ESG-Washing: Risiko Ketika Komitmen ESG Tidak Sesuai Praktik

Blog, Insight, News·September 8, 2026

ESG Tidak Cukup Hanya Dikomunikasikan

Komitmen terhadap keberlanjutan semakin banyak disampaikan oleh perusahaan. Informasi tentang Environmental, Social, and Governance (ESG) juga mulai menjadi bagian penting dalam komunikasi perusahaan.

Berbagai program lingkungan, sosial, dan tata kelola mulai dipublikasikan kepada stakeholder. Namun, ada satu pertanyaan yang tidak boleh diabaikan.

Apakah klaim ESG tersebut benar-benar sesuai dengan praktik perusahaan?

Pertanyaan ini penting karena ESG tidak hanya dinilai dari apa yang disampaikan. Selain itu, stakeholder juga melihat tindakan, data, dan perubahan yang dihasilkan.

Ketika terdapat kesenjangan antara klaim dan praktik, perusahaan dapat menghadapi risiko ESG-washing.

Apa Itu ESG-Washing?

ESG-washing adalah kondisi ketika perusahaan membangun citra seolah-olah telah menerapkan praktik ESG yang kuat. Namun, penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan klaim tersebut.

ESG-washing memiliki hubungan dengan greenwashing. Akan tetapi, cakupannya lebih luas.

Greenwashing biasanya berfokus pada klaim terkait lingkungan. Sementara itu, ESG-washing mencakup tiga aspek utama, yaitu:

Environmental, seperti pengelolaan lingkungan dan pengurangan emisi.
Social, seperti pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan pekerja.
Governance, seperti tata kelola, etika, dan transparansi perusahaan.

Dengan demikian, ESG-washing tidak hanya berkaitan dengan klaim tentang lingkungan. Klaim mengenai program sosial, keberagaman, tata kelola, dan keberlanjutan juga perlu didukung oleh bukti.

Mengapa ESG-Washing Menjadi Perhatian?

Perhatian terhadap ESG terus meningkat. Karena itu, perusahaan perlu memperhatikan kualitas informasi yang disampaikan kepada stakeholder.

Investor membutuhkan informasi keberlanjutan untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang jangka panjang. Di sisi lain, masyarakat juga semakin kritis terhadap klaim perusahaan.

Kondisi tersebut membuat kualitas informasi menjadi semakin penting. Jika klaim terlalu besar tanpa dukungan data, kepercayaan stakeholder dapat menurun.

Oleh karena itu, ESG perlu dibangun berdasarkan praktik nyata, bukan hanya narasi.

Contoh ESG-Washing dalam Praktik

ESG-washing tidak selalu terjadi karena perusahaan sengaja memberikan informasi yang menyesatkan. Dalam beberapa kasus, masalah dapat muncul karena perusahaan belum memiliki sistem data dan pengukuran yang kuat.

Misalnya, perusahaan menyatakan bahwa program CSR telah memberikan dampak besar bagi masyarakat.

Namun, data yang tersedia hanya menunjukkan jumlah peserta kegiatan. Jumlah peserta memang menunjukkan output, tetapi belum cukup untuk membuktikan outcome atau impact.

Contoh lainnya dapat terjadi ketika perusahaan menyatakan bahwa program lingkungan telah memberikan dampak positif. Akan tetapi, perusahaan tidak memiliki data yang menunjukkan perubahan kondisi lingkungan sebelum dan sesudah program.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan:

Apa dasar dari klaim tersebut?
Bagaimana perubahan diukur?
Apa indikator yang digunakan?
Apakah data dapat diverifikasi?

Dengan demikian, pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika informasi digunakan dalam laporan keberlanjutan.

ESG-Washing Tidak Hanya Berkaitan dengan Lingkungan

Greenwashing mungkin lebih dikenal oleh masyarakat. Namun, risiko ESG-washing juga dapat muncul pada aspek sosial dan tata kelola.

Sebagai contoh, perusahaan mengklaim bahwa program CSR telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, tidak ada data mengenai kondisi masyarakat sebelum program dilaksanakan.

Tanpa baseline, perusahaan akan kesulitan menunjukkan perubahan yang terjadi. Karena itu, kondisi awal perlu dicatat sebelum program dimulai.

Hal serupa dapat terjadi pada aspek governance. Perusahaan dapat menyampaikan komitmen terhadap tata kelola yang baik. Namun, implementasi internal belum tentu menunjukkan hal yang sama.

Oleh sebab itu, ketiga aspek ESG perlu dilihat secara menyeluruh.

Hubungan ESG-Washing dengan CSR dan TJSL

Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dapat menjadi bagian penting dalam kinerja sosial perusahaan.

Namun, banyaknya kegiatan CSR atau TJSL tidak otomatis menunjukkan kinerja ESG yang kuat.

Misalnya, perusahaan menjalankan 20 kegiatan CSR dalam satu tahun. Angka tersebut menunjukkan aktivitas perusahaan, tetapi belum menjelaskan hasil yang diperoleh.

Pertanyaan berikutnya adalah:

Apa perubahan yang dihasilkan dari program tersebut?

Untuk menjawabnya, perusahaan dapat melihat beberapa hal berikut:

Apakah pendapatan masyarakat meningkat?
Apakah kapasitas penerima manfaat bertambah?
Apakah kondisi lingkungan mengalami perubahan?
Apakah program dapat dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat?

Dengan cara tersebut, perusahaan dapat melihat hasil program secara lebih objektif.

Karena itu, CSR dan TJSL perlu didukung dengan tujuan, indikator, monitoring, evaluasi, serta pengukuran dampak yang jelas.

Output, Outcome, dan Impact Itu Berbeda

Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menyamakan aktivitas dengan dampak. Padahal, output, outcome, dan impact memiliki arti yang berbeda.

Output

Output menunjukkan hasil langsung dari sebuah kegiatan.

Contohnya:

100 orang mengikuti pelatihan.
500 bibit ditanam.
50 UMKM mendapatkan pendampingan.

Outcome

Outcome menunjukkan perubahan yang terjadi setelah kegiatan.

Misalnya:

peserta mampu menerapkan keterampilan baru;
tingkat keberlangsungan tanaman meningkat;
kapasitas usaha UMKM bertambah.

Impact

Impact menunjukkan perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Sebagai contoh:

pendapatan masyarakat meningkat;
kondisi lingkungan membaik;
ekonomi lokal menjadi lebih kuat.

Dengan demikian, ketiga istilah tersebut perlu dibedakan dalam pengelolaan ESG.

Banyak kegiatan tidak selalu berarti dampaknya besar. Sebaliknya, perusahaan perlu membuktikan perubahan yang terjadi dengan data yang relevan.

Bagaimana Cara Menghindari ESG-Washing?

Perusahaan dapat melakukan beberapa langkah untuk mengurangi risiko ESG-washing. Berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan.

1. Gunakan Data yang Dapat Diverifikasi

Setiap klaim ESG perlu memiliki dasar data yang jelas. Sumber data juga perlu dapat ditelusuri.

Dengan begitu, informasi yang disampaikan memiliki dasar yang lebih kuat.

2. Hindari Klaim yang Berlebihan

Gunakan bahasa yang sesuai dengan bukti. Jika sebuah program masih berada pada tahap awal, jangan langsung menyebutnya berhasil memberikan dampak besar.

Klaim yang proporsional justru dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan.

3. Tetapkan Baseline

Baseline menunjukkan kondisi sebelum program dilaksanakan. Selanjutnya, data tersebut dapat dibandingkan dengan kondisi setelah intervensi.

Dengan cara ini, perubahan yang terjadi dapat terlihat lebih jelas.

4. Bedakan Output, Outcome, dan Impact

Jumlah kegiatan bukanlah ukuran yang sama dengan dampak. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan indikator untuk setiap tahapan.

Pendekatan ini dapat membantu penyusunan laporan ESG dan laporan program CSR atau TJSL.

5. Lakukan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring membantu perusahaan melihat perkembangan program secara berkala. Sementara itu, evaluasi membantu menilai apakah tujuan program telah tercapai.

Hasil monitoring dan evaluasi juga dapat digunakan untuk memperbaiki program berikutnya.

6. Gunakan Assurance Jika Diperlukan

Untuk informasi keberlanjutan yang material, assurance dapat membantu meningkatkan kredibilitas data.

Selain itu, proses assurance dapat memberikan keyakinan tambahan bahwa informasi yang dilaporkan telah melalui pemeriksaan sesuai ruang lingkup yang digunakan.

Jangan Menjadikan ESG Sekadar Pencitraan

ESG sebaiknya tidak dimulai dari pertanyaan:

“Apa yang bisa kita tampilkan dalam laporan?”

Pertanyaan yang lebih tepat adalah:

“Apa yang benar-benar kita lakukan dan perubahan apa yang dihasilkan?”

Perbedaan tersebut sangat penting. Jika perusahaan hanya mengejar narasi, ESG dapat berubah menjadi aktivitas komunikasi.

Sebaliknya, jika ESG dibangun berdasarkan praktik dan data, laporan dapat menjadi representasi dari kinerja yang sebenarnya.

Dengan demikian, laporan bukan tujuan akhir. Laporan menjadi sarana untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan dan perubahan yang telah dihasilkan.

ESG yang Kredibel Dimulai dari Internal

Kredibilitas ESG tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi eksternal. Sebaliknya, perusahaan membutuhkan sistem internal yang mendukung pengelolaan ESG.

Sistem tersebut dapat mencakup:

kebijakan;
tata kelola;
pengumpulan data;
indikator kinerja;
monitoring;
evaluasi;
dokumentasi;
pengukuran dampak;
pelaporan keberlanjutan.

Setiap bagian saling berhubungan. Karena itu, ESG sebaiknya tidak hanya menjadi tanggung jawab tim sustainability.

Berbagai fungsi di dalam perusahaan perlu terlibat sesuai dengan perannya. Dengan demikian, pengelolaan ESG dapat berjalan lebih terintegrasi.

Peran CSR dan TJSL dalam Membangun ESG yang Kredibel

CSR dan TJSL dapat menjadi sumber informasi penting untuk aspek sosial perusahaan. Namun, program tetap perlu dirancang berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang jelas.

Prosesnya dapat dimulai dengan social mapping dan need assessment. Selanjutnya, perusahaan dapat menentukan tujuan, indikator, serta metode pengukuran.

Setelah program berjalan, monitoring dilakukan untuk melihat perkembangannya. Kemudian, evaluasi digunakan untuk menilai hasil program.

Tahap berikutnya adalah pengukuran dampak. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat menghasilkan bukti yang lebih kuat.

Program CSR dan TJSL tidak hanya menghasilkan dokumentasi kegiatan. Selain itu, program dapat menghasilkan data mengenai perubahan yang terjadi.

Mengapa ESG-Washing Menjadi Risiko Bisnis?

ESG-washing bukan sekadar masalah komunikasi. Lebih jauh lagi, kondisi ini dapat menimbulkan beberapa risiko bagi perusahaan.

Risiko Reputasi

Stakeholder dapat kehilangan kepercayaan ketika menemukan ketidaksesuaian antara klaim dan praktik.

Risiko Investor

Investor dapat mempertanyakan kualitas dan keandalan informasi keberlanjutan yang disampaikan perusahaan.

Risiko Regulasi

Klaim yang tidak didukung data dapat meningkatkan perhatian terhadap kualitas pengungkapan perusahaan.

Risiko Sosial

Masyarakat dapat mempertanyakan program yang diklaim memberikan dampak tetapi tidak menunjukkan perubahan yang jelas.

Risiko Jangka Panjang

Ketika kepercayaan stakeholder menurun, perusahaan membutuhkan waktu dan upaya untuk membangunnya kembali.

Oleh karena itu, ESG perlu dikelola sebagai bagian dari strategi dan manajemen risiko perusahaan.

ESG-Washing dan Pelaporan Keberlanjutan

Perkembangan pelaporan keberlanjutan membuat isu ESG-washing semakin relevan. Karena itu, perusahaan perlu memperhatikan kualitas data yang digunakan dalam laporan.

Informasi yang disampaikan juga harus memiliki dasar yang jelas. Artinya, perusahaan tidak cukup hanya meningkatkan jumlah informasi yang dilaporkan.

Sebaliknya, kredibilitas informasi juga perlu diperhatikan.

Lebih banyak informasi tidak selalu berarti lebih kredibel. Dalam hal ini, data yang relevan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar penting untuk membangun kepercayaan stakeholder.

Dari Klaim Menuju Bukti

Perusahaan tidak harus memiliki program yang sempurna. Namun, perusahaan perlu menyampaikan kondisi program secara jujur dan proporsional.

Jika program baru dimulai, jelaskan bahwa program masih berada pada tahap awal.

Apabila dampak masih dalam proses pengukuran, jelaskan metode yang digunakan.

Jika data belum lengkap, perusahaan dapat memperbaiki sistem pengumpulan dan pengukurannya.

Dengan pendekatan tersebut, kredibilitas dapat dibangun secara bertahap.

Pada akhirnya, ESG yang baik bukan tentang terlihat paling hijau atau paling sosial.

ESG yang kredibel adalah kesesuaian antara komitmen, tindakan, data, dan hasil.

Membangun ESG yang Lebih Kredibel Bersama Sinergi Indonesia

ESG-washing dapat dicegah dengan membangun sistem yang lebih kuat. Untuk itu, perusahaan perlu memastikan setiap program memiliki tujuan dan indikator yang jelas.

Data juga perlu dikumpulkan secara konsisten agar hasil program dapat dievaluasi. Selanjutnya, hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki program.

Sinergi Indonesia dapat membantu perusahaan dalam proses tersebut. Pendampingan dapat mencakup social mapping, need assessment, penyusunan program CSR dan TJSL, monitoring dan evaluasi, impact measurement, hingga sustainability reporting.

Dengan pendekatan berbasis data, perusahaan dapat membangun program yang tidak hanya terlihat baik. Program juga dapat menunjukkan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, keberlanjutan bukan tentang seberapa baik perusahaan bercerita. Keberlanjutan adalah tentang seberapa kuat perusahaan membuktikan apa yang telah dilakukan.

Monitoring dan Evaluasi Program CSR: Cara Memastikan Program Berjalan dan Berdampak

Blog, CSR, CSR & TJSL, Insight, Monitoring & Evaluation, TJSL·September 4, 2026

Mengapa Monitoring dan Evaluasi Program CSR Penting?

Program CSR tidak berhenti setelah kegiatan selesai.

Perusahaan perlu mengetahui apakah program berjalan sesuai rencana.

Selain itu, perusahaan perlu melihat apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Karena itu, monitoring dan evaluasi program CSR menjadi bagian penting dalam pengelolaan program.

Monitoring membantu perusahaan melihat perkembangan program selama pelaksanaan.

