PSPK 1 dan PSPK 2 2026: Perkembangan Terbaru Standar Pengungkapan Keberlanjutan di Indonesia

Blog, Insight, News·September 7, 2026

Standar pengungkapan keberlanjutan di Indonesia terus mengalami perkembangan. Setelah Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 disahkan pada 2025, Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) kembali mengembangkan sejumlah ketentuan pada 2026.

Perkembangan tersebut mencakup amendemen PSPK 2, revisi PSPK 1 dan PSPK 2, serta pengembangan panduan berbasis industri.

Bagi perusahaan, perkembangan ini penting untuk diperhatikan karena standar pengungkapan keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan laporan keberlanjutan. Informasi mengenai keberlanjutan semakin diarahkan agar dapat memberikan gambaran mengenai risiko dan peluang yang dapat memengaruhi prospek perusahaan.

Apa Itu PSPK 1 dan PSPK 2?

PSPK 1 dan PSPK 2 merupakan dua standar awal dalam Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) Indonesia.

PSPK 1 mengatur Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan.

Sementara itu, PSPK 2 mengatur Pengungkapan Terkait Iklim.

Kedua standar tersebut disahkan DSK IAI pada 1 Juli 2025 dan merujuk pada standar keberlanjutan internasional yang diterbitkan International Sustainability Standards Board (ISSB), yaitu IFRS S1 dan IFRS S2.

Keduanya dirancang sebagai bagian dari pengembangan sistem pengungkapan keberlanjutan di Indonesia.

Dengan adanya standar tersebut, informasi keberlanjutan diharapkan dapat disajikan secara lebih konsisten dan relevan bagi pengguna laporan keuangan bertujuan umum.

Perkembangan Terbaru PSPK pada 2026

Perkembangan penting terjadi pada Juli dan Agustus 2026.

Pada 16 Juli dan 6 Agustus 2026, DSK IAI mengesahkan beberapa Draf Eksposur (DE) yang berkaitan dengan PSPK 1 dan PSPK 2.

Draf tersebut mencakup:

DE Amendemen PSPK 2 tentang Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca.
DE Revisi PSPK 1 dan PSPK 2.
DE Panduan Berbasis Industri dalam Penerapan Standar Pengungkapan Keberlanjutan.

Ketiga perkembangan tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan standar sebelum penerapan lebih lanjut. Draf tersebut diusulkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, dengan opsi penerapan dini.

Artinya, perusahaan perlu melihat perkembangan PSPK sebagai proses yang terus berjalan, bukan sebagai standar yang berhenti setelah pengesahan pada 2025.

Amendemen PSPK 2: Fokus pada Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca

Salah satu perkembangan yang cukup penting adalah Draf Eksposur Amendemen PSPK 2.

Draf ini berkaitan dengan pengungkapan emisi gas rumah kaca dan merujuk pada Amendments to IFRS S2 Greenhouse Gas Emissions Disclosures yang diterbitkan ISSB pada Desember 2025.

Perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan upaya mengurangi kompleksitas dan duplikasi dalam pelaporan tanpa mengurangi kegunaan informasi bagi pengguna laporan.

Materinya juga mencakup pengaturan terkait emisi Cakupan 3 Kategori 15 serta pengecualian emisi tertentu yang berkaitan dengan transaksi derivatif.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengungkapan emisi tidak hanya menjadi persoalan menghitung jumlah emisi.

Perusahaan juga perlu memahami bagaimana data emisi diperoleh, apa batas pengukurannya, serta bagaimana informasi tersebut dapat digunakan secara konsisten dalam pengungkapan.

Revisi PSPK 1 dan PSPK 2 Mulai Mengakomodasi Panduan Berbasis Industri

Perubahan lainnya berkaitan dengan penggunaan panduan berbasis industri.

DSK IAI menerbitkan Draf Eksposur Revisi PSPK 1 dan PSPK 2 untuk mengakomodasi penggunaan panduan berbasis industri sebagai salah satu rujukan dalam mengidentifikasi risiko dan peluang serta menentukan topik dan metrik pengungkapan.

Pendekatan ini penting karena karakteristik risiko keberlanjutan setiap industri tidak selalu sama.

Risiko perusahaan pertambangan tentu berbeda dengan perusahaan perbankan.

Begitu juga dengan perusahaan kimia, batu bara, maupun pengembang perumahan.

Dengan adanya panduan berbasis industri, perusahaan dapat memiliki referensi yang lebih relevan ketika menentukan informasi keberlanjutan yang material bagi aktivitas bisnisnya.

Lima Industri Menjadi Tahap Awal Panduan Berbasis Industri

Pada tahap pertama, DSK IAI mengembangkan Draf Eksposur Panduan Berbasis Industri untuk lima sektor, yaitu:

Logam dan pertambangan;
Perbankan komersial;
Industri kimia;
Batu bara;
Pengembang perumahan.

Panduan tersebut diharapkan membantu entitas mengidentifikasi serta mengungkapkan informasi keberlanjutan yang material dan relevan dengan karakteristik industrinya.

Ke depan, panduan berbasis industri juga akan dikembangkan untuk sektor lainnya.

Pendekatan ini dapat membuat pengungkapan keberlanjutan menjadi lebih kontekstual.

Perusahaan tidak hanya melihat indikator keberlanjutan secara umum, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik aktivitas bisnis dan risiko yang melekat pada industrinya.

Bagaimana Jika Panduan Industri Belum Tersedia?

Pengembangan panduan berbasis industri tidak berarti semua perusahaan langsung memiliki panduan khusus.

Untuk industri atau aktivitas yang panduannya belum tersedia, Draf Revisi PSPK 1 dan PSPK 2 mengakomodasi penggunaan dan pertimbangan SASB Standards sebagai rujukan dalam proses identifikasi risiko, peluang, topik, dan metrik pengungkapan.

Hal ini memberikan pendekatan yang lebih fleksibel selama cakupan panduan industri di Indonesia masih dikembangkan.

Dengan demikian, perusahaan tetap dapat membangun dasar pengungkapan yang relevan meskipun panduan khusus untuk industrinya belum tersedia.

Mengapa Perkembangan Ini Penting bagi Perusahaan?

Perubahan dan pengembangan PSPK menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan di Indonesia semakin diarahkan untuk menjadi bagian dari informasi yang berkaitan dengan keputusan ekonomi.

Informasi keberlanjutan tidak hanya diposisikan sebagai informasi tambahan mengenai kegiatan sosial atau lingkungan perusahaan.

Fokusnya semakin mengarah pada hubungan antara risiko, peluang, strategi, tata kelola, dan kinerja perusahaan.

Karena itu, perusahaan perlu melihat isu keberlanjutan dari perspektif bisnis.

Misalnya, perubahan iklim dapat memengaruhi biaya operasional, rantai pasok, aset, akses pendanaan, maupun strategi jangka panjang.

Begitu juga dengan isu sosial dan tata kelola yang dapat memengaruhi reputasi, hubungan dengan stakeholder, serta kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan bisnis.

PSPK Bukan Sekadar Persoalan Sustainability Report

Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa PSPK tidak identik dengan sekadar membuat sustainability report.

PSPK berfokus pada pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan.

Artinya, perusahaan perlu melihat bagaimana isu keberlanjutan dapat berhubungan dengan prospek, kondisi keuangan, arus kas, akses pendanaan, maupun biaya modal.

Pendekatan tersebut berbeda dengan sekadar membuat daftar kegiatan CSR atau TJSL.

Program sosial perusahaan tetap penting, tetapi pelaporannya perlu ditempatkan dalam konteks yang sesuai dengan tujuan dan kerangka pengungkapan yang digunakan perusahaan.

Hubungan dengan CSR dan TJSL

Perkembangan PSPK juga menjadi pengingat bahwa perusahaan perlu memiliki informasi sosial dan lingkungan yang lebih terstruktur.

Namun, bukan berarti seluruh program CSR dan TJSL otomatis menjadi bagian dari pengungkapan PSPK.

Program CSR dan TJSL perlu memiliki tujuan, indikator, penerima manfaat, serta hasil yang terdokumentasi dengan baik.

Data tersebut dapat membantu perusahaan memahami kinerja dan dampak program.

Selain itu, informasi yang terstruktur dapat menjadi bagian dari sistem informasi keberlanjutan perusahaan yang lebih luas.

Dengan demikian, program sosial tidak hanya didokumentasikan berdasarkan jumlah kegiatan, tetapi juga berdasarkan hasil dan perubahan yang dihasilkan.

Apa yang Perlu Diperhatikan Perusahaan?

Perusahaan tidak perlu menunggu sampai seluruh perkembangan standar selesai untuk mulai memahami implikasinya.

Beberapa hal yang dapat diperhatikan sejak sekarang antara lain:

1. Pantau perkembangan standar

Perusahaan perlu mengikuti perkembangan Draf Eksposur dan ketentuan final yang diterbitkan IAI.

Hal ini penting karena beberapa ketentuan yang dibahas pada 2026 masih berada dalam proses pengembangan.

2. Pahami karakteristik industri

Perusahaan perlu memahami risiko dan peluang keberlanjutan yang paling relevan dengan industrinya.

Pendekatan ini akan semakin penting dengan berkembangnya panduan berbasis industri.

3. Identifikasi data yang relevan

Perusahaan perlu mengetahui informasi apa saja yang sudah tersedia dan informasi apa yang masih perlu dikembangkan.

Hal ini termasuk data lingkungan, sosial, maupun tata kelola yang relevan dengan aktivitas bisnis.

4. Perkuat tata kelola data

Data keberlanjutan perlu memiliki sumber yang jelas.

Penanggung jawab, metode pengumpulan, periode pengukuran, dan dokumentasi juga perlu diperhatikan.

5. Hubungkan keberlanjutan dengan strategi bisnis

Isu ESG sebaiknya tidak berdiri sendiri sebagai aktivitas komunikasi perusahaan.

Perusahaan perlu melihat hubungan antara isu keberlanjutan dengan risiko, peluang, strategi, dan pengambilan keputusan.

OJK Juga Mengembangkan Kerangka Keuangan Berkelanjutan

Perkembangan PSPK juga perlu dilihat bersama perkembangan regulasi keuangan berkelanjutan.

Pada 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan konsultasi publik terkait perubahan POJK 51/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi pelaku usaha sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

OJK menyebut penyusunan perubahan tersebut sebagai bagian dari penyesuaian terhadap PSPK 1 dan PSPK 2 yang sejalan dengan IFRS S1 dan IFRS S2.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan tidak berdiri sendiri.

Ekosistem regulasi keberlanjutan di Indonesia juga terus berkembang melalui IAI dan OJK.

Bagi perusahaan yang masuk dalam cakupan regulasi tertentu, perkembangan tersebut perlu dipantau secara bersamaan.

Bagaimana Status PSPK pada September 2026?

Perlu dibedakan antara standar yang sudah disahkan dan Draf Eksposur yang masih berada dalam proses pengembangan.

PSPK 1 dan PSPK 2 telah disahkan pada 2025. Sementara itu, amendemen, revisi, dan panduan berbasis industri yang diterbitkan pada 2026 masih berada dalam tahap Draf Eksposur.

Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menganggap seluruh perubahan tersebut sebagai ketentuan final.

Per 7 September 2026, IAI masih membuka kesempatan bagi publik untuk memberikan tanggapan dan masukan tertulis terhadap Draf Eksposur tersebut hingga 30 September 2026.

Perkembangan selanjutnya tetap perlu menunggu proses pengembangan dan pengesahan standar.

Menuju Pengungkapan Keberlanjutan yang Lebih Relevan

Perkembangan PSPK 1 dan PSPK 2 pada 2026 menunjukkan bahwa standar pengungkapan keberlanjutan di Indonesia terus bergerak.

Perubahan tidak hanya berkaitan dengan pengungkapan emisi gas rumah kaca.

Pengembangan panduan berbasis industri juga menunjukkan adanya upaya untuk membuat informasi keberlanjutan lebih relevan dengan karakteristik masing-masing sektor.

Bagi perusahaan, perkembangan ini merupakan momentum untuk memahami keberlanjutan secara lebih strategis.

Bukan hanya mengenai bagaimana perusahaan membuat laporan, tetapi juga bagaimana perusahaan memahami risiko, peluang, dampak, dan kinerja keberlanjutan dalam konteks bisnis.

Dengan memahami perkembangan PSPK sejak sekarang, perusahaan dapat mengikuti arah perubahan standar dengan lebih baik dan membangun sistem informasi keberlanjutan yang lebih terstruktur.

PT Sinergi Inta Waana membantu perusahaan dalam pengembangan strategi CSR, TJSL, ESG, social assessment, stakeholder mapping, monitoring dan evaluasi, hingga pengukuran dampak program. Pendekatan berbasis data dapat membantu perusahaan membangun program keberlanjutan yang lebih terarah, terukur, dan relevan dengan kebutuhan bisnis serta stakeholder.

Monitoring dan Evaluasi Program CSR: Cara Memastikan Program Berjalan dan Berdampak

Blog, CSR, CSR & TJSL, Insight, Monitoring & Evaluation, TJSL·September 4, 2026

Mengapa Monitoring dan Evaluasi Program CSR Penting?

Program CSR tidak berhenti setelah kegiatan selesai.

Perusahaan perlu mengetahui apakah program berjalan sesuai rencana.

Selain itu, perusahaan perlu melihat apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Karena itu, monitoring dan evaluasi program CSR menjadi bagian penting dalam pengelolaan program.

Monitoring membantu perusahaan melihat perkembangan program selama pelaksanaan.

Sementara itu, evaluasi membantu perusahaan menilai hasil dan efektivitas program.

Keduanya memiliki fungsi yang berbeda.

Namun, monitoring dan evaluasi saling melengkapi.

Apa Itu Monitoring Program CSR?

Monitoring adalah proses pemantauan program secara berkala.

Pemantauan dilakukan selama program berjalan.

Tujuannya adalah memastikan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Melalui monitoring, perusahaan dapat melihat beberapa hal.

