papan branding Desa Wisata Hilisimaetanö sebagai identitas kawasan.

Selain membantu wisatawan mengenali lokasi, papan informasi tersebut juga memperkuat citra desa sebagai destinasi wisata budaya. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Pelatihan Konten Kreator untuk Promosi Digital

Perkembangan teknologi membuat promosi wisata semakin mudah dilakukan melalui media digital. Oleh karena itu, masyarakat memperoleh pelatihan sebagai konten kreator desa wisata.

Peserta belajar mengenai fotografi, videografi, dan pemanfaatan media sosial. Selanjutnya, kemampuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mempromosikan Desa Hilisimaetanö secara lebih luas sehingga semakin banyak wisatawan yang mengenal potensi daerah tersebut.

Penguatan BUMDes melalui Digitalisasi

Selain mendukung promosi wisata, program juga memperkuat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui pelatihan manajemen dan bantuan perangkat digital, pengurus BUMDes memperoleh dukungan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Peralatan seperti website, laptop, proyektor, dan layar presentasi menjadi sarana pendukung dalam pengembangan organisasi desa. Dengan begitu, BUMDes memiliki peluang untuk berkembang menjadi penggerak ekonomi lokal.

Mendukung ESG dan Tujuan SDGs

Program ini juga mendukung penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG).

  • Dari sisi Environmental, kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah membantu menjaga kualitas lingkungan.
  • Dari sisi Social, program meningkatkan kemampuan masyarakat, memperkuat UMKM, dan mendukung pendidikan.
  • Dari sisi Governance, penguatan BUMDes mendorong tata kelola organisasi desa yang lebih baik.

Selain itu, program ini berkontribusi terhadap beberapa Sustainable Development Goals (SDGs), antara lain:

  • SDG 4 – Pendidikan Berkualitas
  • SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
  • SDG 11 – Kota dan Permukiman Berkelanjutan
  • SDG 12 – Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
  • SDG 13 – Penanganan Perubahan Iklim
  • SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Referensi:

Perencanaan Menjadi Kunci Keberhasilan Program

Keberhasilan Relawan Bakti BUMN Nias Selatan menunjukkan bahwa Program CSR tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran. Sebaliknya, program yang berhasil selalu diawali dengan perencanaan yang matang dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebelum program dijalankan, perusahaan perlu melakukan social mapping dan need assessment agar setiap kegiatan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

Baca juga: Outcome vs Output dalam Program CSR dan TJSL
https://sinergiindonesia.co.id/outcome-vs-output-program-csr/

Baca juga: Social Mapping sebagai Fondasi Keberhasilan Program CSR dan TJSL
https://sinergiindonesia.co.id/social-mapping-csr-tjsl/

Baca juga: Need Assessment dalam Program CSR
https://sinergiindonesia.co.id/need-assessment-program-csr/

PT Sinergi Inta Waana Siap Mendukung Program CSR Berkelanjutan

Program CSR akan memberikan hasil yang lebih baik apabila dirancang berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, PT Sinergi Inta Waana hadir sebagai mitra strategis bagi perusahaan dalam menyusun dan melaksanakan Program CSR maupun TJSL.

Layanan yang diberikan meliputi social mapping, need assessment, penyusunan masterplan CSR, implementasi program, monitoring, evaluasi, hingga pengukuran dampak sosial. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat menjalankan program yang lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Need Assessment dalam Program CSR: Pengertian, Tujuan, Metode, dan Contohnya

Need Assessment dalam Program CSR: Pengertian, Tujuan, Metode, dan Contohnya

Blog, CSR & TJSL, Insight·

Need Assessment Program CSR merupakan salah satu tahapan penting dalam menyusun Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Melalui proses ini, perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakat sebelum menentukan bentuk program yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, setiap kegiatan menjadi lebih tepat sasaran, memberikan manfaat yang relevan, dan mampu menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

Sayangnya, masih banyak perusahaan yang langsung menjalankan program CSR tanpa melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Akibatnya, program sering kali tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga manfaatnya kurang optimal.