Sementara itu, evaluasi membantu perusahaan menilai hasil dan efektivitas program.

Keduanya memiliki fungsi yang berbeda.

Namun, monitoring dan evaluasi saling melengkapi.

Apa Itu Monitoring Program CSR?

Monitoring adalah proses pemantauan program secara berkala.

Pemantauan dilakukan selama program berjalan.

Tujuannya adalah memastikan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Melalui monitoring, perusahaan dapat melihat beberapa hal.

Misalnya, perusahaan dapat memantau:

perkembangan kegiatan;
penggunaan sumber daya;
jumlah penerima manfaat;
kehadiran peserta;
capaian target;
kendala di lapangan; dan
perkembangan indikator program.

Dengan monitoring, masalah dapat diketahui lebih cepat.

Perusahaan juga dapat mengambil tindakan sebelum masalah menjadi lebih besar.

Apa Itu Evaluasi Program CSR?

Evaluasi bertujuan untuk menilai hasil dan kualitas program CSR. Proses ini dapat dilakukan di tengah program atau setelah program selesai.

Melalui evaluasi, perusahaan dapat melihat apakah program sudah mencapai tujuan. Selain itu, perusahaan dapat mengetahui apakah kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Evaluasi juga membantu perusahaan menemukan perubahan yang terjadi. Jika terdapat kendala, perusahaan dapat menentukan perbaikan yang diperlukan.

Monitoring dan Evaluasi Memiliki Fungsi yang Berbeda

Monitoring dan evaluasi sering dianggap sama.

Padahal, keduanya memiliki fokus yang berbeda.

Monitoring berfokus pada proses.

Monitoring melihat apakah program berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, evaluasi berfokus pada hasil.

Evaluasi melihat apakah program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sederhananya:

Monitoring bertanya, “Apakah program berjalan sesuai rencana?”

Evaluasi bertanya, “Apakah program menghasilkan perubahan yang diharapkan?”

Karena itu, perusahaan sebaiknya menjalankan keduanya secara beriringan.

Kapan Monitoring Program CSR Dilakukan?

Monitoring sebaiknya tidak hanya dilakukan satu kali.

Pemantauan perlu dilakukan secara berkala.

Frekuensinya dapat disesuaikan dengan jenis dan durasi program.

Program dengan aktivitas yang intensif dapat membutuhkan monitoring lebih sering.

Sementara itu, program jangka panjang dapat menggunakan jadwal monitoring tertentu.

Yang terpenting adalah perusahaan memiliki sistem yang jelas.

Dengan demikian, perkembangan program dapat dicatat dari waktu ke waktu.

Tahapan Monitoring dan Evaluasi Program CSR

Agar lebih efektif, Monev dapat dilakukan melalui beberapa tahapan.

1. Menentukan Tujuan Monitoring

Langkah pertama adalah menentukan apa yang ingin dipantau.

Perusahaan perlu melihat kembali tujuan program.

Setelah itu, tentukan aspek yang harus dipantau.

Misalnya, program bertujuan meningkatkan kemampuan UMKM.

Maka monitoring dapat melihat jumlah peserta, kehadiran, materi pendampingan, serta perkembangan usaha.

2. Menentukan Indikator

Selanjutnya, perusahaan perlu menentukan indikator.

Indikator membantu proses monitoring menjadi lebih terarah.

Indikator dapat berupa indikator kegiatan maupun hasil.

Contohnya adalah jumlah peserta pelatihan.

Namun, perusahaan juga dapat memantau perubahan keterampilan peserta.

Dengan begitu, monitoring tidak hanya melihat kegiatan.

Monitoring juga dapat melihat perkembangan hasil program.

3. Mengumpulkan Data

Data menjadi bagian penting dalam proses Monev.

Data dapat dikumpulkan melalui beberapa metode.

Contohnya:

observasi lapangan;
wawancara;
survei;
Focus Group Discussion (FGD);
dokumentasi kegiatan;
daftar kehadiran;
laporan pelaksana; dan
data penerima manfaat.

Pemilihan metode perlu disesuaikan dengan kebutuhan program.

Tidak semua program membutuhkan metode yang sama.

4. Melakukan Monitoring Lapangan

Monitoring lapangan membantu perusahaan melihat kondisi sebenarnya.

Tim dapat melihat langsung pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, tim dapat berdiskusi dengan masyarakat.

Cara ini membantu menemukan masalah yang mungkin tidak terlihat dalam laporan.

Misalnya, sebuah pelatihan sudah terlaksana sesuai jadwal.

Namun, hasil monitoring menunjukkan bahwa peserta masih kesulitan menerapkan materi.

Temuan tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan pendampingan tambahan.

5. Membandingkan Target dan Capaian

Data yang terkumpul kemudian dibandingkan dengan target.

Tahap ini membantu perusahaan melihat tingkat pencapaian program.

Misalnya, program memiliki target 100 penerima manfaat.

Dalam pelaksanaan, baru 80 orang yang mengikuti kegiatan.

Perusahaan kemudian dapat mencari tahu penyebabnya.

Apakah jadwal kurang sesuai?

Apakah informasi belum tersebar dengan baik?

Atau apakah terdapat kendala lain?

Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan tindakan perbaikan.

6. Melakukan Evaluasi

Setelah data terkumpul, perusahaan dapat melakukan evaluasi.

Evaluasi tidak hanya melihat apakah target tercapai.

Perusahaan juga perlu melihat kualitas hasil program.

Misalnya, program berhasil mencapai target jumlah peserta.

Namun, apakah peserta benar-benar mendapatkan manfaat?

Apakah terjadi perubahan pengetahuan?

Apakah keterampilan peserta meningkat?

Pertanyaan tersebut membantu perusahaan melihat program secara lebih mendalam.

7. Menyusun Rekomendasi

Hasil evaluasi sebaiknya tidak berhenti dalam bentuk laporan.

Perusahaan perlu menyusun rekomendasi.

Rekomendasi dapat berupa:

perbaikan metode;
perubahan target;
penambahan pendampingan;
perubahan jadwal;
penguatan kapasitas masyarakat;
pengembangan program; atau
penghentian kegiatan yang tidak efektif.

Dengan begitu, hasil Monev dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Apa Saja yang Perlu Dipantau?

Setiap program memiliki kebutuhan yang berbeda.

Namun, terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi perhatian.

Capaian Kegiatan

Perusahaan dapat melihat apakah kegiatan terlaksana sesuai rencana.

Contohnya adalah jumlah pelatihan, jumlah peserta, atau jumlah kegiatan pendampingan.

Penggunaan Sumber Daya

Monitoring juga dapat melihat penggunaan anggaran dan sumber daya.

Hal ini membantu memastikan program berjalan sesuai perencanaan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga penting.

Perusahaan dapat melihat tingkat kehadiran dan keterlibatan penerima manfaat.

Kualitas Pelaksanaan

Jumlah kegiatan belum tentu menunjukkan kualitas program.

Karena itu, perusahaan juga perlu melihat bagaimana kegiatan dilaksanakan.

Perubahan pada Penerima Manfaat

Bagian ini menjadi penting dalam evaluasi.

Perusahaan perlu melihat perubahan yang terjadi setelah program berjalan.

Misalnya, perubahan pengetahuan, keterampilan, pendapatan, perilaku, atau kondisi lingkungan.

Metode Monitoring dan Evaluasi yang Bisa Digunakan

Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua program.

Perusahaan dapat menggabungkan beberapa metode.

Survei

Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak penerima manfaat.

Metode ini cocok untuk mengukur perubahan yang dapat dibuat dalam bentuk angka.

Wawancara

Wawancara dapat memberikan informasi yang lebih mendalam.

Perusahaan dapat menggali pengalaman penerima manfaat secara langsung.

Focus Group Discussion

FGD dapat digunakan untuk mendapatkan pandangan dari beberapa stakeholder.

Diskusi ini juga dapat membantu menemukan masalah dan kebutuhan baru.

Observasi Lapangan

Observasi membantu tim melihat kondisi secara langsung.

Metode ini dapat digunakan untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan dan kondisi penerima manfaat.

Dokumentasi

Dokumentasi dapat menjadi bukti pelaksanaan program.

Namun, dokumentasi sebaiknya tidak hanya berupa foto.

Data dan catatan kegiatan juga perlu disimpan dengan baik.

Mengapa Baseline Data Penting?

Monev akan lebih kuat jika perusahaan memiliki data awal.

Data awal disebut baseline.

Baseline menggambarkan kondisi sebelum program berjalan.

Data tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan kondisi setelah program dilaksanakan.

Misalnya, perusahaan menjalankan program pemberdayaan UMKM.

Sebelum program, rata-rata pendapatan peserta adalah Rp2 juta per bulan.

Setelah pendampingan, rata-rata pendapatan menjadi Rp3 juta.

Perbandingan tersebut membantu perusahaan melihat perubahan yang terjadi.

Tanpa baseline, perusahaan akan lebih sulit menentukan seberapa besar perubahan yang terjadi.

Hasil Monitoring Harus Ditindaklanjuti

Monev bukan hanya kegiatan administrasi.

Hasilnya harus digunakan untuk memperbaiki program.

Misalnya, monitoring menemukan tingkat partisipasi masyarakat menurun.

Perusahaan kemudian dapat mencari penyebabnya.

Jika masalahnya adalah jadwal kegiatan, jadwal dapat disesuaikan.

Jika masalahnya adalah materi, metode pendampingan dapat diperbaiki.

Dengan cara ini, Monev menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas program.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Monev CSR

Ada beberapa kesalahan yang masih sering terjadi.

Hanya Melihat Jumlah Kegiatan

Jumlah kegiatan memang penting.

Namun, jumlah kegiatan tidak menunjukkan perubahan yang terjadi.

Monitoring Hanya Dilakukan di Akhir

Jika monitoring hanya dilakukan setelah program selesai, perusahaan akan terlambat menemukan masalah.

Karena itu, monitoring perlu dilakukan selama program berjalan.

Tidak Memiliki Data Awal

Tanpa baseline, perubahan akan sulit dibandingkan.

Indikator Tidak Jelas

Indikator yang terlalu umum dapat menyulitkan proses pengukuran.

Karena itu, indikator perlu disusun sejak awal.

Hasil Evaluasi Tidak Digunakan

Evaluasi akan kurang bermanfaat jika hasilnya hanya disimpan dalam laporan.

Hasil evaluasi seharusnya menjadi dasar perbaikan program.

Hubungan Monev dengan ESG dan Sustainability Reporting

Monitoring dan evaluasi juga mendukung pengelolaan ESG perusahaan.

Data dari program CSR dan TJSL dapat membantu perusahaan menunjukkan perkembangan aspek sosial dan lingkungan.

Selain itu, data Monev dapat menjadi bagian dari dokumentasi keberlanjutan perusahaan.

Karena itu, proses pengumpulan data sebaiknya dilakukan sejak program dimulai.

Pendekatan ini juga sejalan dengan kebutuhan perusahaan untuk memiliki indikator dan data yang lebih terukur dalam program TJSL. (Sinergi Indonesia)

Monev Membantu Perusahaan Mengambil Keputusan

Hasil Monev dapat digunakan untuk menentukan masa depan sebuah program.

Program yang berhasil dapat dikembangkan.

Program yang belum optimal dapat diperbaiki.

Sementara itu, program yang tidak lagi relevan dapat ditinjau kembali.

Dengan demikian, keputusan perusahaan tidak hanya berdasarkan asumsi.

Keputusan dapat dibuat berdasarkan data dan temuan lapangan.

Peran Konsultan dalam Monitoring dan Evaluasi Program CSR

Pelaksanaan Monev membutuhkan metode yang jelas.

Perusahaan juga perlu memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan program.

Karena itu, konsultan CSR dapat membantu proses tersebut.

Pendampingan dapat mencakup penyusunan indikator.

Selanjutnya, tim dapat melakukan pengumpulan data dan monitoring lapangan.

Hasilnya kemudian dianalisis melalui proses evaluasi.

Perusahaan juga dapat memperoleh rekomendasi untuk pengembangan program berikutnya.

PT Sinergi Inta Waana sendiri memiliki layanan monitoring dan evaluasi dalam pendampingan program CSR dan TJSL. Layanannya mencakup monitoring capaian KPI, evaluasi efektivitas, pengukuran dampak, hingga penyusunan laporan program. (Sinergi Indonesia)

Monitoring dan Evaluasi Membuat CSR Lebih Terukur

Program CSR yang baik membutuhkan proses yang terarah.

Monitoring membantu perusahaan mengetahui perkembangan program.

Evaluasi membantu perusahaan memahami hasil dan perubahan yang terjadi.

Keduanya dapat menjadi dasar untuk memperbaiki program.

Karena itu, Monev sebaiknya dirancang sejak awal.

Perusahaan tidak perlu menunggu program selesai untuk melakukan pengukuran.

Dengan monitoring yang rutin dan evaluasi yang tepat, program CSR dapat menjadi lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, tujuan Monev bukan hanya mengetahui apakah kegiatan sudah terlaksana.

Yang lebih penting adalah mengetahui apa yang berubah, siapa yang mendapatkan manfaat, dan bagaimana program dapat memberikan hasil yang lebih baik ke depannya.

IDX Green Equity Designation 2026: Dampaknya bagi ESG dan TJSL Perusahaan

Blog, Insight, News·September 2, 2026

IDX Green Equity Designation 2026 Mulai Diterapkan

Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan IDX Green Equity Designation pada 28 Agustus 2026. Inisiatif ini menjadi bagian dari pengembangan pasar modal berkelanjutan di Indonesia.

Melalui penetapan ini, BEI mendorong pembiayaan ekonomi hijau sekaligus meningkatkan kualitas informasi bagi investor. Langkah tersebut juga menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan semakin penting dalam dunia usaha.

Pada tahap awal, terdapat tiga perusahaan yang memperoleh penetapan. PT Hero Global Investment Tbk (HGII) dan PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) masuk kategori Green Equity.

Sementara itu, PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) masuk kategori Green Equity Transition. Ketiga perusahaan tersebut sebelumnya mengikuti tahap uji coba atau piloting. (IDN Times)

Lalu, apa arti perkembangan ini bagi perusahaan?

Secara umum, perusahaan perlu memperkuat pengelolaan ESG. Hal tersebut mencakup data, tata kelola, pengukuran dampak, serta keterbukaan informasi.

Apa Itu IDX Green Equity Designation?

IDX Green Equity Designation merupakan penetapan saham berbasis hijau yang dikembangkan oleh BEI. Penetapan ini membantu investor mengenali perusahaan dengan aktivitas dan komitmen terhadap ekonomi berkelanjutan.

Karena itu, keberlanjutan tidak lagi hanya berkaitan dengan program sosial. Perusahaan juga perlu memperhatikan aspek lingkungan, investasi, tata kelola, asesmen, dan keterbukaan informasi.