Misalnya, perusahaan dapat memantau:

perkembangan kegiatan;
penggunaan sumber daya;
jumlah penerima manfaat;
kehadiran peserta;
capaian target;
kendala di lapangan; dan
perkembangan indikator program.

Dengan monitoring, masalah dapat diketahui lebih cepat.

Perusahaan juga dapat mengambil tindakan sebelum masalah menjadi lebih besar.

Apa Itu Evaluasi Program CSR?

Evaluasi bertujuan untuk menilai hasil dan kualitas program CSR. Proses ini dapat dilakukan di tengah program atau setelah program selesai.

Melalui evaluasi, perusahaan dapat melihat apakah program sudah mencapai tujuan. Selain itu, perusahaan dapat mengetahui apakah kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Evaluasi juga membantu perusahaan menemukan perubahan yang terjadi. Jika terdapat kendala, perusahaan dapat menentukan perbaikan yang diperlukan.

Monitoring dan Evaluasi Memiliki Fungsi yang Berbeda

Monitoring dan evaluasi sering dianggap sama.

Padahal, keduanya memiliki fokus yang berbeda.

Monitoring berfokus pada proses.

Monitoring melihat apakah program berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, evaluasi berfokus pada hasil.

Evaluasi melihat apakah program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sederhananya:

Monitoring bertanya, “Apakah program berjalan sesuai rencana?”

Evaluasi bertanya, “Apakah program menghasilkan perubahan yang diharapkan?”

Karena itu, perusahaan sebaiknya menjalankan keduanya secara beriringan.

Kapan Monitoring Program CSR Dilakukan?

Monitoring sebaiknya tidak hanya dilakukan satu kali.

Pemantauan perlu dilakukan secara berkala.

Frekuensinya dapat disesuaikan dengan jenis dan durasi program.

Program dengan aktivitas yang intensif dapat membutuhkan monitoring lebih sering.

Sementara itu, program jangka panjang dapat menggunakan jadwal monitoring tertentu.

Yang terpenting adalah perusahaan memiliki sistem yang jelas.

Dengan demikian, perkembangan program dapat dicatat dari waktu ke waktu.

Tahapan Monitoring dan Evaluasi Program CSR

Agar lebih efektif, Monev dapat dilakukan melalui beberapa tahapan.

1. Menentukan Tujuan Monitoring

Langkah pertama adalah menentukan apa yang ingin dipantau.

Perusahaan perlu melihat kembali tujuan program.

Setelah itu, tentukan aspek yang harus dipantau.

Misalnya, program bertujuan meningkatkan kemampuan UMKM.

Maka monitoring dapat melihat jumlah peserta, kehadiran, materi pendampingan, serta perkembangan usaha.

2. Menentukan Indikator

Selanjutnya, perusahaan perlu menentukan indikator.

Indikator membantu proses monitoring menjadi lebih terarah.

Indikator dapat berupa indikator kegiatan maupun hasil.

Contohnya adalah jumlah peserta pelatihan.

Namun, perusahaan juga dapat memantau perubahan keterampilan peserta.

Dengan begitu, monitoring tidak hanya melihat kegiatan.

Monitoring juga dapat melihat perkembangan hasil program.

3. Mengumpulkan Data

Data menjadi bagian penting dalam proses Monev.

Data dapat dikumpulkan melalui beberapa metode.

Contohnya:

observasi lapangan;
wawancara;
survei;
Focus Group Discussion (FGD);
dokumentasi kegiatan;
daftar kehadiran;
laporan pelaksana; dan
data penerima manfaat.

Pemilihan metode perlu disesuaikan dengan kebutuhan program.

Tidak semua program membutuhkan metode yang sama.

4. Melakukan Monitoring Lapangan

Monitoring lapangan membantu perusahaan melihat kondisi sebenarnya.

Tim dapat melihat langsung pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, tim dapat berdiskusi dengan masyarakat.

Cara ini membantu menemukan masalah yang mungkin tidak terlihat dalam laporan.

Misalnya, sebuah pelatihan sudah terlaksana sesuai jadwal.

Namun, hasil monitoring menunjukkan bahwa peserta masih kesulitan menerapkan materi.

Temuan tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan pendampingan tambahan.

5. Membandingkan Target dan Capaian

Data yang terkumpul kemudian dibandingkan dengan target.

Tahap ini membantu perusahaan melihat tingkat pencapaian program.

Misalnya, program memiliki target 100 penerima manfaat.

Dalam pelaksanaan, baru 80 orang yang mengikuti kegiatan.

Perusahaan kemudian dapat mencari tahu penyebabnya.

Apakah jadwal kurang sesuai?

Apakah informasi belum tersebar dengan baik?

Atau apakah terdapat kendala lain?

Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan tindakan perbaikan.

6. Melakukan Evaluasi

Setelah data terkumpul, perusahaan dapat melakukan evaluasi.

Evaluasi tidak hanya melihat apakah target tercapai.

Perusahaan juga perlu melihat kualitas hasil program.

Misalnya, program berhasil mencapai target jumlah peserta.

Namun, apakah peserta benar-benar mendapatkan manfaat?

Apakah terjadi perubahan pengetahuan?

Apakah keterampilan peserta meningkat?

Pertanyaan tersebut membantu perusahaan melihat program secara lebih mendalam.

7. Menyusun Rekomendasi

Hasil evaluasi sebaiknya tidak berhenti dalam bentuk laporan.

Perusahaan perlu menyusun rekomendasi.

Rekomendasi dapat berupa:

perbaikan metode;
perubahan target;
penambahan pendampingan;
perubahan jadwal;
penguatan kapasitas masyarakat;
pengembangan program; atau
penghentian kegiatan yang tidak efektif.

Dengan begitu, hasil Monev dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Apa Saja yang Perlu Dipantau?

Setiap program memiliki kebutuhan yang berbeda.

Namun, terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi perhatian.

Capaian Kegiatan

Perusahaan dapat melihat apakah kegiatan terlaksana sesuai rencana.

Contohnya adalah jumlah pelatihan, jumlah peserta, atau jumlah kegiatan pendampingan.

Penggunaan Sumber Daya

Monitoring juga dapat melihat penggunaan anggaran dan sumber daya.

Hal ini membantu memastikan program berjalan sesuai perencanaan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga penting.

Perusahaan dapat melihat tingkat kehadiran dan keterlibatan penerima manfaat.

Kualitas Pelaksanaan

Jumlah kegiatan belum tentu menunjukkan kualitas program.

Karena itu, perusahaan juga perlu melihat bagaimana kegiatan dilaksanakan.

Perubahan pada Penerima Manfaat

Bagian ini menjadi penting dalam evaluasi.

Perusahaan perlu melihat perubahan yang terjadi setelah program berjalan.

Misalnya, perubahan pengetahuan, keterampilan, pendapatan, perilaku, atau kondisi lingkungan.

Metode Monitoring dan Evaluasi yang Bisa Digunakan

Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua program.

Perusahaan dapat menggabungkan beberapa metode.

Survei

Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak penerima manfaat.

Metode ini cocok untuk mengukur perubahan yang dapat dibuat dalam bentuk angka.

Wawancara

Wawancara dapat memberikan informasi yang lebih mendalam.

Perusahaan dapat menggali pengalaman penerima manfaat secara langsung.

Focus Group Discussion

FGD dapat digunakan untuk mendapatkan pandangan dari beberapa stakeholder.

Diskusi ini juga dapat membantu menemukan masalah dan kebutuhan baru.

Observasi Lapangan

Observasi membantu tim melihat kondisi secara langsung.

Metode ini dapat digunakan untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan dan kondisi penerima manfaat.

Dokumentasi

Dokumentasi dapat menjadi bukti pelaksanaan program.

Namun, dokumentasi sebaiknya tidak hanya berupa foto.

Data dan catatan kegiatan juga perlu disimpan dengan baik.

Mengapa Baseline Data Penting?

Monev akan lebih kuat jika perusahaan memiliki data awal.

Data awal disebut baseline.

Baseline menggambarkan kondisi sebelum program berjalan.

Data tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan kondisi setelah program dilaksanakan.

Misalnya, perusahaan menjalankan program pemberdayaan UMKM.

Sebelum program, rata-rata pendapatan peserta adalah Rp2 juta per bulan.

Setelah pendampingan, rata-rata pendapatan menjadi Rp3 juta.

Perbandingan tersebut membantu perusahaan melihat perubahan yang terjadi.

Tanpa baseline, perusahaan akan lebih sulit menentukan seberapa besar perubahan yang terjadi.

Hasil Monitoring Harus Ditindaklanjuti

Monev bukan hanya kegiatan administrasi.

Hasilnya harus digunakan untuk memperbaiki program.

Misalnya, monitoring menemukan tingkat partisipasi masyarakat menurun.

Perusahaan kemudian dapat mencari penyebabnya.

Jika masalahnya adalah jadwal kegiatan, jadwal dapat disesuaikan.

Jika masalahnya adalah materi, metode pendampingan dapat diperbaiki.

Dengan cara ini, Monev menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas program.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Monev CSR

Ada beberapa kesalahan yang masih sering terjadi.

Hanya Melihat Jumlah Kegiatan

Jumlah kegiatan memang penting.

Namun, jumlah kegiatan tidak menunjukkan perubahan yang terjadi.

Monitoring Hanya Dilakukan di Akhir

Jika monitoring hanya dilakukan setelah program selesai, perusahaan akan terlambat menemukan masalah.

Karena itu, monitoring perlu dilakukan selama program berjalan.

Tidak Memiliki Data Awal

Tanpa baseline, perubahan akan sulit dibandingkan.

Indikator Tidak Jelas

Indikator yang terlalu umum dapat menyulitkan proses pengukuran.

Karena itu, indikator perlu disusun sejak awal.

Hasil Evaluasi Tidak Digunakan

Evaluasi akan kurang bermanfaat jika hasilnya hanya disimpan dalam laporan.

Hasil evaluasi seharusnya menjadi dasar perbaikan program.

Hubungan Monev dengan ESG dan Sustainability Reporting

Monitoring dan evaluasi juga mendukung pengelolaan ESG perusahaan.

Data dari program CSR dan TJSL dapat membantu perusahaan menunjukkan perkembangan aspek sosial dan lingkungan.

Selain itu, data Monev dapat menjadi bagian dari dokumentasi keberlanjutan perusahaan.

Karena itu, proses pengumpulan data sebaiknya dilakukan sejak program dimulai.

Pendekatan ini juga sejalan dengan kebutuhan perusahaan untuk memiliki indikator dan data yang lebih terukur dalam program TJSL. (Sinergi Indonesia)

Monev Membantu Perusahaan Mengambil Keputusan

Hasil Monev dapat digunakan untuk menentukan masa depan sebuah program.

Program yang berhasil dapat dikembangkan.

Program yang belum optimal dapat diperbaiki.

Sementara itu, program yang tidak lagi relevan dapat ditinjau kembali.

Dengan demikian, keputusan perusahaan tidak hanya berdasarkan asumsi.

Keputusan dapat dibuat berdasarkan data dan temuan lapangan.

Peran Konsultan dalam Monitoring dan Evaluasi Program CSR

Pelaksanaan Monev membutuhkan metode yang jelas.

Perusahaan juga perlu memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan program.

Karena itu, konsultan CSR dapat membantu proses tersebut.

Pendampingan dapat mencakup penyusunan indikator.

Selanjutnya, tim dapat melakukan pengumpulan data dan monitoring lapangan.

Hasilnya kemudian dianalisis melalui proses evaluasi.

Perusahaan juga dapat memperoleh rekomendasi untuk pengembangan program berikutnya.

PT Sinergi Inta Waana sendiri memiliki layanan monitoring dan evaluasi dalam pendampingan program CSR dan TJSL. Layanannya mencakup monitoring capaian KPI, evaluasi efektivitas, pengukuran dampak, hingga penyusunan laporan program. (Sinergi Indonesia)

Monitoring dan Evaluasi Membuat CSR Lebih Terukur

Program CSR yang baik membutuhkan proses yang terarah.

Monitoring membantu perusahaan mengetahui perkembangan program.

Evaluasi membantu perusahaan memahami hasil dan perubahan yang terjadi.

Keduanya dapat menjadi dasar untuk memperbaiki program.

Karena itu, Monev sebaiknya dirancang sejak awal.

Perusahaan tidak perlu menunggu program selesai untuk melakukan pengukuran.

Dengan monitoring yang rutin dan evaluasi yang tepat, program CSR dapat menjadi lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, tujuan Monev bukan hanya mengetahui apakah kegiatan sudah terlaksana.

Yang lebih penting adalah mengetahui apa yang berubah, siapa yang mendapatkan manfaat, dan bagaimana program dapat memberikan hasil yang lebih baik ke depannya.

IDX Green Equity Designation 2026: Dampaknya bagi ESG dan TJSL Perusahaan

Blog, Insight, News·September 2, 2026

IDX Green Equity Designation 2026 Mulai Diterapkan

Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan IDX Green Equity Designation pada 28 Agustus 2026. Inisiatif ini menjadi bagian dari pengembangan pasar modal berkelanjutan di Indonesia.

Melalui penetapan ini, BEI mendorong pembiayaan ekonomi hijau sekaligus meningkatkan kualitas informasi bagi investor. Langkah tersebut juga menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan semakin penting dalam dunia usaha.

Pada tahap awal, terdapat tiga perusahaan yang memperoleh penetapan. PT Hero Global Investment Tbk (HGII) dan PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) masuk kategori Green Equity.

Sementara itu, PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) masuk kategori Green Equity Transition. Ketiga perusahaan tersebut sebelumnya mengikuti tahap uji coba atau piloting. (IDN Times)

Lalu, apa arti perkembangan ini bagi perusahaan?

Secara umum, perusahaan perlu memperkuat pengelolaan ESG. Hal tersebut mencakup data, tata kelola, pengukuran dampak, serta keterbukaan informasi.

Apa Itu IDX Green Equity Designation?

IDX Green Equity Designation merupakan penetapan saham berbasis hijau yang dikembangkan oleh BEI. Penetapan ini membantu investor mengenali perusahaan dengan aktivitas dan komitmen terhadap ekonomi berkelanjutan.