Apa Itu Need Assessment Program CSR?

Need Assessment Program CSR adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, potensi, dan prioritas masyarakat sebelum menyusun suatu program pemberdayaan.

Melalui proses ini, perusahaan memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, maupun kelembagaan masyarakat. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan jenis program CSR yang paling sesuai.

Dengan kata lain, Need Assessment membantu perusahaan memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya berdasarkan asumsi perusahaan.

Mengapa Need Assessment Penting?

Need Assessment memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan Program CSR dan TJSL.

Pertama, perusahaan dapat memahami kondisi masyarakat secara lebih objektif.

Kedua, program yang dirancang menjadi lebih efektif karena didasarkan pada kebutuhan nyata.

Ketiga, perusahaan dapat mengurangi risiko kegagalan program akibat kurangnya kesesuaian antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Need Assessment juga membantu meningkatkan partisipasi masyarakat karena mereka dilibatkan sejak tahap perencanaan.

Tujuan Need Assessment Program CSR

Secara umum, Need Assessment bertujuan untuk menghasilkan program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang.

Beberapa tujuan utama Need Assessment meliputi:

  • mengidentifikasi kebutuhan masyarakat;
  • memetakan potensi wilayah;
  • mengetahui akar permasalahan sosial;
  • menentukan prioritas program;
  • mendukung penyusunan roadmap CSR;
  • meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran;
  • mengurangi risiko program yang tidak berkelanjutan.

Dengan adanya proses tersebut, perusahaan dapat merancang program yang lebih terukur dan berdampak.

Tahapan Need Assessment Program CSR

Pelaksanaan Need Assessment umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan berikut.

1. Identifikasi Wilayah

Tahap pertama adalah menentukan lokasi yang akan menjadi sasaran Program CSR.

Pada tahap ini, perusahaan mengumpulkan informasi awal mengenai kondisi wilayah, jumlah penduduk, karakteristik masyarakat, serta potensi yang dimiliki.

2. Pengumpulan Data

Selanjutnya, tim melakukan pengumpulan data melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi lapangan, Focus Group Discussion (FGD), dan penyebaran kuesioner.

Semakin lengkap data yang diperoleh, semakin baik kualitas analisis yang dihasilkan.

3. Analisis Kebutuhan

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis berbagai kebutuhan masyarakat.

Analisis tidak hanya melihat masalah yang muncul, tetapi juga mencari akar penyebab serta potensi solusi yang dapat dikembangkan.

4. Menentukan Prioritas Program

Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus.

Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan prioritas berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta kesesuaian dengan tujuan Program CSR.

5. Penyusunan Rekomendasi

Tahap terakhir adalah menyusun rekomendasi program yang akan menjadi dasar implementasi CSR maupun TJSL.

Rekomendasi tersebut biasanya memuat jenis program, target penerima manfaat, indikator keberhasilan, serta rencana pelaksanaan.

Metode Need Assessment Program CSR

Need Assessment dapat dilakukan menggunakan beberapa metode.

Di antaranya adalah:

  • observasi lapangan;
  • wawancara mendalam;
  • Focus Group Discussion (FGD);
  • survei masyarakat;
  • pemetaan sosial (social mapping);
  • studi dokumen;
  • analisis data sekunder.

Pemilihan metode bergantung pada tujuan program dan karakteristik wilayah yang menjadi sasaran.

Perbedaan Need Assessment dan Social Mapping

Banyak orang menganggap Need Assessment sama dengan Social Mapping. Padahal, keduanya memiliki fokus yang berbeda.

Need Assessment berfokus pada identifikasi kebutuhan masyarakat yang menjadi dasar penyusunan program.

Sementara itu, Social Mapping memiliki cakupan yang lebih luas karena memetakan kondisi sosial, potensi, aktor, hubungan antar pemangku kepentingan, serta karakteristik masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian, Need Assessment sering menjadi bagian dari proses Social Mapping.

