Pelaporan keberlanjutan atau ESG Reporting semakin menjadi bagian penting dalam strategi perusahaan. Perubahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya perhatian terhadap lingkungan dan sosial. Kebutuhan investor, regulator, dan pemangku kepentingan juga semakin mendorong perusahaan untuk menyediakan informasi keberlanjutan yang lebih terukur.

Di Indonesia, perkembangan tersebut semakin jelas pada 2026.

Indonesia telah memiliki Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) melalui PSPK 1 dan PSPK 2. Kedua standar tersebut mengacu pada IFRS Sustainability Disclosure Standards yang diterbitkan International Sustainability Standards Board (ISSB). Standar tersebut akan efektif mulai 1 Januari 2027. (Ikatan Akuntan Indonesia)

Artinya, 2026 menjadi waktu yang penting bagi perusahaan untuk mulai mempersiapkan sistem pelaporan keberlanjutan.

Perusahaan tidak perlu menunggu sampai standar mulai berlaku.

Sebaliknya, persiapan dapat dilakukan sejak sekarang agar proses pengumpulan data, pengelolaan ESG, dan penyusunan laporan berjalan lebih siap.

Apa yang Berubah dalam ESG Reporting?

Pelaporan keberlanjutan semakin bergerak menuju informasi yang lebih terstruktur dan relevan dengan pengambilan keputusan.

PSPK 1 mencakup pengungkapan mengenai tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target terkait risiko dan peluang keberlanjutan.

Sementara itu, PSPK 2 berfokus pada pengungkapan terkait iklim. (Ikatan Akuntan Indonesia)

Perubahan ini menunjukkan bahwa ESG Reporting bukan hanya tentang menampilkan kegiatan sosial perusahaan.

Perusahaan perlu menjelaskan bagaimana isu keberlanjutan dapat memengaruhi strategi, risiko, dan kinerja perusahaan.

Dengan demikian, data ESG perlu dikelola secara lebih serius.

Mengapa Perusahaan Perlu Bersiap Sejak 2026?

Standar baru akan efektif pada 2027.

Namun, penyusunan laporan membutuhkan proses yang panjang.

Perusahaan perlu menentukan data apa yang dibutuhkan. Setelah itu, data harus dikumpulkan, diperiksa, dianalisis, dan disusun dalam format yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, persiapan tidak sebaiknya dilakukan menjelang batas waktu pelaporan.

Tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk membangun sistem internal.

Perusahaan dapat mulai mengidentifikasi kesenjangan data dan memperbaiki proses pengumpulan informasi.

1. Pahami Isu ESG yang Material

Langkah pertama adalah memahami isu ESG yang paling relevan bagi perusahaan.

Tidak semua isu memiliki tingkat kepentingan yang sama.

Perusahaan perlu melihat bagaimana aktivitas bisnisnya berhubungan dengan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Contohnya dapat meliputi:

• penggunaan energi;
• emisi;
• pengelolaan limbah;
• keselamatan kerja;
• hubungan dengan masyarakat;
• hak pekerja;
• tata kelola;
• perlindungan konsumen; dan
• dampak sosial dari kegiatan perusahaan.

Identifikasi ini membantu perusahaan menentukan informasi yang perlu diprioritaskan dalam pelaporan.

2. Identifikasi Kebutuhan Data ESG

Setelah isu material ditentukan, perusahaan perlu mengetahui data apa yang tersedia.

Data ESG dapat berasal dari berbagai unit kerja.

Misalnya, data lingkungan dapat berasal dari bagian operasional. Data ketenagakerjaan dapat berasal dari HR. Sementara itu, data program sosial dapat berasal dari unit CSR atau TJSL.

Masalahnya, data tersebut sering kali tersebar.

Karena itu, perusahaan perlu membuat ESG data inventory.

Inventarisasi tersebut dapat membantu perusahaan mengetahui:

• data yang sudah tersedia;
• sumber data;
• periode pengumpulan;
• penanggung jawab data;
• metode pengukuran; dan
• data yang masih belum tersedia.

Langkah ini akan mempermudah proses pelaporan.

3. Perkuat Data Program CSR dan TJSL

Aspek sosial menjadi bagian penting dalam ESG.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan data program CSR dan TJSL terdokumentasi dengan baik.

Data tidak cukup hanya berupa jumlah kegiatan.

Perusahaan juga perlu mencatat penerima manfaat dan perubahan yang dihasilkan.

Contohnya dapat berupa:

Output:
jumlah peserta pelatihan.

Outcome:
peningkatan keterampilan peserta.

Impact:
perubahan ekonomi atau sosial yang bertahan dalam jangka panjang.

Pendekatan berbasis dampak seperti ini juga sudah menjadi bagian dari pendekatan yang dikembangkan PT Sinergi Inta Waana dalam membantu perusahaan mengukur keberhasilan program TJSL. (Sinergi Indonesia)

Dengan data yang lebih lengkap, informasi sosial dalam ESG Reporting menjadi lebih kuat.