Karena itu, keberlanjutan tidak lagi hanya berkaitan dengan program sosial. Perusahaan juga perlu memperhatikan aspek lingkungan, investasi, tata kelola, asesmen, dan keterbukaan informasi.

Pendekatan tersebut membuat ESG menjadi bagian yang lebih terintegrasi dengan aktivitas bisnis. Dengan demikian, perusahaan perlu mengelola keberlanjutan secara lebih terstruktur. (IDN Times)

Tiga Emiten Mendapat Penetapan Awal

Pada tahap awal, BEI menetapkan tiga emiten dalam IDX Green Equity Designation. Ketiganya memiliki kategori yang berbeda.

HGII masuk kategori Green Equity.
KEEN masuk kategori Green Equity.
TOBA masuk kategori Green Equity Transition.

Sebelumnya, ketiga perusahaan tersebut mengikuti tahap piloting. Proses ini juga melibatkan penyedia reviu eksternal.

Selain itu, penetapan ini akan melalui evaluasi secara berkala. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menjaga kualitas data dan informasi keberlanjutan secara konsisten. (IDN Times)

Lima Pilar dalam IDX Green Equity Designation

IDX Green Equity Designation menggunakan lima pilar utama. Kelima pilar tersebut meliputi Revenue and Investment, Taxonomy, Governance, Assessment, dan Disclosure.

1. Revenue and Investment

Pilar ini berkaitan dengan pendapatan dan investasi yang mendukung aktivitas hijau. Karena itu, perusahaan perlu menunjukkan hubungan yang jelas antara aktivitas bisnis dan keberlanjutan.

2. Taxonomy

Taksonomi membantu menghubungkan aktivitas ekonomi dengan klasifikasi kegiatan berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan perlu memahami bagaimana aktivitas bisnisnya masuk dalam klasifikasi tersebut.

3. Governance

Tata kelola menjadi bagian penting dalam pengelolaan keberlanjutan. Perusahaan perlu memiliki proses, kebijakan, dan tanggung jawab yang jelas.

4. Assessment

Aspek keberlanjutan juga membutuhkan proses penilaian. Proses ini membantu memastikan bahwa informasi dan klaim keberlanjutan memiliki dasar yang dapat diperiksa.

5. Disclosure

Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam penilaian. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyampaikan informasi keberlanjutan secara jelas dan konsisten.

Kelima pilar tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan membutuhkan data dan bukti yang kuat. (IDN Times)

Dampaknya bagi Strategi ESG Perusahaan

Perkembangan IDX Green Equity Designation menunjukkan bahwa strategi ESG perlu terhubung dengan aktivitas bisnis. Perusahaan tidak cukup hanya menyusun kebijakan keberlanjutan.

Sebaliknya, perusahaan perlu memastikan bahwa strategi tersebut menghasilkan data yang jelas. Data itu kemudian dapat digunakan untuk menunjukkan perkembangan kinerja keberlanjutan.

Hal ini penting karena investor membutuhkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Oleh sebab itu, ESG sebaiknya tidak berhenti pada laporan tahunan.

ESG perlu masuk ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan perusahaan. Dengan begitu, keberlanjutan dapat menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

Apa Dampaknya bagi Program TJSL?

Perubahan dalam pengelolaan ESG juga memberikan arah baru bagi program TJSL dan CSR. Program sosial tidak cukup hanya dinilai berdasarkan jumlah kegiatan yang terlaksana.

Perusahaan perlu mengetahui hasil yang muncul setelah program berjalan. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami perubahan yang terjadi pada penerima manfaat.

Karena itu, perusahaan perlu menjawab beberapa pertanyaan penting:

Siapa penerima manfaat program?
Apa kebutuhan utama mereka?
Masalah apa yang ingin diselesaikan?
Apa hasil yang sudah dicapai?
Perubahan apa yang terjadi?
Bagaimana dampak program dapat diukur?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat membantu perusahaan membangun sistem pengelolaan TJSL yang lebih terukur. Selanjutnya, data tersebut dapat mendukung proses evaluasi dan pelaporan keberlanjutan.

Mengapa Dampak Program CSR Perlu Diukur?

Sebagai contoh, perusahaan menjalankan program pemberdayaan UMKM. Salah satu output program mungkin berupa jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.

Namun, jumlah peserta belum menunjukkan keberhasilan program secara menyeluruh. Perusahaan juga perlu melihat kondisi peserta setelah mengikuti pelatihan.

Misalnya, perusahaan dapat melihat perubahan pendapatan atau perkembangan usaha peserta. Perusahaan juga dapat melihat apakah peserta mampu menambah tenaga kerja.

Data tersebut membantu perusahaan memahami outcome program. Selanjutnya, perusahaan dapat melihat dampak yang muncul dalam jangka lebih panjang.

Dengan demikian, pengukuran dampak membantu perusahaan menilai efektivitas program TJSL. Hasil pengukuran juga dapat menjadi dasar untuk memperbaiki program berikutnya.

Data TJSL Semakin Penting bagi Perusahaan

Penguatan ESG membuat data program sosial semakin penting. Karena itu, perusahaan sebaiknya mulai mengumpulkan data sejak tahap awal program.

Data tersebut dapat membantu perusahaan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program. Selain itu, data dapat menjadi dasar dalam proses monitoring dan evaluasi.

Beberapa data yang dapat dikumpulkan meliputi:

Social mapping
Need assessment
Baseline survey
Data penerima manfaat
Indikator output
Indikator outcome
Monitoring program
Evaluasi dampak

Dengan data yang lengkap, perusahaan dapat menyusun laporan secara lebih kuat. Perusahaan juga dapat mengetahui program mana yang memberikan hasil dan dampak terbaik.

Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan?

Perusahaan dapat mulai memperkuat pengelolaan TJSL melalui beberapa langkah berikut.

1. Rapikan Data Program

Pertama, pastikan setiap program memiliki data dasar yang jelas. Data tersebut dapat mencakup lokasi, penerima manfaat, tujuan, kegiatan, dan hasil program.

2. Gunakan Indikator yang Jelas

Selanjutnya, tentukan indikator yang sesuai dengan tujuan program. Indikator tersebut akan membantu perusahaan memantau perkembangan program secara berkala.

3. Hubungkan TJSL dengan Strategi ESG

Selain itu, perusahaan perlu menghubungkan program TJSL dengan strategi ESG. Program sebaiknya memiliki kaitan dengan isu material dan kebutuhan masyarakat.

4. Lakukan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring membantu perusahaan mengetahui perkembangan program selama pelaksanaan. Sementara itu, evaluasi membantu perusahaan menilai hasil dan dampak program.

5. Siapkan Dokumentasi

Terakhir, perusahaan perlu menyiapkan dokumentasi yang lengkap. Dokumentasi tidak hanya berupa foto, tetapi juga mencakup data, hasil pengukuran, dan bukti perubahan.

Peran Konsultan CSR dan TJSL

Penguatan ESG juga membuat peran konsultan CSR dan TJSL semakin strategis. Perusahaan tidak hanya membutuhkan pihak yang menjalankan kegiatan di lapangan.

Perusahaan juga membutuhkan mitra yang mampu membantu proses dari awal hingga evaluasi. Proses tersebut dapat dimulai melalui social mapping dan need assessment.

Selanjutnya, hasil asesmen dapat menjadi dasar penyusunan program. Perusahaan juga dapat menentukan indikator sebelum program mulai berjalan.

Setelah program berjalan, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala. Hasilnya kemudian dapat digunakan untuk mendukung dokumentasi dan pelaporan keberlanjutan.

Sinergi Inta Waana Mendukung Penguatan Program TJSL

PT Sinergi Inta Waana membantu perusahaan mengembangkan program CSR dan TJSL secara lebih terarah. Pendekatan tersebut dapat dimulai dengan memahami kondisi masyarakat melalui pemetaan sosial.

Setelah itu, kebutuhan masyarakat dapat dianalisis berdasarkan data lapangan. Hasil analisis kemudian menjadi dasar untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan perusahaan.

Selain itu, indikator program dapat ditentukan sejak awal. Dengan demikian, perusahaan dapat memantau hasil program dan melihat perubahan pada penerima manfaat.

Pendekatan tersebut membantu perusahaan melihat TJSL secara lebih menyeluruh. Program tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada hasil dan dampaknya.

Saatnya Menghubungkan TJSL dengan Strategi Keberlanjutan

Peluncuran IDX Green Equity Designation 2026 menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan semakin mendapat perhatian dalam pasar modal Indonesia.

Bagi perusahaan, perkembangan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat strategi ESG. Program TJSL juga perlu mengikuti arah tersebut.

Program sebaiknya berangkat dari kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, perusahaan perlu menetapkan indikator dan mengumpulkan data secara konsisten.

Setelah program berjalan, perusahaan dapat melakukan monitoring dan evaluasi. Hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui outcome dan dampak program.

Dengan pendekatan tersebut, TJSL tidak hanya menjadi kegiatan sosial. Sebaliknya, TJSL dapat menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan yang lebih terukur dan berdampak.

Kesimpulan

IDX Green Equity Designation 2026 menunjukkan semakin pentingnya data dalam pengelolaan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan perlu memperhatikan ESG secara lebih terintegrasi dengan aktivitas bisnis.

Kondisi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat program TJSL. Program perlu dimulai dari kebutuhan yang jelas dan didukung indikator yang terukur.

Selanjutnya, perusahaan perlu mengumpulkan data selama program berjalan. Data tersebut dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi, serta pengukuran outcome dan dampak.

Dengan demikian, perusahaan dapat membangun program TJSL yang lebih terarah, terukur, dan relevan dengan strategi keberlanjutan.

CSR/TJSL dan Prioritas Pembangunan Daerah: Bagaimana Perusahaan Menentukan Program yang Tepat?

Blog, CSR, CSR & TJSL, Insight, News, TJSL·September 1, 2026

Program CSR/TJSL terus berkembang. Perusahaan tidak lagi hanya memberikan bantuan kepada masyarakat.

Saat ini, perusahaan perlu memastikan program memberikan manfaat yang jelas. Program juga perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.

Salah satu pendekatan yang semakin penting adalah menyelaraskan CSR/TJSL dengan prioritas pembangunan daerah.

Pendekatan ini membuat program lebih relevan. Selain itu, perusahaan dapat membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah dan masyarakat.

Mengapa CSR/TJSL Perlu Selaras dengan Pembangunan Daerah?

Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda.

Ada daerah yang membutuhkan penguatan ekonomi. Daerah lain mungkin membutuhkan dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau ketenagakerjaan.

Karena itu, perusahaan perlu memahami kondisi wilayah sebelum menentukan program.

Program yang baik bukan hanya mudah dilaksanakan. Program juga harus menjawab kebutuhan masyarakat.

Pada Juli 2026, workshop kemitraan CSR Bank Kalteng juga mendorong agar program CSR selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Program diharapkan memiliki dampak yang terukur dan berkelanjutan.

Mulai dari Kebutuhan Masyarakat

Perusahaan sebaiknya tidak langsung menentukan bentuk kegiatan.

Langkah pertama adalah memahami kebutuhan masyarakat.

Beberapa pertanyaan dapat menjadi dasar perencanaan, seperti:

Apa masalah utama masyarakat?
Apa potensi yang dimiliki masyarakat?
Apa prioritas pembangunan daerah?
Apa peran yang dapat dilakukan perusahaan?
Siapa saja pihak yang perlu dilibatkan?

Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan program.

Dengan cara ini, CSR/TJSL tidak hanya berorientasi pada kegiatan. Program juga memiliki tujuan yang lebih jelas.

Social Mapping Membantu Perusahaan Memahami Wilayah

Sebelum menjalankan program, perusahaan dapat melakukan social mapping.

Social mapping membantu perusahaan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di suatu wilayah.

Selain itu, perusahaan dapat melihat potensi yang sudah dimiliki masyarakat.

Hasil social mapping dapat membantu perusahaan menentukan:

penerima manfaat;
kebutuhan masyarakat;
potensi ekonomi lokal;
kelompok masyarakat;
risiko sosial;
peluang kolaborasi; dan
prioritas program.

Dengan demikian, perusahaan memiliki dasar yang lebih kuat saat menyusun program.

Pentingnya Stakeholder Engagement

Program CSR/TJSL melibatkan banyak pihak.

Karena itu, perusahaan perlu membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder.

Pihak yang dapat dilibatkan antara lain:

masyarakat;
pemerintah daerah;
pemerintah desa;
kelompok masyarakat;
komunitas;
akademisi;
lembaga sosial; dan
mitra pelaksana.

Melalui stakeholder engagement, perusahaan dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang.

Selain itu, masyarakat dapat ikut terlibat dalam proses perencanaan. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program.

Hubungkan Program dengan Potensi Lokal

Program CSR/TJSL tidak harus selalu dimulai dari masalah.

Perusahaan juga perlu melihat potensi lokal.

Potensi tersebut dapat berupa:

UMKM;
pertanian;
perikanan;
pariwisata;
kerajinan;
budaya;
ekonomi kreatif; atau
keterampilan masyarakat.

Sebagai contoh, sebuah daerah memiliki potensi kerajinan lokal.

Perusahaan dapat memberikan pelatihan produksi, pemasaran, pengemasan, dan pengelolaan usaha.

Program tersebut tidak hanya memberikan bantuan. Masyarakat juga memperoleh keterampilan yang dapat digunakan dalam jangka panjang.

CSR/TJSL Perlu Mendorong Kemandirian

Program CSR/TJSL yang baik tidak berhenti pada pemberian bantuan.

Perusahaan dapat mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan program secara mandiri.

Misalnya, program pemberdayaan UMKM dapat diarahkan pada peningkatan keterampilan dan akses pasar.

Kemudian, kelompok masyarakat dapat mengelola kegiatan dengan dukungan yang semakin berkurang dari perusahaan.

Dengan pendekatan tersebut, manfaat program dapat bertahan lebih lama.

Kolaborasi Membuat Program Lebih Kuat

Program CSR/TJSL juga tidak harus berjalan sendiri.

Perusahaan dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, komunitas, dan mitra pelaksana.