Pendekatan tersebut membuat ESG menjadi bagian yang lebih terintegrasi dengan aktivitas bisnis. Dengan demikian, perusahaan perlu mengelola keberlanjutan secara lebih terstruktur. (IDN Times)

Tiga Emiten Mendapat Penetapan Awal

Pada tahap awal, BEI menetapkan tiga emiten dalam IDX Green Equity Designation. Ketiganya memiliki kategori yang berbeda.

HGII masuk kategori Green Equity.
KEEN masuk kategori Green Equity.
TOBA masuk kategori Green Equity Transition.

Sebelumnya, ketiga perusahaan tersebut mengikuti tahap piloting. Proses ini juga melibatkan penyedia reviu eksternal.

Selain itu, penetapan ini akan melalui evaluasi secara berkala. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menjaga kualitas data dan informasi keberlanjutan secara konsisten. (IDN Times)

Lima Pilar dalam IDX Green Equity Designation

IDX Green Equity Designation menggunakan lima pilar utama. Kelima pilar tersebut meliputi Revenue and Investment, Taxonomy, Governance, Assessment, dan Disclosure.

1. Revenue and Investment

Pilar ini berkaitan dengan pendapatan dan investasi yang mendukung aktivitas hijau. Karena itu, perusahaan perlu menunjukkan hubungan yang jelas antara aktivitas bisnis dan keberlanjutan.

2. Taxonomy

Taksonomi membantu menghubungkan aktivitas ekonomi dengan klasifikasi kegiatan berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan perlu memahami bagaimana aktivitas bisnisnya masuk dalam klasifikasi tersebut.

3. Governance

Tata kelola menjadi bagian penting dalam pengelolaan keberlanjutan. Perusahaan perlu memiliki proses, kebijakan, dan tanggung jawab yang jelas.

4. Assessment

Aspek keberlanjutan juga membutuhkan proses penilaian. Proses ini membantu memastikan bahwa informasi dan klaim keberlanjutan memiliki dasar yang dapat diperiksa.

5. Disclosure

Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam penilaian. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyampaikan informasi keberlanjutan secara jelas dan konsisten.

Kelima pilar tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan membutuhkan data dan bukti yang kuat. (IDN Times)

Dampaknya bagi Strategi ESG Perusahaan

Perkembangan IDX Green Equity Designation menunjukkan bahwa strategi ESG perlu terhubung dengan aktivitas bisnis. Perusahaan tidak cukup hanya menyusun kebijakan keberlanjutan.

Sebaliknya, perusahaan perlu memastikan bahwa strategi tersebut menghasilkan data yang jelas. Data itu kemudian dapat digunakan untuk menunjukkan perkembangan kinerja keberlanjutan.

Hal ini penting karena investor membutuhkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Oleh sebab itu, ESG sebaiknya tidak berhenti pada laporan tahunan.

ESG perlu masuk ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan perusahaan. Dengan begitu, keberlanjutan dapat menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

Apa Dampaknya bagi Program TJSL?

Perubahan dalam pengelolaan ESG juga memberikan arah baru bagi program TJSL dan CSR. Program sosial tidak cukup hanya dinilai berdasarkan jumlah kegiatan yang terlaksana.

Perusahaan perlu mengetahui hasil yang muncul setelah program berjalan. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami perubahan yang terjadi pada penerima manfaat.

Karena itu, perusahaan perlu menjawab beberapa pertanyaan penting:

Siapa penerima manfaat program?
Apa kebutuhan utama mereka?
Masalah apa yang ingin diselesaikan?
Apa hasil yang sudah dicapai?
Perubahan apa yang terjadi?
Bagaimana dampak program dapat diukur?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat membantu perusahaan membangun sistem pengelolaan TJSL yang lebih terukur. Selanjutnya, data tersebut dapat mendukung proses evaluasi dan pelaporan keberlanjutan.

Mengapa Dampak Program CSR Perlu Diukur?

Sebagai contoh, perusahaan menjalankan program pemberdayaan UMKM. Salah satu output program mungkin berupa jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.

Namun, jumlah peserta belum menunjukkan keberhasilan program secara menyeluruh. Perusahaan juga perlu melihat kondisi peserta setelah mengikuti pelatihan.

Misalnya, perusahaan dapat melihat perubahan pendapatan atau perkembangan usaha peserta. Perusahaan juga dapat melihat apakah peserta mampu menambah tenaga kerja.

Data tersebut membantu perusahaan memahami outcome program. Selanjutnya, perusahaan dapat melihat dampak yang muncul dalam jangka lebih panjang.

Dengan demikian, pengukuran dampak membantu perusahaan menilai efektivitas program TJSL. Hasil pengukuran juga dapat menjadi dasar untuk memperbaiki program berikutnya.

Data TJSL Semakin Penting bagi Perusahaan

Penguatan ESG membuat data program sosial semakin penting. Karena itu, perusahaan sebaiknya mulai mengumpulkan data sejak tahap awal program.

Data tersebut dapat membantu perusahaan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program. Selain itu, data dapat menjadi dasar dalam proses monitoring dan evaluasi.

Beberapa data yang dapat dikumpulkan meliputi:

Social mapping
Need assessment
Baseline survey
Data penerima manfaat
Indikator output
Indikator outcome
Monitoring program
Evaluasi dampak

Dengan data yang lengkap, perusahaan dapat menyusun laporan secara lebih kuat. Perusahaan juga dapat mengetahui program mana yang memberikan hasil dan dampak terbaik.

Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan?

Perusahaan dapat mulai memperkuat pengelolaan TJSL melalui beberapa langkah berikut.

1. Rapikan Data Program

Pertama, pastikan setiap program memiliki data dasar yang jelas. Data tersebut dapat mencakup lokasi, penerima manfaat, tujuan, kegiatan, dan hasil program.

2. Gunakan Indikator yang Jelas

Selanjutnya, tentukan indikator yang sesuai dengan tujuan program. Indikator tersebut akan membantu perusahaan memantau perkembangan program secara berkala.

3. Hubungkan TJSL dengan Strategi ESG

Selain itu, perusahaan perlu menghubungkan program TJSL dengan strategi ESG. Program sebaiknya memiliki kaitan dengan isu material dan kebutuhan masyarakat.

4. Lakukan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring membantu perusahaan mengetahui perkembangan program selama pelaksanaan. Sementara itu, evaluasi membantu perusahaan menilai hasil dan dampak program.

5. Siapkan Dokumentasi

Terakhir, perusahaan perlu menyiapkan dokumentasi yang lengkap. Dokumentasi tidak hanya berupa foto, tetapi juga mencakup data, hasil pengukuran, dan bukti perubahan.

Peran Konsultan CSR dan TJSL

Penguatan ESG juga membuat peran konsultan CSR dan TJSL semakin strategis. Perusahaan tidak hanya membutuhkan pihak yang menjalankan kegiatan di lapangan.

Perusahaan juga membutuhkan mitra yang mampu membantu proses dari awal hingga evaluasi. Proses tersebut dapat dimulai melalui social mapping dan need assessment.

Selanjutnya, hasil asesmen dapat menjadi dasar penyusunan program. Perusahaan juga dapat menentukan indikator sebelum program mulai berjalan.

Setelah program berjalan, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala. Hasilnya kemudian dapat digunakan untuk mendukung dokumentasi dan pelaporan keberlanjutan.

Sinergi Inta Waana Mendukung Penguatan Program TJSL

PT Sinergi Inta Waana membantu perusahaan mengembangkan program CSR dan TJSL secara lebih terarah. Pendekatan tersebut dapat dimulai dengan memahami kondisi masyarakat melalui pemetaan sosial.

Setelah itu, kebutuhan masyarakat dapat dianalisis berdasarkan data lapangan. Hasil analisis kemudian menjadi dasar untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan perusahaan.

Selain itu, indikator program dapat ditentukan sejak awal. Dengan demikian, perusahaan dapat memantau hasil program dan melihat perubahan pada penerima manfaat.

Pendekatan tersebut membantu perusahaan melihat TJSL secara lebih menyeluruh. Program tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada hasil dan dampaknya.

Saatnya Menghubungkan TJSL dengan Strategi Keberlanjutan

Peluncuran IDX Green Equity Designation 2026 menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan semakin mendapat perhatian dalam pasar modal Indonesia.

Bagi perusahaan, perkembangan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat strategi ESG. Program TJSL juga perlu mengikuti arah tersebut.

Program sebaiknya berangkat dari kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, perusahaan perlu menetapkan indikator dan mengumpulkan data secara konsisten.

Setelah program berjalan, perusahaan dapat melakukan monitoring dan evaluasi. Hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui outcome dan dampak program.

Dengan pendekatan tersebut, TJSL tidak hanya menjadi kegiatan sosial. Sebaliknya, TJSL dapat menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan yang lebih terukur dan berdampak.

Kesimpulan

IDX Green Equity Designation 2026 menunjukkan semakin pentingnya data dalam pengelolaan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan perlu memperhatikan ESG secara lebih terintegrasi dengan aktivitas bisnis.

Kondisi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat program TJSL. Program perlu dimulai dari kebutuhan yang jelas dan didukung indikator yang terukur.

Selanjutnya, perusahaan perlu mengumpulkan data selama program berjalan. Data tersebut dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi, serta pengukuran outcome dan dampak.

Dengan demikian, perusahaan dapat membangun program TJSL yang lebih terarah, terukur, dan relevan dengan strategi keberlanjutan.

CSR/TJSL dan Prioritas Pembangunan Daerah: Bagaimana Perusahaan Menentukan Program yang Tepat?

Blog, CSR, CSR & TJSL, Insight, News, TJSL·September 1, 2026

Program CSR/TJSL terus berkembang. Perusahaan tidak lagi hanya memberikan bantuan kepada masyarakat.

Saat ini, perusahaan perlu memastikan program memberikan manfaat yang jelas. Program juga perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.

Salah satu pendekatan yang semakin penting adalah menyelaraskan CSR/TJSL dengan prioritas pembangunan daerah.

Pendekatan ini membuat program lebih relevan. Selain itu, perusahaan dapat membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah dan masyarakat.

Mengapa CSR/TJSL Perlu Selaras dengan Pembangunan Daerah?

Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda.

Ada daerah yang membutuhkan penguatan ekonomi. Daerah lain mungkin membutuhkan dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau ketenagakerjaan.

Karena itu, perusahaan perlu memahami kondisi wilayah sebelum menentukan program.

Program yang baik bukan hanya mudah dilaksanakan. Program juga harus menjawab kebutuhan masyarakat.

Pada Juli 2026, workshop kemitraan CSR Bank Kalteng juga mendorong agar program CSR selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Program diharapkan memiliki dampak yang terukur dan berkelanjutan.

Mulai dari Kebutuhan Masyarakat

Perusahaan sebaiknya tidak langsung menentukan bentuk kegiatan.

Langkah pertama adalah memahami kebutuhan masyarakat.

Beberapa pertanyaan dapat menjadi dasar perencanaan, seperti:

Apa masalah utama masyarakat?
Apa potensi yang dimiliki masyarakat?
Apa prioritas pembangunan daerah?
Apa peran yang dapat dilakukan perusahaan?
Siapa saja pihak yang perlu dilibatkan?

Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan program.

Dengan cara ini, CSR/TJSL tidak hanya berorientasi pada kegiatan. Program juga memiliki tujuan yang lebih jelas.

Social Mapping Membantu Perusahaan Memahami Wilayah

Sebelum menjalankan program, perusahaan dapat melakukan social mapping.

Social mapping membantu perusahaan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di suatu wilayah.

Selain itu, perusahaan dapat melihat potensi yang sudah dimiliki masyarakat.

Hasil social mapping dapat membantu perusahaan menentukan:

penerima manfaat;
kebutuhan masyarakat;
potensi ekonomi lokal;
kelompok masyarakat;
risiko sosial;
peluang kolaborasi; dan
prioritas program.

Dengan demikian, perusahaan memiliki dasar yang lebih kuat saat menyusun program.

Pentingnya Stakeholder Engagement

Program CSR/TJSL melibatkan banyak pihak.

Karena itu, perusahaan perlu membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder.

Pihak yang dapat dilibatkan antara lain:

masyarakat;
pemerintah daerah;
pemerintah desa;
kelompok masyarakat;
komunitas;
akademisi;
lembaga sosial; dan
mitra pelaksana.

Melalui stakeholder engagement, perusahaan dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang.

Selain itu, masyarakat dapat ikut terlibat dalam proses perencanaan. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program.

Hubungkan Program dengan Potensi Lokal

Program CSR/TJSL tidak harus selalu dimulai dari masalah.

Perusahaan juga perlu melihat potensi lokal.

Potensi tersebut dapat berupa:

UMKM;
pertanian;
perikanan;
pariwisata;
kerajinan;
budaya;
ekonomi kreatif; atau
keterampilan masyarakat.

Sebagai contoh, sebuah daerah memiliki potensi kerajinan lokal.

Perusahaan dapat memberikan pelatihan produksi, pemasaran, pengemasan, dan pengelolaan usaha.

Program tersebut tidak hanya memberikan bantuan. Masyarakat juga memperoleh keterampilan yang dapat digunakan dalam jangka panjang.

CSR/TJSL Perlu Mendorong Kemandirian

Program CSR/TJSL yang baik tidak berhenti pada pemberian bantuan.

Perusahaan dapat mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan program secara mandiri.

Misalnya, program pemberdayaan UMKM dapat diarahkan pada peningkatan keterampilan dan akses pasar.

Kemudian, kelompok masyarakat dapat mengelola kegiatan dengan dukungan yang semakin berkurang dari perusahaan.

Dengan pendekatan tersebut, manfaat program dapat bertahan lebih lama.

Kolaborasi Membuat Program Lebih Kuat

Program CSR/TJSL juga tidak harus berjalan sendiri.

Perusahaan dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, komunitas, dan mitra pelaksana.

Setiap pihak dapat memiliki peran yang berbeda.

Perusahaan dapat memberikan dukungan program dan sumber daya.

Pemerintah daerah dapat membantu menghubungkan program dengan prioritas pembangunan.

Masyarakat menjadi pelaku utama di lapangan.

Mitra pelaksana membantu proses pendampingan dan pengelolaan program.

Dengan pembagian peran tersebut, program dapat berjalan lebih terarah.

Bagaimana Menentukan Program CSR/TJSL yang Tepat?

Perusahaan dapat menggunakan beberapa langkah berikut.

1. Pahami Kondisi Wilayah

Kumpulkan data mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Perusahaan dapat menggunakan social mapping, survei, wawancara, atau FGD.

2. Tentukan Masalah Prioritas

Tidak semua masalah dapat ditangani sekaligus.