4. Bangun Indikator yang Terukur

ESG Reporting membutuhkan data yang dapat ditelusuri.

Karena itu, perusahaan perlu memiliki indikator yang jelas.

Untuk program sosial, misalnya, indikator dapat mencakup:

• jumlah penerima manfaat;
• peningkatan pendapatan;
• peningkatan kapasitas;
• jumlah kelompok yang mandiri;
• tingkat partisipasi masyarakat;
• perubahan kondisi sosial; dan
• keberlanjutan manfaat program.

Indikator tersebut sebaiknya ditentukan sejak tahap perencanaan.

Dengan begitu, pengumpulan data dapat dilakukan secara konsisten.

5. Perkuat Monitoring dan Evaluasi

Data ESG tidak dapat dibangun hanya dari laporan akhir.

Perusahaan perlu melakukan monitoring secara berkala.

Monitoring membantu perusahaan mengetahui perkembangan program. Sementara itu, evaluasi membantu melihat efektivitas dan hasil program.

Dalam konteks CSR dan TJSL, proses ini juga dapat digunakan untuk melihat apakah kegiatan benar-benar menghasilkan perubahan.

PT Sinergi Inta Waana menempatkan monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak sebagai bagian dari pendampingan program CSR dan TJSL. Pendekatan tersebut juga mendukung kebutuhan perusahaan dalam menyusun Sustainability Report. (Sinergi Indonesia)

6. Hubungkan ESG dengan Strategi Perusahaan

ESG Reporting sebaiknya tidak dibuat sebagai pekerjaan administratif semata.

Informasi yang dikumpulkan perlu berhubungan dengan strategi perusahaan.

Misalnya, perusahaan yang memiliki risiko terkait perubahan iklim perlu memahami bagaimana risiko tersebut memengaruhi kegiatan bisnis.

Begitu pula dengan isu sosial.

Perusahaan perlu mengetahui bagaimana hubungan dengan masyarakat, tenaga kerja, dan stakeholder dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis.

Dengan pendekatan tersebut, ESG Reporting dapat menjadi alat untuk mendukung pengambilan keputusan.

7. Pastikan Data Memiliki Dokumentasi

Data ESG perlu memiliki bukti pendukung.

Perusahaan dapat menyimpan:

• dokumen sumber;
• hasil pengukuran;
• laporan kegiatan;
• data penerima manfaat;
• hasil survei;
• dokumentasi monitoring;
• hasil evaluasi; dan
• catatan perubahan data.

Dokumentasi akan membantu proses verifikasi.

Selain itu, perusahaan juga lebih mudah melakukan evaluasi dari tahun ke tahun.

8. Jangan Pisahkan ESG Reporting dari Sustainability Report

ESG Reporting dan Sustainability Report memiliki hubungan yang erat.

Sustainability Report menjadi salah satu media perusahaan untuk mengomunikasikan kinerja keberlanjutan kepada stakeholder.

Karena itu, data ESG perlu disiapkan sejak awal.

PT Sinergi Inta Waana sendiri menyediakan pendampingan penyusunan Sustainability Report berbasis ESG dan GRI, mulai dari identifikasi isu material, pengumpulan data, analisis dampak, hingga penyusunan laporan. (Sinergi Indonesia)

Dengan proses yang terstruktur, perusahaan dapat menghasilkan laporan yang lebih konsisten dan kredibel.

9. Mulai Membangun Sistem ESG Data

Perusahaan tidak harus langsung memiliki sistem yang kompleks.

Langkah awal dapat dimulai dengan membuat struktur data yang sederhana.

Misalnya:

Indikator → Sumber Data → PIC → Periode → Bukti → Hasil

Struktur tersebut dapat membantu perusahaan mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap data.

Selanjutnya, sistem dapat dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan.

Yang terpenting adalah konsistensi.

Data ESG perlu dikumpulkan dengan metode yang sama dari waktu ke waktu agar perusahaan dapat melihat perkembangan kinerja.

10. Siapkan SDM yang Memahami ESG

ESG Reporting bukan hanya tanggung jawab satu departemen.

Data keberlanjutan berasal dari berbagai bagian perusahaan.

Karena itu, koordinasi antarunit menjadi penting.

Perusahaan dapat membentuk tim atau PIC ESG yang melibatkan beberapa fungsi, seperti:

• sustainability;
• CSR/TJSL;
• operasional;
• keuangan;
• HR;
• legal;
• risk management; dan
• corporate communication.

Kolaborasi tersebut membantu memastikan informasi ESG tidak berjalan sendiri-sendiri.

Apa Hubungan ESG Reporting dengan TJSL?

Bagi perusahaan, TJSL merupakan salah satu sumber informasi penting pada aspek sosial.

Namun, program TJSL perlu dirancang dengan indikator yang jelas agar kontribusinya dapat ditunjukkan.

Contohnya adalah program pemberdayaan UMKM.

Perusahaan tidak cukup melaporkan jumlah pelatihan yang dilakukan.