Setiap pihak dapat memiliki peran yang berbeda.

Perusahaan dapat memberikan dukungan program dan sumber daya.

Pemerintah daerah dapat membantu menghubungkan program dengan prioritas pembangunan.

Masyarakat menjadi pelaku utama di lapangan.

Mitra pelaksana membantu proses pendampingan dan pengelolaan program.

Dengan pembagian peran tersebut, program dapat berjalan lebih terarah.

Bagaimana Menentukan Program CSR/TJSL yang Tepat?

Perusahaan dapat menggunakan beberapa langkah berikut.

1. Pahami Kondisi Wilayah

Kumpulkan data mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Perusahaan dapat menggunakan social mapping, survei, wawancara, atau FGD.

2. Tentukan Masalah Prioritas

Tidak semua masalah dapat ditangani sekaligus.

Karena itu, perusahaan perlu memilih masalah yang paling relevan dengan kondisi masyarakat dan tujuan perusahaan.

3. Identifikasi Potensi Lokal

Selanjutnya, petakan potensi yang dimiliki masyarakat.

Potensi tersebut dapat menjadi dasar untuk membuat program pemberdayaan.

4. Libatkan Stakeholder

Ajak masyarakat dan pemangku kepentingan berdiskusi.

Langkah ini membantu perusahaan memahami kebutuhan serta mendapatkan masukan dari pihak yang terlibat langsung.

5. Tentukan Indikator Program

Setiap program perlu memiliki indikator yang jelas.

Indikator tidak hanya berbentuk jumlah kegiatan atau jumlah peserta.

Misalnya, perusahaan tidak hanya mencatat 100 orang mengikuti pelatihan.

Perusahaan juga dapat mengukur berapa peserta yang mampu menerapkan keterampilan setelah pelatihan.

Dari Output Menuju Outcome

Pengukuran program menjadi bagian penting dalam pengelolaan CSR/TJSL.

Output menunjukkan kegiatan yang telah dilakukan.

Outcome menunjukkan perubahan yang terjadi setelah program.

Sementara itu, impact menggambarkan dampak yang lebih luas dalam jangka panjang.

Contohnya:

Output:
50 UMKM mengikuti pelatihan.

Outcome:
Peserta mulai meningkatkan kualitas produk dan pemasaran.

Impact:
UMKM mampu meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usahanya secara mandiri.

Pendekatan ini membantu perusahaan melihat perubahan yang dihasilkan program.

Monitoring Membantu Menjaga Arah Program

Program CSR/TJSL membutuhkan monitoring secara berkala.

Monitoring membantu perusahaan melihat perkembangan kegiatan.

Selain itu, perusahaan dapat mengetahui kendala yang muncul di lapangan.

Hasil monitoring dapat digunakan untuk melakukan perbaikan program.

Dengan begitu, perusahaan tidak perlu menunggu hingga program selesai untuk mengetahui hasilnya.

Peran Mitra Pelaksana dalam CSR/TJSL

Program CSR/TJSL yang berbasis kebutuhan membutuhkan proses yang terstruktur.

Mitra pelaksana dapat membantu perusahaan dalam berbagai tahap.

Proses tersebut dapat mencakup:

Social Mapping → Need Assessment → Perencanaan → Implementasi → Monitoring → Evaluasi → Pengukuran Dampak

Mitra juga dapat membantu perusahaan menjaga komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder.

Sebagai konsultan CSR, TJSL, dan community development, PT Sinergi Inta Waana membantu perusahaan merancang dan mengelola program berdasarkan kebutuhan masyarakat, potensi lokal, karakteristik wilayah, serta tujuan keberlanjutan perusahaan.

Pendekatan tersebut membantu perusahaan membangun program yang lebih tepat sasaran dan terukur.

CSR/TJSL yang Relevan Dimulai dari Masyarakat

Program CSR/TJSL tidak hanya berbicara tentang anggaran dan kegiatan.

Yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi setelah program berjalan.

Karena itu, perusahaan perlu memahami kondisi masyarakat sebelum menentukan program.

Selanjutnya, perusahaan dapat menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan potensi lokal dan prioritas pembangunan daerah.

Pelibatan stakeholder juga perlu dilakukan sejak tahap awal.

Dengan proses tersebut, CSR/TJSL dapat menjadi lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, program yang baik bukan hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek. Program juga dapat membantu masyarakat membangun kemampuan dan kemandirian dalam jangka panjang.

Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan 2026–2030: Apa Dampaknya bagi Strategi ESG dan TJSL Perusahaan?

Blog, CSR, News, TJSL·August 31, 2026

Perkembangan ESG di Indonesia terus bergerak dari sekadar komitmen menjadi bagian dari strategi bisnis. Perusahaan semakin dituntut untuk memahami risiko keberlanjutan, mengukur dampak, serta menunjukkan kinerja lingkungan dan sosial secara lebih terukur.

Perubahan tersebut semakin terlihat setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030.

Roadmap ini menjadi panduan untuk mendorong pengembangan pasar modal berkelanjutan. Fokusnya mencakup pendanaan dan investasi berkelanjutan, perlindungan investor, serta penguatan ekosistem pasar modal berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). (OJK Portal)

Lalu, apa kaitannya dengan strategi ESG dan program CSR/TJSL perusahaan?

Apa Itu Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan 2026–2030?

Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030 merupakan arah strategis OJK untuk memperkuat peran pasar modal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

OJK membaginya ke dalam empat pilar utama:

Memperkuat fondasi pasar modal berkelanjutan
Menumbuhkan aktivitas pasar modal berkelanjutan
Mendorong partisipasi dalam pasar modal berkelanjutan
Memperkuat kolaborasi untuk pengembangan pasar modal berkelanjutan

Keempat pilar tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem pasar modal yang lebih mendukung pendanaan dan investasi berkelanjutan. (OJK Portal)

Dengan demikian, ESG semakin berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola risiko, menciptakan nilai, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan.

Mengapa Perkembangan Ini Penting bagi Perusahaan?

Selama ini, pembahasan ESG sering kali identik dengan laporan keberlanjutan.

Namun, arah perkembangan pasar modal menunjukkan bahwa ESG memiliki cakupan yang lebih luas.

Perusahaan perlu memahami bagaimana isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis.

Misalnya, perusahaan dapat menghadapi risiko dari:

perubahan iklim;
hubungan dengan masyarakat;
kondisi tenaga kerja;
rantai pasok;
tata kelola;
kepatuhan;
reputasi; dan
perubahan ekspektasi investor.

Karena itu, pengelolaan ESG tidak cukup dilakukan melalui kegiatan sosial yang berdiri sendiri.

Perusahaan perlu menghubungkan program keberlanjutan dengan strategi dan risiko bisnis.

Lalu, Apa Hubungannya dengan Program TJSL?

Program TJSL merupakan salah satu bagian penting dalam aspek sosial perusahaan.

Namun, program TJSL akan semakin relevan jika memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat dan strategi keberlanjutan perusahaan.

Sebagai contoh, perusahaan menjalankan program pemberdayaan UMKM.

Program tersebut tidak cukup hanya mencatat jumlah peserta pelatihan.

Perusahaan juga dapat mengukur:

peningkatan kapasitas penerima manfaat;
peningkatan pendapatan;
perkembangan usaha;
akses terhadap pasar;
jumlah kelompok yang mandiri; dan
keberlanjutan manfaat setelah pendampingan selesai.

Dengan pendekatan tersebut, program TJSL menghasilkan data yang dapat digunakan untuk menunjukkan dampak sosial.

TJSL Perlu Bergerak dari Aktivitas ke Dampak

Salah satu perubahan penting dalam pengelolaan CSR/TJSL adalah pergeseran dari activity-based menuju impact-based.

Artinya, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apa perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan?

Misalnya:

Output
100 orang mengikuti pelatihan.

Outcome
70 peserta mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh.

Impact
Sebagian peserta mengalami peningkatan pendapatan dan mampu menjalankan usaha secara lebih mandiri.

Perbedaan tersebut penting karena membantu perusahaan memahami nilai yang dihasilkan oleh program.

Data TJSL Semakin Penting dalam ESG

Perkembangan ESG juga membuat data sosial menjadi semakin penting.

Perusahaan perlu memiliki data yang dapat menunjukkan bagaimana program memberikan manfaat kepada masyarakat.

Karena itu, sejak tahap perencanaan, program TJSL sebaiknya sudah memiliki:

baseline;
indikator keberhasilan;
target;
metode monitoring;
mekanisme evaluasi;
data penerima manfaat; dan
metode pengukuran dampak.

Data tersebut dapat menjadi dasar evaluasi program sekaligus memperkuat informasi sosial dalam ESG Reporting dan Sustainability Report.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pelaporan keberlanjutan di Indonesia yang semakin menekankan informasi yang terstruktur, terukur, dan relevan dengan strategi serta risiko perusahaan. (Sinergi Indonesia)

Bagaimana Perusahaan Sebaiknya Merespons?

Perusahaan tidak perlu menunggu perubahan regulasi atau tuntutan stakeholder semakin kuat.

Ada beberapa langkah yang dapat mulai dilakukan.

1. Petakan Isu ESG yang Material

Perusahaan perlu memahami isu keberlanjutan yang paling relevan dengan bisnisnya.

Tidak semua perusahaan memiliki risiko ESG yang sama.

Karena itu, pemetaan perlu mempertimbangkan karakteristik industri, lokasi operasi, rantai pasok, masyarakat sekitar, tenaga kerja, serta ekspektasi stakeholder.

2. Hubungkan ESG dengan Strategi TJSL

Program TJSL sebaiknya tidak dibuat hanya berdasarkan daftar kegiatan tahunan.

Perusahaan perlu melihat bagaimana program dapat menjawab isu sosial yang relevan sekaligus mendukung tujuan keberlanjutan perusahaan.

3. Gunakan Indikator yang Terukur

Setiap program perlu memiliki indikator yang jelas.

Indikator tersebut dapat digunakan untuk melihat perkembangan program dari waktu ke waktu.

4. Perkuat Monitoring dan Evaluasi

Monitoring membantu perusahaan mengetahui apakah program berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, evaluasi membantu melihat apakah program menghasilkan perubahan bagi penerima manfaat.

5. Dokumentasikan Dampak

Data, hasil survei, wawancara, dokumentasi kegiatan, serta hasil evaluasi perlu disimpan dengan baik.

Dokumentasi akan membantu perusahaan ketika melakukan evaluasi dan menyusun laporan keberlanjutan.

Peran Mitra dalam Memperkuat Strategi ESG dan TJSL

Pengelolaan program CSR/TJSL yang semakin kompleks membuat perusahaan membutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur.

Mitra pelaksana bukan hanya berperan dalam menjalankan kegiatan di lapangan.

Mitra juga dapat membantu perusahaan dalam proses:

Assessment → Perencanaan → Implementasi → Monitoring → Evaluasi → Pengukuran Dampak → Pelaporan

Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai perkembangan program.

Dalam konteks ini, PT Sinergi Inta Waana dapat berperan sebagai mitra perusahaan dalam pengelolaan CSR/TJSL dan community development, termasuk membantu perusahaan membangun program yang berbasis kebutuhan masyarakat, indikator keberhasilan, monitoring, evaluasi, serta pengukuran dampak.

Dengan proses yang terstruktur, program TJSL tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi dapat diarahkan untuk menghasilkan perubahan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Apa yang Perlu Dipersiapkan Perusahaan Mulai 2026?

Perkembangan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan 2026–2030 menunjukkan bahwa arah keberlanjutan perusahaan semakin terintegrasi dengan ekosistem bisnis dan pasar keuangan.

Karena itu, perusahaan dapat mulai memperkuat beberapa hal:

Strategi ESG
Memastikan isu keberlanjutan masuk dalam perencanaan bisnis.

Data ESG
Membangun sistem pengumpulan data yang konsisten.

Program TJSL
Mengembangkan program berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat.

Pengukuran Dampak
Mengukur perubahan yang dihasilkan, bukan hanya jumlah kegiatan.

Monitoring & Evaluasi
Memastikan program berjalan dan memberikan hasil sesuai target.

Sustainability Reporting
Mengolah data keberlanjutan menjadi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan persiapan tersebut, perusahaan akan lebih siap menghadapi perkembangan ESG yang semakin terintegrasi dengan strategi bisnis.

ESG Bukan Lagi Sekadar Pelaporan

Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030 memperlihatkan bahwa keberlanjutan semakin ditempatkan sebagai bagian dari pengembangan ekosistem pasar modal Indonesia. OJK menargetkan penguatan pendanaan dan investasi berkelanjutan melalui berbagai produk dan aktivitas pasar modal. (OJK Portal)

Bagi perusahaan, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa ESG tidak cukup hanya ditampilkan dalam laporan.

Perusahaan perlu membangun proses yang nyata di balik data tersebut.

Program CSR/TJSL menjadi salah satu ruang penting untuk mewujudkan aspek sosial ESG. Namun, program tersebut perlu dirancang dengan tujuan yang jelas, indikator yang terukur, monitoring yang konsisten, serta pengukuran dampak.

Dengan demikian, CSR/TJSL tidak hanya menjadi aktivitas sosial perusahaan, tetapi dapat menjadi bagian dari strategi keberlanjutan yang menciptakan nilai bagi masyarakat dan perusahaan.

Program CSR Berbasis Ketahanan Masyarakat: Mengapa Perusahaan Perlu Bersiap Menghadapi Risiko Masa Depan?

Blog, Insight·August 28, 2026

Perubahan iklim, bencana, tekanan ekonomi, dan perubahan sosial dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut juga dapat berdampak pada perusahaan yang berada di sekitar wilayah tersebut.

Karena itu, program CSR dan TJSL perlu melihat kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

Perusahaan tidak hanya perlu membantu masyarakat ketika masalah terjadi. Lebih dari itu, perusahaan dapat membantu masyarakat membangun kemampuan untuk menghadapi perubahan.

Pendekatan tersebut dikenal sebagai community resilience atau ketahanan masyarakat.

Apa Itu Ketahanan Masyarakat?