Karena itu, perusahaan perlu memilih masalah yang paling relevan dengan kondisi masyarakat dan tujuan perusahaan.

3. Identifikasi Potensi Lokal

Selanjutnya, petakan potensi yang dimiliki masyarakat.

Potensi tersebut dapat menjadi dasar untuk membuat program pemberdayaan.

4. Libatkan Stakeholder

Ajak masyarakat dan pemangku kepentingan berdiskusi.

Langkah ini membantu perusahaan memahami kebutuhan serta mendapatkan masukan dari pihak yang terlibat langsung.

5. Tentukan Indikator Program

Setiap program perlu memiliki indikator yang jelas.

Indikator tidak hanya berbentuk jumlah kegiatan atau jumlah peserta.

Misalnya, perusahaan tidak hanya mencatat 100 orang mengikuti pelatihan.

Perusahaan juga dapat mengukur berapa peserta yang mampu menerapkan keterampilan setelah pelatihan.

Dari Output Menuju Outcome

Pengukuran program menjadi bagian penting dalam pengelolaan CSR/TJSL.

Output menunjukkan kegiatan yang telah dilakukan.

Outcome menunjukkan perubahan yang terjadi setelah program.

Sementara itu, impact menggambarkan dampak yang lebih luas dalam jangka panjang.

Contohnya:

Output:
50 UMKM mengikuti pelatihan.

Outcome:
Peserta mulai meningkatkan kualitas produk dan pemasaran.

Impact:
UMKM mampu meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usahanya secara mandiri.

Pendekatan ini membantu perusahaan melihat perubahan yang dihasilkan program.

Monitoring Membantu Menjaga Arah Program

Program CSR/TJSL membutuhkan monitoring secara berkala.

Monitoring membantu perusahaan melihat perkembangan kegiatan.

Selain itu, perusahaan dapat mengetahui kendala yang muncul di lapangan.

Hasil monitoring dapat digunakan untuk melakukan perbaikan program.

Dengan begitu, perusahaan tidak perlu menunggu hingga program selesai untuk mengetahui hasilnya.

Peran Mitra Pelaksana dalam CSR/TJSL

Program CSR/TJSL yang berbasis kebutuhan membutuhkan proses yang terstruktur.

Mitra pelaksana dapat membantu perusahaan dalam berbagai tahap.

Proses tersebut dapat mencakup:

Social Mapping → Need Assessment → Perencanaan → Implementasi → Monitoring → Evaluasi → Pengukuran Dampak

Mitra juga dapat membantu perusahaan menjaga komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder.

Sebagai konsultan CSR, TJSL, dan community development, PT Sinergi Inta Waana membantu perusahaan merancang dan mengelola program berdasarkan kebutuhan masyarakat, potensi lokal, karakteristik wilayah, serta tujuan keberlanjutan perusahaan.

Pendekatan tersebut membantu perusahaan membangun program yang lebih tepat sasaran dan terukur.

CSR/TJSL yang Relevan Dimulai dari Masyarakat

Program CSR/TJSL tidak hanya berbicara tentang anggaran dan kegiatan.

Yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi setelah program berjalan.

Karena itu, perusahaan perlu memahami kondisi masyarakat sebelum menentukan program.

Selanjutnya, perusahaan dapat menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan potensi lokal dan prioritas pembangunan daerah.

Pelibatan stakeholder juga perlu dilakukan sejak tahap awal.

Dengan proses tersebut, CSR/TJSL dapat menjadi lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, program yang baik bukan hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek. Program juga dapat membantu masyarakat membangun kemampuan dan kemandirian dalam jangka panjang.

Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan 2026–2030: Apa Dampaknya bagi Strategi ESG dan TJSL Perusahaan?

Blog, CSR, News, TJSL·August 31, 2026

Perkembangan ESG di Indonesia terus bergerak dari sekadar komitmen menjadi bagian dari strategi bisnis. Perusahaan semakin dituntut untuk memahami risiko keberlanjutan, mengukur dampak, serta menunjukkan kinerja lingkungan dan sosial secara lebih terukur.

Perubahan tersebut semakin terlihat setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030.

Roadmap ini menjadi panduan untuk mendorong pengembangan pasar modal berkelanjutan. Fokusnya mencakup pendanaan dan investasi berkelanjutan, perlindungan investor, serta penguatan ekosistem pasar modal berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). (OJK Portal)

Lalu, apa kaitannya dengan strategi ESG dan program CSR/TJSL perusahaan?

Apa Itu Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan 2026–2030?

Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030 merupakan arah strategis OJK untuk memperkuat peran pasar modal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

OJK membaginya ke dalam empat pilar utama:

Memperkuat fondasi pasar modal berkelanjutan
Menumbuhkan aktivitas pasar modal berkelanjutan
Mendorong partisipasi dalam pasar modal berkelanjutan
Memperkuat kolaborasi untuk pengembangan pasar modal berkelanjutan

Keempat pilar tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem pasar modal yang lebih mendukung pendanaan dan investasi berkelanjutan. (OJK Portal)

Dengan demikian, ESG semakin berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola risiko, menciptakan nilai, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan.

Mengapa Perkembangan Ini Penting bagi Perusahaan?

Selama ini, pembahasan ESG sering kali identik dengan laporan keberlanjutan.

Namun, arah perkembangan pasar modal menunjukkan bahwa ESG memiliki cakupan yang lebih luas.

Perusahaan perlu memahami bagaimana isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis.

Misalnya, perusahaan dapat menghadapi risiko dari:

perubahan iklim;
hubungan dengan masyarakat;
kondisi tenaga kerja;
rantai pasok;
tata kelola;
kepatuhan;
reputasi; dan
perubahan ekspektasi investor.

Karena itu, pengelolaan ESG tidak cukup dilakukan melalui kegiatan sosial yang berdiri sendiri.

Perusahaan perlu menghubungkan program keberlanjutan dengan strategi dan risiko bisnis.

Lalu, Apa Hubungannya dengan Program TJSL?

Program TJSL merupakan salah satu bagian penting dalam aspek sosial perusahaan.

Namun, program TJSL akan semakin relevan jika memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat dan strategi keberlanjutan perusahaan.

Sebagai contoh, perusahaan menjalankan program pemberdayaan UMKM.

Program tersebut tidak cukup hanya mencatat jumlah peserta pelatihan.

Perusahaan juga dapat mengukur:

peningkatan kapasitas penerima manfaat;
peningkatan pendapatan;
perkembangan usaha;
akses terhadap pasar;
jumlah kelompok yang mandiri; dan
keberlanjutan manfaat setelah pendampingan selesai.

Dengan pendekatan tersebut, program TJSL menghasilkan data yang dapat digunakan untuk menunjukkan dampak sosial.

TJSL Perlu Bergerak dari Aktivitas ke Dampak

Salah satu perubahan penting dalam pengelolaan CSR/TJSL adalah pergeseran dari activity-based menuju impact-based.

Artinya, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apa perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan?

Misalnya:

Output
100 orang mengikuti pelatihan.

Outcome
70 peserta mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh.

Impact
Sebagian peserta mengalami peningkatan pendapatan dan mampu menjalankan usaha secara lebih mandiri.

Perbedaan tersebut penting karena membantu perusahaan memahami nilai yang dihasilkan oleh program.

Data TJSL Semakin Penting dalam ESG

Perkembangan ESG juga membuat data sosial menjadi semakin penting.

Perusahaan perlu memiliki data yang dapat menunjukkan bagaimana program memberikan manfaat kepada masyarakat.

Karena itu, sejak tahap perencanaan, program TJSL sebaiknya sudah memiliki:

baseline;
indikator keberhasilan;
target;
metode monitoring;
mekanisme evaluasi;
data penerima manfaat; dan
metode pengukuran dampak.

Data tersebut dapat menjadi dasar evaluasi program sekaligus memperkuat informasi sosial dalam ESG Reporting dan Sustainability Report.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pelaporan keberlanjutan di Indonesia yang semakin menekankan informasi yang terstruktur, terukur, dan relevan dengan strategi serta risiko perusahaan. (Sinergi Indonesia)

Bagaimana Perusahaan Sebaiknya Merespons?

Perusahaan tidak perlu menunggu perubahan regulasi atau tuntutan stakeholder semakin kuat.

Ada beberapa langkah yang dapat mulai dilakukan.

1. Petakan Isu ESG yang Material

Perusahaan perlu memahami isu keberlanjutan yang paling relevan dengan bisnisnya.

Tidak semua perusahaan memiliki risiko ESG yang sama.

Karena itu, pemetaan perlu mempertimbangkan karakteristik industri, lokasi operasi, rantai pasok, masyarakat sekitar, tenaga kerja, serta ekspektasi stakeholder.

2. Hubungkan ESG dengan Strategi TJSL

Program TJSL sebaiknya tidak dibuat hanya berdasarkan daftar kegiatan tahunan.

Perusahaan perlu melihat bagaimana program dapat menjawab isu sosial yang relevan sekaligus mendukung tujuan keberlanjutan perusahaan.

3. Gunakan Indikator yang Terukur

Setiap program perlu memiliki indikator yang jelas.

Indikator tersebut dapat digunakan untuk melihat perkembangan program dari waktu ke waktu.

4. Perkuat Monitoring dan Evaluasi

Monitoring membantu perusahaan mengetahui apakah program berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, evaluasi membantu melihat apakah program menghasilkan perubahan bagi penerima manfaat.

5. Dokumentasikan Dampak

Data, hasil survei, wawancara, dokumentasi kegiatan, serta hasil evaluasi perlu disimpan dengan baik.

Dokumentasi akan membantu perusahaan ketika melakukan evaluasi dan menyusun laporan keberlanjutan.

Peran Mitra dalam Memperkuat Strategi ESG dan TJSL

Pengelolaan program CSR/TJSL yang semakin kompleks membuat perusahaan membutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur.

Mitra pelaksana bukan hanya berperan dalam menjalankan kegiatan di lapangan.

Mitra juga dapat membantu perusahaan dalam proses:

Assessment → Perencanaan → Implementasi → Monitoring → Evaluasi → Pengukuran Dampak → Pelaporan

Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai perkembangan program.

Dalam konteks ini, PT Sinergi Inta Waana dapat berperan sebagai mitra perusahaan dalam pengelolaan CSR/TJSL dan community development, termasuk membantu perusahaan membangun program yang berbasis kebutuhan masyarakat, indikator keberhasilan, monitoring, evaluasi, serta pengukuran dampak.

Dengan proses yang terstruktur, program TJSL tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi dapat diarahkan untuk menghasilkan perubahan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Apa yang Perlu Dipersiapkan Perusahaan Mulai 2026?

Perkembangan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan 2026–2030 menunjukkan bahwa arah keberlanjutan perusahaan semakin terintegrasi dengan ekosistem bisnis dan pasar keuangan.

Karena itu, perusahaan dapat mulai memperkuat beberapa hal:

Strategi ESG
Memastikan isu keberlanjutan masuk dalam perencanaan bisnis.

Data ESG
Membangun sistem pengumpulan data yang konsisten.

Program TJSL
Mengembangkan program berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat.

Pengukuran Dampak
Mengukur perubahan yang dihasilkan, bukan hanya jumlah kegiatan.

Monitoring & Evaluasi
Memastikan program berjalan dan memberikan hasil sesuai target.

Sustainability Reporting
Mengolah data keberlanjutan menjadi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan persiapan tersebut, perusahaan akan lebih siap menghadapi perkembangan ESG yang semakin terintegrasi dengan strategi bisnis.

ESG Bukan Lagi Sekadar Pelaporan

Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030 memperlihatkan bahwa keberlanjutan semakin ditempatkan sebagai bagian dari pengembangan ekosistem pasar modal Indonesia. OJK menargetkan penguatan pendanaan dan investasi berkelanjutan melalui berbagai produk dan aktivitas pasar modal. (OJK Portal)

Bagi perusahaan, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa ESG tidak cukup hanya ditampilkan dalam laporan.

Perusahaan perlu membangun proses yang nyata di balik data tersebut.

Program CSR/TJSL menjadi salah satu ruang penting untuk mewujudkan aspek sosial ESG. Namun, program tersebut perlu dirancang dengan tujuan yang jelas, indikator yang terukur, monitoring yang konsisten, serta pengukuran dampak.

Dengan demikian, CSR/TJSL tidak hanya menjadi aktivitas sosial perusahaan, tetapi dapat menjadi bagian dari strategi keberlanjutan yang menciptakan nilai bagi masyarakat dan perusahaan.

Program CSR Berbasis Ketahanan Masyarakat: Mengapa Perusahaan Perlu Bersiap Menghadapi Risiko Masa Depan?

Blog, Insight·August 28, 2026

Perubahan iklim, bencana, tekanan ekonomi, dan perubahan sosial dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut juga dapat berdampak pada perusahaan yang berada di sekitar wilayah tersebut.

Karena itu, program CSR dan TJSL perlu melihat kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

Perusahaan tidak hanya perlu membantu masyarakat ketika masalah terjadi. Lebih dari itu, perusahaan dapat membantu masyarakat membangun kemampuan untuk menghadapi perubahan.

Pendekatan tersebut dikenal sebagai community resilience atau ketahanan masyarakat.

Apa Itu Ketahanan Masyarakat?

Ketahanan masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk menghadapi tekanan, beradaptasi dengan perubahan, dan kembali pulih setelah mengalami gangguan.

Gangguan tersebut dapat berasal dari berbagai kondisi.

Misalnya:

bencana alam;
perubahan iklim;
krisis ekonomi;
gangguan mata pencaharian;
perubahan lingkungan;
keterbatasan akses pangan;
atau perubahan sosial.

Masyarakat yang memiliki kapasitas lebih kuat akan lebih siap menghadapi kondisi tersebut.

Karena itu, ketahanan masyarakat dapat menjadi salah satu perspektif dalam penyusunan program CSR dan TJSL.

Mengapa Ketahanan Masyarakat Penting bagi Perusahaan?

Perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasi memiliki hubungan yang saling berkaitan.

Ketika kondisi masyarakat stabil, hubungan sosial dengan perusahaan juga dapat menjadi lebih baik.

Sebaliknya, ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi atau lingkungan, perusahaan dapat ikut terdampak.

Misalnya, bencana dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut kemudian dapat memengaruhi tenaga kerja, rantai pasok lokal, maupun hubungan perusahaan dengan stakeholder.

Karena itu, program CSR dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat sebelum risiko tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

CSR Tidak Harus Menunggu Masalah Terjadi

Program CSR sering kali muncul sebagai respons terhadap masalah.

Ketika terjadi bencana, perusahaan memberikan bantuan.

Ketika masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, perusahaan memberikan dukungan.

Pendekatan tersebut tetap penting.

Namun, CSR juga dapat memiliki fungsi preventif.

Perusahaan dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri sebelum risiko terjadi.