Baca juga: Social Mapping sebagai Fondasi Keberhasilan Program CSR dan TJSL
https://sinergiindonesia.co.id/social-mapping-csr-tjsl/

Contoh Need Assessment dalam Program CSR

Sebagai contoh, sebuah perusahaan ingin melaksanakan Program CSR di desa sekitar area operasional.

Sebelum menentukan jenis bantuan, perusahaan melakukan Need Assessment melalui survei dan wawancara dengan masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan utama bukanlah bantuan sembako, melainkan peningkatan keterampilan usaha, akses pemasaran produk, dan pelatihan kewirausahaan.

Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan kemudian merancang program pemberdayaan UMKM yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan seperti ini memberikan peluang lebih besar untuk menghasilkan dampak sosial yang berkelanjutan.

Hubungan Need Assessment dengan Outcome Program CSR

Program yang disusun berdasarkan Need Assessment memiliki peluang lebih besar menghasilkan outcome dibandingkan program yang hanya berorientasi pada kegiatan.

Hal tersebut terjadi karena setiap intervensi dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya lebih mudah dirasakan oleh penerima program.

Oleh sebab itu, Need Assessment menjadi salah satu tahapan penting dalam menciptakan Program CSR yang efektif.

Baca juga: Outcome vs Output dalam Program CSR dan TJSL
https://sinergiindonesia.co.id/outcome-vs-output-program-csr/

Peran PT Sinergi Inta Waana dalam Need Assessment Program CSR

Need Assessment memerlukan metode yang tepat agar data yang diperoleh akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sebagai konsultan CSR dan TJSL, PT Sinergi Inta Waana mendampingi perusahaan dalam melaksanakan Need Assessment melalui survei lapangan, wawancara, Focus Group Discussion (FGD), analisis data, hingga penyusunan rekomendasi program.

Selain itu, PT Sinergi Inta Waana juga membantu perusahaan menyusun social mapping, roadmap CSR, monitoring, evaluasi, serta pengukuran dampak sosial sehingga setiap program memiliki manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kesimpulan

Need Assessment Program CSR merupakan tahapan penting dalam merancang Program CSR dan TJSL yang tepat sasaran. Melalui proses identifikasi kebutuhan masyarakat, perusahaan dapat menyusun program yang lebih efektif, relevan, dan berkelanjutan.

Dengan mengombinasikan Need Assessment, Social Mapping, monitoring, dan evaluasi, perusahaan tidak hanya menghasilkan output berupa kegiatan, tetapi juga menciptakan outcome yang memberikan perubahan nyata bagi masyarakat.

Apabila perusahaan Anda ingin mengembangkan Program CSR, TJSL, ESG, maupun Community Development yang lebih terukur, PT Sinergi Inta Waana siap menjadi mitra strategis melalui layanan Need Assessment, Social Mapping, penyusunan roadmap CSR, implementasi program, monitoring, evaluasi, hingga pengukuran dampak sosial.

ISO 26000 vs GRI vs SDGs: Apa Perbedaannya dalam Program CSR dan TJSL?

ISO 26000 vs GRI vs SDGs: Apa Perbedaannya dalam Program CSR dan TJSL?

Blog, Insight, News·

ISO 26000 vs GRI vs SDGs merupakan topik yang sering dibahas dalam implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Ketiga kerangka tersebut sama-sama mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda.

Masih banyak perusahaan yang menganggap ISO 26000, Global Reporting Initiative (GRI), dan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai standar yang sama. Padahal, masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi. Dengan memahami perbedaannya, perusahaan dapat merancang, melaksanakan, dan melaporkan program CSR secara lebih terarah dan berdampak.

Apa Itu ISO 26000?