Ketahanan masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk menghadapi tekanan, beradaptasi dengan perubahan, dan kembali pulih setelah mengalami gangguan.

Gangguan tersebut dapat berasal dari berbagai kondisi.

Misalnya:

bencana alam;
perubahan iklim;
krisis ekonomi;
gangguan mata pencaharian;
perubahan lingkungan;
keterbatasan akses pangan;
atau perubahan sosial.

Masyarakat yang memiliki kapasitas lebih kuat akan lebih siap menghadapi kondisi tersebut.

Karena itu, ketahanan masyarakat dapat menjadi salah satu perspektif dalam penyusunan program CSR dan TJSL.

Mengapa Ketahanan Masyarakat Penting bagi Perusahaan?

Perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasi memiliki hubungan yang saling berkaitan.

Ketika kondisi masyarakat stabil, hubungan sosial dengan perusahaan juga dapat menjadi lebih baik.

Sebaliknya, ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi atau lingkungan, perusahaan dapat ikut terdampak.

Misalnya, bencana dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut kemudian dapat memengaruhi tenaga kerja, rantai pasok lokal, maupun hubungan perusahaan dengan stakeholder.

Karena itu, program CSR dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat sebelum risiko tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

CSR Tidak Harus Menunggu Masalah Terjadi

Program CSR sering kali muncul sebagai respons terhadap masalah.

Ketika terjadi bencana, perusahaan memberikan bantuan.

Ketika masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, perusahaan memberikan dukungan.

Pendekatan tersebut tetap penting.

Namun, CSR juga dapat memiliki fungsi preventif.

Perusahaan dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri sebelum risiko terjadi.

Contohnya adalah:

pelatihan kesiapsiagaan bencana;
pengembangan mata pencaharian alternatif;
penguatan UMKM;
ketahanan pangan;
konservasi lingkungan;
pengelolaan sumber daya lokal;
serta peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, program tidak hanya memberikan bantuan.

Program juga membangun kemampuan masyarakat.

1. Perkuat Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi menjadi salah satu bagian penting dalam community resilience.

Masyarakat yang hanya bergantung pada satu sumber pendapatan dapat lebih rentan ketika terjadi perubahan.

Karena itu, program CSR dapat membantu masyarakat mengembangkan sumber ekonomi alternatif.

Contohnya:

Pelatihan keterampilan → pengembangan produk → akses pasar → peningkatan pendapatan

Program juga dapat diarahkan pada penguatan UMKM, koperasi, kelompok usaha, atau ekonomi berbasis potensi lokal.

Tujuannya bukan sekadar memberikan modal.

Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengelola usaha secara mandiri.

2. Bangun Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan juga dapat menjadi bagian dari program CSR.

Perusahaan dapat mendukung masyarakat melalui:

pertanian berkelanjutan;
urban farming;
hidroponik;
pengembangan kebun masyarakat;
peternakan;
perikanan;
atau pengolahan pangan lokal.

Program tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan.

Pendekatan seperti ini sudah diterapkan dalam berbagai program pemberdayaan yang dikembangkan perusahaan di Indonesia.

Salah satu contohnya adalah pengembangan Integrated Farming dalam program TJSL AirNav Indonesia yang didampingi PT Sinergi Inta Waana. Program tersebut menggabungkan ketahanan pangan, penguatan ekonomi, dan praktik pertanian berkelanjutan. (Sinergi Indonesia)

3. Tingkatkan Kapasitas Masyarakat

Ketahanan tidak hanya membutuhkan fasilitas.

Masyarakat juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan.

Karena itu, pelatihan dapat menjadi bagian penting dari program.

Materinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.

Misalnya:

pelatihan kewirausahaan;
pengelolaan keuangan;
pertanian;
pengelolaan lingkungan;
kesiapsiagaan bencana;
digital marketing;
pengembangan pariwisata;
atau keterampilan kerja.

Namun, pelatihan sebaiknya tidak berhenti setelah kegiatan selesai.

Pendampingan tetap dibutuhkan agar pengetahuan tersebut dapat diterapkan.

4. Libatkan Masyarakat Sejak Awal

Program ketahanan masyarakat tidak dapat dibuat hanya dari perspektif perusahaan.

Masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan.

Perusahaan perlu mengetahui:

risiko yang dihadapi masyarakat;
sumber daya yang tersedia;
kelompok yang paling rentan;
potensi ekonomi lokal;
serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan.

Dengan demikian, program dapat disusun berdasarkan kondisi nyata.

Pendekatan ini juga membuat masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap program.

5. Hubungkan Program dengan Kondisi Lokal

Setiap wilayah memiliki risiko yang berbeda.

Wilayah pesisir dapat menghadapi persoalan abrasi, perubahan iklim, atau perubahan mata pencaharian.

Wilayah pertanian dapat menghadapi perubahan cuaca, keterbatasan air, atau perubahan harga komoditas.

Sementara itu, masyarakat perkotaan dapat menghadapi persoalan sampah, kepadatan penduduk, dan tekanan ekonomi.

Karena itu, program CSR perlu disesuaikan dengan karakter wilayah.

Satu model program tidak selalu dapat diterapkan di semua tempat.

6. Siapkan Program yang Berkelanjutan

Ketahanan masyarakat tidak dapat dibangun melalui program jangka pendek.

Perusahaan perlu memikirkan apa yang terjadi setelah pendampingan selesai.

Misalnya:

Siapa yang mengelola program?

Dari mana biaya operasional berasal?

Apakah masyarakat sudah memiliki keterampilan?

Apakah ada pasar atau jaringan pendukung?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab sejak awal.

Dengan begitu, program memiliki peluang lebih besar untuk terus berjalan.

7. Ukur Perubahan yang Terjadi

Program ketahanan masyarakat juga membutuhkan indikator.

Perusahaan dapat mengukur beberapa perubahan, seperti:

peningkatan pendapatan;
jumlah usaha yang bertahan;
peningkatan keterampilan;
peningkatan akses pangan;
peningkatan partisipasi masyarakat;
kemampuan menghadapi risiko;
atau terbentuknya kelompok masyarakat yang mandiri.

Indikator tersebut membantu perusahaan melihat perkembangan program.

Program pun tidak hanya dinilai dari jumlah kegiatan yang terlaksana.

Peran CSR dalam Membangun Masyarakat yang Lebih Tangguh

Pendekatan berbasis ketahanan masyarakat memberikan perspektif baru dalam pelaksanaan CSR dan TJSL.

Program tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan masalah saat ini.

Program juga perlu membantu masyarakat menghadapi kemungkinan perubahan di masa depan.

Karena itu, perusahaan dapat menghubungkan CSR dengan beberapa agenda sekaligus.

Pemberdayaan masyarakat + ketahanan ekonomi + lingkungan + peningkatan kapasitas = masyarakat yang lebih tangguh.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan perkembangan CSR yang semakin menekankan dampak jangka panjang dan keberlanjutan.

Bagaimana PT Sinergi Inta Waana Mendukung Program Berbasis Ketahanan?

Membangun ketahanan masyarakat membutuhkan proses yang terstruktur.

Perusahaan perlu memahami kondisi wilayah sebelum menentukan program.

PT Sinergi Inta Waana dapat membantu perusahaan melalui pendekatan yang mencakup pemetaan sosial, identifikasi kebutuhan, penyusunan program, pemberdayaan masyarakat, monitoring, evaluasi, hingga pengukuran dampak.

Pendekatan tersebut memungkinkan program disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat.

Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memberikan bantuan.

Perusahaan juga dapat membangun kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi perubahan.

Saatnya CSR Melihat Masa Depan

CSR dan TJSL memiliki peluang yang lebih besar ketika program tidak hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini.

Perusahaan dapat melihat risiko yang mungkin muncul di masa depan.

Kemudian, perusahaan dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri.

Ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, kapasitas masyarakat, dan perlindungan lingkungan dapat menjadi bagian dari strategi tersebut.

Pada akhirnya, program CSR yang baik bukan hanya membantu masyarakat melewati masalah.

Program yang baik juga membantu masyarakat memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Mengelola Risiko Sosial Perusahaan melalui Program CSR dan TJSL

Blog, CSR, CSR & TJSL, ESG, Insight·August 27, 2026

Perusahaan tidak hanya menghadapi risiko bisnis dan operasional. Dalam praktiknya, ada pula risiko sosial perusahaan yang dapat muncul dari hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Risiko tersebut dapat berupa ketidakpuasan masyarakat, konflik kepentingan, penolakan terhadap kegiatan perusahaan, atau komunikasi yang tidak berjalan dengan baik.

Jika tidak dikelola sejak awal, persoalan kecil dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami kondisi sosial di wilayah operasionalnya.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui program CSR dan TJSL yang dirancang secara tepat. Program yang relevan tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga dapat membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih baik dengan stakeholder.

Apa Itu Risiko Sosial Perusahaan?

Risiko sosial perusahaan adalah potensi masalah yang muncul dari interaksi antara perusahaan dengan masyarakat, kelompok tertentu, atau stakeholder lainnya.

Setiap wilayah memiliki kondisi sosial yang berbeda. Karena itu, risiko yang dihadapi perusahaan juga dapat berbeda dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Beberapa faktor yang dapat memicu risiko sosial antara lain:

ketimpangan manfaat ekonomi;
komunikasi yang kurang efektif;
perubahan kondisi sosial masyarakat;
konflik antar kelompok;
harapan masyarakat yang tidak terpenuhi;
persoalan lingkungan;
kurangnya keterlibatan masyarakat; dan
program perusahaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.

Karena kondisi setiap wilayah berbeda, perusahaan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama di semua lokasi. Pemahaman terhadap karakteristik masyarakat menjadi langkah awal yang penting dalam pengelolaan risiko sosial.

Mengapa Risiko Sosial Perlu Dikelola Sejak Awal?

Risiko sosial sering kali tidak muncul secara langsung dalam bentuk konflik besar.

Pada awalnya, masalah mungkin hanya berupa keluhan dari beberapa warga. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, keluhan tersebut dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan.

Dalam kondisi tertentu, persoalan sosial juga dapat memengaruhi hubungan perusahaan dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kelompok lokal, dan stakeholder lainnya.

Karena itu, perusahaan perlu melakukan mitigasi risiko sosial sejak tahap perencanaan.

Dengan pendekatan tersebut, perusahaan tidak hanya bereaksi ketika masalah sudah terjadi. Sebaliknya, perusahaan dapat mengenali potensi persoalan lebih awal dan menyiapkan langkah yang sesuai.

CSR dan TJSL Bukan Sekadar Bentuk Bantuan

Program CSR dan TJSL sering kali dipahami sebagai kegiatan sosial atau pemberian bantuan kepada masyarakat.

Padahal, program yang dirancang dengan baik dapat memiliki fungsi yang lebih luas.

CSR dan TJSL dapat menjadi sarana untuk:

membangun hubungan dengan masyarakat;
membuka ruang komunikasi;
meningkatkan kapasitas masyarakat;
memperkuat partisipasi stakeholder;
mengembangkan potensi ekonomi lokal; dan
menciptakan manfaat yang lebih merata.

Dengan kata lain, CSR dan TJSL dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan berkelanjutan.

Namun, program tersebut tidak cukup jika hanya didasarkan pada asumsi perusahaan. Perencanaan tetap perlu dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.

Mulai dengan Memahami Kondisi Masyarakat

Pengelolaan risiko sosial perusahaan tidak dapat dilakukan tanpa memahami kondisi masyarakat.

Perusahaan perlu mengetahui siapa saja pihak yang terlibat. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami kebutuhan, kepentingan, potensi, serta persoalan yang berkembang di wilayah tersebut.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah social mapping.

Social mapping membantu perusahaan memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, potensi wilayah, stakeholder, serta isu yang berkembang.

Melalui proses tersebut, perusahaan juga dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan risiko sosial.

Dengan informasi yang lebih lengkap, perusahaan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan strategi dan bentuk intervensi yang sesuai.

Pemetaan Stakeholder Menjadi Bagian Penting

Masyarakat bukan satu-satunya stakeholder dalam program CSR dan TJSL.

Perusahaan juga dapat berhubungan dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, kelompok perempuan, pelaku UMKM, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan berbagai pihak lainnya.

Setiap kelompok dapat memiliki kepentingan, pengaruh, dan tingkat keterlibatan yang berbeda.

Karena itu, perusahaan perlu memahami beberapa hal berikut:

Siapa yang memiliki pengaruh?
Siapa yang terdampak oleh kegiatan perusahaan?
Siapa yang perlu dilibatkan?
Siapa yang dapat menjadi mitra?
Siapa yang berpotensi memiliki kepentingan berbeda?

Pemetaan stakeholder membantu perusahaan menentukan bentuk komunikasi dan strategi keterlibatan yang lebih tepat.

Selain itu, proses ini juga dapat membantu perusahaan memahami potensi risiko sebelum masalah berkembang.

Jangan Langsung Menentukan Program

Salah satu kesalahan yang dapat meningkatkan risiko sosial dalam CSR adalah menentukan program sebelum memahami kondisi masyarakat.

Sebagai contoh, perusahaan dapat langsung memberikan bantuan peralatan kepada kelompok masyarakat.

Sekilas, program tersebut terlihat positif. Namun, beberapa pertanyaan tetap perlu dijawab.

Apakah peralatan tersebut benar-benar dibutuhkan?

Apakah masyarakat memiliki kemampuan untuk menggunakannya?

Apakah ada pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaannya?

Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa penerima manfaat memang sesuai dengan kelompok yang membutuhkan.

Jika hal-hal tersebut tidak dipertimbangkan, program berisiko tidak berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan need assessment sebelum menentukan bentuk intervensi.

Pendekatan berbasis kebutuhan membantu perusahaan merancang program yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan strategi penyusunan program TJSL berbasis kebutuhan masyarakat.

Libatkan Masyarakat dalam Proses Program

Program CSR dan TJSL akan memiliki dasar yang lebih kuat ketika masyarakat ikut terlibat dalam prosesnya.

Keterlibatan tersebut dapat dimulai sejak tahap perencanaan.