Contohnya adalah:

pelatihan kesiapsiagaan bencana;
pengembangan mata pencaharian alternatif;
penguatan UMKM;
ketahanan pangan;
konservasi lingkungan;
pengelolaan sumber daya lokal;
serta peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, program tidak hanya memberikan bantuan.

Program juga membangun kemampuan masyarakat.

1. Perkuat Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi menjadi salah satu bagian penting dalam community resilience.

Masyarakat yang hanya bergantung pada satu sumber pendapatan dapat lebih rentan ketika terjadi perubahan.

Karena itu, program CSR dapat membantu masyarakat mengembangkan sumber ekonomi alternatif.

Contohnya:

Pelatihan keterampilan → pengembangan produk → akses pasar → peningkatan pendapatan

Program juga dapat diarahkan pada penguatan UMKM, koperasi, kelompok usaha, atau ekonomi berbasis potensi lokal.

Tujuannya bukan sekadar memberikan modal.

Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengelola usaha secara mandiri.

2. Bangun Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan juga dapat menjadi bagian dari program CSR.

Perusahaan dapat mendukung masyarakat melalui:

pertanian berkelanjutan;
urban farming;
hidroponik;
pengembangan kebun masyarakat;
peternakan;
perikanan;
atau pengolahan pangan lokal.

Program tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan.

Pendekatan seperti ini sudah diterapkan dalam berbagai program pemberdayaan yang dikembangkan perusahaan di Indonesia.

Salah satu contohnya adalah pengembangan Integrated Farming dalam program TJSL AirNav Indonesia yang didampingi PT Sinergi Inta Waana. Program tersebut menggabungkan ketahanan pangan, penguatan ekonomi, dan praktik pertanian berkelanjutan. (Sinergi Indonesia)

3. Tingkatkan Kapasitas Masyarakat

Ketahanan tidak hanya membutuhkan fasilitas.

Masyarakat juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan.

Karena itu, pelatihan dapat menjadi bagian penting dari program.

Materinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.

Misalnya:

pelatihan kewirausahaan;
pengelolaan keuangan;
pertanian;
pengelolaan lingkungan;
kesiapsiagaan bencana;
digital marketing;
pengembangan pariwisata;
atau keterampilan kerja.

Namun, pelatihan sebaiknya tidak berhenti setelah kegiatan selesai.

Pendampingan tetap dibutuhkan agar pengetahuan tersebut dapat diterapkan.

4. Libatkan Masyarakat Sejak Awal

Program ketahanan masyarakat tidak dapat dibuat hanya dari perspektif perusahaan.

Masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan.

Perusahaan perlu mengetahui:

risiko yang dihadapi masyarakat;
sumber daya yang tersedia;
kelompok yang paling rentan;
potensi ekonomi lokal;
serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan.

Dengan demikian, program dapat disusun berdasarkan kondisi nyata.

Pendekatan ini juga membuat masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap program.

5. Hubungkan Program dengan Kondisi Lokal

Setiap wilayah memiliki risiko yang berbeda.

Wilayah pesisir dapat menghadapi persoalan abrasi, perubahan iklim, atau perubahan mata pencaharian.

Wilayah pertanian dapat menghadapi perubahan cuaca, keterbatasan air, atau perubahan harga komoditas.

Sementara itu, masyarakat perkotaan dapat menghadapi persoalan sampah, kepadatan penduduk, dan tekanan ekonomi.

Karena itu, program CSR perlu disesuaikan dengan karakter wilayah.

Satu model program tidak selalu dapat diterapkan di semua tempat.

6. Siapkan Program yang Berkelanjutan

Ketahanan masyarakat tidak dapat dibangun melalui program jangka pendek.

Perusahaan perlu memikirkan apa yang terjadi setelah pendampingan selesai.

Misalnya:

Siapa yang mengelola program?

Dari mana biaya operasional berasal?

Apakah masyarakat sudah memiliki keterampilan?

Apakah ada pasar atau jaringan pendukung?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab sejak awal.

Dengan begitu, program memiliki peluang lebih besar untuk terus berjalan.

7. Ukur Perubahan yang Terjadi

Program ketahanan masyarakat juga membutuhkan indikator.

Perusahaan dapat mengukur beberapa perubahan, seperti:

peningkatan pendapatan;
jumlah usaha yang bertahan;
peningkatan keterampilan;
peningkatan akses pangan;
peningkatan partisipasi masyarakat;
kemampuan menghadapi risiko;
atau terbentuknya kelompok masyarakat yang mandiri.

Indikator tersebut membantu perusahaan melihat perkembangan program.

Program pun tidak hanya dinilai dari jumlah kegiatan yang terlaksana.

Peran CSR dalam Membangun Masyarakat yang Lebih Tangguh

Pendekatan berbasis ketahanan masyarakat memberikan perspektif baru dalam pelaksanaan CSR dan TJSL.

Program tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan masalah saat ini.

Program juga perlu membantu masyarakat menghadapi kemungkinan perubahan di masa depan.

Karena itu, perusahaan dapat menghubungkan CSR dengan beberapa agenda sekaligus.

Pemberdayaan masyarakat + ketahanan ekonomi + lingkungan + peningkatan kapasitas = masyarakat yang lebih tangguh.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan perkembangan CSR yang semakin menekankan dampak jangka panjang dan keberlanjutan.

Bagaimana PT Sinergi Inta Waana Mendukung Program Berbasis Ketahanan?

Membangun ketahanan masyarakat membutuhkan proses yang terstruktur.

Perusahaan perlu memahami kondisi wilayah sebelum menentukan program.

PT Sinergi Inta Waana dapat membantu perusahaan melalui pendekatan yang mencakup pemetaan sosial, identifikasi kebutuhan, penyusunan program, pemberdayaan masyarakat, monitoring, evaluasi, hingga pengukuran dampak.

Pendekatan tersebut memungkinkan program disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat.

Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memberikan bantuan.

Perusahaan juga dapat membangun kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi perubahan.

Saatnya CSR Melihat Masa Depan

CSR dan TJSL memiliki peluang yang lebih besar ketika program tidak hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini.

Perusahaan dapat melihat risiko yang mungkin muncul di masa depan.

Kemudian, perusahaan dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri.

Ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, kapasitas masyarakat, dan perlindungan lingkungan dapat menjadi bagian dari strategi tersebut.

Pada akhirnya, program CSR yang baik bukan hanya membantu masyarakat melewati masalah.

Program yang baik juga membantu masyarakat memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Mengelola Risiko Sosial Perusahaan melalui Program CSR dan TJSL

Blog, CSR, CSR & TJSL, ESG, Insight·August 27, 2026

Perusahaan tidak hanya menghadapi risiko bisnis dan operasional. Dalam praktiknya, ada pula risiko sosial perusahaan yang dapat muncul dari hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Risiko tersebut dapat berupa ketidakpuasan masyarakat, konflik kepentingan, penolakan terhadap kegiatan perusahaan, atau komunikasi yang tidak berjalan dengan baik.

Jika tidak dikelola sejak awal, persoalan kecil dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami kondisi sosial di wilayah operasionalnya.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui program CSR dan TJSL yang dirancang secara tepat. Program yang relevan tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga dapat membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih baik dengan stakeholder.

Apa Itu Risiko Sosial Perusahaan?

Risiko sosial perusahaan adalah potensi masalah yang muncul dari interaksi antara perusahaan dengan masyarakat, kelompok tertentu, atau stakeholder lainnya.

Setiap wilayah memiliki kondisi sosial yang berbeda. Karena itu, risiko yang dihadapi perusahaan juga dapat berbeda dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Beberapa faktor yang dapat memicu risiko sosial antara lain:

ketimpangan manfaat ekonomi;
komunikasi yang kurang efektif;
perubahan kondisi sosial masyarakat;
konflik antar kelompok;
harapan masyarakat yang tidak terpenuhi;
persoalan lingkungan;
kurangnya keterlibatan masyarakat; dan
program perusahaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.

Karena kondisi setiap wilayah berbeda, perusahaan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama di semua lokasi. Pemahaman terhadap karakteristik masyarakat menjadi langkah awal yang penting dalam pengelolaan risiko sosial.

Mengapa Risiko Sosial Perlu Dikelola Sejak Awal?

Risiko sosial sering kali tidak muncul secara langsung dalam bentuk konflik besar.

Pada awalnya, masalah mungkin hanya berupa keluhan dari beberapa warga. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, keluhan tersebut dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan.

Dalam kondisi tertentu, persoalan sosial juga dapat memengaruhi hubungan perusahaan dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kelompok lokal, dan stakeholder lainnya.

Karena itu, perusahaan perlu melakukan mitigasi risiko sosial sejak tahap perencanaan.

Dengan pendekatan tersebut, perusahaan tidak hanya bereaksi ketika masalah sudah terjadi. Sebaliknya, perusahaan dapat mengenali potensi persoalan lebih awal dan menyiapkan langkah yang sesuai.

CSR dan TJSL Bukan Sekadar Bentuk Bantuan

Program CSR dan TJSL sering kali dipahami sebagai kegiatan sosial atau pemberian bantuan kepada masyarakat.

Padahal, program yang dirancang dengan baik dapat memiliki fungsi yang lebih luas.

CSR dan TJSL dapat menjadi sarana untuk:

membangun hubungan dengan masyarakat;
membuka ruang komunikasi;
meningkatkan kapasitas masyarakat;
memperkuat partisipasi stakeholder;
mengembangkan potensi ekonomi lokal; dan
menciptakan manfaat yang lebih merata.

Dengan kata lain, CSR dan TJSL dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan berkelanjutan.

Namun, program tersebut tidak cukup jika hanya didasarkan pada asumsi perusahaan. Perencanaan tetap perlu dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.

Mulai dengan Memahami Kondisi Masyarakat

Pengelolaan risiko sosial perusahaan tidak dapat dilakukan tanpa memahami kondisi masyarakat.

Perusahaan perlu mengetahui siapa saja pihak yang terlibat. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami kebutuhan, kepentingan, potensi, serta persoalan yang berkembang di wilayah tersebut.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah social mapping.

Social mapping membantu perusahaan memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, potensi wilayah, stakeholder, serta isu yang berkembang.

Melalui proses tersebut, perusahaan juga dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan risiko sosial.

Dengan informasi yang lebih lengkap, perusahaan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan strategi dan bentuk intervensi yang sesuai.

Pemetaan Stakeholder Menjadi Bagian Penting

Masyarakat bukan satu-satunya stakeholder dalam program CSR dan TJSL.

Perusahaan juga dapat berhubungan dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, kelompok perempuan, pelaku UMKM, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan berbagai pihak lainnya.

Setiap kelompok dapat memiliki kepentingan, pengaruh, dan tingkat keterlibatan yang berbeda.

Karena itu, perusahaan perlu memahami beberapa hal berikut:

Siapa yang memiliki pengaruh?
Siapa yang terdampak oleh kegiatan perusahaan?
Siapa yang perlu dilibatkan?
Siapa yang dapat menjadi mitra?
Siapa yang berpotensi memiliki kepentingan berbeda?

Pemetaan stakeholder membantu perusahaan menentukan bentuk komunikasi dan strategi keterlibatan yang lebih tepat.

Selain itu, proses ini juga dapat membantu perusahaan memahami potensi risiko sebelum masalah berkembang.

Jangan Langsung Menentukan Program

Salah satu kesalahan yang dapat meningkatkan risiko sosial dalam CSR adalah menentukan program sebelum memahami kondisi masyarakat.

Sebagai contoh, perusahaan dapat langsung memberikan bantuan peralatan kepada kelompok masyarakat.

Sekilas, program tersebut terlihat positif. Namun, beberapa pertanyaan tetap perlu dijawab.

Apakah peralatan tersebut benar-benar dibutuhkan?

Apakah masyarakat memiliki kemampuan untuk menggunakannya?

Apakah ada pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaannya?

Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa penerima manfaat memang sesuai dengan kelompok yang membutuhkan.

Jika hal-hal tersebut tidak dipertimbangkan, program berisiko tidak berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan need assessment sebelum menentukan bentuk intervensi.

Pendekatan berbasis kebutuhan membantu perusahaan merancang program yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan strategi penyusunan program TJSL berbasis kebutuhan masyarakat.

Libatkan Masyarakat dalam Proses Program

Program CSR dan TJSL akan memiliki dasar yang lebih kuat ketika masyarakat ikut terlibat dalam prosesnya.

Keterlibatan tersebut dapat dimulai sejak tahap perencanaan.

Misalnya, masyarakat dapat diajak untuk:

mengidentifikasi masalah;
menentukan kebutuhan prioritas;
memberikan masukan terhadap bentuk program;
terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
memantau perkembangan program; dan
mengevaluasi hasil yang telah dicapai.

Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat.

Masyarakat juga dapat menjadi bagian dari proses perubahan.

Selain meningkatkan rasa memiliki terhadap program, keterlibatan yang baik juga dapat membantu perusahaan memahami berbagai persoalan yang mungkin tidak terlihat dari awal.

Komunikasi Menjadi Kunci dalam Mengelola Risiko Sosial

Tidak semua risiko sosial muncul karena program yang buruk.

Dalam beberapa kondisi, masalah justru muncul karena komunikasi yang kurang efektif.

Masyarakat mungkin belum memahami tujuan program perusahaan. Di sisi lain, perusahaan juga mungkin belum memahami harapan dan kekhawatiran masyarakat.

Karena itu, komunikasi perlu dilakukan secara terbuka dan konsisten.

Perusahaan dapat menyediakan ruang dialog melalui:

diskusi kelompok;
pertemuan masyarakat;
forum stakeholder;
konsultasi dengan tokoh lokal; atau
mekanisme penyampaian keluhan.

Komunikasi yang berjalan dengan baik dapat membantu membangun kepercayaan.

Selain itu, perusahaan juga memiliki kesempatan untuk mengenali perubahan kondisi sosial sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Mengukur Apakah Program Benar-Benar Mengurangi Risiko

Program CSR dan TJSL perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

Namun, indikator tidak harus selalu berupa jumlah peserta atau jumlah kegiatan.

Perusahaan juga dapat mengukur perubahan yang terjadi di masyarakat.

Beberapa contoh indikator yang dapat digunakan antara lain:

meningkatnya partisipasi masyarakat;
meningkatnya kepuasan penerima manfaat;
membaiknya komunikasi dengan stakeholder;
meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat;
menurunnya jumlah keluhan;
meningkatnya kolaborasi antar kelompok; dan
berkurangnya potensi konflik.

Melalui indikator tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi apakah program yang dijalankan benar-benar memberikan perubahan.

Pembahasan mengenai pengukuran program juga dapat dikaitkan dengan indikator keberhasilan program TJSL.