ISO 26000 adalah standar internasional yang memberikan panduan mengenai tanggung jawab sosial organisasi. Berbeda dengan standar ISO lainnya, ISO 26000 tidak digunakan untuk sertifikasi, melainkan sebagai pedoman dalam menerapkan praktik tanggung jawab sosial yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

ISO 26000 diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan mencakup tujuh subjek inti, yaitu:

  • Tata kelola organisasi.
  • Hak asasi manusia.
  • Praktik ketenagakerjaan.
  • Lingkungan.
  • Praktik operasi yang adil.
  • Isu konsumen.
  • Pelibatan dan pengembangan masyarakat.

Melalui panduan tersebut, perusahaan dapat menyusun strategi CSR yang lebih sistematis dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Referensi: https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html

Apa Itu GRI?

Global Reporting Initiative (GRI) adalah standar pelaporan keberlanjutan yang membantu perusahaan mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan secara transparan.

Jika ISO 26000 berfungsi sebagai pedoman implementasi tanggung jawab sosial, maka GRI berfokus pada bagaimana perusahaan melaporkan hasil pelaksanaan program keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan.

Melalui GRI, perusahaan dapat menyusun Sustainability Report yang lebih terstruktur, kredibel, dan mudah dibandingkan antarperiode.

Referensi: https://www.globalreporting.org/

Apa Itu SDGs?

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan ini menjadi agenda global untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, perubahan iklim, pendidikan, kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi.

Dalam implementasi CSR dan TJSL, SDGs berfungsi sebagai arah atau tujuan yang ingin dicapai melalui berbagai program perusahaan.

Contohnya, program pemberdayaan UMKM dapat mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), sedangkan program konservasi lingkungan dapat berkontribusi pada SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Referensi: https://sdgs.un.org/goals

Perbedaan ISO 26000, GRI, dan SDGs

Walaupun sering digunakan secara bersamaan, ISO 26000, GRI, dan SDGs memiliki fungsi yang berbeda.

AspekISO 26000GRISDGs
FungsiPedoman tanggung jawab sosialStandar pelaporan keberlanjutanAgenda pembangunan global
FokusImplementasi CSRPelaporan kinerjaTujuan pembangunan
PenerbitISOGlobal Reporting InitiativePerserikatan Bangsa-Bangsa
SertifikasiTidakTidakTidak
PenggunaOrganisasiOrganisasiPemerintah, organisasi, perusahaan

Dengan memahami perbedaan tersebut, perusahaan dapat menentukan kerangka kerja yang sesuai dengan kebutuhan program.

Bagaimana Hubungan ISO 26000, GRI, dan SDGs?

ISO 26000, GRI, dan SDGs bukanlah kerangka yang saling menggantikan. Sebaliknya, ketiganya dapat digunakan secara bersamaan untuk memperkuat implementasi CSR dan TJSL.

Sebagai contoh:

  • ISO 26000 membantu perusahaan menyusun strategi dan pelaksanaan program.
  • SDGs menjadi tujuan pembangunan yang ingin dicapai.
  • GRI digunakan untuk melaporkan hasil implementasi program kepada para pemangku kepentingan.

Dengan pendekatan tersebut, perusahaan tidak hanya memiliki program yang terarah, tetapi juga mampu menunjukkan dampak dan akuntabilitas secara transparan.

Mengapa Ketiga Kerangka Ini Penting?

Saat ini, perusahaan menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, implementasi CSR tidak lagi hanya berfokus pada kegiatan sosial, tetapi juga harus memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat, lingkungan, dan perusahaan.

Menggunakan ISO 26000, GRI, dan SDGs secara terpadu memberikan beberapa manfaat, antara lain:

  • meningkatkan kualitas perencanaan program;
  • memperkuat tata kelola CSR;
  • mempermudah penyusunan Sustainability Report;
  • mendukung implementasi ESG;
  • meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Hubungan dengan Program CSR dan TJSL

Dalam praktiknya, perusahaan dapat mengintegrasikan ketiga kerangka tersebut ke dalam setiap tahapan Program CSR dan TJSL.