Misalnya, masyarakat dapat diajak untuk:

mengidentifikasi masalah;
menentukan kebutuhan prioritas;
memberikan masukan terhadap bentuk program;
terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
memantau perkembangan program; dan
mengevaluasi hasil yang telah dicapai.

Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat.

Masyarakat juga dapat menjadi bagian dari proses perubahan.

Selain meningkatkan rasa memiliki terhadap program, keterlibatan yang baik juga dapat membantu perusahaan memahami berbagai persoalan yang mungkin tidak terlihat dari awal.

Komunikasi Menjadi Kunci dalam Mengelola Risiko Sosial

Tidak semua risiko sosial muncul karena program yang buruk.

Dalam beberapa kondisi, masalah justru muncul karena komunikasi yang kurang efektif.

Masyarakat mungkin belum memahami tujuan program perusahaan. Di sisi lain, perusahaan juga mungkin belum memahami harapan dan kekhawatiran masyarakat.

Karena itu, komunikasi perlu dilakukan secara terbuka dan konsisten.

Perusahaan dapat menyediakan ruang dialog melalui:

diskusi kelompok;
pertemuan masyarakat;
forum stakeholder;
konsultasi dengan tokoh lokal; atau
mekanisme penyampaian keluhan.

Komunikasi yang berjalan dengan baik dapat membantu membangun kepercayaan.

Selain itu, perusahaan juga memiliki kesempatan untuk mengenali perubahan kondisi sosial sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Mengukur Apakah Program Benar-Benar Mengurangi Risiko

Program CSR dan TJSL perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

Namun, indikator tidak harus selalu berupa jumlah peserta atau jumlah kegiatan.

Perusahaan juga dapat mengukur perubahan yang terjadi di masyarakat.

Beberapa contoh indikator yang dapat digunakan antara lain:

meningkatnya partisipasi masyarakat;
meningkatnya kepuasan penerima manfaat;
membaiknya komunikasi dengan stakeholder;
meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat;
menurunnya jumlah keluhan;
meningkatnya kolaborasi antar kelompok; dan
berkurangnya potensi konflik.

Melalui indikator tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi apakah program yang dijalankan benar-benar memberikan perubahan.

Pembahasan mengenai pengukuran program juga dapat dikaitkan dengan indikator keberhasilan program TJSL.

Risiko Sosial dan Keberlanjutan Perusahaan

Pengelolaan risiko sosial semakin penting dalam strategi keberlanjutan perusahaan.

Perusahaan tidak hanya perlu memperhatikan dampak ekonomi dan operasional. Aspek sosial juga perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Program CSR dan TJSL dapat membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Namun, program tersebut perlu dirancang berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Karena itu, proses pengelolaan dapat dilakukan secara lebih sistematis melalui tahapan berikut:

Social Mapping → Need Assessment → Stakeholder Engagement → Program Design → Implementation → Monitoring → Evaluation

Setiap tahap memiliki peran penting.

Social mapping membantu perusahaan memahami kondisi awal. Need assessment membantu mengidentifikasi kebutuhan. Sementara itu, stakeholder engagement membuka ruang komunikasi dan keterlibatan.

Setelah program dijalankan, proses monitoring dan evaluation membantu perusahaan melihat perkembangan serta melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dengan pendekatan tersebut, risiko sosial perusahaan dapat dikelola secara lebih terstruktur.

Peran Konsultan dalam Mengelola Risiko Sosial

Mengelola risiko sosial membutuhkan pemahaman terhadap kondisi masyarakat sekaligus kemampuan dalam merancang dan mengelola program.

Di sinilah peran konsultan CSR dan TJSL dapat membantu perusahaan.

PT Sinergi Inta Waana mendampingi perusahaan dalam berbagai tahapan pengembangan program CSR, TJSL, dan Community Development.

Pendampingan dapat mencakup:

Social Mapping;
Stakeholder Mapping;
Need Assessment;
Baseline Survey;
penyusunan program;
pendampingan masyarakat;
Monitoring dan Evaluation;
Impact Measurement; hingga
Sustainability Reporting.

Pendekatan tersebut membantu perusahaan memahami kondisi sosial sebelum menentukan intervensi.

Informasi lebih lanjut mengenai layanan tersebut dapat dilihat melalui layanan konsultan program CSR.

Dari Mitigasi Risiko Menuju Hubungan yang Lebih Strategis

Pengelolaan risiko sosial sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika masalah sudah muncul.

Sebaliknya, perusahaan dapat menjadikannya sebagai bagian dari perencanaan CSR dan TJSL sejak awal.

Dengan memahami masyarakat, memetakan stakeholder, dan merancang program berdasarkan kebutuhan nyata, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih sehat dengan lingkungan sosialnya.

Pada akhirnya, tujuan CSR dan TJSL bukan hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek.

Program yang dirancang secara strategis juga dapat membuka ruang kolaborasi, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan menciptakan manfaat jangka panjang.

CSR dan TJSL yang strategis bukan hanya tentang memberikan manfaat kepada masyarakat. Program juga dapat membantu perusahaan memahami risiko sosial, membangun hubungan yang lebih kuat, dan menciptakan keberlanjutan bersama.

ESG Reporting 2026: Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan Indonesia?

Blog, CSR & TJSL, Insight·August 24, 2026

Pelaporan keberlanjutan atau ESG Reporting semakin menjadi bagian penting dalam strategi perusahaan. Perubahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya perhatian terhadap lingkungan dan sosial. Kebutuhan investor, regulator, dan pemangku kepentingan juga semakin mendorong perusahaan untuk menyediakan informasi keberlanjutan yang lebih terukur.

Di Indonesia, perkembangan tersebut semakin jelas pada 2026.

Indonesia telah memiliki Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) melalui PSPK 1 dan PSPK 2. Kedua standar tersebut mengacu pada IFRS Sustainability Disclosure Standards yang diterbitkan International Sustainability Standards Board (ISSB). Standar tersebut akan efektif mulai 1 Januari 2027. (Ikatan Akuntan Indonesia)

Artinya, 2026 menjadi waktu yang penting bagi perusahaan untuk mulai mempersiapkan sistem pelaporan keberlanjutan.

Perusahaan tidak perlu menunggu sampai standar mulai berlaku.

Sebaliknya, persiapan dapat dilakukan sejak sekarang agar proses pengumpulan data, pengelolaan ESG, dan penyusunan laporan berjalan lebih siap.

Apa yang Berubah dalam ESG Reporting?

Pelaporan keberlanjutan semakin bergerak menuju informasi yang lebih terstruktur dan relevan dengan pengambilan keputusan.

PSPK 1 mencakup pengungkapan mengenai tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target terkait risiko dan peluang keberlanjutan.

Sementara itu, PSPK 2 berfokus pada pengungkapan terkait iklim. (Ikatan Akuntan Indonesia)

Perubahan ini menunjukkan bahwa ESG Reporting bukan hanya tentang menampilkan kegiatan sosial perusahaan.

Perusahaan perlu menjelaskan bagaimana isu keberlanjutan dapat memengaruhi strategi, risiko, dan kinerja perusahaan.

Dengan demikian, data ESG perlu dikelola secara lebih serius.

Mengapa Perusahaan Perlu Bersiap Sejak 2026?

Standar baru akan efektif pada 2027.

Namun, penyusunan laporan membutuhkan proses yang panjang.

Perusahaan perlu menentukan data apa yang dibutuhkan. Setelah itu, data harus dikumpulkan, diperiksa, dianalisis, dan disusun dalam format yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, persiapan tidak sebaiknya dilakukan menjelang batas waktu pelaporan.

Tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk membangun sistem internal.

Perusahaan dapat mulai mengidentifikasi kesenjangan data dan memperbaiki proses pengumpulan informasi.

1. Pahami Isu ESG yang Material

Langkah pertama adalah memahami isu ESG yang paling relevan bagi perusahaan.

Tidak semua isu memiliki tingkat kepentingan yang sama.

Perusahaan perlu melihat bagaimana aktivitas bisnisnya berhubungan dengan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Contohnya dapat meliputi:

penggunaan energi;
emisi;
pengelolaan limbah;
keselamatan kerja;
hubungan dengan masyarakat;
hak pekerja;
tata kelola;
perlindungan konsumen; dan
dampak sosial dari kegiatan perusahaan.

Identifikasi ini membantu perusahaan menentukan informasi yang perlu diprioritaskan dalam pelaporan.

2. Identifikasi Kebutuhan Data ESG

Setelah isu material ditentukan, perusahaan perlu mengetahui data apa yang tersedia.

Data ESG dapat berasal dari berbagai unit kerja.

Misalnya, data lingkungan dapat berasal dari bagian operasional. Data ketenagakerjaan dapat berasal dari HR. Sementara itu, data program sosial dapat berasal dari unit CSR atau TJSL.

Masalahnya, data tersebut sering kali tersebar.

Karena itu, perusahaan perlu membuat ESG data inventory.

Inventarisasi tersebut dapat membantu perusahaan mengetahui:

data yang sudah tersedia;
sumber data;
periode pengumpulan;
penanggung jawab data;
metode pengukuran; dan
data yang masih belum tersedia.

Langkah ini akan mempermudah proses pelaporan.

3. Perkuat Data Program CSR dan TJSL

Aspek sosial menjadi bagian penting dalam ESG.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan data program CSR dan TJSL terdokumentasi dengan baik.

Data tidak cukup hanya berupa jumlah kegiatan.

Perusahaan juga perlu mencatat penerima manfaat dan perubahan yang dihasilkan.

Contohnya dapat berupa:

Output:
jumlah peserta pelatihan.

Outcome:
peningkatan keterampilan peserta.

Impact:
perubahan ekonomi atau sosial yang bertahan dalam jangka panjang.

Pendekatan berbasis dampak seperti ini juga sudah menjadi bagian dari pendekatan yang dikembangkan PT Sinergi Inta Waana dalam membantu perusahaan mengukur keberhasilan program TJSL. (Sinergi Indonesia)

Dengan data yang lebih lengkap, informasi sosial dalam ESG Reporting menjadi lebih kuat.

4. Bangun Indikator yang Terukur

ESG Reporting membutuhkan data yang dapat ditelusuri.

Karena itu, perusahaan perlu memiliki indikator yang jelas.

Untuk program sosial, misalnya, indikator dapat mencakup:

jumlah penerima manfaat;
peningkatan pendapatan;
peningkatan kapasitas;
jumlah kelompok yang mandiri;
tingkat partisipasi masyarakat;
perubahan kondisi sosial; dan
keberlanjutan manfaat program.

Indikator tersebut sebaiknya ditentukan sejak tahap perencanaan.

Dengan begitu, pengumpulan data dapat dilakukan secara konsisten.

5. Perkuat Monitoring dan Evaluasi

Data ESG tidak dapat dibangun hanya dari laporan akhir.

Perusahaan perlu melakukan monitoring secara berkala.

Monitoring membantu perusahaan mengetahui perkembangan program. Sementara itu, evaluasi membantu melihat efektivitas dan hasil program.

Dalam konteks CSR dan TJSL, proses ini juga dapat digunakan untuk melihat apakah kegiatan benar-benar menghasilkan perubahan.

PT Sinergi Inta Waana menempatkan monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak sebagai bagian dari pendampingan program CSR dan TJSL. Pendekatan tersebut juga mendukung kebutuhan perusahaan dalam menyusun Sustainability Report. (Sinergi Indonesia)

6. Hubungkan ESG dengan Strategi Perusahaan

ESG Reporting sebaiknya tidak dibuat sebagai pekerjaan administratif semata.

Informasi yang dikumpulkan perlu berhubungan dengan strategi perusahaan.

Misalnya, perusahaan yang memiliki risiko terkait perubahan iklim perlu memahami bagaimana risiko tersebut memengaruhi kegiatan bisnis.

Begitu pula dengan isu sosial.

Perusahaan perlu mengetahui bagaimana hubungan dengan masyarakat, tenaga kerja, dan stakeholder dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis.

Dengan pendekatan tersebut, ESG Reporting dapat menjadi alat untuk mendukung pengambilan keputusan.

7. Pastikan Data Memiliki Dokumentasi

Data ESG perlu memiliki bukti pendukung.

Perusahaan dapat menyimpan:

dokumen sumber;
hasil pengukuran;
laporan kegiatan;
data penerima manfaat;
hasil survei;
dokumentasi monitoring;
hasil evaluasi; dan
catatan perubahan data.

Dokumentasi akan membantu proses verifikasi.

Selain itu, perusahaan juga lebih mudah melakukan evaluasi dari tahun ke tahun.

8. Jangan Pisahkan ESG Reporting dari Sustainability Report

ESG Reporting dan Sustainability Report memiliki hubungan yang erat.

Sustainability Report menjadi salah satu media perusahaan untuk mengomunikasikan kinerja keberlanjutan kepada stakeholder.

Karena itu, data ESG perlu disiapkan sejak awal.

PT Sinergi Inta Waana sendiri menyediakan pendampingan penyusunan Sustainability Report berbasis ESG dan GRI, mulai dari identifikasi isu material, pengumpulan data, analisis dampak, hingga penyusunan laporan. (Sinergi Indonesia)

Dengan proses yang terstruktur, perusahaan dapat menghasilkan laporan yang lebih konsisten dan kredibel.

9. Mulai Membangun Sistem ESG Data

Perusahaan tidak harus langsung memiliki sistem yang kompleks.

Langkah awal dapat dimulai dengan membuat struktur data yang sederhana.

Misalnya:

Indikator → Sumber Data → PIC → Periode → Bukti → Hasil

Struktur tersebut dapat membantu perusahaan mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap data.

Selanjutnya, sistem dapat dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan.

Yang terpenting adalah konsistensi.

Data ESG perlu dikumpulkan dengan metode yang sama dari waktu ke waktu agar perusahaan dapat melihat perkembangan kinerja.

10. Siapkan SDM yang Memahami ESG

ESG Reporting bukan hanya tanggung jawab satu departemen.

Data keberlanjutan berasal dari berbagai bagian perusahaan.

Karena itu, koordinasi antarunit menjadi penting.