Risiko Sosial dan Keberlanjutan Perusahaan

Pengelolaan risiko sosial semakin penting dalam strategi keberlanjutan perusahaan.

Perusahaan tidak hanya perlu memperhatikan dampak ekonomi dan operasional. Aspek sosial juga perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Program CSR dan TJSL dapat membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Namun, program tersebut perlu dirancang berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Karena itu, proses pengelolaan dapat dilakukan secara lebih sistematis melalui tahapan berikut:

Social Mapping → Need Assessment → Stakeholder Engagement → Program Design → Implementation → Monitoring → Evaluation

Setiap tahap memiliki peran penting.

Social mapping membantu perusahaan memahami kondisi awal. Need assessment membantu mengidentifikasi kebutuhan. Sementara itu, stakeholder engagement membuka ruang komunikasi dan keterlibatan.

Setelah program dijalankan, proses monitoring dan evaluation membantu perusahaan melihat perkembangan serta melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dengan pendekatan tersebut, risiko sosial perusahaan dapat dikelola secara lebih terstruktur.

Peran Konsultan dalam Mengelola Risiko Sosial

Mengelola risiko sosial membutuhkan pemahaman terhadap kondisi masyarakat sekaligus kemampuan dalam merancang dan mengelola program.

Di sinilah peran konsultan CSR dan TJSL dapat membantu perusahaan.

PT Sinergi Inta Waana mendampingi perusahaan dalam berbagai tahapan pengembangan program CSR, TJSL, dan Community Development.

Pendampingan dapat mencakup:

Social Mapping;
Stakeholder Mapping;
Need Assessment;
Baseline Survey;
penyusunan program;
pendampingan masyarakat;
Monitoring dan Evaluation;
Impact Measurement; hingga
Sustainability Reporting.

Pendekatan tersebut membantu perusahaan memahami kondisi sosial sebelum menentukan intervensi.

Informasi lebih lanjut mengenai layanan tersebut dapat dilihat melalui layanan konsultan program CSR.

Dari Mitigasi Risiko Menuju Hubungan yang Lebih Strategis

Pengelolaan risiko sosial sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika masalah sudah muncul.

Sebaliknya, perusahaan dapat menjadikannya sebagai bagian dari perencanaan CSR dan TJSL sejak awal.

Dengan memahami masyarakat, memetakan stakeholder, dan merancang program berdasarkan kebutuhan nyata, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih sehat dengan lingkungan sosialnya.

Pada akhirnya, tujuan CSR dan TJSL bukan hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek.

Program yang dirancang secara strategis juga dapat membuka ruang kolaborasi, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan menciptakan manfaat jangka panjang.

CSR dan TJSL yang strategis bukan hanya tentang memberikan manfaat kepada masyarakat. Program juga dapat membantu perusahaan memahami risiko sosial, membangun hubungan yang lebih kuat, dan menciptakan keberlanjutan bersama.

Pelaporan ESG 2026: Saatnya Perusahaan Bersiap

Blog, News·August 27, 2026

Pelaporan ESG di Indonesia Memasuki Fase Baru

Isu Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin bergeser dari sekadar komitmen perusahaan menjadi bagian penting dalam bagaimana perusahaan mengelola risiko, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

Perubahan ini juga terlihat di Indonesia. Perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk menjalankan program keberlanjutan, tetapi semakin perlu menunjukkan apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, bagaimana dampaknya diukur, dan bagaimana isu keberlanjutan dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis.

Perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan nasional menjadi salah satu momentum penting dalam perubahan tersebut. Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) telah mengesahkan PSPK 1 dan PSPK 2 pada 1 Juli 2025. Kedua standar tersebut mengacu pada IFRS S1 dan IFRS S2 yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB), dan efektif mulai 1 Januari 2027.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sedang mempersiapkan perubahan atas POJK 51/2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Perubahan tersebut antara lain diarahkan untuk menyesuaikan ketentuan dengan PSPK 1 dan PSPK 2 yang sejalan dengan IFRS S1 dan IFRS S2.

Dengan perkembangan tersebut, pelaporan ESG 2026 sebaiknya tidak dilihat hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai periode persiapan menuju sistem pelaporan keberlanjutan yang semakin terukur dan terintegrasi.

Apa yang Berubah dalam Pelaporan ESG?

Selama beberapa tahun terakhir, sustainability report banyak digunakan perusahaan untuk menyampaikan berbagai aktivitas lingkungan dan sosial yang telah dilakukan.

Mulai dari program pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan, efisiensi energi, pengurangan emisi, kegiatan sosial, hingga berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Namun, perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan membawa perspektif yang lebih luas.

PSPK 1 dan PSPK 2 menempatkan beberapa elemen inti dalam pengungkapan, yaitu:

Governance
Strategy
Risk Management
Metrics and Targets

PSPK 1 berfokus pada informasi keuangan terkait risiko dan peluang keberlanjutan secara umum, sedangkan PSPK 2 secara khusus membahas risiko dan peluang terkait iklim.

Artinya, perusahaan perlu mulai memahami keberlanjutan bukan hanya dari sisi “program apa yang telah dilakukan?”, tetapi juga:

“Bagaimana isu keberlanjutan memengaruhi bisnis, risiko, strategi, dan penciptaan nilai perusahaan?”

Perubahan cara pandang inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi perusahaan.

Dari Aktivitas CSR Menuju Data yang Terukur

Salah satu area yang perlu mendapatkan perhatian adalah hubungan antara CSR atau TJSL dengan ESG.

Program CSR yang baik tetap memiliki nilai strategis. Namun, keberadaan program saja belum cukup untuk menggambarkan kinerja sosial perusahaan.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat menjalankan program pemberdayaan UMKM.

Pelaporan konvensional mungkin berhenti pada:

jumlah penerima manfaat;
jumlah pelatihan;
jumlah UMKM yang mengikuti program;
jumlah dana yang disalurkan.

Namun, pendekatan yang lebih berorientasi pada dampak akan melihat lebih jauh:

apakah pendapatan penerima manfaat meningkat?
apakah kapasitas usaha berkembang?
apakah terdapat peningkatan akses pasar?
apakah penerima manfaat mampu mempertahankan perubahan tersebut?
bagaimana program tersebut berkontribusi terhadap tujuan keberlanjutan perusahaan?

Dengan demikian, output tidak sama dengan outcome, dan outcome tidak selalu sama dengan impact.

Perusahaan perlu membangun sistem pengukuran yang mampu menjelaskan perjalanan tersebut.

Mengapa Perusahaan Perlu Bersiap dari Sekarang?

PSPK 1 dan PSPK 2 memang baru efektif pada 1 Januari 2027. Namun, perusahaan yang baru mulai mempersiapkan data pada saat standar mulai berlaku berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar.

Pelaporan keberlanjutan membutuhkan data yang tidak selalu tersedia secara instan.

Perusahaan perlu mengetahui:

data apa yang tersedia;
siapa pemilik data;
bagaimana data dikumpulkan;
seberapa konsisten metode pengukurannya;
bagaimana kualitas data diverifikasi;
indikator apa yang relevan bagi perusahaan;
isu keberlanjutan mana yang material;
serta bagaimana informasi tersebut terhubung dengan strategi dan risiko bisnis.

Karena itu, kesiapan ESG bukan hanya persoalan menyusun laporan.

Kesiapan ESG dimulai dari membangun sistem pengelolaan informasi dan kinerja keberlanjutan sejak awal.

Tantangan ESG Bukan Sekadar Membuat Sustainability Report

Sustainability report sering kali dianggap sebagai produk akhir dari aktivitas keberlanjutan perusahaan.

Padahal, laporan seharusnya menjadi representasi dari proses yang sudah berjalan di dalam perusahaan.

Ada setidaknya lima tantangan yang perlu diperhatikan.

1. Ketersediaan Data

Data ESG dapat tersebar di berbagai divisi, mulai dari HR, HSE, procurement, operation, CSR, finance, hingga corporate secretary.

Tanpa koordinasi yang baik, perusahaan dapat mengalami kesulitan mengonsolidasikan data.

2. Konsistensi Pengukuran

Data yang dikumpulkan setiap tahun perlu memiliki metode pengukuran yang konsisten agar dapat dibandingkan.

Tanpa konsistensi, perusahaan akan kesulitan menunjukkan perkembangan kinerja keberlanjutannya.

3. Keterhubungan dengan Strategi Bisnis

ESG tidak seharusnya berdiri sebagai aktivitas terpisah dari bisnis.

Perusahaan perlu memahami bagaimana isu lingkungan, sosial, dan tata kelola berkaitan dengan strategi, risiko, peluang, dan penciptaan nilai.

4. Pengukuran Dampak Sosial

Program sosial sering kali memiliki data aktivitas yang cukup lengkap, tetapi belum memiliki sistem pengukuran outcome dan impact yang kuat.

Padahal, informasi tersebut penting untuk menunjukkan efektivitas investasi sosial perusahaan.

5. Kesiapan Organisasi

ESG bukan hanya tanggung jawab satu divisi.

Pengumpulan dan pengelolaan data keberlanjutan membutuhkan koordinasi lintas fungsi serta pemahaman yang sama mengenai indikator, target, dan mekanisme pelaporan.

Apa yang Bisa Dilakukan Perusahaan pada 2026?

Tahun 2026 dapat dimanfaatkan sebagai periode persiapan sebelum penerapan standar pengungkapan keberlanjutan yang efektif pada 2027.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan perusahaan antara lain:

1. Melakukan ESG Assessment

Perusahaan dapat memulai dengan memetakan kondisi ESG saat ini.

Assessment dapat mencakup aspek:

Environmental

emisi;
energi;
air;
limbah;
biodiversitas;
penggunaan sumber daya.

Social

tenaga kerja;
kesehatan dan keselamatan;
masyarakat;
hak asasi manusia;
pengembangan komunitas;
keberagaman dan inklusi.

Governance

tata kelola;
etika bisnis;
anti-korupsi;
manajemen risiko;
kepatuhan;
mekanisme pengawasan.

Hasil assessment dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi perusahaan saat ini dengan kebutuhan pelaporan dan strategi keberlanjutan ke depan.

2. Memetakan Stakeholder dan Isu Material

Tidak semua isu ESG memiliki tingkat kepentingan yang sama bagi setiap perusahaan.

Perusahaan perlu memahami siapa saja stakeholder utama dan isu keberlanjutan apa yang paling relevan terhadap perusahaan maupun stakeholder tersebut.

Proses ini membantu perusahaan menentukan prioritas.

Dengan begitu, ESG tidak menjadi daftar panjang indikator yang harus dilaporkan, tetapi menjadi informasi yang benar-benar relevan bagi pengambilan keputusan.

3. Membangun Baseline

Perusahaan perlu mengetahui posisi awal sebelum menetapkan target.

Misalnya, sebelum menetapkan target pengurangan emisi, perusahaan perlu memiliki baseline emisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Begitu pula dalam aspek sosial.

Sebelum menetapkan target peningkatan kesejahteraan masyarakat, perusahaan perlu memahami kondisi awal masyarakat yang menjadi sasaran program.

Baseline membuat target menjadi lebih bermakna karena perusahaan dapat mengukur perubahan dari kondisi awal.

4. Memperkuat Sistem Monitoring dan Evaluation

Program CSR dan sustainability perlu dilengkapi dengan indikator yang jelas.

Kerangka sederhana dapat dimulai dari:

Input → Activity → Output → Outcome → Impact

Contohnya dalam program pemberdayaan masyarakat:

Input
Investasi sosial dan sumber daya program.

↓

Activity
Pelatihan dan pendampingan UMKM.

↓

Output
100 UMKM mendapatkan pelatihan.

↓

Outcome
Sebagian peserta mengalami peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar.

↓

Impact
Terjadi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dengan kerangka tersebut, perusahaan dapat bergerak dari sekadar melaporkan berapa banyak kegiatan yang dilakukan menuju perubahan apa yang dihasilkan.

CSR dan ESG Perlu Berjalan Bersama

Perkembangan pelaporan ESG bukan berarti CSR menjadi tidak relevan.

Sebaliknya, CSR atau TJSL dapat menjadi salah satu sumber penting bagi perusahaan untuk membangun kinerja pada aspek sosial.

Namun, CSR perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih strategis.

Program sosial perlu memiliki:

Needs Assessment → Program Design → Implementation → Monitoring → Evaluation → Impact Measurement → Reporting

Dengan pendekatan tersebut, program TJSL tidak berhenti pada penyerapan anggaran atau jumlah kegiatan.

Program dapat menghasilkan data yang membantu perusahaan menjawab pertanyaan yang lebih penting:

Apa perubahan yang terjadi karena investasi sosial perusahaan?

Pertanyaan tersebut semakin penting ketika perusahaan ingin menghubungkan aktivitas CSR dengan ESG dan sustainability strategy.

ESG Bukan Sekadar Kepatuhan

Salah satu kesalahan yang masih sering terjadi adalah melihat ESG hanya sebagai kebutuhan compliance.

Padahal, informasi keberlanjutan dapat memberikan manfaat strategis bagi perusahaan.

Data ESG yang baik dapat membantu perusahaan:

mengidentifikasi risiko;
menemukan peluang bisnis;
meningkatkan efisiensi;
memperkuat hubungan dengan stakeholder;
meningkatkan kredibilitas perusahaan;
mendukung akses terhadap pembiayaan;
serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

OJK sendiri menempatkan keuangan berkelanjutan sebagai kerangka yang mencakup penerapan prinsip keberlanjutan, manajemen risiko sosial dan lingkungan, tata kelola, komunikasi yang informatif, inklusivitas, serta kolaborasi. POJK 51/2017 juga telah mengatur kewajiban sustainability report bagi LJK, emiten, dan perusahaan publik serta pelaksanaan TJSL.

Dengan demikian, ESG seharusnya dipandang sebagai bagian dari business resilience, bukan hanya sebagai kebutuhan komunikasi perusahaan.

2026 Adalah Waktu yang Tepat untuk Mulai Bersiap

Perubahan menuju pelaporan keberlanjutan yang lebih terstruktur tidak terjadi dalam satu malam.

Perusahaan membutuhkan waktu untuk membangun data, sistem, kapasitas SDM, tata kelola, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Terlebih lagi, IAI pada Agustus 2026 masih terus mengembangkan panduan berbasis industri untuk mendukung kesiapan entitas dan ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia. DSK IAI juga telah mengesahkan beberapa draf eksposur pada Juli dan Agustus 2026 untuk melengkapi dan mengubah persyaratan PSPK 1 dan PSPK 2.

Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem sustainability disclosure di Indonesia masih terus berkembang.

Karena itu, perusahaan tidak perlu menunggu seluruh regulasi selesai untuk mulai berbenah.

Mulai dari data yang sudah tersedia. Identifikasi kesenjangan. Bangun baseline. Perkuat pengukuran dampak. Kemudian integrasikan semuanya ke dalam strategi keberlanjutan perusahaan.