Sebagai contoh, proses social mapping digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, program dirancang mengacu pada prinsip ISO 26000, diselaraskan dengan target SDGs, dan hasilnya dilaporkan menggunakan standar GRI.

Pendekatan tersebut membantu perusahaan menciptakan program yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Baca juga: Social Mapping sebagai Fondasi Keberhasilan Program CSR dan TJSL
https://sinergiindonesia.co.id/social-mapping-csr-tjsl/

Baca juga: Outcome vs Output dalam Program CSR dan TJSL
https://sinergiindonesia.co.id/outcome-vs-output-program-csr/

Peran PT Sinergi Inta Waana dalam Implementasi CSR Berkelanjutan

Mengintegrasikan ISO 26000, GRI, dan SDGs memerlukan pemahaman yang baik terhadap kondisi masyarakat, tujuan perusahaan, serta indikator keberhasilan program.

ISO 26000 memberikan pedoman implementasi tanggung jawab sosial. GRI membantu perusahaan melaporkan kinerja keberlanjutan secara transparan. Sementara itu, SDGs menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai melalui berbagai program.

Dengan mengintegrasikan ketiga kerangka tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi Program CSR sehingga mampu menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Sebagai konsultan CSR dan TJSL, PT Sinergi Inta Waana mendampingi perusahaan mulai dari social mapping, penyusunan masterplan CSR, penyelarasan program dengan SDGs, implementasi berdasarkan prinsip ISO 26000, hingga penyusunan indikator dan evaluasi dampak sosial.

Outcome vs Output dalam Program CSR dan TJSL: Memahami Perbedaannya agar Program Lebih Berdampak

Outcome vs Output dalam Program CSR dan TJSL: Memahami Perbedaannya agar Program Lebih Berdampak

Blog, Insight·

Outcome vs Output Program CSR sering menjadi topik yang membingungkan dalam implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Banyak perusahaan menganggap program telah berhasil ketika seluruh kegiatan selesai dilaksanakan. Padahal, keberhasilan program tidak hanya diukur dari output, tetapi juga dari outcome, yaitu perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.

Dalam praktik CSR modern, perusahaan tidak hanya dituntut menyelesaikan kegiatan. Lebih dari itu, perusahaan perlu menunjukkan perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, memahami perbedaan antara output dan outcome menjadi langkah penting dalam merancang program yang efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Jika perusahaan ingin membangun program berbasis dampak, tahap awal yang tidak boleh dilewatkan adalah melakukan social mapping untuk memahami kebutuhan masyarakat secara komprehensif. Pembahasan mengenai hal tersebut dapat dibaca pada artikel Social Mapping sebagai Fondasi Keberhasilan Program CSR dan TJSL.

Apa Itu Output dalam Program CSR?

Output adalah hasil langsung dari suatu kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. Dengan kata lain, output menunjukkan apa yang berhasil diselesaikan selama program berlangsung.

Output biasanya mudah diukur karena bersifat kuantitatif.

Contohnya antara lain:

  • Membangun 1 unit green house hidroponik.
  • Menyelenggarakan 5 kali pelatihan.
  • Menyalurkan 500 bibit tanaman.
  • Memberikan pelatihan kepada 100 peserta.
  • Membangun 10 sumur bor.

Seluruh indikator tersebut menunjukkan bahwa kegiatan telah terlaksana. Namun, output belum mampu menjelaskan apakah program benar-benar menghasilkan perubahan bagi masyarakat.

Apa Itu Outcome dalam Program CSR?

Berbeda dengan output, outcome merupakan perubahan yang terjadi setelah program dijalankan. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, peningkatan kapasitas, maupun peningkatan kondisi ekonomi masyarakat.

Outcome menjawab pertanyaan sederhana:

“Apa yang berubah setelah program selesai?”

Contohnya adalah:

  • Pendapatan kelompok tani meningkat.
  • Produktivitas pertanian bertambah.
  • Masyarakat mampu mengelola usaha secara mandiri.
  • Ketahanan pangan keluarga meningkat.
  • Kelompok binaan mampu memperluas pasar.