Perusahaan juga dapat mengukur jumlah UMKM yang berkembang, peningkatan kapasitas, perubahan pendapatan, akses pasar, atau tingkat kemandirian penerima manfaat.

Dengan demikian, program TJSL menghasilkan data yang lebih bermakna.

Pendekatan ini sejalan dengan arah pengelolaan program TJSL yang semakin menekankan dampak dan pengukuran. PT Sinergi Inta Waana juga menempatkan indikator keberhasilan, monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak sebagai bagian dari pendampingan TJSL. (Sinergi Indonesia)

ESG Reporting 2026 dan Perkembangan Regulasi Indonesia

Persiapan ESG Reporting juga perlu melihat perkembangan kebijakan di Indonesia.

Pada April 2026, OJK menerbitkan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030. Roadmap tersebut menjadi panduan untuk mendorong pengembangan pasar modal berkelanjutan serta mendukung mitigasi perubahan iklim, kelestarian lingkungan, dan keseimbangan sosial. (OJK Portal)

Sebelumnya, OJK juga melakukan konsultasi publik terkait perubahan POJK 51/2017. Proses tersebut mencakup penyesuaian dengan PSPK 1 dan PSPK 2 yang sejalan dengan IFRS S1 dan IFRS S2. (Sustainable Finance OJK)

Di sisi standar akuntansi keberlanjutan, PSPK 1 dan PSPK 2 telah ditetapkan dan akan efektif pada 1 Januari 2027. (Ikatan Akuntan Indonesia)

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perlu mulai memperkuat kesiapan ESG.

Tahun 2026 menjadi periode yang strategis untuk melakukan persiapan sebelum standar mulai efektif.

Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan Mulai Sekarang?

Secara sederhana, perusahaan dapat memulai dari lima langkah utama:

Pertama, identifikasi isu ESG yang material.

Perusahaan perlu mengetahui isu keberlanjutan yang paling relevan dengan kegiatan bisnis.

Kedua, lakukan pemetaan data.

Identifikasi data yang sudah tersedia dan data yang masih perlu dikembangkan.

Ketiga, perkuat indikator.

Setiap program dan aktivitas perlu memiliki indikator yang dapat diukur.

Keempat, bangun sistem monitoring.

Data perlu dikumpulkan secara berkala dan memiliki dokumentasi.

Kelima, siapkan Sustainability Report.

Data yang terkumpul kemudian dapat diolah menjadi informasi keberlanjutan yang sistematis.

Peran PT Sinergi Inta Waana dalam ESG Reporting

Persiapan ESG Reporting membutuhkan koordinasi antara data, program, strategi, dan pelaporan.

PT Sinergi Inta Waana hadir sebagai konsultan CSR, TJSL, ESG, dan Sustainability Reporting untuk membantu perusahaan membangun proses tersebut secara terintegrasi.

Pendampingan dapat mencakup:

• Social Mapping;
• Stakeholder Mapping;
• Need Assessment;
• penyusunan roadmap CSR dan TJSL;
• penyusunan indikator ESG;
• monitoring dan evaluasi;
• pengukuran dampak sosial;
• pengumpulan dan pengelolaan data ESG;
• penyusunan Sustainability Report; dan
• integrasi program dengan ESG, GRI, SDGs, serta ISO 26000.

Pendekatan tersebut telah menjadi bagian dari layanan PT Sinergi Inta Waana dalam mendampingi perusahaan dan BUMN pada pengembangan program CSR, TJSL, ESG, dan Sustainability Report. (Sinergi Indonesia)

Dengan pendampingan yang terstruktur, perusahaan dapat membangun sistem pelaporan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dokumentasi.

Lebih dari itu, data ESG dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan mendukung strategi keberlanjutan perusahaan.

2026 adalah Waktu untuk Bersiap

Perubahan standar pelaporan keberlanjutan membuat perusahaan perlu melihat ESG Reporting sebagai bagian dari strategi, bukan sekadar kewajiban pelaporan.

PSPK 1 dan PSPK 2 akan efektif pada 1 Januari 2027. Karena itu, perusahaan memiliki waktu untuk memperbaiki sistem data, indikator, proses monitoring, dan tata kelola ESG. (Ikatan Akuntan Indonesia)

Persiapan yang dilakukan sejak 2026 akan membuat perusahaan lebih siap menghadapi perubahan tersebut.

Pada akhirnya, ESG Reporting yang berkualitas membutuhkan data yang berkualitas.

Data tersebut harus berasal dari aktivitas perusahaan yang benar-benar dikelola dengan baik.

Karena itu, penguatan ESG Reporting perlu dimulai dari proses bisnis, program CSR/TJSL, pengelolaan risiko, hingga sistem monitoring dan evaluasi.

PT Sinergi Inta Waana siap mendampingi perusahaan membangun proses tersebut agar program keberlanjutan tidak hanya terlihat baik dalam laporan, tetapi juga menghasilkan dampak yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.