Saatnya Membangun ESG yang Terukur

Pelaporan ESG yang kredibel tidak dimulai ketika laporan ditulis.

Ia dimulai jauh sebelumnya, ketika perusahaan menentukan isu material, mengumpulkan data, menjalankan program, mengukur kinerja, mengevaluasi dampak, dan memastikan setiap informasi memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah perusahaan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi antara CSR, ESG, sustainability strategy, monitoring & evaluation, dan impact measurement.

Sinergi Indonesia membantu perusahaan merancang dan mengelola inisiatif keberlanjutan secara lebih terstruktur, mulai dari social assessment, stakeholder mapping, perencanaan program CSR/TJSL, monitoring & evaluation, pengukuran dampak sosial, hingga penyusunan strategi dan pelaporan keberlanjutan.

Jangan menunggu kewajiban pelaporan menjadi semakin kompleks.

Bangun sistem ESG perusahaan Anda sejak sekarang.

Hubungi Sinergi Indonesia untuk mendiskusikan kebutuhan CSR, ESG, dan sustainability perusahaan Anda.

Sinergi Indonesia
Turning Sustainability Initiatives into Measurable Impact.

Sumber

Otoritas Jasa Keuangan, Konsultasi Publik atas Perubahan POJK 51/2017, 12 Februari 2026.
Otoritas Jasa Keuangan, POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Ikatan Akuntan Indonesia, DSK IAI Sahkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan: PSPK 1 dan PSPK 2, 2 Juli 2025.
Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Pengungkapan Keberlanjutan Efektif Per 1 Januari 2027, 26 Juni 2025.
Ikatan Akuntan Indonesia, SPK Update, perkembangan Standar Pengungkapan Keberlanjutan, Agustus 2026.

87% Emiten BEI Telah Rilis Laporan Keberlanjutan ESG

Blog, News·August 24, 2026

Transparansi dan tanggung jawab terhadap isu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG – Environmental, Social, and Governance) kini telah mengalami evolusi fundamental. Praktik ESG bukan lagi sekadar pelengkap kosmetik perusahaan, jargon pemasaran, atau inisiatif filantropi periferal. Saat ini, kerangka kerja ESG telah menjadi tulang punggung strategi keberlanjutan bisnis, manajemen risiko tingkat tinggi, dan indikator utama daya saing di kancah pasar modal nasional maupun global.

Pada pertengahan Agustus 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis data yang memperlihatkan pergeseran paradigma yang sangat masif di ekosistem bisnis dan investasi nasional. Tercatat, sebanyak 87% dari total 962 perusahaan terbuka (emiten) yang melantai di BEI kini telah memiliki dan merilis Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) secara rutin. Angka ini merepresentasikan lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melainkan sebuah kesadaran kolektif dari dunia korporasi bahwa pelaporan ESG adalah medium komunikasi paling strategis untuk menunjukkan ketahanan dan nilai jangka panjang perusahaan kepada investor, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas.

Membedah Data BEI: Mengapa Transparansi Menjadi Harga Mati?

Lonjakan partisipasi emiten dalam menyusun Laporan Keberlanjutan tidak terjadi di ruang hampa. Ada beberapa dorongan sistemik yang memaksa perusahaan untuk bertransformasi. Pertama, regulasi yang semakin ketat, terutama melalui mandat POJK 51/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Kedua, tuntutan dari rantai pasok global. Perusahaan multinasional kini mewajibkan mitra lokal mereka untuk mematuhi standar emisi karbon dan standar ketenagakerjaan yang ketat.

Ketiga, dan yang paling signifikan, adalah tekanan dari komunitas investor. Investor institusional saat ini menggunakan lensa ESG untuk menyaring portofolio investasi mereka. Perusahaan yang mengabaikan dampak kerusakan lingkungan hidup, abai terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar operasional, atau memiliki tata kelola dewan direksi yang buruk, dinilai memiliki risiko tinggi (high-risk). Akibatnya, mereka akan kesulitan mengakses pendanaan modal, tertutup dari peluang green financing, dan rentan terhadap boikot konsumen.

Kredibilitas Pelaporan dan Perang Melawan Greenwashing

Meskipun secara kuantitas tingkat pelaporan meningkat drastis hingga menyentuh angka 87%, tantangan sesungguhnya terletak pada kualitas, kedalaman, dan akurasi data yang disajikan di dalam laporan tersebut. Menariknya, dari ratusan emiten yang telah mempublikasikan laporannya, BEI mencatat ada 120 perusahaan yang mengambil langkah progresif dengan melakukan verifikasi atau assurance atas laporan keberlanjutan mereka melalui pihak ketiga yang independen.

Proses assurance ini menjadi pilar kredibilitas yang sangat krusial di tengah meningkatnya skeptisisme publik dan regulator terhadap praktik greenwashing. Greenwashing adalah taktik manipulatif di mana perusahaan mengklaim diri mereka ramah lingkungan atau bertanggung jawab secara sosial melalui kampanye pemasaran, padahal realitas operasional mereka jauh dari prinsip keberlanjutan.

Validasi dari auditor independen memberikan jaminan mutlak bahwa kerangka kerja ESG yang dinarasikan perusahaan benar-benar diimplementasikan. Angka penurunan emisi yang dilaporkan, jumlah kelompok rentan yang diberdayakan, hingga struktur kepatuhan antikorupsi yang dijalankan terbukti memiliki rekam jejak data yang dapat dipertanggungjawabkan (traceable and verifiable).

Menghubungkan Niat Baik dengan Metrik Terukur di Lapangan

Bagi sebagian besar perusahaan, merangkum inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ke dalam satu Laporan Keberlanjutan standar ESG sering kali menjadi titik buta (blind spot). Kesalahan paling umum yang sering ditemukan dalam laporan keberlanjutan perusahaan adalah kecenderungan untuk terjebak pada penghitungan output semata.

Perusahaan sering kali dengan bangga melaporkan “Berapa banyak bibit pohon yang didonasikan” atau “Berapa ratus sembako yang dibagikan”. Padahal, laporan keberlanjutan yang sesungguhnya menuntut pengukuran outcome (hasil jangka menengah) dan impact (dampak jangka panjang). Misalnya, dalam program konservasi lingkungan di pesisir, investor tidak hanya ingin tahu berapa bibit mangrove yang ditanam. Mereka ingin melihat laporan komprehensif mengenai tingkat kelangsungan hidup (survival rate) mangrove tersebut, dampaknya terhadap pencegahan abrasi pesisir secara spesifik, hingga bagaimana restorasi ekosistem tersebut menciptakan mata pencaharian alternatif bagi kelompok nelayan lokal melalui ekowisata.

Metodologi Presisi: Kerangka Kerja Pengelolaan Program Keberlanjutan

Untuk menghasilkan Laporan Keberlanjutan yang berbobot dan terhindar dari bias, perusahaan—termasuk entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki mandat kuat dalam pengembangan masyarakat—harus mulai mengadopsi metodologi yang secara ketat digerakkan oleh data (data-driven methodologies). Ada serangkaian tahapan saintifik dan terstruktur yang harus dilalui perusahaan sebelum pada akhirnya data tersebut layak masuk ke dalam halaman Laporan Keberlanjutan:

**1. Pemetaan Sosial (Social Mapping) yang Komprehensif**

Fondasi dari segala program CSR dan keberlanjutan yang sukses adalah pemahaman yang mendalam tentang bentang sosial masyarakat. Sebelum sebuah program dirancang, perusahaan wajib melakukan riset lapangan untuk mendapatkan baseline data. Ini mencakup analisis demografi, pemetaan aktor dan pemangku kepentingan kunci, identifikasi kelompok rentan, hingga analisis potensi konflik dan sumber daya lokal. Social mapping memastikan bahwa intervensi perusahaan dirancang berdasarkan kebutuhan nyata (needs-based) untuk menyelesaikan akar permasalahan, bukan berdasarkan asumsi atau kehendak sepihak dari manajemen pusat.

**2. Desain Intervensi dan Pembuatan Dashboard KPI CSR**

Setelah data lapangan terkumpul, tahapan selanjutnya adalah merancang arsitektur program yang memiliki Indikator Kinerja Utama (KPI) yang spesifik, terukur, dan relevan dengan bisnis inti perusahaan. Dalam praktiknya, desain program ini harus terintegrasi ke dalam dashboard pemantauan yang memungkinkan tracking secara real-time. Keberadaan dashboard ini vital agar pengelola program, baik di tingkat tapak maupun manajerial, dapat meninjau capaian target bulanan dan melakukan manuver strategi jika sebuah intervensi meleset dari proyeksi awal.

**3. Kuantifikasi Dampak melalui Social Return on Investment (SROI)**

Bagaimana cara perusahaan membuktikan kepada para pemegang saham bahwa dana CSR yang disalurkan bukanlah beban pengeluaran (cost center), melainkan sebuah investasi? Bahasa universal yang paling dipahami oleh jajaran direksi dan investor adalah angka dan rasio finansial. Di sinilah pendekatan metodologi Social Return on Investment (SROI) memainkan peranan kunci.

SROI memungkinkan perusahaan untuk memonetisasi nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi yang tercipta dari sebuah program. Pendekatan valuasi ini sangat fleksibel dan dapat diadaptasi sesuai dengan kompleksitas program perusahaan.

Paket SROI Basic: Sangat cocok untuk proyek CSR jangka pendek atau kepatuhan dasar, memberikan gambaran rasio dampak awal.
Paket SROI Standard: Ideal untuk evaluasi program tahunan, memberikan insight mendalam tentang perubahan yang dialami penerima manfaat secara reguler.
Paket SROI Advance: Dirancang khusus untuk intervensi strategis multi-tahun yang kompleks (seperti pemberdayaan sentra UMKM terpadu, transformasi desa wisata, atau restorasi ekosistem skala besar). Evaluasi tingkat lanjut ini memberikan analisis komprehensif mengenai deadweight, displacement, dan drop-off sehingga nilai rasio investasi yang dihasilkan benar-benar murni dan akurat.

Melalui metodologi SROI, Laporan Keberlanjutan perusahaan akan mampu menyatakan secara tegas: “Untuk setiap Rp 1 yang diinvestasikan pada program pemberdayaan masyarakat ini, perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah sosial dan ekonomi sebesar Rp 4,5 bagi komunitas.” Kalimat inilah yang dicari oleh pemeringkat ESG global.

Sinergi Lintas Sektor: Menggerakkan BUMN dan Ekosistem Korporasi

Di Indonesia, diskursus mengenai ESG dan Laporan Keberlanjutan tidak bisa dilepaskan dari peran krusial BUMN. Sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional, BUMN tidak hanya dituntut untuk mencetak profit (dividen), tetapi juga menjalankan fungsi agent of development. Transformasi program TJSL BUMN yang kini semakin diarahkan pada penciptaan Creating Shared Value (CSV) sangat sejalan dengan prinsip ESG.

Ketika BUMN dan perusahaan swasta bersinergi—merangkul masyarakat lokal, menggandeng akademisi, dan berkolaborasi dengan pakar lingkungan spesifik (misalnya ahli terumbu karang atau konservasi mangrove)—maka dampak yang dihasilkan akan jauh lebih masif. Program-program yang dikerjakan secara kolaboratif inilah yang pada akhirnya menjadi materi narasi paling kuat dan bernilai tinggi saat dituangkan ke dalam Laporan Keberlanjutan tahunan, membuktikan bahwa perusahaan tidak beroperasi secara terisolasi.

Siapkah Perusahaan Anda Naik Kelas di Ekosistem Pasar Modal?

Memasuki era keterbukaan informasi yang semakin ketat, perusahaan yang gagal merumuskan, mengeksekusi, dan melaporkan strategi keberlanjutan mereka secara transparan akan tertinggal. Memiliki Laporan Keberlanjutan yang disusun dengan riset yang solid, pemetaan yang presisi, intervensi yang inovatif, dan penghitungan dampak yang terkuantifikasi bukanlah sekadar buku laporan akhir tahun. Itu adalah aset tak berwujud (intangible asset) yang akan melipatgandakan reputasi, memitigasi risiko penolakan sosial, dan mendongkrak valuasi perusahaan di mata publik internasional.

Tingkatkan Kualitas Program dan Laporan Keberlanjutan Anda Bersama Sinergi Indonesia

Menyusun strategi keberlanjutan dan melaporkannya sesuai dengan standar global (seperti GRI, SASB, atau TCFD) bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan secara instan atau sekadar menyerahkan tugas ini kepada departemen komunikasi semata. Diperlukan keahlian teknis spesifik, instrumen analitik, dan kerangka metodologi yang ketat untuk menerjemahkan setiap aktivitas di lapangan menjadi nilai keberlanjutan yang terukur secara korporat.

Sinergi Indonesia hadir sebagai mitra strategis dan konsultan ahli yang secara khusus mendedikasikan diri pada tata kelola CSR dan Sustainability terintegrasi. Kami memiliki rekam jejak panjang dalam mendampingi berbagai entitas korporasi berskala nasional, termasuk mendampingi berbagai institusi BUMN terkemuka, dalam merumuskan program TJSL yang berdampak tinggi.

Kami menyediakan layanan konsultasi ujung-ke-ujung (end-to-end) yang dirancang secara khusus (tailor-made) untuk memastikan perjalanan keberlanjutan perusahaan Anda berada di standar tertinggi:

Penyusunan Social Mapping & Analisis Pemangku Kepentingan: Menggali insight langsung dari lapangan untuk memastikan setiap intervensi CSR Anda tepat sasaran, berbasis kebutuhan nyata, dan bebas dari asumsi.
Pengembangan & Desain Dashboard KPI Program CSR: Membantu tim Anda dalam menyusun struktur pelaporan performa program yang objektif, visual, dan mudah dipantau secara berkala.
Asesmen Social Return on Investment (SROI): Tim kami menyediakan paket layanan SROI (Basic, Standard, Advance) yang siap disesuaikan dengan skala prioritas dan kompleksitas investasi sosial perusahaan Anda, mengubah narasi naratif menjadi rasio ekonomi yang solid.
Desain Komunikasi & Pendampingan Laporan Keberlanjutan: Kami mengawal proses penyusunan laporan keberlanjutan Anda, memastikan data lapangan tersaji dengan visualisasi presentasi (pitch deck maupun laporan publik) yang profesional, memukau, dan yang terpenting: menjauhkan perusahaan Anda dari segala risiko greenwashing.

Jangan biarkan rekam jejak kebaikan, investasi sosial, dan inisiatif konservasi lingkungan perusahaan Anda luput dari pandangan investor dan publik hanya karena kendala dalam manajemen data dan pelaporan. Saatnya beralih dari niat baik menuju dampak yang terukur secara presisi.