Perusahaan dapat membentuk tim atau PIC ESG yang melibatkan beberapa fungsi, seperti:

sustainability;
CSR/TJSL;
operasional;
keuangan;
HR;
legal;
risk management; dan
corporate communication.

Kolaborasi tersebut membantu memastikan informasi ESG tidak berjalan sendiri-sendiri.

Apa Hubungan ESG Reporting dengan TJSL?

Bagi perusahaan, TJSL merupakan salah satu sumber informasi penting pada aspek sosial.

Namun, program TJSL perlu dirancang dengan indikator yang jelas agar kontribusinya dapat ditunjukkan.

Contohnya adalah program pemberdayaan UMKM.

Perusahaan tidak cukup melaporkan jumlah pelatihan yang dilakukan.

Perusahaan juga dapat mengukur jumlah UMKM yang berkembang, peningkatan kapasitas, perubahan pendapatan, akses pasar, atau tingkat kemandirian penerima manfaat.

Dengan demikian, program TJSL menghasilkan data yang lebih bermakna.

Pendekatan ini sejalan dengan arah pengelolaan program TJSL yang semakin menekankan dampak dan pengukuran. PT Sinergi Inta Waana juga menempatkan indikator keberhasilan, monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak sebagai bagian dari pendampingan TJSL. (Sinergi Indonesia)

ESG Reporting 2026 dan Perkembangan Regulasi Indonesia

Persiapan ESG Reporting juga perlu melihat perkembangan kebijakan di Indonesia.

Pada April 2026, OJK menerbitkan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030. Roadmap tersebut menjadi panduan untuk mendorong pengembangan pasar modal berkelanjutan serta mendukung mitigasi perubahan iklim, kelestarian lingkungan, dan keseimbangan sosial. (OJK Portal)

Sebelumnya, OJK juga melakukan konsultasi publik terkait perubahan POJK 51/2017. Proses tersebut mencakup penyesuaian dengan PSPK 1 dan PSPK 2 yang sejalan dengan IFRS S1 dan IFRS S2. (Sustainable Finance OJK)

Di sisi standar akuntansi keberlanjutan, PSPK 1 dan PSPK 2 telah ditetapkan dan akan efektif pada 1 Januari 2027. (Ikatan Akuntan Indonesia)

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perlu mulai memperkuat kesiapan ESG.

Tahun 2026 menjadi periode yang strategis untuk melakukan persiapan sebelum standar mulai efektif.

Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan Mulai Sekarang?

Secara sederhana, perusahaan dapat memulai dari lima langkah utama:

Pertama, identifikasi isu ESG yang material.

Perusahaan perlu mengetahui isu keberlanjutan yang paling relevan dengan kegiatan bisnis.

Kedua, lakukan pemetaan data.

Identifikasi data yang sudah tersedia dan data yang masih perlu dikembangkan.

Ketiga, perkuat indikator.

Setiap program dan aktivitas perlu memiliki indikator yang dapat diukur.

Keempat, bangun sistem monitoring.

Data perlu dikumpulkan secara berkala dan memiliki dokumentasi.

Kelima, siapkan Sustainability Report.

Data yang terkumpul kemudian dapat diolah menjadi informasi keberlanjutan yang sistematis.

Peran PT Sinergi Inta Waana dalam ESG Reporting

Persiapan ESG Reporting membutuhkan koordinasi antara data, program, strategi, dan pelaporan.

PT Sinergi Inta Waana hadir sebagai konsultan CSR, TJSL, ESG, dan Sustainability Reporting untuk membantu perusahaan membangun proses tersebut secara terintegrasi.

Pendampingan dapat mencakup:

Social Mapping;
Stakeholder Mapping;
Need Assessment;
penyusunan roadmap CSR dan TJSL;
penyusunan indikator ESG;
monitoring dan evaluasi;
pengukuran dampak sosial;
pengumpulan dan pengelolaan data ESG;
penyusunan Sustainability Report; dan
integrasi program dengan ESG, GRI, SDGs, serta ISO 26000.

Pendekatan tersebut telah menjadi bagian dari layanan PT Sinergi Inta Waana dalam mendampingi perusahaan dan BUMN pada pengembangan program CSR, TJSL, ESG, dan Sustainability Report. (Sinergi Indonesia)

Dengan pendampingan yang terstruktur, perusahaan dapat membangun sistem pelaporan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dokumentasi.

Lebih dari itu, data ESG dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan mendukung strategi keberlanjutan perusahaan.

2026 adalah Waktu untuk Bersiap

Perubahan standar pelaporan keberlanjutan membuat perusahaan perlu melihat ESG Reporting sebagai bagian dari strategi, bukan sekadar kewajiban pelaporan.

PSPK 1 dan PSPK 2 akan efektif pada 1 Januari 2027. Karena itu, perusahaan memiliki waktu untuk memperbaiki sistem data, indikator, proses monitoring, dan tata kelola ESG. (Ikatan Akuntan Indonesia)

Persiapan yang dilakukan sejak 2026 akan membuat perusahaan lebih siap menghadapi perubahan tersebut.

Pada akhirnya, ESG Reporting yang berkualitas membutuhkan data yang berkualitas.

Data tersebut harus berasal dari aktivitas perusahaan yang benar-benar dikelola dengan baik.

Karena itu, penguatan ESG Reporting perlu dimulai dari proses bisnis, program CSR/TJSL, pengelolaan risiko, hingga sistem monitoring dan evaluasi.

PT Sinergi Inta Waana siap mendampingi perusahaan membangun proses tersebut agar program keberlanjutan tidak hanya terlihat baik dalam laporan, tetapi juga menghasilkan dampak yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Masa Depan TJSL di Era ESG: Dari Program Sosial Menuju Dampak yang Terukur

Blog, CSR & TJSL, Insight·August 20, 2026

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terus mengalami perkembangan.

Dulu, keberhasilan program TJSL sering dilihat dari jumlah kegiatan, bantuan yang disalurkan, atau banyaknya penerima manfaat. Kini, pendekatan tersebut mulai berubah.

Perusahaan semakin perlu melihat pertanyaan yang lebih mendasar: apakah program yang dijalankan benar-benar menciptakan perubahan?

Perubahan ini juga berkaitan dengan meningkatnya perhatian terhadap aspek Environmental, Social, and Governance atau ESG. Program TJSL tidak lagi hanya dipandang sebagai kegiatan sosial. Sebaliknya, program yang dirancang dengan baik dapat menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan.

Arah perubahan tersebut semakin terlihat pada 2026. 6th TJSL & CSR Award 2026 mengangkat tema “Transisi TJSL Menuju ESG Rating dan Creating Shared Value”. Tema ini menunjukkan semakin eratnya hubungan antara program TJSL, kinerja ESG, dan penciptaan nilai bagi perusahaan serta masyarakat. (Instagram)

Lalu, apa arti perkembangan ini bagi perusahaan? Dan bagaimana masa depan TJSL di tengah semakin pentingnya ESG Rating?

Apa Itu ESG Rating?

ESG Rating merupakan penilaian yang digunakan untuk melihat kinerja perusahaan dari tiga aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Setiap lembaga atau penyedia rating dapat menggunakan metodologi yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat hanya berfokus pada satu indikator.

Secara umum, penilaian ESG dapat melihat bagaimana perusahaan mengelola risiko dan dampak dari aktivitasnya. Aspek yang diperhatikan dapat mencakup pengelolaan lingkungan, hubungan dengan masyarakat dan pekerja, tata kelola, serta kebijakan keberlanjutan.

Di Indonesia, perhatian terhadap ESG juga terus berkembang. OJK mencatat adanya berbagai indeks berbasis ESG di pasar modal Indonesia, termasuk IDX ESG Leaders dan sejumlah indeks ESG lainnya. (Investor Relations Unit OJK)

Hal ini menunjukkan bahwa faktor ESG semakin menjadi bagian dari pembahasan mengenai investasi dan keberlanjutan perusahaan.

Mengapa ESG Rating Semakin Relevan?

ESG semakin berkaitan dengan cara perusahaan mengelola risiko dan peluang jangka panjang.

Saat ini, perusahaan tidak hanya perlu menunjukkan kinerja keuangan. Perusahaan juga perlu menjelaskan bagaimana aktivitas bisnisnya berhubungan dengan lingkungan, masyarakat, pekerja, dan tata kelola.

Karena itu, data keberlanjutan menjadi semakin penting.

Perusahaan perlu mengelola berbagai informasi secara lebih terstruktur, misalnya:

penggunaan energi;
emisi dan pengelolaan limbah;
keselamatan kerja;
pemberdayaan masyarakat; serta
tata kelola dan kebijakan keberlanjutan.

Dengan demikian, ESG bukan hanya persoalan komunikasi.

Perusahaan perlu memiliki kebijakan, praktik, serta data yang dapat mendukung informasi yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan.

Apa Hubungan ESG Rating dengan TJSL?

Hubungan antara ESG Rating dan TJSL terutama terlihat pada aspek Social.

Program TJSL berhubungan langsung dengan masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan. Oleh sebab itu, program yang dirancang dengan baik dapat menjadi bagian dari kontribusi perusahaan terhadap kinerja sosial dan lingkungan.

Namun, perusahaan tidak cukup hanya memiliki banyak program.

Yang lebih penting adalah memahami:

siapa penerima manfaat program;
masalah apa yang ingin diselesaikan;
perubahan apa yang ingin dicapai;
berapa banyak masyarakat yang memperoleh manfaat;
apakah manfaat tersebut dapat bertahan; dan
bagaimana program dikelola serta dievaluasi.

Dengan kata lain, TJSL perlu menghasilkan data dan bukti dampak yang dapat dipertanggungjawabkan.

TJSL Tidak Lagi Hanya Tentang Jumlah Bantuan

Perubahan pendekatan ini membuat perusahaan perlu melihat kembali cara mengukur keberhasilan program.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan memberikan bantuan modal kepada kelompok usaha masyarakat.

Dalam pendekatan sederhana, keberhasilan mungkin hanya dilihat dari jumlah bantuan dan jumlah penerima manfaat.

Namun, pendekatan berbasis dampak melihat perubahan yang terjadi setelah program berjalan.

Misalnya:

Apakah pendapatan masyarakat meningkat?
Apakah usaha menjadi lebih mandiri?
Apakah jumlah tenaga kerja bertambah?
Apakah kelompok mampu menjalankan kegiatan tanpa bergantung pada bantuan perusahaan?

Pertanyaan tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hasil dari program.

Oleh karena itu, perusahaan perlu mulai melihat lebih jauh dari sekadar jumlah kegiatan atau bantuan yang telah diberikan.

Dari Output Menuju Outcome dan Impact

Perubahan cara pandang tersebut berkaitan dengan pentingnya membedakan output, outcome, dan impact.

Output menunjukkan apa yang telah dilakukan perusahaan.

Contohnya adalah jumlah pelatihan, jumlah peserta, jumlah fasilitas, atau jumlah bantuan yang diberikan.

Sementara itu, outcome melihat perubahan yang terjadi setelah kegiatan dilaksanakan.

Kemudian, impact melihat perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Misalnya, sebuah program pelatihan dapat menghasilkan output berupa 100 peserta yang mengikuti kegiatan.

Namun, outcome dapat berupa meningkatnya keterampilan peserta. Dalam jangka panjang, impact dapat terlihat melalui peningkatan pendapatan atau kemandirian ekonomi masyarakat.

Karena itu, perusahaan perlu mulai membangun sistem pengukuran yang tidak berhenti pada output.

Program TJSL yang mampu menghasilkan data outcome dan impact akan memberikan informasi yang lebih kuat untuk evaluasi serta pelaporan keberlanjutan.

Creating Shared Value Semakin Penting

Perkembangan ESG Rating juga berkaitan dengan semakin kuatnya pendekatan Creating Shared Value (CSV).

Dalam pendekatan ini, perusahaan berupaya menciptakan manfaat bagi masyarakat sekaligus menghasilkan nilai yang relevan bagi perusahaan.

Artinya, program tidak hanya memberikan manfaat sosial. Program juga dapat memiliki hubungan dengan strategi bisnis dan keberlanjutan perusahaan.

Contohnya dapat berupa:

pengembangan UMKM;
penguatan rantai pasok lokal;
peningkatan keterampilan masyarakat;
pengelolaan lingkungan; atau
pengembangan ekonomi di sekitar wilayah operasional.

Pendekatan tersebut membuat TJSL tidak hanya dipandang sebagai kegiatan sosial.

Sebaliknya, program dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat dan lingkungan.

Tema TJSL & CSR Award 2026 yang menghubungkan TJSL dengan ESG Rating dan Creating Shared Value menunjukkan arah perkembangan tersebut. Praktik perusahaan seperti PT Pusri Palembang juga memperlihatkan pengaitan TJSL dengan keberlanjutan berbasis ESG dan penciptaan nilai strategis. (PUSRI)

Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan?

Agar program TJSL mampu menjawab perkembangan tersebut, perusahaan perlu memperkuat beberapa aspek penting.

1. Menyusun Program Berdasarkan Data

Program sebaiknya dimulai dengan pemahaman yang baik mengenai kondisi masyarakat.

Perusahaan perlu mengetahui masalah, kebutuhan, potensi, dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

Dalam proses ini, social mapping dan need assessment dapat membantu perusahaan memperoleh gambaran yang lebih jelas.

Dengan demikian, program tidak hanya dibuat berdasarkan asumsi.

2. Menetapkan Indikator yang Jelas

Setiap program perlu memiliki indikator keberhasilan.

Indikator tersebut dapat mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, maupun kelembagaan.

Selain itu, indikator perlu disesuaikan dengan tujuan program.

Dengan indikator yang jelas, perusahaan dapat mengetahui apakah program berjalan sesuai rencana dan menghasilkan perubahan yang diharapkan.

3. Mengukur Outcome dan Impact

Perusahaan perlu mengetahui perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan.

Oleh karena itu, pengukuran tidak cukup hanya melihat jumlah kegiatan atau penerima manfaat.

Perusahaan juga perlu melihat apakah terdapat perubahan dalam kehidupan, kapasitas, kondisi ekonomi, atau lingkungan penerima manfaat.