Dengan demikian, outcome menjadi indikator utama keberhasilan program CSR yang berorientasi pada dampak.

Perbedaan Output dan Outcome

OutputOutcome
Hasil langsung dari kegiatanPerubahan yang terjadi setelah kegiatan
Bersifat jangka pendekBersifat jangka menengah
Mudah dihitungMemerlukan proses evaluasi
Berfokus pada aktivitasBerfokus pada perubahan

Perusahaan sering berhasil mencapai seluruh output. Akan tetapi, outcome belum tentu tercapai apabila program tidak dirancang sesuai kebutuhan masyarakat. Output vs Outcome.

Contoh Output dan Outcome Program CSR

Misalnya sebuah perusahaan membangun green house hidroponik.

Output

  • Green house selesai dibangun.
  • Instalasi hidroponik beroperasi.
  • Pelatihan hidroponik dilaksanakan.
  • Kelompok tani menerima peralatan.

Outcome

  • Kelompok tani mampu mengelola green house secara mandiri.
  • Produksi sayuran meningkat.
  • Pendapatan masyarakat bertambah.
  • Ketahanan pangan keluarga menjadi lebih baik.

Melalui contoh tersebut terlihat bahwa output hanya menggambarkan kegiatan, sedangkan outcome menunjukkan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Mengapa Outcome Lebih Penting?

Saat ini implementasi CSR tidak lagi sekadar memenuhi kewajiban perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dituntut mampu menciptakan nilai bersama (shared value) bagi masyarakat dan lingkungan.

Karena itu, outcome memiliki beberapa manfaat penting, yaitu:

  • Mengukur efektivitas program.
  • Menjadi dasar evaluasi program.
  • Mendukung implementasi ESG.
  • Mempermudah penyusunan Sustainability Report.
  • Menunjukkan kontribusi terhadap SDGs.

Semakin besar outcome yang dihasilkan, semakin tinggi pula nilai strategis program CSR bagi perusahaan.

Hubungan Output, Outcome, dan Impact

Dalam penyusunan program CSR terdapat alur yang saling berkaitan.

Input → Activities → Output → Outcome → Impact

Urutan tersebut menjelaskan bahwa output hanyalah salah satu tahapan menuju dampak (impact) jangka panjang.

Agar hubungan antar tahapan menjadi jelas, perusahaan dapat menggunakan pendekatan Theory of Change. Kerangka ini membantu menghubungkan aktivitas dengan perubahan yang ingin dicapai sehingga setiap program memiliki arah yang jelas. Pembahasannya dapat dipelajari pada artikel Theory of Change dalam Program CSR dan TJSL.

Bagaimana Cara Mengukur Outcome?

Outcome tidak dapat diukur hanya melalui jumlah kegiatan. Sebaliknya, perusahaan perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Beberapa metode yang umum digunakan meliputi:

  • Baseline survey.
  • Endline survey.
  • Focus Group Discussion (FGD).
  • Wawancara mendalam.
  • Observasi lapangan.
  • Social Return on Investment (SROI).

Pendekatan tersebut membantu perusahaan memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan. Selain itu, metode ini juga banyak digunakan dalam evaluasi program pembangunan dan pengukuran dampak sosial. (Sinergi Indonesia)

Peran PT Sinergi Inta Waana dalam Mengukur Outcome Program CSR

Menentukan outcome yang tepat memerlukan perencanaan sejak tahap awal. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menyusun indikator keberhasilan berdasarkan kondisi masyarakat dan tujuan program.

PT Sinergi Inta Waana mendampingi perusahaan mulai dari social mapping, penyusunan Theory of Change, penentuan Key Performance Indicator (KPI), monitoring, evaluasi, hingga pengukuran dampak sosial. Pendekatan tersebut membantu perusahaan memastikan bahwa setiap program tidak hanya menghasilkan output, tetapi juga menciptakan outcome yang nyata dan berkelanjutan. Informasi mengenai layanan pendampingan dapat dilihat pada Jasa Social Mapping dan Program CSR Tepat Sasaran.