Mari rancang program sosial yang berdampak nyata, susun Laporan Keberlanjutan yang tak terbantahkan kredibilitasnya, dan bangun warisan keberlanjutan (sustainability legacy) perusahaan Anda bersama tim kami.

ESG Reporting 2026: Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan Indonesia?

Blog, CSR & TJSL, Insight·August 24, 2026

Pelaporan keberlanjutan atau ESG Reporting semakin menjadi bagian penting dalam strategi perusahaan. Perubahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya perhatian terhadap lingkungan dan sosial. Kebutuhan investor, regulator, dan pemangku kepentingan juga semakin mendorong perusahaan untuk menyediakan informasi keberlanjutan yang lebih terukur.

Di Indonesia, perkembangan tersebut semakin jelas pada 2026.

Indonesia telah memiliki Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) melalui PSPK 1 dan PSPK 2. Kedua standar tersebut mengacu pada IFRS Sustainability Disclosure Standards yang diterbitkan International Sustainability Standards Board (ISSB). Standar tersebut akan efektif mulai 1 Januari 2027. (Ikatan Akuntan Indonesia)

Artinya, 2026 menjadi waktu yang penting bagi perusahaan untuk mulai mempersiapkan sistem pelaporan keberlanjutan.

Perusahaan tidak perlu menunggu sampai standar mulai berlaku.

Sebaliknya, persiapan dapat dilakukan sejak sekarang agar proses pengumpulan data, pengelolaan ESG, dan penyusunan laporan berjalan lebih siap.

Apa yang Berubah dalam ESG Reporting?

Pelaporan keberlanjutan semakin bergerak menuju informasi yang lebih terstruktur dan relevan dengan pengambilan keputusan.

PSPK 1 mencakup pengungkapan mengenai tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target terkait risiko dan peluang keberlanjutan.

Sementara itu, PSPK 2 berfokus pada pengungkapan terkait iklim. (Ikatan Akuntan Indonesia)

Perubahan ini menunjukkan bahwa ESG Reporting bukan hanya tentang menampilkan kegiatan sosial perusahaan.

Perusahaan perlu menjelaskan bagaimana isu keberlanjutan dapat memengaruhi strategi, risiko, dan kinerja perusahaan.

Dengan demikian, data ESG perlu dikelola secara lebih serius.

Mengapa Perusahaan Perlu Bersiap Sejak 2026?

Standar baru akan efektif pada 2027.

Namun, penyusunan laporan membutuhkan proses yang panjang.

Perusahaan perlu menentukan data apa yang dibutuhkan. Setelah itu, data harus dikumpulkan, diperiksa, dianalisis, dan disusun dalam format yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, persiapan tidak sebaiknya dilakukan menjelang batas waktu pelaporan.

Tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk membangun sistem internal.

Perusahaan dapat mulai mengidentifikasi kesenjangan data dan memperbaiki proses pengumpulan informasi.

1. Pahami Isu ESG yang Material

Langkah pertama adalah memahami isu ESG yang paling relevan bagi perusahaan.

Tidak semua isu memiliki tingkat kepentingan yang sama.

Perusahaan perlu melihat bagaimana aktivitas bisnisnya berhubungan dengan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Contohnya dapat meliputi:

penggunaan energi;
emisi;
pengelolaan limbah;
keselamatan kerja;
hubungan dengan masyarakat;
hak pekerja;
tata kelola;
perlindungan konsumen; dan
dampak sosial dari kegiatan perusahaan.

Identifikasi ini membantu perusahaan menentukan informasi yang perlu diprioritaskan dalam pelaporan.

2. Identifikasi Kebutuhan Data ESG

Setelah isu material ditentukan, perusahaan perlu mengetahui data apa yang tersedia.

Data ESG dapat berasal dari berbagai unit kerja.

Misalnya, data lingkungan dapat berasal dari bagian operasional. Data ketenagakerjaan dapat berasal dari HR. Sementara itu, data program sosial dapat berasal dari unit CSR atau TJSL.

Masalahnya, data tersebut sering kali tersebar.

Karena itu, perusahaan perlu membuat ESG data inventory.

Inventarisasi tersebut dapat membantu perusahaan mengetahui:

data yang sudah tersedia;
sumber data;
periode pengumpulan;
penanggung jawab data;
metode pengukuran; dan
data yang masih belum tersedia.

Langkah ini akan mempermudah proses pelaporan.

3. Perkuat Data Program CSR dan TJSL

Aspek sosial menjadi bagian penting dalam ESG.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan data program CSR dan TJSL terdokumentasi dengan baik.

Data tidak cukup hanya berupa jumlah kegiatan.

Perusahaan juga perlu mencatat penerima manfaat dan perubahan yang dihasilkan.

Contohnya dapat berupa:

Output:
jumlah peserta pelatihan.

Outcome:
peningkatan keterampilan peserta.

Impact:
perubahan ekonomi atau sosial yang bertahan dalam jangka panjang.

Pendekatan berbasis dampak seperti ini juga sudah menjadi bagian dari pendekatan yang dikembangkan PT Sinergi Inta Waana dalam membantu perusahaan mengukur keberhasilan program TJSL. (Sinergi Indonesia)

Dengan data yang lebih lengkap, informasi sosial dalam ESG Reporting menjadi lebih kuat.

4. Bangun Indikator yang Terukur

ESG Reporting membutuhkan data yang dapat ditelusuri.

Karena itu, perusahaan perlu memiliki indikator yang jelas.

Untuk program sosial, misalnya, indikator dapat mencakup:

jumlah penerima manfaat;
peningkatan pendapatan;
peningkatan kapasitas;
jumlah kelompok yang mandiri;
tingkat partisipasi masyarakat;
perubahan kondisi sosial; dan
keberlanjutan manfaat program.

Indikator tersebut sebaiknya ditentukan sejak tahap perencanaan.

Dengan begitu, pengumpulan data dapat dilakukan secara konsisten.

5. Perkuat Monitoring dan Evaluasi

Data ESG tidak dapat dibangun hanya dari laporan akhir.

Perusahaan perlu melakukan monitoring secara berkala.

Monitoring membantu perusahaan mengetahui perkembangan program. Sementara itu, evaluasi membantu melihat efektivitas dan hasil program.

Dalam konteks CSR dan TJSL, proses ini juga dapat digunakan untuk melihat apakah kegiatan benar-benar menghasilkan perubahan.

PT Sinergi Inta Waana menempatkan monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak sebagai bagian dari pendampingan program CSR dan TJSL. Pendekatan tersebut juga mendukung kebutuhan perusahaan dalam menyusun Sustainability Report. (Sinergi Indonesia)

6. Hubungkan ESG dengan Strategi Perusahaan

ESG Reporting sebaiknya tidak dibuat sebagai pekerjaan administratif semata.

Informasi yang dikumpulkan perlu berhubungan dengan strategi perusahaan.

Misalnya, perusahaan yang memiliki risiko terkait perubahan iklim perlu memahami bagaimana risiko tersebut memengaruhi kegiatan bisnis.

Begitu pula dengan isu sosial.

Perusahaan perlu mengetahui bagaimana hubungan dengan masyarakat, tenaga kerja, dan stakeholder dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis.

Dengan pendekatan tersebut, ESG Reporting dapat menjadi alat untuk mendukung pengambilan keputusan.

7. Pastikan Data Memiliki Dokumentasi

Data ESG perlu memiliki bukti pendukung.

Perusahaan dapat menyimpan:

dokumen sumber;
hasil pengukuran;
laporan kegiatan;
data penerima manfaat;
hasil survei;
dokumentasi monitoring;
hasil evaluasi; dan
catatan perubahan data.

Dokumentasi akan membantu proses verifikasi.

Selain itu, perusahaan juga lebih mudah melakukan evaluasi dari tahun ke tahun.

8. Jangan Pisahkan ESG Reporting dari Sustainability Report

ESG Reporting dan Sustainability Report memiliki hubungan yang erat.

Sustainability Report menjadi salah satu media perusahaan untuk mengomunikasikan kinerja keberlanjutan kepada stakeholder.

Karena itu, data ESG perlu disiapkan sejak awal.

PT Sinergi Inta Waana sendiri menyediakan pendampingan penyusunan Sustainability Report berbasis ESG dan GRI, mulai dari identifikasi isu material, pengumpulan data, analisis dampak, hingga penyusunan laporan. (Sinergi Indonesia)

Dengan proses yang terstruktur, perusahaan dapat menghasilkan laporan yang lebih konsisten dan kredibel.

9. Mulai Membangun Sistem ESG Data

Perusahaan tidak harus langsung memiliki sistem yang kompleks.

Langkah awal dapat dimulai dengan membuat struktur data yang sederhana.

Misalnya:

Indikator → Sumber Data → PIC → Periode → Bukti → Hasil

Struktur tersebut dapat membantu perusahaan mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap data.

Selanjutnya, sistem dapat dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan.

Yang terpenting adalah konsistensi.

Data ESG perlu dikumpulkan dengan metode yang sama dari waktu ke waktu agar perusahaan dapat melihat perkembangan kinerja.

10. Siapkan SDM yang Memahami ESG

ESG Reporting bukan hanya tanggung jawab satu departemen.

Data keberlanjutan berasal dari berbagai bagian perusahaan.

Karena itu, koordinasi antarunit menjadi penting.

Perusahaan dapat membentuk tim atau PIC ESG yang melibatkan beberapa fungsi, seperti:

sustainability;
CSR/TJSL;
operasional;
keuangan;
HR;
legal;
risk management; dan
corporate communication.

Kolaborasi tersebut membantu memastikan informasi ESG tidak berjalan sendiri-sendiri.

Apa Hubungan ESG Reporting dengan TJSL?

Bagi perusahaan, TJSL merupakan salah satu sumber informasi penting pada aspek sosial.

Namun, program TJSL perlu dirancang dengan indikator yang jelas agar kontribusinya dapat ditunjukkan.

Contohnya adalah program pemberdayaan UMKM.

Perusahaan tidak cukup melaporkan jumlah pelatihan yang dilakukan.

Perusahaan juga dapat mengukur jumlah UMKM yang berkembang, peningkatan kapasitas, perubahan pendapatan, akses pasar, atau tingkat kemandirian penerima manfaat.

Dengan demikian, program TJSL menghasilkan data yang lebih bermakna.

Pendekatan ini sejalan dengan arah pengelolaan program TJSL yang semakin menekankan dampak dan pengukuran. PT Sinergi Inta Waana juga menempatkan indikator keberhasilan, monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak sebagai bagian dari pendampingan TJSL. (Sinergi Indonesia)

ESG Reporting 2026 dan Perkembangan Regulasi Indonesia

Persiapan ESG Reporting juga perlu melihat perkembangan kebijakan di Indonesia.

Pada April 2026, OJK menerbitkan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030. Roadmap tersebut menjadi panduan untuk mendorong pengembangan pasar modal berkelanjutan serta mendukung mitigasi perubahan iklim, kelestarian lingkungan, dan keseimbangan sosial. (OJK Portal)

Sebelumnya, OJK juga melakukan konsultasi publik terkait perubahan POJK 51/2017. Proses tersebut mencakup penyesuaian dengan PSPK 1 dan PSPK 2 yang sejalan dengan IFRS S1 dan IFRS S2. (Sustainable Finance OJK)

Di sisi standar akuntansi keberlanjutan, PSPK 1 dan PSPK 2 telah ditetapkan dan akan efektif pada 1 Januari 2027. (Ikatan Akuntan Indonesia)

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perlu mulai memperkuat kesiapan ESG.

Tahun 2026 menjadi periode yang strategis untuk melakukan persiapan sebelum standar mulai efektif.

Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan Mulai Sekarang?

Secara sederhana, perusahaan dapat memulai dari lima langkah utama:

Pertama, identifikasi isu ESG yang material.

Perusahaan perlu mengetahui isu keberlanjutan yang paling relevan dengan kegiatan bisnis.

Kedua, lakukan pemetaan data.

Identifikasi data yang sudah tersedia dan data yang masih perlu dikembangkan.

Ketiga, perkuat indikator.

Setiap program dan aktivitas perlu memiliki indikator yang dapat diukur.

Keempat, bangun sistem monitoring.

Data perlu dikumpulkan secara berkala dan memiliki dokumentasi.

Kelima, siapkan Sustainability Report.

Data yang terkumpul kemudian dapat diolah menjadi informasi keberlanjutan yang sistematis.

Peran PT Sinergi Inta Waana dalam ESG Reporting

Persiapan ESG Reporting membutuhkan koordinasi antara data, program, strategi, dan pelaporan.

PT Sinergi Inta Waana hadir sebagai konsultan CSR, TJSL, ESG, dan Sustainability Reporting untuk membantu perusahaan membangun proses tersebut secara terintegrasi.

Pendampingan dapat mencakup:

Social Mapping;
Stakeholder Mapping;
Need Assessment;
penyusunan roadmap CSR dan TJSL;
penyusunan indikator ESG;
monitoring dan evaluasi;
pengukuran dampak sosial;
pengumpulan dan pengelolaan data ESG;
penyusunan Sustainability Report; dan
integrasi program dengan ESG, GRI, SDGs, serta ISO 26000.

Pendekatan tersebut telah menjadi bagian dari layanan PT Sinergi Inta Waana dalam mendampingi perusahaan dan BUMN pada pengembangan program CSR, TJSL, ESG, dan Sustainability Report. (Sinergi Indonesia)

Dengan pendampingan yang terstruktur, perusahaan dapat membangun sistem pelaporan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dokumentasi.

Lebih dari itu, data ESG dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan mendukung strategi keberlanjutan perusahaan.

2026 adalah Waktu untuk Bersiap

Perubahan standar pelaporan keberlanjutan membuat perusahaan perlu melihat ESG Reporting sebagai bagian dari strategi, bukan sekadar kewajiban pelaporan.

PSPK 1 dan PSPK 2 akan efektif pada 1 Januari 2027. Karena itu, perusahaan memiliki waktu untuk memperbaiki sistem data, indikator, proses monitoring, dan tata kelola ESG. (Ikatan Akuntan Indonesia)

Persiapan yang dilakukan sejak 2026 akan membuat perusahaan lebih siap menghadapi perubahan tersebut.

Pada akhirnya, ESG Reporting yang berkualitas membutuhkan data yang berkualitas.

Data tersebut harus berasal dari aktivitas perusahaan yang benar-benar dikelola dengan baik.

Karena itu, penguatan ESG Reporting perlu dimulai dari proses bisnis, program CSR/TJSL, pengelolaan risiko, hingga sistem monitoring dan evaluasi.

PT Sinergi Inta Waana siap mendampingi perusahaan membangun proses tersebut agar program keberlanjutan tidak hanya terlihat baik dalam laporan, tetapi juga menghasilkan dampak yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.