Data tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi program sekaligus mendukung informasi keberlanjutan perusahaan.

4. Memperkuat Dokumentasi dan Data

Data program perlu dikumpulkan secara konsisten.

Dokumentasi bukan hanya berupa foto kegiatan. Perusahaan juga perlu memiliki data mengenai penerima manfaat, capaian program, hasil monitoring, perubahan yang terjadi, serta bukti pendukung lainnya.

Data yang baik akan membantu perusahaan dalam melakukan evaluasi dan menyusun laporan.

Selain itu, data yang terdokumentasi dengan baik juga dapat memudahkan perusahaan untuk menjelaskan hasil program kepada para pemangku kepentingan.

5. Menghubungkan TJSL dengan Strategi ESG

Program TJSL sebaiknya tidak berjalan sendiri.

Perusahaan perlu melihat bagaimana program tersebut dapat mendukung prioritas ESG dan strategi keberlanjutan perusahaan.

Misalnya, program pemberdayaan masyarakat dapat dikaitkan dengan prioritas sosial. Sementara itu, program pengelolaan lingkungan dapat mendukung aspek lingkungan perusahaan.

Dengan keterhubungan yang jelas, TJSL dapat menjadi bagian dari strategi keberlanjutan yang lebih besar.

Peran Konsultan CSR dalam Penguatan TJSL

Perubahan menuju program TJSL yang lebih terukur membuat kebutuhan terhadap pendampingan profesional semakin relevan.

Konsultan CSR dan TJSL dapat membantu perusahaan dalam berbagai tahapan, mulai dari pemetaan hingga evaluasi dampak.

Pendampingan dapat mencakup:

social mapping;
need assessment;
penyusunan masterplan;
perancangan program;
penyusunan indikator;
monitoring dan evaluasi; hingga
pengukuran dampak sosial.

Peran tersebut menjadi semakin penting ketika perusahaan perlu memastikan adanya hubungan yang jelas antara kebutuhan masyarakat, tujuan perusahaan, kegiatan, output, outcome, dan impact.

Dengan perencanaan dan pengukuran yang tepat, perusahaan dapat mengelola program secara lebih terarah.

Masa Depan TJSL Akan Semakin Berbasis Dampak

Perkembangan ESG Rating tidak berarti setiap program TJSL harus dibuat hanya untuk mengejar skor tertentu.

Tujuan utama program tetaplah menciptakan manfaat dan perubahan yang nyata.

Namun, perusahaan perlu memiliki sistem yang mampu menunjukkan bagaimana perubahan tersebut terjadi.

Program perlu memiliki tujuan yang jelas, penerima manfaat yang tepat, indikator yang terukur, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Pada saat yang sama, perusahaan juga perlu memperkuat hubungan antara TJSL, ESG, dan strategi keberlanjutan.

Arah ini sejalan dengan perkembangan kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia. OJK melalui Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030 menempatkan ESG sebagai salah satu dasar dalam pengembangan pembiayaan dan investasi berkelanjutan. (OJK)

Karena itu, masa depan TJSL bukan hanya tentang berapa banyak program yang dijalankan.

Yang semakin penting adalah seberapa jelas dampak yang dihasilkan dan bagaimana dampak tersebut dapat dibuktikan.

Perusahaan yang mampu membangun sistem TJSL berbasis data, dampak, dan keberlanjutan akan lebih siap menghadapi perkembangan ESG di masa mendatang.

PT Sinergi Inta Waana Mendukung Program CSR dan TJSL yang Berdampak

PT Sinergi Inta Waana membantu perusahaan merancang dan mengembangkan program CSR dan TJSL yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Pendampingan dapat mencakup:

social mapping;
need assessment;
penyusunan masterplan CSR/TJSL;
perancangan program;
implementasi program;
monitoring dan evaluasi; hingga
pengukuran dampak sosial.

Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat membangun program yang tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memiliki arah yang jelas, data yang kuat, dan kontribusi yang relevan terhadap agenda ESG serta keberlanjutan perusahaan.

Perubahan Iklim, Apa Peran CSR Perusahaan?

CSR & TJSL·August 14, 2026

Perubahan iklim semakin terasa melalui cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, kenaikan suhu, dan perubahan musim. Karena itu, peran CSR perusahaan semakin penting untuk membantu masyarakat dan lingkungan menghadapi dampaknya.

Di Indonesia, risiko bencana hidrometeorologi juga menjadi perhatian. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sebagian besar kejadian bencana pada periode tertentu didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem.

Sementara itu, BMKG terus memantau perubahan kondisi iklim, cuaca ekstrem, dan risiko yang berkaitan dengan perubahan iklim di Indonesia.

Apa peran CSR perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim?

Selama ini, CSR sering dikenal melalui kegiatan sosial dan lingkungan. Contohnya adalah bantuan masyarakat, penanaman pohon, pengelolaan sampah, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan tersebut tetap penting.

Namun, perubahan iklim membutuhkan pendekatan yang lebih panjang. CSR perusahaan dapat diarahkan untuk membantu masyarakat dan lingkungan agar lebih siap menghadapi risiko serta mampu pulih ketika terjadi gangguan.

Dengan pendekatan tersebut, CSR tidak hanya menjadi kegiatan bantuan. CSR juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan masyarakat dan lingkungan terhadap perubahan iklim.

Apa Itu Perubahan Iklim?

Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada suhu, curah hujan, dan pola cuaca. Dampaknya dapat dirasakan petani, masyarakat pesisir, dan perkotaan. Karena itu, perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan.

Perubahan iklim juga berkaitan dengan masyarakat, ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan usaha.

Menurut IPCC, ketahanan atau resilience berkaitan dengan kemampuan sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menghadapi gangguan, beradaptasi, serta tetap menjalankan fungsi pentingnya.

Konsep inilah yang kemudian dikenal sebagai climate resilience atau ketahanan terhadap perubahan iklim.

Mengapa Perubahan Iklim Relevan dengan CSR?

CSR pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang pemberian bantuan.

Beberapa bentuk CSR perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim dapat dilakukan melalui:

edukasi kesiapsiagaan bencana;
pengelolaan sumber daya air;
konservasi lingkungan;
rehabilitasi ekosistem;
pertanian berkelanjutan;
penguatan UMKM;
pengembangan mata pencaharian alternatif; dan
peningkatan kapasitas masyarakat.

Dengan demikian, CSR tidak hanya hadir ketika masalah sudah terjadi.

CSR juga dapat membantu mencegah, mengurangi, dan mengelola risiko perubahan iklim.

Pendekatan ini membuat program CSR menjadi lebih strategis dan memiliki manfaat jangka panjang.

CSR Tidak Harus Menunggu Bencana

Ketika banjir atau kekeringan terjadi, perusahaan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat. Namun, jika masalah terus berulang, CSR perlu menyasar akar persoalan. Misalnya, melalui konservasi sumber mata air, pengelolaan air, edukasi, dan pengembangan sumber penghidupan yang sesuai dengan kondisi lingkungan

Pendekatan seperti ini membuat CSR bergerak dari bantuan jangka pendek menuju ketahanan jangka panjang.

Dengan kata lain, CSR tidak hanya merespons dampak perubahan iklim. Program CSR juga dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri menghadapi risiko di masa depan.

Langkah Pertama: Memahami Kondisi Masyarakat

Program CSR yang baik sebaiknya dimulai dengan memahami kondisi masyarakat.

Perusahaan perlu mengetahui:

masalah utama masyarakat;
kelompok yang paling rentan;
potensi wilayah;
sumber penghidupan;
kondisi lingkungan;
stakeholder yang terlibat; dan
risiko yang mungkin terjadi.

Salah satu metode yang dapat digunakan adalah social mapping.

Melalui Social Mapping untuk Program CSR dan TJSL, perusahaan dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial, ekonomi, kebutuhan masyarakat, stakeholder, serta potensi wilayah sebelum menentukan program.

CSR dan Perubahan Iklim Perlu Berbasis Data

Dampak perubahan iklim berbeda di setiap wilayah. Karena itu, program CSR perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Perusahaan dapat melakukan need assessment untuk menentukan program yang tepat.

Melalui Need Assessment Program CSR, perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui survei, wawancara, FGD, analisis data, dan penyusunan rekomendasi program.

Hasil assessment menjadi dasar penentuan prioritas program. Pendekatan berbasis data membantu perusahaan menyusun CSR yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan risiko perubahan iklim.

Membangun Ketahanan Masyarakat

Masyarakat perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk menghadapi perubahan kondisi lingkungan.

Program dapat dilakukan melalui:

pelatihan kesiapsiagaan bencana;
edukasi lingkungan;
penguatan kelompok masyarakat;
pelatihan pertanian adaptif;
pengelolaan air;
pengembangan usaha alternatif; dan
pendampingan UMKM.

Tujuannya bukan membuat masyarakat terbebas dari risiko.

Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi dan beradaptasi terhadap risiko perubahan iklim.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep climate-resilient development, yang mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim dengan pembangunan berkelanjutan.

Menjaga Lingkungan melalui Program CSR

CSR lingkungan juga dapat menjadi bagian dari strategi menghadapi perubahan iklim.

Perusahaan dapat mengembangkan program seperti:

rehabilitasi mangrove;
perlindungan sumber mata air;
penghijauan;
pemulihan ekosistem;
pengelolaan sampah;
konservasi hutan;
pertanian berkelanjutan; dan
perlindungan kawasan pesisir.

Program lingkungan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau bibit yang ditanam. Perusahaan juga perlu melihat tingkat keberlangsungan tanaman, perubahan kondisi lingkungan, dan manfaat program bagi masyarakat.

Dengan kata lain:

Bukan hanya berapa banyak yang dilakukan, tetapi apa yang berubah setelah program dilakukan.

Memperkuat Ekonomi Masyarakat

Perubahan iklim dapat memengaruhi pendapatan masyarakat. Petani berisiko gagal panen, nelayan menghadapi perubahan kondisi laut, dan UMKM dapat kehilangan pendapatan akibat bencana.

Karena itu, CSR dapat diarahkan untuk membangun ketahanan ekonomi masyarakat.

Program dapat mencakup:

pengembangan UMKM;
peningkatan keterampilan;
diversifikasi usaha;
pengembangan produk lokal;
akses pasar; dan
pendampingan usaha.

Diversifikasi sumber pendapatan membantu masyarakat lebih siap menghadapi perubahan ekonomi dan mengembangkan mata pencaharian yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Dari Kegiatan CSR ke Dampak Nyata

Keberhasilan CSR tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan. Perusahaan perlu melihat output, outcome, dan impact untuk mengetahui hasil serta dampak program bagi masyarakat.

Perusahaan dapat menggunakan Theory of Change untuk menjelaskan hubungan antara kegiatan yang dilakukan dengan perubahan yang ingin dicapai.

Mengukur Keberhasilan Program CSR

Setelah program berjalan, perusahaan perlu melakukan monitoring dan evaluasi. SROI dapat digunakan untuk mengukur manfaat sosial dan lingkungan. Dengan pengukuran yang tepat, perusahaan dapat menilai keberhasilan program dan melakukan perbaikan.

CSR, ESG, dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim semakin terkait dengan agenda ESG (Environmental, Social, and Governance). CSR dan ESG memiliki ruang lingkup berbeda, tetapi dapat saling mendukung dalam strategi keberlanjutan perusahaan. Program CSR dapat membantu menangani isu sosial dan lingkungan, sementara ESG memberikan kerangka yang lebih luas dalam pengelolaan perusahaan. Karena itu, CSR dapat diintegrasikan dengan sustainability, ESG, dan SDGs agar program lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Mengapa Kolaborasi Penting?

Perusahaan tidak dapat menghadapi perubahan iklim sendirian. Karena itu, program CSR perlu melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dan organisasi sosial. Kolaborasi membantu menggabungkan sumber daya, pengetahuan, serta pengalaman berbagai pihak. Dengan pendekatan ini, program dapat lebih tepat sasaran, memperkuat kapasitas lokal, dan berkelanjutan.

Peran PT Sinergi Inta Waana sebagai Konsultan CSR dan TJSL

Membangun program CSR terkait perubahan iklim membutuhkan perencanaan yang matang. Perusahaan perlu memahami kondisi masyarakat, melakukan pemetaan, menentukan prioritas, menyusun program, menetapkan indikator, serta mengukur dampaknya.

PT Sinergi Inta Waana hadir sebagai jasa konsultan CSR dan TJSL BUMN maupun perusahaan swasta dengan pendekatan berbasis data dan keberlanjutan.

Layanan yang tersedia meliputi:

Social Mapping
Need Assessment
Stakeholder Mapping
Penyusunan Program CSR dan TJSL
Roadmap TJSL BUMN
Theory of Change
Monitoring & Evaluation
Impact Measurement
SROI Analysis
Community Development
Sustainability Reporting

CSR Perlu Melihat Masa Depan

Perubahan iklim membuat perusahaan perlu melihat CSR dalam jangka panjang. CSR tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat, memperkuat lingkungan, dan menciptakan dampak berkelanjutan.

Karena itu, perusahaan perlu mengubah pertanyaan dari “Program CSR apa yang bisa kita lakukan?” menjadi “Masalah apa yang perlu kita bantu selesaikan dan perubahan apa yang ingin kita capai?”

Penutup

Perubahan iklim berdampak pada lingkungan, masyarakat, ekonomi, dan mata pencaharian. Melalui CSR dan TJSL, perusahaan dapat mendukung penguatan masyarakat, perlindungan lingkungan, ketahanan ekonomi, dan pengukuran dampak.

Pendekatan climate resilience membantu CSR tidak hanya merespons masalah, tetapi juga membangun kesiapan menghadapi risiko di masa depan.

Pada akhirnya, keberhasilan CSR bukan sekadar jumlah kegiatan, melainkan dampak positif yang berkelanjutan.

PT Sinergi Inta Waana siap menjadi mitra strategis BUMN dan perusahaan swasta dalam merancang serta mengukur program CSR/TJSL yang tepat sasaran dan berkelanjutan.