Kesimpulan

Output dan outcome merupakan dua indikator yang saling melengkapi dalam program CSR dan TJSL. Output menunjukkan apa yang telah dilakukan perusahaan, sedangkan outcome menunjukkan perubahan yang berhasil diwujudkan bagi masyarakat.

Dengan memahami perbedaan keduanya, perusahaan dapat menyusun program yang lebih efektif, meningkatkan kualitas implementasi ESG, mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), serta menghasilkan dampak sosial yang dapat diukur.

Sebagai konsultan CSR dan TJSL, PT Sinergi Inta Waana siap membantu perusahaan menyusun program berbasis data, mulai dari social mapping, perencanaan program, monitoring, evaluasi, hingga pengukuran dampak sosial yang selaras dengan kebutuhan perusahaan dan masyarakat.

Instalasi Hidroponik sebagai Strategi Program TJSL Berkelanjutan AirNav Indonesia di Banjarbaru

Instalasi Hidroponik sebagai Strategi Program TJSL Berkelanjutan AirNav Indonesia di Banjarbaru

Blog, CSR, Project, TJSL·

Instalasi hidroponik kini menjadi salah satu inovasi yang banyak diterapkan dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Teknologi budidaya tanpa tanah ini mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, hidroponik juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui sistem pertanian yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan oleh AirNav Indonesia melalui Program TJSL Kampung BETTER AirNav Banjarbaru Tahun 2024. Program ini mengembangkan kawasan Integrated Farming di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Program dirancang sebagai model pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, pelatihan, serta penguatan kapasitas masyarakat. Dengan demikian, manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Selain itu, program ini mendukung implementasi Program TJSL yang selaras dengan kebijakan Kementerian BUMN Republik Indonesia. Program juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia, serta mengacu pada prinsip-prinsip ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial.

Green House Modern dengan Instalasi Hidroponik NFT

Salah satu fasilitas utama dalam program ini adalah pembangunan green house hidroponik berukuran 20 × 10 meter. Selain itu, tersedia ruang penyimpanan alat berukuran 3 × 4 meter. Green house menggunakan rangka baja ringan, penutup atap plastik UV, serta dinding insect net. Oleh karena itu, tanaman terlindungi dari cuaca ekstrem maupun serangan hama.

Di dalam green house diterapkan metode Nutrient Film Technique (NFT). Metode ini mengalirkan larutan nutrisi secara terus-menerus ke akar tanaman. Hasilnya, penggunaan air menjadi lebih hemat, nutrisi lebih efisien, dan pertumbuhan tanaman berlangsung lebih cepat dibandingkan budidaya konvensional.

Instalasi hidroponik yang dibangun terdiri atas:

  • 1 meja persemaian sistem NFT.
  • 1 meja peremajaan dengan kapasitas 860 lubang tanam.
  • 6 meja pembesaran dengan total 1.200 lubang tanam.
  • Instalasi drip system untuk budidaya melon dan semangka.
  • Budidaya sayuran hidroponik berupa selada dan pakcoy.

Secara keseluruhan, fasilitas ini memiliki kapasitas lebih dari 2.000 lubang tanam. Karena itu, green house menjadi sarana produksi pertanian modern sekaligus media pembelajaran bagi masyarakat.

Pembangunan Dilaksanakan Secara Bertahap

Pembangunan instalasi hidroponik tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana fisik. Namun, seluruh sistem juga dipastikan dapat berfungsi secara optimal.

Tahapan pembangunan dimulai dari pemasangan rangka greenhouse. Selanjutnya dilakukan pemasangan plastik UV dan insect net, pembangunan ruang penyimpanan alat, hingga instalasi sistem NFT dan drip system.

Seluruh meja persemaian, peremajaan, dan pembesaran berhasil dirakit sesuai desain. Setelah itu, sistem irigasi dan distribusi nutrisi diuji sehingga mampu mengalirkan nutrisi secara merata ke seluruh lubang tanam.

Progress pembangunan dilakukan secara bertahap mulai dari 0%, 25%, 50%, 85%, hingga mencapai penyelesaian 100%.

Persiapan Budidaya Hidroponik

Setelah pembangunan selesai, program dilanjutkan dengan persiapan budidaya tanaman.

Bibit selada, pakcoy, melon, dan semangka mulai disemai menggunakan media arang sekam. Media tersebut ditempatkan pada 48 planter bag berkapasitas 25 liter.

Selanjutnya, tanaman memperoleh nutrisi menggunakan larutan AB Mix. Dengan demikian, pertumbuhan tanaman dapat berlangsung secara optimal sesuai kebutuhan setiap komoditas.

Selain sistem hidroponik, kawasan integrated farming juga dilengkapi sumur gali, pompa air, jaringan listrik, dan berbagai peralatan pertanian. Fasilitas tersebut mendukung keberlanjutan operasional kawasan.

Penguatan Kapasitas Melalui Pelatihan Hidroponik

Keberhasilan instalasi hidroponik tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur. Sebaliknya, kemampuan masyarakat dalam mengelola fasilitas juga menjadi faktor penting.

Oleh sebab itu, AirNav Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Strategi Integrated Farming. Pelatihan ini membahas teknik dasar hidroponik, pertanian organik, pengolahan pupuk, teknik penyemaian, penggunaan TDS meter, pH meter, hingga pembuatan larutan nutrisi tanaman.

Melalui pelatihan tersebut, masyarakat tidak hanya menerima bantuan fisik. Mereka juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan ekonomi keluarga.

Peran PT Sinergi Inta Waana sebagai Konsultan CSR dan TJSL

Keberhasilan Program Kampung BETTER AirNav Banjarbaru tidak terlepas dari pendampingan PT Sinergi Inta Waana sebagai konsultan CSR dan TJSL.

Tim pendamping mendukung penyusunan konsep program, perencanaan kegiatan, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, pembangunan sarana dan prasarana, pelaksanaan pelatihan, monitoring, hingga evaluasi program.

Selain itu, tim memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hasilnya, seluruh Key Performance Indicator (KPI) Program Kampung BETTER AirNav Banjarbaru berhasil direalisasikan 100%. Capaian tersebut meliputi pendampingan program, pengadaan sarana dan prasarana integrated farming, pelatihan strategi integrated farming, serta monitoring dan evaluasi.

Mendorong ESG dan Pembangunan Berkelanjutan

Program instalasi hidroponik ini menunjukkan bahwa implementasi TJSL tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek. Lebih dari itu, program juga mendukung penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Di samping itu, program berkontribusi terhadap beberapa tujuan  Sustainable Development Goals (SDGs).

Kontribusi tersebut mencakup penghapusan kemiskinan, ketahanan pangan, pekerjaan layak, konsumsi dan produksi berkelanjutan, aksi iklim, serta pelestarian ekosistem daratan.

Dengan demikian, Kampung BETTER AirNav Banjarbaru menjadi contoh program CSR yang dirancang secara terukur. Program ini memadukan teknologi pertanian modern dengan pendampingan berkelanjutan sehingga mampu menciptakan dampak sosial yang lebih luas dan memperkuat kemandirian masyarakat.

Bagi perusahaan yang ingin mengembangkan program CSR, TJSL, ESG, community development, maupun pertanian berkelanjutan berbasis hidroponik dan integrated farming, PT Sinergi Inta Waana siap menjadi mitra strategis. Layanan yang tersedia meliputi social mapping, perencanaan program, implementasi, monitoring, evaluasi dampak sosial, hingga penyusunan roadmap keberlanjutan yang selaras dengan kebutuhan perusahaan dan masyarakat.